Organisasi - Tata Kerja - sekretariat Daerah - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Merangin
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2004
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin
ABSTRAK:
Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dimana Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang diatur dengan Perda Kab. Merangin No. 4 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; Penataan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetaokan dengan Perda.
UU No. 7 Tahun 1965 dengan mengubah UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002; Kepmendagri No. 16 Tahun 2003.
Perda ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, yang meliputi; Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Merangin; Tata Kerja; Kepangkatan, Pengangkatan; Ketentuan Lain-lain; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2004.
Dengan berlakunya Perda ini, maka Perda Kab. Merangin No. 2 Tahun 2001 dan No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Merangin dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Perda ini, dan dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal yang mengenai operasional pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
23 hlm.; Penjelasan 1 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, dan penambahan indikator kineIja kegiatan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Merangin Nomor 17 Tahun 2023 .tentang Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Penibahan atas Peraturan Bupati
Merangin No.17 Tahun 2023 tentang Rencana KeIja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024;
"UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU
No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 201; Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia No.111 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam No.80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalarn Negeri No.70 Tuhun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negerl No.18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalarn Negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.10 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.11 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No.3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No.4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No.10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Merangin No.4 Tahun 2023; Peraturan Bupati Merangin No.17 Tahun 2023; "
Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II;
Rencana Kerja dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024.
6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGSN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisien, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan ditetapkan peraturan menteri dalam negeri No.1 Tahun 2023 tentang tata cara naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, maka peraturan bupati merangin No.23 Tahun 2013 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan Kab.Merangin Perlu dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati merangin tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kab.Merangin;
a. Bahwa untuk meningkatkan tertib, efisien, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
b. Bahwa sehubungan dengan ditetapkan peraturan menteri dalam negeri No.1 Tahun 2023 tentang tata cara naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, maka peraturan bupati merangin No.23 Tahun 2013 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan Kab.Merangin Perlu dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati merangin tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kab.Merangin;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintahan No.28 Tahun 2012; Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.120 tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No.5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.1 Tahun 2023; . Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016;
Ketentuan Umum, Jenis,susunan,dan bentuk naskah dinas, Pembentukan naskah dinas, Pengamanan naskah dinas, Penjabat penandatanganan naskah dinas, Pengendalian naskah dinas, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan peralihan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
24
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGI
ABSTRAK:
"a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel telah ditetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (SAKJP)yang menjadi pedoman dalarn mengukur kinerja, mengendalikan dan
mengevaluasi rencana pembangunan;"
b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kahupaten Merangin, perlu dibentuk pedoman imp!ementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai panduan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pcmerintah Daerah dalam perencanaan kinerja, pengukuran kineria. oelanoran kineria, dan evaluasi akuntabilits internal;
"c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud dalam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman lmplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Merangin;"
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia; UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No,20 Tahun 2023; Peraturan pemerintah No.8 Tahun 2006; Peraturan presiden No.29 Tahun 2014; Peraturan menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.53 Tahun 2014; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No.86 Tahun 2017; Peraturan menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformsdi birokrasi No.88 Tahun 2021; Peraturan menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.89; Peraturan menteri perdayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.6 Tahun 2022; Peraturan daerah Kab.Merangin No.10 Tahun 2016; \
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Sistematik Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJAPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2025;
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU no.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; Peraturan pemerintah No.26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.13 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.72 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2017; Peraturan pemerintah No.2 Tahun 2018; Peraturan pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No.13 Tahun 2019; Peraturan pemerintah No.21 Tahun 2021; Peraturan presiden republik indonesia No.111 Tahun 2022; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No.86 Tahun 2017; Peraturan menteri dalam negeri No.70 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No.90 Tahun 2019; Peraturan menteri dalam negeri No.77 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri No.59 Tahun 2021; Peraturan menteri PPN/Kepala Bappenas No.2 Tahun 2024; Peraturan daerah Prov.Jambi No.11 Tahun 2021; Peraturan daeraj Kab.Merangin No.3 Tahun 2008; Peratuiran Gubernur Jambi No.14 Tahun 2024; Peraturan daerah Kab.Merangin No.10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Merangin No.4 Tahun 2023;
Ketentuan Umum, Sistematik Penyusunan RKPD, Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2025,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Merangin No.68 Tabun 2022 Tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati belum mengakomodir pedoman biaya penunjang Operasional bagi Penjabat Bupati, Penjabat Sementara Bupati sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin No.68 Tahun 2022 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Daerurat No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018; Peratyuran Pemerintah No.12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.74 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri No.77 Tahun 2020; Peraturahn menteri dalam negeri No.4 Tahun 2023; Peraturan daerah Kab.Merangin No.10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Merangin No.68 Tahun 2022;
Pengaturan mengenai pedoman biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDlK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ABSTRAK:
a. bahwa peJaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada satuan Pendidikan formal Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara transparan, obyektif dan tanpa diskriminatif guna meningkatkan akses layanan Pendidikan;
b. bahwa penyusunan dan penetapan kebijakan Penerimaan Peserta Oidik Baru (PPOB)dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Oasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Oidik Baru pada Taman
Kanak-kanak, Sekolah Oasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Merangin;
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; uu No.20 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah No.13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66 Tahun 2010; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia No.22 Tahun 2016; Peraturan menteri dalam negeri pendidikan dan budaya republik indonesia No.1 Tahun 2021; Peraturan daerah No.10 Tahun 2016;
Ketentuan Umum, Tata cara pemerimaan peserta didik baru, Pendataan ulang dan pemutahiran data, Perpindahan peserta didik, Pelaporan, Koordinasi,Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
19 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
A. bahwa untuk mendorong Perangkat Daerah Pencipta Arsip menyelenggarakan Kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif;
B. bahwa untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan suatu Pedoman Pengawasan Kearsipan;
C. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perda Merangin No. 1 Tahun 2016; Perda Merangin No. 10 Tahun 2016
Ketentuan umum, pelaksanaan pengawasan, jenis dan aspek pengawasan, prosedur pengawasan, tim pengawas kearsipan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2024.
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
ABSTRAK:
a. Bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap perangkat daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip.
b. Bahwa dalam rangka pengelolaam arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kab.Merangin untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-[ihak yang tidak berhak. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
c. Pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan bupati merangin tentang pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kab.Merangin.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan pemerintah republik Indonesia No.28 Tahun 2012; Peraturan menteri dalam negeri NO.78 Tahun 2012; Peraturan menteri dalam negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri No.120 Tahun 2018; Peraturan kepala arsip nasional republik indonesia No.17 Tahun 2011; Peraturan kepala arsip nasional republik Indonesia No.7 Tahun 2016; Peraturan daerah Kab.Merangin No.10 Tahun 2016; Peraturan daerah Kab.Merangin No.5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Merangin No.38 Tahun 2016;
Ketentuan Umum, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Pengaturan Akses Arsip, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 peraturan daerah Kab.Merangin No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kearsipan, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentan pedoman penyusutan arsip dilingkungan pemerintah daerah Kab.Merangin.
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan pemerintah No.34 Tahun 1979; Peraturan pemerintah No.87 Tahun 1999; Peraturan pemerintah No.28 Tahun 1012; Peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No.25 Tahun 2012; Peraturan daerah Kab.Merangin No.10 Tahun 2016; Peraturan daerah No.5 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2024.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
