Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, BD 2023 (11)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas , dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Merangin perlu melakukan upaya perubahan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara secara terencana dan terarah;
b. bahwa salah satu upaya perubahan dan perbaikan kualitas Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui penerapan sistem evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kinerja, capaian hasil kerja, serta perilaku kerja Aparatur Sipil Negara melalui penggunaan teknologi informasi;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Thaun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan SIstem Manajemen Kinerja PNS;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
1. UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah provinsi Sumatera Tengah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
2. UU Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tantang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. PP Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
8. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
9. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. PP Nomor 94 Nomor 94 Tahun 2021 tetnang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Thaun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Kepmen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
15. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
17. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
18. Perda Kab. Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentkan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Perbup Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Perbup Merangin Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah;
20. Perbup Merangin Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Meranti;
21 Perbup Merangin Nomor 67 Thaun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Penerapan Sistem Absensi Pegawai Online Bagi Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin.
Perbup ini mengatur tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
173
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2023
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2023 (1)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 54 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 11 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Merangin Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Merangin Nomor 11 Tahun 2021; Perda Kab. Merangin Nomor 10 Tahun 2016; Perda Kab. Merangin Nomor 3 Tahun 2022; Perda Kab. Merangin Nomor 14 Tahun 2021; Perda Kab. Merangin Nomor 2 Tahun 2022; Perbup Merangin Nomor 100 Tahun 2022; Perbup Merangin Nomor 42 Tahun 2021; Perbup Merangin Nomor 94 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
1042
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubaahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
b. bahwa PPPK merupakan menjadi objek zakat pekerja profesi atau maka pengaturan profesi perlu yang adanya teknis yang mengatur PPPK sebagai objek zakat profesi, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Zakat, Infaq dan Shadaqah;
c. bahwa berdasarkan dimaksud pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Peraturan tentang Bupati Merangin tentang Perubahan Atas Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 14 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Perda Merangin No 4 Tahun 2015.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 28 Tahun 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin
ABSTRAK:
a. bahwa untuk rnenunjang kclancaran pclaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Anggaran, perlu diberikan hak hak keuangan bagi Pimpinan dan Dewan Perwakllan Rayat Daerah Kabupaten Merangin sesuui dengan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa tunjangan transportasi dan Tunjangan Perumahan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah
Kabupaten Merangin sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13
sampai dengan Pasal 15, Peraturan Bupati Merangin Nomor
67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelakaanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Merangin Nornor 6 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan administratif Pirnpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, perlu
dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturun Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 teriumg Hak Keuangan dan admlnistratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangln;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; Uu No 6 Tahun 2023; PP No 17 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 11 Tahun 2007; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Merangin No 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Merangin No 11 Tahun 2021; Perda Merangin No 6 Tahun 2017; Perbup Merangin NO 67 Tahun 2017 seagaimana telah diubah dengan Perbup Merangin No 96 Tahun 2019.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani
Bangko;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 17 Tahun 2023; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021; Permenkeu No 76 Tahun 2008; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 5 Tahun 2021; Perbup Merangin No 49 Tahun 2014; Perbup Merangin No 57 Tahun 2014; Perbup Meragin No 32 Tahun 2021.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko. Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prinsip, Etika dan Kebijakan, Pelaku Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Penyedia, Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Merangin Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Merangin
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia perlu penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Merangin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin Tentang Perubahan Tentang Atas Peraturan Bupati Mcrangin Nomor 91 Tahun 2022 Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Merangin;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 28 Tahun 2004; PP No 33 Tahun 2012; Perpres No 42 Tahun 2013; Permenkes No 2269 Tahun 2011; Permenkes No 75 Tahun 2013; Permenkes No 23 Tahun 2014; Permenkes No 25 Tahun 2014; Permenkes No 41 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021; Perda No 10 Tahun 2016; Perda Merangin No 3 Tahun 2019; Perbup No 91 Tahun 2022.
Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Merangin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Merangin Tentang Pola Tata Kelola Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel
Abundjani Bangko;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP no 74 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Permenkes RI No 755 Tahun 2011; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perda Merangin No 10 Tahun 2016; Perbup Merangin No 49 Tahun 2014; Perbup No 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Merangin 27 Tahun 2018; Perbup Merangin No 32 Tahun 2021.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko. Diatur tentang Ketentuan Umum, Kelembagaan, Prosedur dan Hukuman Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Merangin Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kelola Rumah
Sakit Daerah Kolonel abundjani Bangko dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Menengah, serta dan Tata Rencana Cara Pembangunan Perubahan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tentang Rencana perlu Kerja menetapkan Peraturan Bupati Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2024;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 2 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2023; PP No 56 Tahun 2005; PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PP No 21 Tahun 2021; Perpres No 59 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 18 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Permendagri No 59 Tahun 2021; Perda Provinsi Jambi No 10 Tahun 2013; Perda Provinsi Jambi No 6 Tahun 2016; Perda Provinsi Jambi No 11 Tahun 2021; Perda Merangin No 3 Tahun 2008; Perda Merangin No 4 Tahun 2014; Perda Merangin No 10 Tahun 2016; Perbup Merangin No 4 Tahun 2023.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024. Diatur tentang Ketentuan Umum, Sistematika Penyusunan RKPD, Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin
ABSTRAK:
Perlindungan dan pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman serta memberikan kemudahan bagi ASN yang membutuhkan pelayanan administrasi; dalam rangka perlindungan dan pelayanan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin perlu mengatur perlindungan dan pelayanan ASN; berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Permen PAN & RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, penerapan sistem merit meliputi beberapa aspek salah satunya perlindungan dan pelayanan ASN, dengan mempedomani PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelayanan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.
UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 37 Tahun 2004; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaiamana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permen PAN & RB Nomor 40 Tahun 2018; Perda Kab Merangin Nomor 10 Tahun 2016; Perbup Merangin Nomor 39 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Merangin Nomor 26 Tahun 2018; Perbup Merangin Nomor 67 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perlindungan dan pelayanan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, perlindungan dan pelayanan ASN, perlindungan kepada ASN, pelayanan kepada ASN, pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada ASN, Pembinaan, pengawasan dan Pelaporan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
Lampiran: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2023
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 2023 (9)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam bab II huruf D angka 4 huruf m lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
PAsal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Merangin Nomor 10 Tahun 2016; Perda Kab. Merangin Nomor 3 Tahun 2022
Perbup ini mengatur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2023.
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
