Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.
UUd 1945, UU No. 12 Tahun 1956, Uu No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 tahun 2021, PP No. 34 Tahun 2021, PP No. 4 tahun 2023, PP No. 35 Tahun 2023, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pajak Daerah
3. Retribusi Daerah
4. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
5. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan
6. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD
7. Kerahasiaan Data Wajib Pajak
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi
9. Sanksi
10. Ketentuan Peralihan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
144 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah
UUD 1945, UU NO. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penetapan Cadangan Pangan
3. Penyelenggaraan Cadangan Pangan
4. Penanggulangan Kerawanan Pangan
5. Sistem Informasi Cadangan pangan
6. Peran Serta Masyarakat
7. Pengawasan dan Pelaporan
8. Pendanaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
29 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran
dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama
dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk
menikmati hak-hak warga Negara dibidang ekonomi,
kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusatamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 21 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 15 Tahun 2008, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PermenPPA No. 3 Tahun 2023
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Data Terpilah
3. Perencanaan
4. Pelaksanaan
5. Pemantauan dan Evaluasi
6. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
7. Kerja Sama
8. Partisipasi Masyarakat
9. Penghargaan
10. Pendanaan
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
24 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan di Perairan Darat
ABSTRAK:
Bahwa Perikanan merupakan sumber daya yang sangat
penting dan perlu dikelola dengan bijaksana demi
kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya
ikan dan lingkungan. bahwa pengelolaan dan pengembangan perikanan perairan darat perlu dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan perikanan perairan darat di daerah dan dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan dan pengembangan perikanan perairan darat
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2007, PP No. 50 Tahun 2015, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Asas
3. Pengelolaan Perikanan di Perairan Darat
4. Pengembangan Usaha Perikanan
5. Perizinan
6. Koordinasi
7. Kemitraan
8. Hukum Adat dan/atau Kearifan Lokal
9. Ketentuan Penyidikan
10. Sanksi
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
28 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pengelola Markaz Islami Kabupaten Kampar
ABSTRAK:
hwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pengelola Markaz Islami Kabupaten Kampar
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga
perlu dicabut
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengelola Markaz Islami Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
4 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun.2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2014
tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2014 Nomor 8) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
4 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Layanan Internet sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut
UUD, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012
tentang Usaha Jasa Layanan Internet (Lembaran Daerah
Kabupaten Kampar Tahun 2012 Nomor 11) dicabut clan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati KamparNomor 70 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik BaruPada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 70 Tahun 2019
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama belum cukup mengakomodir kebutuhan
Pemerintah Daerah terhadap proses penerimaan peserta
didik baru. bahwa untuk menindakianjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas
dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga perlu
dilakukan perubahan
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 47 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, Permendiknas No. 70 Tahun 2009, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendikbud No. 1 Tahun 2021, Perda Kab. Kampar No. 8 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik
Barn Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten
Kampar Tahun 2019 Nomor 70) diubah, sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. Ketentuan Pasal 20 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 35 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 33
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 161 ayat (4)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 108 Tahun 2016, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Kampar No. 3 Tahun 2022
APD meliputi:
BAB I Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Dumai
BAB II Sistem Akuntansi Pendapatan
BAB III Sistem Akuntansi Belanja dan Beban
BAB IV Sistem Akuntansi Pembiayaan
BABV Sistem Akuntansi Aset Lancar
BAB VI Sistem Akuntansi Investasi
BAB VII Sistem Akuntansi Aset Tetap
BAB VIII Sistem Akuntansi Aset Lainnya
BAB IX Sistem Akuntansi Penyusutan dan Amortisasi
BAB X Sistem Akuntansi Perjanjian Jasa Konsesi
BAB XI Sistem Akuntansi Properti Investasi
BAB XII Sistem Akuntansi Kewajiban
BAB XIII Sistem Akuntansi Ekuitas
BAB XIV Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan
BAB XV Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
120 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 34
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindakianjuti ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kab. Kampar No. 3 Tahun 2022
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP
Berbasis Akrual. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. kebijakan Akuntansi akun.
Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
114 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
