Pencarian Peraturan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 04, LD.2017/No.04, TLD No. 35

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, Pasal 50 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perauran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi : Pasal 3 (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. (3) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah 5 (Lima) Orang, terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Bendahara; d. Anggota. (4) Tim seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dipilih melalui musyawarah mufakat oleh Tim Seleksi Perangkat Desa dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai, maka dilakukan dengan pemungutan suara. (5) Untuk keperluan administrasi, Tim Seleksi Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/Stempel Tim Seleksi Perangkat Desa. (6) Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian jabatan Perangkat Desa yang lowong; b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat; c. menyusun rencana anggaran biayaSeleksi Calon Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat; d. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat; e. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon; f. menerima pendaftaran Bakal Calon; g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon; h. menetapkan paling sedikit 2 (Dua) Orang Bakal Calon Perangkat Desa untuk diusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa; i. mengumumkan Calon kepada masyarakat; j. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon; k. menyelenggarakan ujian tertulis bagi bakal Calon yang memenuhi syarat; m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaanseleksi calon Perangkat Desa; n. membuat Berita Acara Penetapan bakal Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan bakal Calon yang lulus dengan mencantumkan nilai masing-masing Peserta; o. mengajukanBakal Calon kepada Kepala Desa; dan p. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi Perangkat Desa kepada Kepala Desa. (7) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (8) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasterlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran biaya Tim Seleksi sebagimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, tata cara pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k dan tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi : Pasal 4 (1) SyaratCalon Perangkat Desayaitu: a. Warga Negara Republik Indonesia b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; e. berusia 20 (Dua Puluh) Tahun sampai dengan 42 (Empat Puluh Dua) Tahun pada saat pendaftaran; f. berkelakuan baik; g. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas setempat; dan h. mengikuti ujian tertulis. (2) PerangkatDesa yang telah dilantik wajib bertempat tinggal di Wilayah Desanya. (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memperoleh Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. (5) Karyawan BUMN, BUMD, BUMDES dan Perusahaan Swasta harus mendapatkan izin tertulis dari Atasannya. 3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi: Pasal 5 Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas Kertas Segel/Bermaterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dengan melampirkan : a. Surat Pernyataan yang memuat : 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; 3. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;dan 4. sanggup masuk Kantor setiap hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat akhir paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dilegalisir Pejabat berwenang; c. fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir Pejabat berwenang; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir; e. Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Zat Aditif lainnya dari RSUD Batara Guru Belopa; f. pas foto, warna dan ukuran sesuai kebutuhan; g. surat izin dari Pejabat yang berwenang bagi Perangkat Desa dan Anggota BPD; h. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; i. tidak menunggak Pajak Bumi dan Bangunan; j. tidak pernah melanggar norma adat istiadat setempat;dan l. dapat mengoperasionalkan Komputer. 4. Ketentuan Bab XV Pasal 25 diubah sehingga berbunyi : BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 (1) Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa tugasnya. (2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengisian Perangkat Desa pertama kalinya harus dilaksanakan secara serentak dalam wilayah Kabupaten Luwu. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
8

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2017

Peraturan Daerah (Perda) NO. 03, LD.2017/No.03, TLD No.34

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 33 Huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara ..... -2- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang .... -3- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 7. Peraturan Pemerintah .... -4- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 3) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh ..... -6- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (Dua Puluh Lima) Tahun; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (Lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai Pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang ..... -7- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat dan tidak memakai narkoba; l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (Tiga) kali masa jabatan;dan m. mendapatkan keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, mantan Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten. n. khusus bagi PNS, mendapatkan izin tertulis dari Pembina Kepegawaian. (2) Karyawan BUMN/BUMD/BUMDES dan Karyawan Swasta lainnya yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan ..... -8- 2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi : Pasal 23 Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), wajib menyerahkan surat permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa dengan melampirkan: a. surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat kabupaten; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; e. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; g. surat pernyataan ..... -9- g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa; h. kartu tanda penduduk; i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun; j. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah setempat, dan surat keterangan bebas narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RSUD Batara Guru; k. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Daerah bagi PNS, Perangkat Desa dan Kepala Desa serta Mantan Kepala Desa yang akan mencalonkan diri; l. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (Tiga) Kali masa jabatan; m. surat pengunduran diri bagi Anggota BPD; dan n. laporan ..... -10- n. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali. 3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi : Pasal 27 (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 lebih dari 5 (Lima) Orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: a. pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan; b. tingkat pendidikan;dan c. usia calon. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. (3) Dalam hal penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai calon urutan kelima yang sama, maka dilakukan seleksi tambahan secara tertulis. (4) Ketentuan .... -11- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 4. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi berikut : Pasal 64 Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut: a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: 1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak Panitia terbentuk; 3. pemberian ...... -12- 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan; 4. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (Lima Belas) Hari; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari;dan 6. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (Dua) Orang Calon dan paling banyak 3 (Tiga) Orang Calon yang dimintakan pengesahan melalui musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan; 2. pengesahan ..... -13- 2. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa; 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah desa; 5. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh musyawarah desa; 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih; 7. pelaporan ..... -14- 7. pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (Tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan; 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;dan 9. pelantikan Kepala Desa antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II ..... -15- Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
23

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat yang mampu melindungi warga dan prasarana umum beserta kelengkapannya; b. bahwa pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dalam pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu. 2. Bupati adalah Bupati Luwu. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 7. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur 8. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air. 9. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pasar dan pusat perbelanjaan. 10. Pedagang kaki lima adalah seseorang¬ yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan faslitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain : badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman dan sejenisnya. 11. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan, dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. 12. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 13. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten untuk keperluan pribadi dan/atau diperdagangkan. 14. Pendidikan adalah penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dari tingkat SD, SMP, dan SMA. 15. Kehidupan Sosial adalah keadaan, interaksi atau kegiatan masyarakat berdasarkan kebiasaan yang diikat dengan norma-norma dan ketentuan yang ada. 16. Peran serta masyarakat adalah kegiatan yang melibatkan oknum atau kelompok masyarakat untuk maksud dan tujuan tertentu. 17. Penyidik adalah pejabat yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan hukum secara pidana. 18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 19. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi: a. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; b. tertib lingkungan; c. tertib penyelenggaraan pendidikan; d. tertib tempat usaha dan usaha tertentu; e. tertib sosial; f. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan g. tertib peran serta masyarakat. BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM Pasal 3 Setiap Orang dilarang: a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya; b. bertempat tinggal dijalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum; c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau atau taman dan/atau tempat-tempat umum; dan d. memotong atau menebang pohon yang tumbuh disepanjang jalan atau jalur hijau dan/atau taman kecuali mendapat izin dari Bupati. Pasal 4 (1) Setiap Orang dilarang membuka lahan tambak pada areal yang melewati batas sempadan Pantai. (2) Pengaturan mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IV TERTIB LINGKUNGAN Pasal 5 Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan lingkungan atau tindakan yang dapat merusak dan/atau mengancam keselamatan ekosistem. . Pasal 6 Setiap orang dilarang: a. membuat gaduh di sekitar Tempat Tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; b. membuang benda atau bahan yang berbau tidak sedap yang bukan pada tempatnya;dan c. membuat Kandang Hewan Ternak di sekitar Pemukiman Penduduk. BAB V TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 7 (1) Setiap Siswa-Siswi dilarang berkeliaran pada saat jam belajar sekolah kecuali atas izin dari Sekolah atau Pejabat yang berwenang. (2) Setiap Orang Tua/Wali wajib mengawasi anaknya diluar jam sekolah. (3) Setiap Orang Tua/Wali Murid wajib mentaati Peraturan Tata Tertib Sekolah yang telah disepakati bersama antara Orang Tua/Wali Murid dan Pihak Sekolah. BAB VI TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha Pasal 8 (1) Tempat pada bagian Pelataran dan Tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha Pedagang kaki lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas terkait. (2) Penetapan lokasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan. (3) Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu jalan dan tanda batas lokasi PKL. (4) Setiap PKL yang menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di sekitar tempat usahanya. Pasal 9 Setiap Orang dilarang berdagang atau berusaha di Bagian Jalan, Trotoar, Halte dan/atau Tempat untuk kepentingan umum lainnya. Bagian Kedua Usaha Tertentu Pasal 10 (1) Setiap Orang dilarang meletakkan Benda-Benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di Jalan atau Jalur Hijau atau Taman dan/atau Tempat-Tempat Umum kecuali di Tempat-Tempat yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Setiap Orang atau Badan dilarang menjajakan barang dagangan atau membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan yang dilakukan di Jalan atau Jalur Hijau atau Taman dan/atau Tempat-Tempat Umum kecuali pada Tempat-Tempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 11 (1) Setiap Orang dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi berupa Daging Ternak atau Ikan yang mengandung bahan pengawet atau zat-zat berbahaya lainnya. (2) Setiap Orang dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi oplosan atau barang oplosan. (3) Setiap Orang dilarang menjual dan mengedarkan bahan konsumsi atau barang kadaluarsa. Pasal 12 (1) Setiap usaha pemotongan Hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang berwenang. (2) Pemotongan Hewan Ternak dapat dilakukan diluar Rumah Pemotongan Hewan apabila untuk keperluan peribadatan, upacara adat dan pesta pribadi. Pasal 13 (1) Setiap usaha restoran/rumah makan diwajibkan: a. memasang Spanduk/Tanda tertulis HALAL/UMUM depan Restoran/Rumah Makannya yang makanannya halal dikonsumsi Ummat Islam wajib; dan b. memasang Spanduk/Tanda tertulis KHUSUS depan Restoran/Rumah Makannya yang makanannya haram dikonsumsi Ummat Islam wajib. (2) Setiap makanan atau bahan makanan yang dikemas dalam Kaleng atau Plastik dilarang diperjualbelikan tanpa tercantum label halal sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 14 Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dan produk ternak di/dari Kabupaten Luwu harus mendapat izin dan surat kesehatan hewan dari Pejabat yang berwenang. Pasal 15 Setiap Orang dilarang melakukan usaha pengumpulan dan/atau penampungan Barang-Barang Bekas kecuali mendapat izin dari Bupati. BAB VII TERTIB SOSIAL Pasal 16 (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di Jalan, Pasar, Kendaraan Umum, Lingkungan Pemukiman, Rumah Sakit, Sekolah dan/atau Kantor. (2) Permintaan bantuan atau sumbangan kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 17 (1) Setiap orang dilarang mengamen dan/atau mengemis di Jalan atau di Tempat Umum yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. (2) Setiap Orang dilarang menyuruh dan/atau memanfaatkan orang lain untuk menjadi Pengemis atau Pengamen. Pasal 18 (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan atau menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol ditempat-tempat umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB VIII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN Pasal 19 (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang. (2) Setiap penyelengaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki. (3) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan kegiatan pornoaksi dan pornografi. (4) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di Tempat Hiburan. (5) Setiap Orang dilarang mengoperasikan usaha hiburan malam pada hari-hari besar keagamaan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) sampai ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Setiap Orang dilarang menyelenggarakan keramaian di dalam Gedung tanpa memiliki izin dari Pejabat yang berwenang. Pasal 21 Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar Gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang. BAB IX TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 22 (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang. (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh Orang atau Badan. BAB X KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 23 Setiap kegiatan penertiban dan pengendalian yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya. BAB XI KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 24 (1) Setiap gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaporkan wajib ditindak lanjuti Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan, Pengendalian dan Penindakan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Kedua Kewenangan Pemerintah Daerah Pasal 25 (1) Polisi Pamong Praja dapat mengambil tindakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya terhadap ancaman atau gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara mengambil tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XII MEKANISME PELAPORAN Pasal 26 Mekanisme pelaporan setiap terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 27 Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD. BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 28 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan daerah ini; g. menyuruh dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah ini; i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 29 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 huruf a, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (Sepuluh) Hari dan paling lama 60 (Enam Puluh) Hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah). (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf b, Pasal 6 huruf b atau huruf c, Pasal 11 ayat(1), ayat (2) atau ayat (3), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (4), atau ayat (5), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (Dua Puluh) Hari dan paling lama 90 (Sembilan Puluh) Hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan, Pasal 3 huruf a, huruf c, atau huruf d, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (Tiga Puluh) Hari dan paling lama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Semua Peraturan Daerah yang ada sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
12

PELAYANAN PUBLIK

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2017/No.01, TLD No.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Publik

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik ..... -2- publik secara berintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik; b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan perlindungan atas hak-hak publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4. Undang-Undang ..... -3- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Undang-Undang ..... -4- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 10. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang ..... -5- 12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 15. Peraturan ..... -6- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 19. Peraturan ..... -7- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan dan Pelayanan Publik secara Nasional. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan ...... -8- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Bupati adalah Bupati Luwu. 3. Pemerintah ..... -9- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu. 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu baik bentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah. 7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 8. Penyelenggara ..... -10- 8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, BUMD, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 10. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada OPD dan BUMD yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 11. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan OPD dan BUMD sebagai penjabaran dari visi, misi serta strategi OPD dan BUMD yang mengindikasikan .... -11- mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 12. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 13. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 14. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Organisasi Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. 15. Maklumat ..... -12- 15. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 16. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. 17. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan oleh Organisasi Penyelenggara pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 18. Gugus Kendali Mutu adalah suatu sistim kegiatan manajemen pemerintahan dimana organisasi perangkat daerah yang bekerjasama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu (kualitas) dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis dan melakukan tindakan dalam rangka peningkatan ..... -13- peningkatan efisiensi, produktivitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat. 19. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. 20. Pengadu adalah masyarakat yang melakukan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Organisasi Penyelenggara dan/atauPelaksana. 21. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan publik antara penerima layanan dengan Organisasi Penyelenggara pelayanan publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. 22. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman. 23. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para pihak yang diputus oleh ombudsman. 24. Ombudsman ..... -14- 24. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara dan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN PRINSIF Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Peraturan Daerah tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pasal 3 .... -15- Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pelayanan publik adalah: a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bagian Kedua Asas Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif ..... -16- f. partisipatif; g. persamaan perlakuan/non diskriminatif; h. transparansi; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Bagian Ketiga Prinsip Pasal 5 Pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. kesederhanaan; b. kejelasan; c. kepastian waktu; d. akurasi; e. keamanan; f. tanggung jawab; g. kelengkapan sarana dan prasarana; h. kemudahan akses; i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan; dan j. kenyamanan. BAB III ..... -17- BAB III RUANG LINGKUP Pasal 6 (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi: a. pelayanan barang publik; b. pelayanan jasa publik;dan c. pelayanan administratif. (2) Bidang-bidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pendidikan dan pengajaran; b. pekerjaan dan usaha; c. tempat tinggal; d. komunikasi dan informasi; e. lingkungan hidup; f. kesehatan; g. jaminan sosial; h. energi; i. perbankan; j. perhubungan; k. sumber daya alam; l. pariwisata; dan m. bidang-bidang lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah. Pasal 7 ...... -18- Pasal 7 Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh Organisasi Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah, yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 .... -19- Pasal 8 Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, meliputi: a. penyediaan jasa publik oleh Organisasi Penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 ..... -20- Pasal 9 Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi: a. tindakan administratif Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan b. tindakan administratif oleh Instansi non Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan,dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik. BAB III .... -21- BAB III PENGORGANISASIAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pembina dan Penanggung Jawab Pasal 11 (1) Bupati karena jabatannya merupakan Pembina penyelenggaraanpelayanan publik di Daerah. (2) Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Penanggung Jawab Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (3) Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pasal 12 (1) Penanggung Jawab penyelenggaraan pelayanan publik adalah Sekretaris Daerah. (2) Penanggung Jawab .... -22- (2) Penanggung Jawab pelayanan publik mempunyai tugas: a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja unit pelayanan publik; b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. melaporkan kepada Pembina mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik. (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina. Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara Pasal 13 (1) Organisasi Penyelenggara adalah OPD dan BUMD. (2) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (3) Organisasi ...... -23- (3) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan OPD dan BUMD sesuai standar pelayanan; b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan c. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan OPD dan BUMD yang bersangkutan kepada Penanggung Jawab. (4) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan informasi; c. pengawasan internal; d. pelayanan konsultasi; e. penyuluhan kepada masyarakat; dan f. pengelolaan pengaduan masyarakat. (5) Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik. BAB IV ..... -24- BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pasal 14 Penyelenggara memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang; b. melakukan kerjasama; c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun dan menetapkan ketentuan internal; c. menyusun ..... -25- c. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan; d. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; e. menempatkan Pelaksana yang kompeten sesuai dengan kewenangannya; f. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang sehat; g. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; i. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; j. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; k. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; l. memenuhi ..... -26- l. memenuhi panggilan atau mewakili OPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan n. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban, dan Larangan Organisasi Penyelenggara Pasal 16 Organisasi Penyelenggara memiliki hak: a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang tidak berwenang; b. melakukan kerjasama; c. mengelola anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik; d. mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan; e. memberikan tanggapan atau melakukan pembelaan terhadap pengaduan, tuntutan dan gugatan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan f. menolak ..... -27- f. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 Organisasi Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta menerapkannya dalam setiap pemberian pelayanan; b. mengikutsertakan unsur masyarakat dan pihak terkait dalam pembahasan dan penyusunan standar pelayanan; c. mempublikasikan Standar Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan; d. menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. melakukan survey IKM paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan melaporkan hasilnya kepada Pembina melalui Penanggung Jawab; f. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan; g. memberikan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; h. menempatkan ..... -28- h. menempatkan Pelaksana yang berkompeten; i. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; j. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan, dan standar pelayanan; k. membantu Masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya terkait pelayanan publik; l. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; m. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; n. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik setiap akhir tahun anggaran kepada Penanggung Jawab; p. meminta izin kepada Pembina dalam hal akan melakukan kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dengan pihak lain; q. memberikan ..... -29- q. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan r. menanggapi dan mengelola pengaduan masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Organisasi Penyelenggara dilarang: a. menghambat, menghindari, mempersulit, membiarkan, dan menolak melakukan pelayanan terhadap publik, kecuali jika tidak sesuai dengan asas dan standar pelayanan; b. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa izin Pembina, yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan/atau asas-asas perjanjian kerjasama, dan/atau merugikan masyarakat selaku penerima layanan; c. memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya; d. membocorkan kerahasiaan dokumen dan keterangan kepada publik yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; e. merekayasa ..... -30- e. merekayasa data survey IKM; dan f. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik. BagianKetiga Hak, Kewajiban, dan Larangan Pelaksana Pasal 19 Pelaksana berhak: a. melaksanakan pelayanan tanpa dihambat oleh pihak lain yang bukan tugasnya; b. melakukan kegiatan pelayanansesuai penugasan dan standar pelayanan serta memperoleh istirahat diluar jam pelayanan; c. memperoleh tambahan pendapatan atas pemberian pelayanan publik diluar jam pelayanan atau pemberian pelayanan pada hari libur; d. melakukan pembelaan yang disampaikan kepada Penyelenggara atau Atasannya terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan. Pasal 20 .... -31- Pasal 20 Pelaksana berkewajiban: a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memenuhi panggilan atau mewakili OPD dan BUMD untuk hadir atau melaksanakan perintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas permintaan Penyelenggara; d. mempertanggungjawabkan pelayanan yang telah dilakukan, dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri atau melepaskan jabatan; e. melakukan evaluasi serta menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala; f. memberikan informasi yang terkait dengan pelayanan; dan g. menanggapi dan mengelola pengaduan Masyarakat melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 ..... -32- Pasal 21 Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai Komisaris atau Pengurus organisasi usaha bagi Pelaksana yang berasal dari lingkungan OPD dan BUMD; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara; d. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara; e. melanggar asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik; dan f. menerima imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan pelayanan. Bagian Keempat Hak, Kewajiban, dan Larangan Masyarakat Pasal 22 Masyarakat berhak: a. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan; b. mengetahui ..... -33- b. mengetahui kebenaran substansi standar pelayanan; c. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; d. mendapatkan jaminan kepastian hukum atas produk pelayanan; e. mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; f. mendapatkan advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; g. menyarankan kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; h. mengadukan Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Pembina Penyelenggara dan Ombudsman; i. menerima informasi yang terkait dengan pelayanan; dan j. menggugat Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana yang dianggap merugikan, melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 ..... -34- Pasal 23 Masyarakat berkewajiban: a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. menjaga sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 24 Masyarakat dilarang: a. memaksa, menekan dan/atau mengancam baik fisik maupun psikis terhadap Pelaksana pelayanan publik; b. menggunakan dokumen atau pengakuan palsu atau yang bukan haknya dalam berhubungan dengan Pelaksana pelayanan publik; c. mempengaruhi dan/atau menggunakan tipu muslihat terhadap Pelaksana pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya;dan d. melakukan ...... -35- d. melakukan hal-hal lain yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan dan ketertiban umum dalam meminta pelayanan kepada pelaksana pelayanan publik. BAB V PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Pola Pelayanan Pasal 25 (1) Pola penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: a. fungsional, yaitu pola pelayanan publik diberikan oleh Penyelenggara, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; b. terpusat, yaitu pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh Penyelenggara berdasarkan pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terpadu ...... -36- c. terpadu, terdiri atas: 1. terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu; dan 2. terpadu satu pintu, yaitu pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. d. Gugus tugas, yaitu Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas yang ditempatkan pada Instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua ..... -37- Bagian Kedua Standar Pelayanan Paragraf 1 Umum Pasal 26 (1) Organisasi Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Kewajiban mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. (4) Ketentuan ..... -38- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Komponen Standar Pelayanan Pasal 27 Komponen standar pelayanan paling kurang meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi Pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran dan masukan; k. jumlah Pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan ..... -39- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana. Bagian Ketiga Tata Perilaku Penyelenggara Pasal 28 (1) Dalam memberikan pelayanan publik, Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana wajib mentaati tata perilaku sebagai aturan internal. (2) Tata Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur agar Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana: a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional; b. bertindak adil dan non diskriminatif; c. peduli, teliti dan cermat; d. bersikap ramah dan bersahabat; e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit; f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan g. berperilaku ..... -40- g. berperilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaran pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat. Bagian Keempat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Paragraf 1 Umum Pasal 29 (1) Organisasi Penyelenggara wajib meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Untuk peningkatan pelayanan publik, Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan: a. komitmen Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana; b. perubahan pola pikir terhadap fungsi pelayanan; c. partisipasi pengguna pelayanan; d. kepercayaan; e. kesadaran Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana; f. keterbukaan; g. ketersediaan anggaran; h. tumbuhnya ...... -41- h. tumbuhnya rasa memiliki; i. survey kepuasan masyarakat; j. kejujuran; k. realistis dan cepat; l. umpan balik dan hubungan masyarakat; m. keberanian dan kebiasaan menerima keluhan/pengaduan; dan n. keberhasilan dalam menggunakan metode. Paragraf 2 Gugus Kendali Mutu Pasal 30 (1) Untuk menghasilkan mutu pelayanan pada Organisasi Penyelenggara pelayanan publik diperlukan penerapan kendali mutu dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. (2) Penerapan kendali mutu pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dapat membentuk Gugus Kendali Mutu. (3) Gugus Kendali Mutu terdiri dari Pelaksana yang berkompeten pada unit Penyelenggara. (4) Ketentuan ..... -42- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat Pasal 31 (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala paling kurang 1 (Satu) kali setahun. (2) Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. (3) Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survey sesuai kebutuhan. (4) Penyelenggara pelayanan publik mempublikasikan hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survey yang digunakan. (5) Hasil Survey ...... -43- (5) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara nasional oleh Menteri dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah penyusunan survey kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Maklumat Pelayanan Pasal 32 (1) Organisasi Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Organisasi Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27. (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan. Bagian Ketujuh ..... -44- Bagian Ketujuh Sistem Informasi Pelayanan Publik Pasal 33 (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. (2) Setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi pelayanan publik, yang terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik, sekurang-kurangnya meliputi: a. profil Penyelenggara; b. profil Organisasi Penyelenggara; c. profil Pelaksana; d. standar pelayanan; e. maklumat pelayanan; f. pengelolaan pengaduan; dan g. penilaian kinerja. Bagian Kedelapan ..... -45- Bagian Kedelapan Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik Pasal 34 (1) Penyelenggara, Organisasi Penyelenggara, dan Pelaksana wajib mengelola dan memelihara sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara/Organisasi Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, sesuai standar pelayanan. Bagian Kesembilan Pelayanan Khusus Pasal 35 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sarana ..... -46- (2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh Orang yang tidak berhak. (3) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi kelompok rentan, meliputi Penyandang disabilitas, lanjut usia, Wanita Hamil dan Balita serta korban bencana. (4) Penyediaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesepuluh Biaya/Tarif Pelayanan Publik Pasal 36 (1) Biaya/tarif pelayanan publik merupakan tanggung jawab Daerah dan/atau masyarakat. (2) Biaya/tarif ..... -47- (2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daerah apabila diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penerima Pelayanan Publik. (4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan DPRD, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan. (2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik. Bagian Kesebelas .... -48- Bagian Kesebelas Pengelolaan Pengaduan Pasal 38 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi penyelenggara wajib menyusun materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan dan menyediakan sarana pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi: a. aspek institusional; b. aspek prosedural; c. bersifat integratif; dan d. bersifat komprehensif. (3) Prinsip pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. objektivitas; b. koordinasi; c. efektivitas dan efisiensi; d. akuntabilitas; dan e. transparan. (4) Proses penanganan pengaduan oleh Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dilakukan melalui: a. konfirmasi dan klarifikasi; b. penelitian ....... -49- b. penelitian dan pemeriksaan; c. pelaporan hasil penelitian dan pemeriksaan; dan d. penyampaian informasi hasil penanganan pengaduan kepada Pengadu. (5) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. penentuan Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan pengaduan; b. penentuan tata cara pengalihan pengaduan dari penerima pengaduan kepada Pejabat Teknis yang berwenang; c. penentuan tata cara pemberian informasi kepada yang mengajukan pengaduan tentang hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian masalah; d. penentuan tata cara pemberian informasi dari petugas lapangan kepada petugas administrasi tentang sudahatau belum diselesaikannya masalah dan penginformasian hambatan-hambatan yang ada;dan e. penginformasian ..... -50- e. penginformasian kepada Pihak yang mengajukan pengaduan, dalam hal masalah yang dikeluhkan telah berhasil diselesaikan. (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak menerima pelayanan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan materi dan mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keduabelas Penyelesaian Pengaduan Pasal 39 (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara, DPRD dan Lembaga lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. (3) Pengaduan ...... -51- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 40 (1) Bupati atau Pimpinan OPD dan BUMD berwenang menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b. (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh Pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. (2) Pengaduan ..... -52- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejak pengadu menerima pelayanan. (3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil yang diderita; c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. tempat, waktu penyampaian, dan tandatangan. (4) Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas Pengadu dapat dirahasiakan. Pasal 42 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. (2) Dalam .... -53- (2) Dalam hal Pengadu membutuhkan dokumenterkait dengan pengaduannya dari Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib memberikannya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 43 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib memberikan tanda terima pengaduan. (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. identitas Pengadu secara lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan;dan d. tanda tangan serta nama Pejabat/Pegawai yang menerima pengaduan. (3) Penyelenggara ..... -54- (3) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (Empat Belas) Hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, Pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana sebagaimana diinformasikan oleh pihak Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana. (5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengadu dianggap mencabut pengaduannya. Pasal 44 (1) Pengaduan terhadap Pelaksana ditujukan kepada Atasan Pelaksana. (2) Pengaduan terhadap Organisasi Penyelenggara ditujukan kepada Atasan satuan kerja penyelenggara. (3) Pengaduan ..... -55- (3) Pengaduan terhadap Organisasi Penyelenggara yang berbentuk BUMD ditujukan kepada Bupati. Pasal 45 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya. (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 46 (1) Dalam memeriksa materi pengaduan, Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. (2) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib menerima dan merespon pengaduan. (3) Dalam ..... -56- (3) Dalam hal Pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. (4) Dalam hal Pengadu menuntut ganti rugi, pihak Pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal 47 (1) Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana wajib menjaga kerahasiaan. (2) Kewajiban menjaga kerahasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pimpinan Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Pasal 48 ..... -57- Pasal 48 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (Enam Puluh) Hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak Pengadu paling lambat 14 (Empat Belas) Hari sejak diputuskan. (3) Dalam hal Pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya. (4) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketigabelas ..... -58- Bagian Ketigabelas Evaluasi Pelaksana Pelayanan Publik Pasal 49 (1) Penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan OPD dan BUMD yang bersangkutan setiap akhir tahun anggaran dan berkelanjutan. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana. (3) Evaluasi terhadap kinerja Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur, dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas-asas pelayanan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara menyeluruh dari aspek: a. masukan, merupakan indikator keberhasilan efisiensi sumber daya untuk menghasilkan keluaran dan hasil; b. proses ..... -59- b. proses, merupakan indikator kejelasan prosedur, penyederhanaan prosedur, kecepatan, ketepatan dengan biaya murah; dan c. keluaran, merupakan indikator tingkat kepuasan pelayanan dan peningkatan pelayanan. Pasal 50 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib melakukan penyeleksian terhadap Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja. (3) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib memberikan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggaraan pelayanan publik. (3) Ketentuan .... -60- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyeleksian, pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI KERJASAMA PELAYANAN PUBLIK Bagian Kesatu Kerjasama Antar Penyelenggara Pasal 51 (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar penyelenggara. (2) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat melakukan sendiri karena keterbatasan sumberdaya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain. (3) Selain ..... -61- (3) Selain meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara dapat memberikan bantuan kepada penyelenggara lain. (4) Permintaan bantuan dan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dalam hal: a. adanya alasan hukum bahwa pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyelenggara lain yang meminta bantuan; b. kurangnya sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki penyelenggara atau penyelenggara lain, yang mengakibatkan pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara atau penyelenggara lain; c. penyelenggara atau penyelenggara lain tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri; d. untuk melakukan kegiatan pelayanan publik, penyelenggara atau penyelenggara lain membutuhkan surat keterangan atau dokumen yang diperlukan; dan e. pelayanan ..... -62- e. pelayanan publik hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang tidak mampu ditanggung sendiri oleh Penyelenggara atau penyelenggara lain. (5) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan, sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kerjasama Penyelenggara dengan Pihak Lain Pasal 52 (1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan ketentuan: a. kerjasama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan dalam bentuk perjanjian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan; b. penyelenggara ..... -63- b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kepada masyarakat; c. tanggung jawab pelaksanaan kerjasama bidang tertentu berada pada mitra kerjasama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh berada pada Penyelenggara; d. informasi tentang identitas mitra kerjasama dan penyelenggara sebagai Penanggung Jawab pelayanan publik harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan e. Penyelenggara dan mitra kerjasama wajib mencantumkan alamat tempat pengaduan dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain melalui telepon, pesan layanan singkat, website, email dan kotak pengaduan. (2) Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemilihan ..... -64- (3) Pemilihan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh membebani masyarakat. BAB VII PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pasal 53 (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi informasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik atau electronic government (e-government). (3) Penyelenggara .... -65- (3) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 54 (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. (3) Masyarakat ..... -66- (3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. (4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX KERAHASIAAN DOKUMEN Pasal 55 (1) Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara wajib menjamin ketersediaan dokumen yang autentik dan terpercaya sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk diakses masyarakat. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik, dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip. (3) Dokumen ..... -67- (3) Dokumen penyelenggaraan pelayanan publik dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyelenggara, Organisasi Penyelenggara dan Pelaksana yang membuka dan/atau tidak menjaga kerahasiaan dokumen pelayanan publik yang seharusnya dirahasiakan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan mengenai kerahasiaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X PENGAWASAN Pasal 56 (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal. (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh Penyelenggara; dan b. pengawasan ..... -68- b. pengawasan oleh instansi pengawas fungsional. (3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: a. pengawasan oleh masyarakat; b. pengawasan oleh DPRD; dan c. pengawasan oleh Ombudsman. BAB XI SANKSI Pasal 57 (1) Penyelenggara dan Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 55, dikenakan sanksi administrasi. (2) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. penundaan kenaikan pangkat; d. penurunan pangkat; e. mutasi ..... -69- e. mutasi jabatan; f. pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu; g. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau h. pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 58 Segala hak dan kewajiban Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggara dan/atau Pelaksana, Mitra kerjasama dan masyarakat pengguna layanan dalam pelayanan publik yang timbul sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih diakui sebagai hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penyelenggara dan/atau Organisasi Penyelenggaradan/atau Pelaksana, Mitra Kerjasama dan Masyarakat pengguna layanan dalam pelayanan publik. BAB XIII .... -70- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 59 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
101

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2016/No.09, TLD No.30

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur dibutuhkan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; c. bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta Pola penanganan ..... Pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis; d. bahwa untuk melaksanakan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang ..... 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900); 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); 10. Peraturan Menteri .... 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 25); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Belopa 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 27
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENCEGAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. 5. Bupati adalah Bupati Luwu. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Perumahan ... 7. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. 13. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 14. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. 15. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 16. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. 17. Rumah Negara .... 17. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 18. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 19. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 20. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 21. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. 22. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 23. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan. 24. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat. 25. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. 26. Peningkatan ..... 26. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 27. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenui standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 28. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. 29. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. 30. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 31. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi. 32. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan. 33. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. 34. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman. 35. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. 36. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 37. Pemberdayaan .... 37. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dengan memobilisasi potensi dan sumber daya secara proporsional untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang laik huni. 38. Pendampingan adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan, dan bantuan teknis untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mencegah tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 39. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 40. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya. 41. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 42. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 43. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan peryaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku di Kabupaten Luwu. 44. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. 45. Setiap Orang ..... 45. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 46. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 47. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 48. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi di daerah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas teradap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : a. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; b. Meningkatkan .... b. Meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. penyediaan tanah; e. pendanaan dan sistem pembiayaan; f. tugas dan kewajban Pemerintah Daerah; dan g. pola kemitraan, peran Masyarakat, dan kearifan lokal. BAB IV KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Bagian Kesatu Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Pasal 5 (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merpakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman. (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari : a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase ..... d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; f. pengelolaan persampahan; dan g. proteksi kebakaran. Pasal 6 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup : a. ketidakteraturan bangunan; b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman; a. tidak memenuhi tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), paling sedikit pangaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit bangunan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan/atau b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). (4) Kualitas bangunan yang tidak memenui syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. (5) Persyaratan ...... (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : a. pengendalian dampak lingkungan; b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; c. keselamatan bangunan gedung; d. kesehatan bangunan gedung; e. kenyamanan bangunan gedung; dan f. kemudahan bangunan gedung. Pasal 7 (1) Dalam hal Kabupaten Luwu belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan Bangunan untuk jangka waktu sementara. (2) Dalam hal Bangunan Gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan Bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan Bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pasal 8 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup: a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. (3) Kualitas .... (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan. Pasal 9 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup : a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku. (2) Ketersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan dan permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 Liter/Orang/Hari. Pasal 10 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup: a. drainase ligkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; b. ketidaktersediaan drainase; c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan; d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbukan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan ..... sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm (Tiga Puluh Centimeter) selama lebih kurang 2 (Dua) Jam dan terjadi lebih dari 2 (Dua) Kali setahun. (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia. (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan berupa : a. pemeliharaan rutin; dan/atau b. pemeliharaan berkala. (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material elapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan. Pasal 11 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup: a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pda lingkungan perumahan dan permukiman tidak memenuhi sistem yang memadai, yaitu terdiri dari Kakus/Kloset yang terhubung dengan Tangki Septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. (3) Prasarana ..... (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan dan permukiman dimana: a. Kloset Leher Angsa tidak terhubung dengan Tangki Septik; atau b. Tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat atau terpusat. Pasal 12 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup: a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan dan permukiman tidak memadai sebagai berikut: a. Tempat Sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; b. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, reycle) pada skela lingkungan c. Gerobak Sampah dan/atau Truk Sampah pada skala lingkungan; dan d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada skala lingkungan. (3) Sistem pengelolaan .... (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan dan permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. pewadahan dan pemilahan domestik; b. pengumpulan lingkungan; c. pengangkutan lingkungan; dan d. pengolahan lingkungan. (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: a. pemeliharaan rutin; dan/atau b. pemeliharaan berkala. Pasal 13 (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan: a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau b. sarana proteksi kebakaran. (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan; b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran; c. saran komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi Pemadam Kebakaran; dan d. data tentang sstem proteksi kebakaran lingkungan. (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); b. Mobil Pompa; c. Mobil Tangga .... c. Mobil Tangga sesuai kebutuhan; dan d. Peralatan pendukung lainnya. Bagian Kedua Tipologi Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh Pasal 14 (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh : a. di Tepi Air; b. di Dataran;dan c. di Perbukitan. (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Tepi Sungai dan Tepi Pantai. (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Dataran Rendah. (5) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Dataran Tinggi. (6) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukkan dalam rencana tata ruang. (7) Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai. BAB V ..... BAB V PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU Bagian Kesatu Umum Pasal 15 Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui: a. pengawasan dan pengendalian; b. pemberdayaan masyarakat. Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Paragraf 1 Umum Pasal 16 (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap : a. perizinan; b. standar teknis; dan c. kelaikan fungsi. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada : a. tahap perencanaan; b. tahap pembangunan; dan c. tahap pemanfaatan. Paragraf 2 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Pasal 17 (1) Pengawsan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi : a. Izin Prinsip; b. Izin Lokasi; c. Izin Penggunaan ...... c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; d. Izin Mendirikan Bangunan; dan e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman. (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin: a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan b. keterpaduan rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku. Pasal 18 (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 aat (1) huruf b dilakukan terhadap: a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; dan f. pengelolaan persampahan. (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman. (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin: a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku. Pasal 19 ..... Pasal 19 (1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap: a. bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; dan f. pengelolaan persampahan. (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman. (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin: a. kondisi sistem pelayanan, kualitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing; b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing. Pasal 20 Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Pasal 21 Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara: a. pemantauan; b. evaluasi ..... b. evaluasi; dan c. pelaporan. Pasal 22 (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasi berpotensi menjadi kumuh. (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan: a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan b. pengaduan masyarakat maupun media massa. (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidentil. Pasal 23 (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (4) Evaluasi ..... (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap : a. perizinan pada tahap perencanaan; b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/atau c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pengecahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Pasal 24 (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan. (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Bagian Ketiga ..... Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Paragraf 1 Umum Pasal 25 Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui: a. pendampingan; dan b. pelayanan informasi. Paragraf 2 Pendampingan Pasal 26 (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitas pembentukan dan fasilitas peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat. (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merpakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk: a. penyuluhan; b. pembimbingan; dan c. bantuan teknis. Pasal 27 (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi. (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Alat Bantu dan/atau Alat Peraga. Pasal 28 ..... Pasal 28 (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pembimbingan kepada Kelompok Masyarakat; b. pembimbingan kepada Masyarakat perorangan; dan c. pembimbingan kepada Dunia Usaha. Pasal 29 (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa : a. fisik; dan b. nonfisik. (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Bangunan Gedung; b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Jalan Lingkungan; c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Drainase Lingkungan; d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana Air Minum; e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan Sarana dan Prasarana Air Limbah; dan/atau f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan. (3) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. fasilitasi penyusunan perencanaan; b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan; d. fasilitasi ..... d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau e. fasilitas persiapan pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta. Pasal 30 Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut : a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman; b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan Ahli, Akademisi dan/atau Tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan; e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Paragraf 3 Pelayanan Informasi Pasal 31 (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitahuan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. rencana tata ruang; b. penataan bangunan ..... b. penataan bangunan dan lingkungan; c. perizinan; dan d. standar perumahan dan permukiman. (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi Masyarakat. Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui Media Elektronik dan/atau Cetak. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang mudah dipahami. BAB VI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Bagian Kesatu Umum Pasal 33 (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan. (2) Pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha (Sepuluh Hektare) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. (4) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektare) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Bagian Kedua ..... Bagian Kedua Penetapan Lokasi Paragraf 1 Umum Pasal 34 (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat. (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses: a. identifikasi lokasi; dan b. penilaian lokasi. (3) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. (4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat. Pasal 35 (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi satuan perumahan dan permukiman. (3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), meliputi identifikasi terhadap: a. kondisi kekumuhan; b. legalitas lahan; dan c. pertimbangan lain. Pasal 36 (1) Identifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu Wilayah Kabupaten. (2) Penentuan satuan ..... (2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi. (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif. (4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga. (5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat Kelurahan/Desa. Pasal 37 (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi Bangunan Gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan dan permukiman kumuh. Pasal 38 (1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan. (2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. kejelasan status penguasaan lahan; dan b. kesesuaian dengan rencana tata ruang. (3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: a. kepemilikan sendiri, dengan bukti Dokumen Sertifikat Hak Atas Tanah atau bentuk Dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; dan b. kepemilikan ..... b. kepemilikan Pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau Pemiliik Tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara Pemegang Hak Atas Tanah atau Pemilik Tanah dengan Pengguna Tanah. (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK). Pasal 39 (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa pertimbangan lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: a. nilai strategis lokasi; b. kependudukan; dan c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: a. fungsi strategis kabupaten; atau b. bukan fungsi strategis kabupaten. (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uruf b merupakan pertimbangan kepadatan Penduduk pada lokasi perumahan dan permukiman dengan klasifikasi: a. rendah yaitu kepadatan penduduk dibawah 150 Jiwa/Ha; b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 Jiwa/Ha; c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 Jiwa/Ha; d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 Jiwa/Ha (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi Masyarakat dalam mendukung pembangunan; b. potensi ekonomi ...... b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi Masyarakat setempat; c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki Masyarakat setempat. Pasal 40 (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 41 (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek : a. kondisi kekumuhan; b. legalitas lahan; dan c. pertimbangan lain. (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengklasifikasikan kondisi kekumuhan sebagai berikut: a. ringan; b. sedang; dan c. berat. (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi : a. status lahan legal; dan b. status lahan tidak legal. (4) Penilaian ..... (4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. pertimbangan lain kategori rendah; b. pertimbangan lain kategori sedang; dan c. pertimbangan lain kategori tinggi. (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Ketentuan Penetapan Lokasi Pasal 42 (1) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. (2) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan. Pasal 43 (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilengkapi dengan : a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan. (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. (4) Peta sebaran ..... (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah kabupaten. (5) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 44 (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (Satu) Kali selama 5 (Lima) Tahun. (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanggulangan yang telah dilakukan. (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan. (4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 45 (1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dilakukan melalui tahap : a. persiapan; b. survey; c. penyusunan data dan fakta; d. analisis; e. penyusunan konsep penanganan; dan f. penyusunan rencana penanganan. (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketiga ..... Bagian Ketiga Pola Penanganan Paragraf 1 Umum Pasal 46 (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek-aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan. (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemugaran; b. peremajaan; dan c. permukiman kembali. (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran Masyarakat. (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya. (6) Penanganan untuk perumahan dan permukiman formal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah. (7) Penanganan untuk perumahan dan permukiman yang dilakukan oleh pelaku pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada perumahan dan permukiman yang prasarana, sarana, dan utilitasnya belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah. (8) Dalam hal penanganan untuk perumahan dan permukiman formal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilakukan dan prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman ..... permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat peringatan kepada pelaku pembangunan untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud. (9) Dalam hal surat peringatan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti karena ketidaksanggupan pelaku pembangunan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukimannya akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diatur dengan ketentuan: a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali; c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali; e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah permukiman kembali. Pasal 48 ..... Pasal 48 Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diatur dengan ketentuan: a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumaan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah; b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumaan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah. Paragraf 2 Pemugaran Pasal 49 (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap: a. pra konstruksi b. konstruksi; dan c. pascakonstruksi. Pasal 50 (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi: a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran; b. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak; c. pendataan Masyarakat terdampak; d. penyusunan ..... d. penyusunan rencana pemugaran; dan e. musyawarah untuk penyepakatan. (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi : a. proses pelaksanaan konstruksi; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi. (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi : a. pemanfaatan; dan b. pemeliharaan dan perbaikan. Paragraf 3 Peremajaan Pasal 51 (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan pengguna dan Masyarakat sekitar. (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masarakat terdampak. (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap : a. pra konstruksi b. konstruksi; dan c. pasca konstruksi. Pasal 52 (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi : a. identifikasi permasalaan dan kajian kebutuan pemugaran; b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak; c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; d. pendataan ..... d. pendataan Masyarakat terdampak; e. penyusunan rencana peremajaan; dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b meliputi : a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan; b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak pada lokasi lain; c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan e. proses penghunian kembali Masyarakat terdampak. (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c meliputi : a. pemanfaatan; dan b. pemeliharaandan perbaikan. Paragraf 4 Permukiman Kembali Pasal 53 (1) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumaan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan Pengguna dan Masyarakat. (2) Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap : a. pra konstruksi b. Konstruksi; dan c. Pasca konstruksi. Pasal 54 (1) Permukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi : a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan; b. sosialisasi dan rembuk warga pada Masyarakat terdampak; c. pendataan Masyarakat terdampak; d. penyusunan ..... d. penyusunan rencana permukiman baru, rencana pembongkaran permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan permukiman kembali; dan e. musyawarah dan diskusi penyepakatan. (2) Permukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi : a. proses ganti rugi bagi Masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan; b. proses legalisasi lahan pada lokasi permukiman baru; c. proses pelaksanaan konstruksi perumahan dan permukiman baru; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi permukiman kembali; e. proses penghunian kembali Masyarakat terdampak; dan f. proses pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting. (3) Permukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi: a. pemanfaatan; dan b. pemeliharaan dan perbaikan. Bagian Keempat Pengelolaan Paragraf 1 Umum Pasal 55 (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Masyarakat secara swadaya. (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan b. pemeliharaan dan perbaikan. (4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkakan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. (5) Fasilitasi ..... (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk : a. penyediaan dan sosialisasi umum, standar, pedoman, dan kriteria; b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan; d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan; e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Paragraf 2 Pemeliharaan Pasal 56 (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala. (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap Orang. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang. (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum. (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum. Paragraf 3 Perbaikan Pasal 57 (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran. (2) Perbaikan ..... (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap Orang. (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang. (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap Orang. (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum. BAB VII PENYEDIAAN TANAH Pasal 58 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh. (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya didalam Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pasal 59 (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara; b. konsolidasi tanah oleh Pemilik Tanah; c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh Pemilik Tanah; d. pemanfaatan dan pemindatanganan tanah barang miliki negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. (3) Penyediaan tanah ...... (3) Penyediaan tanah sebagainana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN Pasal 60 (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan atau c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati. BAB IX TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 61 (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Bagian Kedua ..... Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah Pasal 62 (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas : a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten serta rencana pembangunan kabupaten terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. b. melakukan survey dan pendataan skala kabupaten mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukikan kumuh. c. melakukan pemberdaaan kepada masyarakat; d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegaan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah; f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah; g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearian lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi tingkat daerah. Bagian Ketiga ..... Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 63 (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: a. pengawasan dan pengendalian; b. pemberdayaan masyarakat. (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman; b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman. (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyuluhan, pembimbingan, dan bantuan teknis; dan b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 64 (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: a. penetapan lokasi; b. penanganan ..... b. penanganan; dan c. pengelolaan. (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survey lapangan dengan melibatkan peran masyarakat; b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan; c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Keputusan Kepala Daerah; dan d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun. (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. melakukan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terhadap hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui Pola pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali. (4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : a. melakukan pemberdayaan kepada Masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan; b. memberikan fasilitas dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada Masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan. Bagian Keempat Pola Koordinasi Pasal 65 (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. (2) Koordinasi ..... (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional; b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kabupaten dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan, dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. BAB X POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL Bagian Kesatu Pola Kemitraan Pasal 66 Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu : a. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Miliki Negara, Daerah, atau Swasta; dan b. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah dengan Masyarakat. Bagian Kedua ..... Bagian Kedua Peran Masyarakat Paragraf 1 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pasal 67 (1) Peran Masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap : a. pengawasan dan pengendalian; dan b. pemberdayaan Masyarakat. (2) Peran Masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap : a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 68 Peran Masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk: a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan, dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dan perencanaan bangunan, perumahan, dan permukiman di lingkungannya; b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan, dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari perencanaan bangunan, perumahan, dan permukiman di lingkungannya; dan c. berpartisipasi ..... c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan, dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan, dan permukiman di lingkungannya. Pasal 69 Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk: a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Paragraf 2 Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pasal 70 Peran Masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap: a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pasal 71 ..... Pasal 71 (1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 huruf a, Masyarakat dapat: a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mengikuti survey lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan. (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, Masyarakat dapat : a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan Pemerintah Daerah; b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana. Pasal 72 (1) Peran Masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dapat dilakukan dalam proses: a. pemugaran atau peremajaan; dan b. permukiman kembali. (2) Dalam proses ..... (2) Dalam proses pemugaran dan/atau peremajaan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Masyarakat dapat : a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak; b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan; c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material; d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum; e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada Instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar. (3) Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat: a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak; b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali; c. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang dibutuhkan dengan proses permukiman kembali; d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan permukiman kembali; e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga, maupun material; f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan permukiman kembali; dan/atau g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar. Pasal 73 .... Pasal 73 Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, masyarakat dapat: a. berpartisipasi aktif dalam berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang telah tertangani; b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material; c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman; d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar. Paragraf 3 Kelompok Swadaya Masyarakat Pasal 74 (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran Masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh Masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah. (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis. (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga .... Bagian Ketiga Kearifan Lokal Pasal 75 (1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur. (2) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XI LARANGAN Pasal 76 (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. (2) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman. (3) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan/atau permukiman di Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun Orang. (4) Setiap Pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. (5) Setiap Orang ..... (5) Setiap Orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat. (6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya. (7) Badan Hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman. (8) Orang perseorangan dilarang membangun Kasiba. (9) Badan Hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa Rumah. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 77 (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), atau ayat (9) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan dan permukiman; e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel); f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; g. pembatasan kegiatan usaha; h. pembekuan Izin Mendirikan Bangunan; i. pencabutan Izin Mendirikan Bangunan; j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan Rumah; k. perintah ...... k. perintah pembongkaran bangunan rumah; l. pembekuan izin usaha; m. pencabutan izin usaha; n. pembatalan izin; o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; p. pencabutan insentif; q. pengenaan denda asministratif; dan/atau r. penutupan lokasi. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 78 (1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan kejadian. (2) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS bekerjasama dengan Penyidik Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV ...... BAB XIV KETENTUAN PIDANA Bagian Kesatu Ketentuan Pidana Pasal 79 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran. Bagian Kedua Ketentuan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 80 (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembangunan kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. Pasal 81 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). (2) Dalam hal ..... (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Badan Hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan usaha berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (Tiga) kali dari pidana denda terhadap Orang. Pasal 82 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di Tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi Barang ataupun Orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) Tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Badan Hukum, maka selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap Badan Usaha berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (Tiga) Kali dari pidana denda terhadap Orang. Pasal 83 Setiap Pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). Pasal 84 Setiap Orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (Satu) Tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Pasal 85 Setiap Badan Hukum yang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah). BAB XV ..... BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 86 (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis. (3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap Orang. Pasal 87 (1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas uum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan. (3) Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan : a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian; b. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. (4) Prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap Orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 .... Pasal 88 (1) Dalam rangka mendorong setiap Orang agar memanfaatkan kawasan permukiman, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Badan Hukum dan MBR. (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. insentif perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemberian kompensasi; dan/atau c. kemudahan perizinan. (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan; b. pemberian kompensasi; c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau d. kemudahan perizinan. (4) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 89 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau Dokumen yang telah dikeluarkan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku. BAB XVII ..... BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 90 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
69

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2016/No.08, TLD. No. 29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Luwu memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah; b. bahwa .... -2- b. bahwa untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ...... -3- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang ..... -4- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang ...... -5- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 14. Peraturan ..... -6- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 19. Peraturan ..... -7- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Daerah. 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulan Bencana; 21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulan Bencana Daerah; 22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; 23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai; 24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dewan ..... -9- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu. 7. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu. 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 9. Bencana .... -10- 9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. 10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah. 11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 12. Penyelenggaraan ..... -11- 12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana. 13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana. 14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat. 15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 16. Kesiapsiagaan ..... -12- 16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana. 20. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 21. Pemulihan ..... -13- 21. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. 22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. 23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 24. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana. 25. Bantuan ..... -14- 25. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 26. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. 27. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana. 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB II ..... -15- BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu : a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan; g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup; h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan i. partisipasi. (2) Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: a. pengurangan resiko; b. cepat dan tepat; c. prioritas; d. koordinasi dan keterpaduan; e. berdayaguna dan berhasilguna; f. transparansi dan akuntabilitas; g. kepentingan umum; h. proporsionalitas; i. profesionalitas ...... -16- i. profesionalitas; j. kemitraan; k. pemberdayaan; l. nondiskriminasi; dan m. nonproletisi; n. kemandirian; o. kearifan lokal; p. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan q. berkelanjutan. Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu : a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dan menghargai budaya lokal; d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; f. meminimalisasi dampak bencana; g. menciptakan ..... -17- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan h. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah adalah Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD. (3) Perangkat Daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan. Pasal 5 Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : a. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan; b. perlindungan ...... -18- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Pasal 6 (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: : a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah; d. pelaksanaan ..... -19- d. pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota; e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; f. perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurasan Sumber Daya Alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang. (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Pasal 7 .... -20- Pasal 7 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah harus meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (Empat) Aspek, meliputi : a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat; b. kelestarian lingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; dan d. lingkup luas wilayah. Pasal 9 ..... -21- Pasal 9 (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat: a. melakukan kerjasama dengan daerah lain; b. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap Orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 Penyelenggaraan penanggulangan bencana atas 3 (Tiga) Tahap meliputi: a. prabencana; b. saat tanggap darurat;dan c. pasca bencana. Bagian Kedua .... -22- Bagian Kedua Prabencana Pasal 11 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, meliputi : a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana Pasal 12 (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: a. perencanaan penanggulangan bencana; b. pengenalan dan pemantauan peringatan dini; c. pengurangan risiko bencana; d. pencegahan; e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; f. persyaratan analisis risiko bencana; g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah; h. pendidikan ..... -23- h. pendidikan dan pelatihan; dan i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. Pasal 13 (1) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran. (2) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c. analisis kemungkinan dampak bencana; d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana; e. penentuan ..... -24- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB. (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (Dua) Tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 14 (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. sistim peringatan dini; b. pengenalan ...... -25- b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana; c. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; d. pengembangan budaya sadar bencana; e. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan f. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana. Pasal 15 (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; b. pemantauan terhadap : 1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam; 2. penggunaan teknologi tinggi; c. pengawasan ..... -26- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan d. penguatan ketahanan sosial masyarakat. (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pasal 16 Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan Daerah. Pasal 17 (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. (2) Persyaratan ..... -27- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi. (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana. (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana, (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana. Pasal 18 (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Pengendalian .... -28- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di Daerah rawan bencana. (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan. Pasal 19 (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk ..... -29- bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Pasal 20 (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana. (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB. Paragraf 2 Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana Pasal 21 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: a. kesiapsiagaan; b. peringatan dini; dan c. mitigasi bencana. Pasal 22 .... -30- Pasal 22 (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan; b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini (early warning system); c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. penyiapan Personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap; e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di Tempat-Tempat rawan bencana; f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman; g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat; i. penyiapan lokasi evakuasi; dan j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana. Pasal 23 ...... -31- Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sarana dan prasarana umum meliputi: a. peralatan peringatan dini (early warning system) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah; b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong mayat dan lain-lain; c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah; d. peta rawan bencana; e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi; f. prosedur tetap penanggulangan bencana; g. dapur umum berikut kelengkapan logistik; h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan; i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya; j. sarana ..... -32- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk Laki-Laki dan Perempuan; k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan l. Lokasi sementara Pengungsi. (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi : a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat; b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada Instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat; c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan; d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana; e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana; f. lokasi ..... -33- f. lokasi kuburan massal bagi Korban yang meninggal;dan g. sarana dan prasarana khusus lainnya. (4) BPBD bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah. Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD. (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi. Pasal 25 (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembangunan ..... -34- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing Instansi/Lembaga dalam jejaring kerja BPBD. (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah: a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di Daerah; b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi 2 (Dua) atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan; c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana; d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana; e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua Lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB; f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan g. menjalankan ..... -35- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten. Pasal 26 (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. pengamatan gejala bencana; b. penganalisaan data hasil pengamatan; c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa; d. penyebarluasan hasil keputusan; dan e. pengambilan tindakan oleh masyarakat. (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. (4) Instansi/Lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. (5) Peringatan ..... -36- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Media Massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya. (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh Masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat. Pasal 27 (1) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana. (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis resiko bencana; b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. (3) Dalam ..... -37- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta kebencanaan yang meliputi : a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; c. jumlah Rumah Masyarakat, Gedung Pemerintah, Pasar, Sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit, Tempat Ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial; d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang; e. daerah rawan bencana dan risiko bencana; f. cakupan luas wilayah rawan bencana; g. lokasi pengungsian; h. jalur evakuasi; i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan j. hal lainnya sesuai kebutuhan. (4) Informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk : a. menyusun kebijakan, strategi dan rancangan tindak penanggulangan bencana; b. mengidentifikasi ..... -38- b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana; c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana; d. pengembangan sistem peringatan dini; e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana. Pasal 28 Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya: a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan : 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana; 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan 3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana. b. untuk .... -39- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 %), menetapkan : 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng. c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), menetapkan: 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik; 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia; 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan 4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng. d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri. Pasal 29 ..... -40- Pasal 29 Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan: a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Pasal 30 Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan: a. penetapan batas dataran banjir; b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan d. pengendalian kegiatan permukiman. Pasal 31 ..... -41- Pasal 31 Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui : a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air; b. kegiatan non fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui : 1. pengaturan, meliputi : a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai; b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai; c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air. 2. Pembinaan, meliputi : a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan b) pelatihan tanggap darurat. 3. pengawasan ..... -42- 3. pengawasan, meliputi : a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air. 4. pengendalian, meliputi : a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana. c. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholders). Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan: a. banjir; b. kekeringan; c. erosi ..... -43- c. erosi dan sedimentasi; d. longsor; e. ambles; f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air; g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau h. wabah penyakit. (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya. (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat. Pasal 33 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini. (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Pasal 34 ..... -44- Pasal 34 (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman. (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pasal 35 Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, melakukan : a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Bagian Ketiga ..... -45- Bagian Ketiga Tanggap Darurat Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi. (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi : a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya; b. penentuan status keadaan darurat bencana; c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana; d. pemenuhan .... -46- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban bencana sesuai standar pelayanan minimal; e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital. (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikendalikan BPBD sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 1 Pengkajian secara Cepat dan Tepat Pasal 37 Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap : a. cakupan lokasi bencana; b. jumlah korban bencana ; c. kebutuhan dasar; d. kerusakan prasarana dan sarana; e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Paragraf 2 .... -47- Paragraf 2 Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Pasal 38 (1) Dalam hal terjadi bencana, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana. (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi : a. pengerahan Sumber Daya Manusia; b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. pengadaan barang/jasa; e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; f. penyelamatan; dan g. komando untuk memerintahkan Instansi/Lembaga. (4) Ketentuan ..... -48- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik Pasal 39 (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari Instansi/Lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana. (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana. (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah. (4) Pemerintah ..... -49- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari Provinsi, Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD; (6) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Pengadaan Barang dan/atau Jasa serta Konstruksi Darurat Pasal 40 (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana. (2) Pada .... -50- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat. (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban bencana; d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; e. pangan; f. sandang; g. pelayanan kesehatan; h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap; dan i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi. (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing setelah memperoleh persetujuan Bupati. (5) Persetujuan ...... -51- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 x 24 (Dua Kali Dua Puluh Empat) Jam. (6) Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk apabila Bupati tidak berada di tempat selama 2 X 24 (Dua Kali Dua Puluh Empat) Jam setelah adanya persetujuan secara lisan. Paragraf 5 Penyelamatan Pasal 41 (1) Penyelamatan dan evakuasi Korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya: a. pencarian dan penyelamatan Korban; b. pertolongan darurat; dan atau c. evakuasi Korban. (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan ..... -52- melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya. (3) Dalam hal terjadi ekskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal : a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau b. setelah jangka waktu 7 (Tujuh) Hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan. (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana. (6) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman. Paragraf 6 ..... -53- Paragraf 6 Kebutuhan Dasar Pasal 42 (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal paling lambat 2 X 24 (Dua Kali Dua Puluh Empat) Jam, yang meliputi : a. penampungan/tempat hunian sementara; b. pangan; c. sandang ; d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi; e. pelayanan kesehatan; f. pelayanan psikososial; g. pelayanan pendidikan; dan h. sarana kegiatan ibadah. (2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk keguyupan dibawah koordinasi BPBD. Paragraf 7 ..... -54- Paragraf 7 Kelompok Rentan Pasal 43 (1) Perlindungan terhadap Korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bayi, Balita dan Anak-Anak; b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui; c. penyandang cacat; dan d. Orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan Orang yang terganggu kejiwaannya. (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi. Paragraf 8 ...... -55- Paragraf 8 Pemulihan Dini Pasal 44 Pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh Instansi/Lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pascabencana Paragraf 1 Umum Pasal 45 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Paragraf 2 ..... -56- Paragraf 2 Rehabilitasi Pasal 46 (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pasca bencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi: a. perbaikan lingkungan daerah bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. Lebih Lanjut pemulihan sosial psikologis; e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; h. pemulihan keamanan dan ketertiban; i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan j. pemulihan fungsi pelayanan publik. (2) Ketentuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 ..... -57- Paragraf 3 Rekonstruksi Pasal 47 (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari: a. pembangunan kembali prasarana dan sarana; b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (2) Prioritas .... -58- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. (3) Ketentuan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL Bagian Kesatu Bencana Non Alam Pasal 48 Bencana non alam meliputi: a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia; b. kecelakaan transportasi; c. kegagalan konstruksi/teknologi; d. dampak industri; e. ledakan nuklir; f. pencemaran lingkungan hidup; g. kegiatan keantariksaan; dan h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah. Paragraf 1 .... -59- Paragraf 1 Analisis Resiko Bencana Non Alam Pasal 49 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana bukan alam. (2) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan atau c. komunikasi risiko; (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh SKPD atau Instansi terkait dibawah koordinasi BPBD. Paragraf 2 Penanggulangan Pasal 50 (1) Setiap Orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam. (2) Bencana ...... -60- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat; b. pengisolasian bencana non alam; c. penghentian sumber bencana non alam; dan atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 51 Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 55. Paragraf 3 Pemulihan Pasal 52 (1) Setiap Orang, Kelompok Orang atau Badan Hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Pemulihan ..... -61- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup. Paragraf 4 Pemeliharaan Pasal 53 (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam. (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam; b. pengawetan sumber daya alam; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; dan d. semua ..... -62- d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Bencana Sosial Pasal 54 Bencana sosial meliputi: c. kerusuhan sosial; d. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan e. teror. Paragraf 1 Kewaspadaan Dini Masyarakat Pasal 55 (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan: a. pembinaan ..... -63- a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial; b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan c. pengkoordinasian kegiatan Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat. Pasal 56 (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas Wakil-Wakil Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan elemen masyarakat lainnya: (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman ...... -64- ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat. (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Paragraf 2 Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Pasal 57 (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan. (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan .... -65- kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui: a. layanan advokasi dan konseling; b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan c. pelatihan; (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budayamasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD. Paragraf 3 Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pasal 59 (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah .... -66- daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya: a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana; b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan c. meningkatkan koordinasi dengan Instansi/Lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban; (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD. BAB VI PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Sumber Pendanaan Pasal 60 (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari: a. APBN; b. APBD; c. masyarakat ...... -67- c. masyarakat; dan d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana. (3) Pemerintah Daerah menyediakan belanja tidak terduga dalam untuk anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 61 (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara: a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana; b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan. (2) Bantuan ..... -68- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD. (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Instansi/Lembaga terkait. (4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana. (5) Tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengelolaan Dana APBD Paragraf 1 Penyusunan Program/Kegiatan Pasal 62 (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan ...... -69- ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan Daerah. (2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara regular tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Paragraf 2 Penggunaan Dana Pasal 63 (1) Dana penanggulangan bencana harus digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana. (2) Penggunaan ..... -70- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya. (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pasal 64 (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan Tenaga Relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD. (2) Pengerahan Sumber Daya Manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap ...... -71- tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA-BPBD dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 65 (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik prasarana/sarana bersifat penanggulangan darurat/sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk: a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsoran, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya; c. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada /sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar ..... -72- belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya; d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah yang belum diserahterimakan menjadi asset milik Pemerintah Kabupaten/Desa yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara. (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada DPA/DPPA – BPBD, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan ..... -73- (3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya. Paragraf 3 Penatausahaan Pasal 66 (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara regular tahunan. (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Surat Penyediaan Dana (SPD); b. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP); c. Surat Perintah membayar (SPM); d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan e. Surat .... -74- e. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ). Paragraf 4 Pertanggungjawaban Pasal 67 (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan. (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek materil. (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan. (4) Pertanggungjawaban aspek materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban ...... -75- pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana/sarana maupun kegiatan non fisik. Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana Pasal 68 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasal 69 (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati. (2) Pemerintah .... -76- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada Korban bencana, terdiri dari: a. santunan duka cita; b. santunan kecacatan; c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; e. pembiayaan perawatan korban bencana di Rumah Sakit; dan f. perbaikan Rumah rusak. (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. pendataan; b. identifikasi; c. verifikasi; dan d. penyaluran. (4) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bagian Keempat Pemeliharaan Pasal 70 (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Bantuan ..... -77- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya. BAB VI KERJASAMA Pasal 71 Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD, Swasta dan Lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik didalam maupun diluar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 72 (1) Setiap Orang berhak: a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; b. mendapatkan ...... -78- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. (2) Setiap Orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (3) Setiap Orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi. Pasal 73 ...... -79- Pasal 73 (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan. (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 74 Setiap Orang berkewajiban: a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Bagian Ketiga ...... -80- Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Pasal 75 Lembaga kemasyarakatan berhak: a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana; b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana. Pasal 76 Lembaga kemasyarakatan wajib: a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana. Bagian Ketiga ...... -81- Pasal 77 Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Bagian Keempat Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional Paragraf Kesatu Peran Lembaga Usaha Pasal 78 Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Pasal 79 (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan. (3) Lembaga ..... -82- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana. Paragraf Kedua Peran Lembaga Internasional Pasal 80 (1) Lembaga internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para Pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana. Pasal 81 (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD. (2) Lembaga ..... -83- (2) Lembaga Internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan. (3) Lembaga Internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah. (4) Lembaga Internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Pasal 82 (1) Lembaga Internasional menjadi Mitra Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam penanggulangan bencana. (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Lembaga Internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB IX ..... -84- BAB VIII PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 83 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di Daerah. (2) BPBD bersama Instansi Pengawas Fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah. Pasal 84 (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan. (2) Apabila ..... -85- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pasal 85 (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana. (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan. BAB X ..... -86- BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum Pasal 86 (1) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalu Pengadilan atau diluar Pengadilan. (2) Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para Pihak yang bersengketa. (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para Pihak yang bersengketa. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pasal 87 (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan ..... -87- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa Mediator dan/atau Arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa. Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Pasal 88 (1) Setiap Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap ..... -88- (2) Setiap Orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak Pasal 89 Setiap Orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Paragraf 3 Hak Gugat Pemerintah Daerah Pasal 90 Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Paragraf 4 ..... -89- Paragraf 4 Hak Gugat Masyarakat Pasal 91 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian. (2) Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompoknya. Paragraf 5 Hak Gugat Organisasi Kemasyarakatan Pasal 92 (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan. (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3) Organisasi ..... -90- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (Dua) Tahun. BAB X PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 93 (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah dan Badan Lingkungan Hidup, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 94 ..... -91- Pasal 94 (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD. (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat regular bulanan/triwulanan/semesteran. (3) Pelaporan bulanan/triwulanan/semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati. Pasal 95 (1) Pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan atau bantuan sosial penanggulangan bencana, dilakukan penerima bantuan sosial. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana/penanggulangan bencana telah merealisasikan keuangan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah bantuan keuangan/bantuan sosial, atau setelah 100% (Seratus Persen) direalisasikan. (3) Pelaporan ..... -92- (3) Pelaporan realisasi keuangan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan oleh Bendahara Belanja Tidak terduga. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada Bupati. Pasal 96 Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 97 (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia. (2) Pemanfaatan ..... -93- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana; b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana; c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran; d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah; dan e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya diinformasikan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pasal 98 .... -94- Pasal 98 Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan kegiatan tanggap darurat bencana dengan memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, dilakukan, Inspektorat Daerah dan Badan Pengawas Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99 Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 100 Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam .... -95- dalam waktu paling lama 2 (Dua) Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 101 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
125

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2016/No.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ..... -2- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang ..... -3- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BAB I .... -4- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Perangkat Daerah ..... -5- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 10. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 11. Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 12. Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 13. Dinas Daerah .... -6- 13. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 17. Kecamatan adalah perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. BAB II ..... -7- BAB II ASAS Pasal 2 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektifitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. BAB III PRINSIP Pasal 3 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip: a. memperhatikan kondisi Daerah; b. kebutuhan Daerah; c. beban kerja Daerah; d. tepat ukuran; dan e. fungsi. BAB IV ..... -8- BAB IV PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 4 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah, Tipe A; b. Sekretariat DPRD, Tipe B; c. Inspektorat Daerah, Tipe A; d. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. Dinas Perikanan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; 4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; 5. Dinas Pemadam Kebakaran, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebakaran dan Penyelamatan; 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian; 7. Dinas ..... -9- 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Bidang Perindustrian; 8. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 9. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan; 10. Dinas Pariwisata, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. Dinas ..... -10- 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu; 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Adminstrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil; 16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 17. Dinas Perdagangan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; 18. Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; 20. Dinas Pertanian, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; 21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 22. Satuan .... -11- 22. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Polisi Pamong Praja; 23. Dinas Sosial, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 24. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; 25. Dinas Pertanahan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian; 2. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelola Pendapatan Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. f. Kecamatan ..... -12- f. Kecamatan terdiri dari : 1. Kecamatan Larompong Selatan, Tipe A. 2. Kecamatan Larompong, Tipe A. 3. Kecamatan Suli dengan, Tipe A. 4. Kecamatan Suli Barat, Tipe A. 5. Kecamatan Belopa, Tipe A. 6. Kecamatan Belopa Utara, Tipe A. 7. Kecamatan Kamanre, Tipe A. 8. Kecamatan Bajo, Tipe A. 9. Kecamatan Bajo Barat, Tipe A. 10. Kecamatan Ponrang Selatan, Tipe A. 11. Kecamatan Bua Ponrang, Tipe A. 12. Kecamatan Ponrang, Tipe A. 13. Kecamatan Bua, Tipe A. 14. Kecamatan Latimojong, Tipe A. 15. Kecamatan Basse Sangtempe, Tipe A. 16. Kecamatan Basse Sangtempe Utara, Tipe A. 17. Kecamatan Walenrang, Tipe A. 18. Kecamatan Walenrang Utara, Tipe A. 19. Kecamatan Walenrang Barat, Tipe A. 20. Kecamatan Walenrang Timur, Tipe A. 21. Kecamatan Lamasi, Tipe A. 22. Kecamatan Lamasi Timur, Tipe A. Pasal 5 (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. (2) Kelurahan ..... -13- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kelurahan Bonepute Kecamatan Larompong Selatan. b. Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong. c. Kelurahan Suli Kecamatan Suli. d. Kelurahan Lindajang Kecamatan Suli Barat. e. Kelurahan Senga Kecamatan Belopa. f. Kelurahan Tanamanai Kecamatan Belopa. g. Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa. h. Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa. i. Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara. j. Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara. k. Kelurahan Bajo Kecamatan Bajo. l. Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamanre. m. Kelurahan Pattedong Kecamatan Ponrang Selatan. n. Kelurahan Padang Subur Kecamatan Ponrang. o. Kelurahan Padang Sappa Kecamatan Ponrang. p. Kelurahan Noling Kecamatan Bupon. q. Kelurahan Sakti Kecamatan Bua. r. Kelurahan Bulo Kecamatan Walenrang. s. Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara. t. Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi. (3) Pembentukan .... -14- (3) Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 6 (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksananaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. pengoorganisasian penyusunan kebijakan Daerah; b. pengoorganisasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan e. pelaksanaan ...... -15- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 7 (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD. Bagian Ketiga ..... -16- Bagian Ketiga Inspektorat Daerah Pasal 8 (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagian Keempat ..... -17- Bagian Keempat Dinas Daerah Paragraf 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 9 (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 ........ -18- Paragraf 2 Dinas Kesehatan Pasal 10 (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kesehatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 ..... -19- Paragraf 3 Dinas Perikanan Pasal 11 (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perikanan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan Perikanan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 ..... -20- Paragraf 4 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pasal 12 (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 4, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 5 .... -21- Paragraf 5 Dinas Pemadam Kebakaran Pasal 13 (1) Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 5, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemadam kebakaran; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 6 ..... -22- Paragraf 6 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Pasal 14 (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 6, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; d. pelaksanaan ..... -23- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 7 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Pasal 15 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 7, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian; c. pelaksanaan .... -24- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 8 Dinas Lingkungan Hidup Pasal 16 (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 8, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; d. pelaksanaan .... -25- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 9 Dinas Ketahanan Pangan Pasal 17 (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 9, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 10 ..... -26- Paragraf 10 Dinas Pariwisata Pasal 18 (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 10, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pariwisata; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 11 ..... -27- Paragraf 11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pasal 19 (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 11, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 12 .... -28- Paragraf 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 20 (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 12, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 13 ..... -29- Paragraf 13 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 21 (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 13, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; d. pelaksanaan .... -30- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 22 (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 14, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. pelaksanaan ...... -31- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 23 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 15, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan ..... -32- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 24 (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 16, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas .... -33- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 17 Dinas Perdagangan Pasal 25 (1) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 17, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ..... -34- (2) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perdagangan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 18 Dinas Perhubungan Pasal 26 (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 18, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ...... -35- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pasal 27 (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 19, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas .... -36- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 20 Dinas Pertanian Pasal 28 (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 20, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ..... -37- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 21 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 29 (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 21, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ...... -38- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 22 Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 30 (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 22, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan ..... -39- melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 23 Dinas Sosial Pasal 31 (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 23, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan .... -40- Pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Sosial; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 24 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pasal 32 (1) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 24, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ..... -41- (2) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 25 Dinas Pertanahan Pasal 33 (1) Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, angka 25, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Dinas ..... -42- (2) Dinas Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanahan; d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pertanahan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Badan Daerah Paragraf 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 34 (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, angka 1, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. (2) Badan ..... -43- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 ..... -44- Paragraf 2 Badan Pendapatan Daerah Pasal 35 (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, angka 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; dan e. pelaksanaan ..... -45- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, angka 3, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. (2) Badan Pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; c. pemantauan ..... -46- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 4 Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Pasal 37 (1) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, angka 4, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. (2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan ..... -47- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 38 (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf e, angka 5, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana. (2) Badan .... -48- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi; b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Kecamatan Pasal 39 (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di Wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. Pengordinasian ..... -49- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan i. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian ketujuh Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pasal 40 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 masing-masing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI ..... -50- BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 41 (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur. (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (Dua) Klasifikasi yaitu : a. kelas A; dan b. kelas B. (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 42 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. (2) Kepala ...... -51- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional Guru dan Pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur. (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan. (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap ..... -52- tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (8) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan. (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan. (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia. (13) Organisasi ...... -53- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (14) Unit Pelaksana Teknis bidang Pendidikan dan Unit Pelaksana bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur. BAB VII STAF AHLI BUPATI Pasal 43 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli. (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (Tiga) Staf Ahli. (4) Staf ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. (5) Pembentukan dan nomenklatur Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VIII .... -54- BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 44 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 45 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan Peraturan Daerah ini. b. Pejabat pada Perangkat Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas kegiatan dan anggaran Tahun 2016 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016. c. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir Tahun 2016. d. Badan ...... -55- d. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. f. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit yang membidangi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Unit ..... -56- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 46 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2013 Nomor 6); b. Peraturan ..... -57- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 10); c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat KORPRI dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009 .... -58- Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat KORPRI dan Staf Ahli Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 11); d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7); e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 47 ..... -59- Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
67

PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN LUWU

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Kabupaten Luwu

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwa persyaratan administrasi bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan; b. bahwa ..... -2- b. bahwa dengan berkembangnya pembangunan di Kabupaten Luwu, terutama dalam Pembangunan Perumahaan dan Permukiman, Industri, Jasa, Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Pusat Keramaian Umum dan Pariwisata, perlu adanya suatu Pengawasan dan Pengendalian terhadap bangunan atau bangunan-bangunan baik yang telah ada maupun yang akan dibangun demi terciptanya Pembangunan yang serasi dan berwawasan lingkungan; c. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan tata ruang dan untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap pendirian bangunan gedung harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang-Undang .... -4- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 12. Undang-Undang .... -5- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5280); 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2385); 16. Peraturan .... -6- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan ..... -7- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi; 28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2007 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 29. Peraturan ..... -8- 29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati .... -9- 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangannya. 7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bidang kewenangannya. 8. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. 9. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan. 10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau badan usaha lainnya. 11. Rencana ..... -10- 11. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaataan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 12. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kabupaten secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perizinan dan pembangunan kawasan. 13. Zona adalah suatu wilayah yang memiliki batasan dan fungsi tertentu. 14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. 15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 16. Permukiman ..... -11- 16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu-satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. 17. Permukiman Pedesaan adalah permukiman yang terletak diluar kota dan penduduknya hidup dari agraris. 18. Permukiman Perkotaan adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi social. 19. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangunan-bangunan. 20. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan. 21. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 22. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan kedudukannya sebagian berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal. 23. Instalasi ...... -12- 23. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan, bangun-bangunan dan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan. 24. Koefisiensi Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atau perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling tanah pekarangan. bilangan pokok yang didasarkan pada angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah sesuai dengan rencana kota. 25. Prosentase Fungsi Bangunan yang selanjutnya disingkat PFB adalah besarnya prosentase bilangan pokok yang didasarkan pada fungsi bangunan. 26. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah besarnya bilangan pokok yang didasarkan pada jumlah lantai/tingkat bangunan. angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah yang sesuai dengan rencana kota. 27. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling yang ada. 28. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah tinggi bangunan yang diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas bangunan tersebut. 29. Bangunan rapat adalah bangunan dengan tampak yang menghadap ke jalan tidak mempunyai jarak bebas samping. 30. Bangunan campuran adalah bangunan dengan lebih 1 (satu) jenis penggunaan. 31. Rumah ..... -13- 31. Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri dari ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga. 32. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 33. Bangunan Permanen adalah banngunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (Lima Belas) tahun. bangunan yang berpondasi batu kali/beton yang konstruksi dukungannya dan atau dindingnya dibuat seluruhnya dari beton ,besi, batu bata atau komposit dan lantainya menggunakan ubin atau papan. 34. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (Lima) sampai dengan 15 (Lima Belas) Tahun bangunan rumah yang dibuat dari bahan sederhana dan tidak tahan lama serta dalam jangka waktu tertentu. 35. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) Tahun. 36. Bangunan Jasa adalah bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan usaha atau jual beli barang atau jasa. 37. Bangunan Industri adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan membuat atau menghasilkan suatu barang. 38. Bangunan Sosial adalah bangunan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan. 39. Bangunan ...... -14- 39. Bangunan Sarana Ibadah adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan keagamaan. 40. Rumah Kontrakan Deret/Komersial Deret adalah Rumah tinggal yang dibangun untuk mendapat keuntungan. 41. Perpetakan adalah bidang tanah/kavling yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota. 42. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan/Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri. 43. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri dan di luar Kawasan Industri tetapi berada di dalam RTRW. 44. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan bangunan. 45. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. 46. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut. 47. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. 48. Pemohon ...... -15- 48. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan. 49. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. 50. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. 51. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 52. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan kepada orang pribadi atau badan. perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, memperluas, mengurangi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 53. Sertifikat ..... -16- 53. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. 54. Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IPMB adalah izin dilakukannya suatu pekerjaan bangunan Perumahan, Apartemen, Ruko/Kios Deret dan Lapak pada Pasar. 55. Izin Mendirikan Bangunan Berjangka selanjutnya disingkat IMBB adalah izin mendirikan bangunan berjangka yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. 56. Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan selanjutnya disingkat IMBP adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau melalui OPD terkait bagi bangunan yang telah terlanjur dibangun dan memenuhi persyaratan administrasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku. 57. Izin Mendirikan Bangunan Baru adalah IMB baru diterbitkan terhadap bangunan yang akan dibangun dan yang belum memiliki IMB. 58. Izin Mendirikan Bangunan Perluasan/Tambahan adalah IMB yang diterbitkan terhadap bangunan tambahan dari bangunan utama. 59. Izin Mendirikan Balik Nama adalah IMB Balik Nama diterbitkan terhadap bangunan apabila tejadi perubahan subyek pemilik IMB yang dikarenakan meninggal dunia, peralihan hak dan perubahan nama subjek serta objek IMB ganti alamat. 60. Izin ...... -17- 60. Izin Mendirikan Bangunan Pengganti Hilang atau Rusak adalah IMB yang diterbitkan dikarenakan adanya kehilangan atau kerusakan surat IMB. 61. Izin Mendirikan Bangunan Berjangka adalah IMB yang diterbitkan terhadap rencana pendirian bangunannya di atas lahan sewa atau lahan pinjam pakai. 62. Izin Mendirikan Bangunan Pengurangan adalah IMB diterbitkan terhadap bangunan yang luasannya dikurangi dari bangunan sebelumnya. 63. Izin Mendirikan Bangunan Berubah Fungsi adalah IMB yang diterbitkan terhadap bangunan yang fungsi bangunannya berubah dari bangunan yang sebelumnya Perubahan fungsi dan penggunaan ruangan suatu bangunan atau bagian bangunan, wajib memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan dan menjamin keamanan dan keselamatan bangunan serta penghuninya. 64. Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan adalah IMB yang diterbitkan terhadap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki IMB serta sesuai dengan peruntukan. 65. Rekomendasi Galian Penanaman Instalasi dan Sanitasi selanjutnya disingkat RGPIS adalah rekomendasi yang diberikan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di Bina Marga dan Lingkungan Hidup. 66. Garis ...... -18- 66. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan. garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, tepi tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas. 67. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar dan/atau sejenisnya yang diukur dari as jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah/rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air. 68. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota. 69. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan ke arah jalan yang ditetapkan dalam rencana kota. 70. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis yang tidak boleh dilampui bangunan ke arah tepi sungai. 71. Retribusi ...... -19- 71. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah yang sah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 72. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk juga merubah bangunan. pungutan daerah atas pelayanan jasa pemberian izin mendirikan bangunan. 73. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin dari Pemerintah Daerah. 75. Surat Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIMB adalah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan bangunan. 76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 78. Surat ..... -20- 78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 79. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 80. Kas Daerah yang selanjutnya disebut KASDA adalah kas Pemerintah Kabupaten Luwu. BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 Penyelenggaraan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keseimbangan; dan d. keserasian Bangunan Gedung dan Lingkungannya. Bagian Kedua ..... -21- Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3 (1) Peraturan Daerah ini dimaksud, untuk : a. sebagai pedoman penyelenggaraan IMB bagi Pemerintah Daerah; dan b. sebagai acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung dalam menetapkan kebijakan operasional sertifikat laik fungsi bangunan gedung. (2) Tujuan penerbitan IMB, adalah: a. memberikan dasar hukum bagi jasa pelayanan izin; b. mewujudkan tata ruang yang berdaya guna dan berhasil guna, untuk menciptakan ruang daerah yang tertib, teratur, nyaman, sehat, bersih, mantap dan indah; c. mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang; d. menjamin keandalan teknis bangunan gedung; dan e. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan IMB. (3) Tujuan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, adalah: a. terwujudnya bangunan gedung yang selalu andal dan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; b. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; c. menjamin ..... -22- c. menjamin keandalan teknis bangunan gedung; dan d. terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran pelaksanaan penerbitan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah: a. terwujudnya penataan bangunan sesuai RTRW dan RDTR; b. terciptanya iklim investasi yang berwawasan lingkungan; c. upaya meminimalkan tingkat gangguan; dan d. melindungi kepentingan umum. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. Tata cara penyelenggaraan IMB; dan b. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Pasal 6 (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; b. persyaratan permohonan penerbitan IMB; c. tata cara penyelenggaraan IMB; d. retribusi IMB; e. Dokumen ..... -23- e. Dokumen IMB; dan f. pembinaan. (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. tata cara penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; b. pembinaan; dan c. ketentuan lain. BAB IV WEWENANG DAN TUGAS PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA IMB Bagian Kesatu Perangkat Daerah Penyelenggara IMB Pasal 7 (1) Bupati menetapkan PPTSP dan Dinas Teknis terkait sebagai perangkat daerah yang berwenang dalam penyelenggaraan bangunan gedung. (2) PPTSP dan Dinas Teknis terkait mendapat tugas dan wewenang tertentu dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Bagian ...... -24- Bagian Kedua Tugas PPTSP dan Dinas Teknis Terkait Paragraf 1 Tugas PPTSP Pasal 8 Dalam penyelenggaraan bangunan gedung PTSP memiliki tugas: a. menetapkan format formulir permohonan dan dokumen IMB; b. menyampaikan informasi persyaratan permohonan IMB kepada Pemohon; c. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan IMB; d. menolak permohonan IMB yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; e. menyampaikan hasil perhitungan nilai retribusi IMB kepada Pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); f. mengesahkan dokumen rencana teknis; g. menerbitkan dokumen IMB; h. menyerahkan dokumen IMB kepada Pemohon; dan i. menyelenggarakan pendataan bangunan gedung. Paragraf 2 ...... -25- Paragraf 2 Tugas Dinas Teknis Terkait Pasal 9 Dalam penyelenggaraan bangunan gedung Dinas Teknis terkait memiliki tugas: a. melakukan penilaian terhadap dokumen rencana teknis pada permohonan IMB; b. memberikan persetujuan tertulis atas dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung pada permohonan IMB; c. menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB; d. melakukan pengkajian teknis terhadap bangunan gedung yang sudah berdiri dalam rangka pemeriksaan kelaikan fungsinya; e. menerbitkan SLF; f. membentuk Tim Pengkaji Teknis; g. menyelenggarakan pendataan bangunan gedung; dan h. melakukan pengawasan pembangunan bangunan gedung. BAB V SUBYEK DAN OBYEK Pasal 10 (1) Subyek IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendirikan bangunan. (2) Obyek ..... -26- (2) Obyek IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah: a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung; dan b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan. Pasal 11 Setiap bangunan yang didirikan oleh perorangan atau Badan Hukum wajib memiliki Surat IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Bupati atau OPD yang menerima pelimpahan kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati. BAB VI FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG DAN BUKAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK PENYELENGGARAAN IMB DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG Bagian Kesatu Fungsi Bangunan Gedung Pasal 12 (1) Pembagian fungsi bangunan gedung meliputi: a. fungsi hunian; b. fungsi keagamaan; c. fungsi ..... -27- c. fungsi usaha; d. fungsi sosial budaya; dan e. fungsi khusus. (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (Satu) fungsi. (3) Bangunan gedung didirikan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, RDTR/Penetapan Zonasi Kabupaten/Kota, dan/atau RTBL. Bagian Kedua Klasifikasi Bangunan Gedung dan Bukan Bangunan Gedung Untuk Penyelenggaraan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Paragraf 1 Klasifikasi Bangunan Gedung Untuk Penyelenggaraan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pasal 13 (1) Klasifikasi bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB ditentukan berdasarkan kompleksitas bangunan gedung yang meliputi: a. bangunan gedung sederhana; b. bangunan gedung tidak sederhana; dan c. bangunan gedung khusus. (2) Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. bangunan gedung sederhana 1 (Satu) Lantai; dan b. bangunan gedung sederhana 2 (Dua) Lantai. (3) Bangunan .... -28- (3) Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum;dan b. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum. Paragraf 2 Klasifikasi Bangunan Bukan Gedung Untuk Penyelenggaraan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Pasal 14 Jenis-jenis bangunan bukan gedung yang wajib memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, meliputi: a. pelataran dan tempat parkir; b. lapangan atau sarana olah raga terbuka; c. pondasi dan pondasi tangki; d. menara telekomunikasi, antena, transmisi, patung, gapura, mercusuar, panggung reklame, dan monumen; e. gardu listrik, tiang listrik, gardu telepone dan tiang telepone; f. instalasi dan sanitasi; g. pagar, tanggul atau turap dan jembatan jalan; h. saluran dan septictank komunal; i. bak penampungan air dan kolam ikan; j. tempat pencucian kendaraan bermotor; k. bangunan tempat parkir; l. bangunan bukan gedung di atas pemukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah dan/atau diatas permukaan air serta di dalam air. BAB VII ..... -29- BAB VII PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB Bagian Kesatu Umum Pasal 15 Permohonan pengajuan IMB harus dilengkapi dengan persyaratan Dokumen IMB, yang terdiri atas: a. persyaratan administrasi; dan b. persyaratan teknis. Pasal 16 (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum termasuk Instansi Pemerintah yang mengajukan permohonan IMB harus memenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. (1) Dalam pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus: a. melayani permohonan IMB sesuai dengan ketentuan didalam Peraturan Daerah ini; dan b. menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan jelas. Bagian Kedua ..... -30- Bagian Kedua Persyaratan Dokumen Administrasi Paragraf 1 Umum Pasal 17 (1) Persyaratan Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas : a. Data Pemohon; b. Data Tanah; dan c. Dokumen dan Surat terkait. (2) Data Pemohon dan Data Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku sama untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Paragraf 2 Data Pemohon Pasal 18 (1) Data Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri dari: a. formulir data Pemohon; dan b. dokumen identitas Pemohon. (2) Formulir data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi paling sedikit: a. nama Pemohon; b. alamat Pemohon; dan c. status ..... -31- c. status hak atas tanah. (3) Dokumen identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. Foto copy KTP Pemohon atau identitas lainnya; dan b. surat kuasa dari pemilik bangunan dalam hal Pemohon bukan pemilik bangunan. Paragraf 3 Data Tanah Pasal 19 (1) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; b. data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan c. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. (2) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah, harus disertakan surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan tanah yang merupakan perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah. Paragraf 4 ..... -32- Paragraf 4 Dokumen dan Surat Terkait Pasal 20 (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 1 (Satu) Lantai terdiri dari: a. foto copy KRK; dan b. formulir terkait. (2) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; b. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa; dan c. surat pernyataan menggunakan desain prototipe. Pasal 21 (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung sederhana 2 (Dua) Lantai terdiri dari: a. dokumen pendukung; dan b. formulir terkait. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. foto copy KRK; dan b. data perencana konstruksi jika menggunakan perencana konstruksi. -33- (3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan b. surat pernyataan menggunakan desain prototipe. Pasal 22 (1) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c untuk bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus terdiri dari: a. Dokumen Pendukung; dan b. Formulir terkait. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. foto copy KRK; dan b. data perencana konstruksi. (3) Formulir terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: a. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; b. surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi bersertifikat; c. surat pernyataan menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat; dan d. surat pernyataan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi yang bertanggung jawab kepada Pemohon. Bagian Ketiga ..... -34- Bagian Ketiga Persyaratan Dokumen Teknis Paragraf 1 Umum Pasal 23 (1) Persyaratan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas: a. data umum bangunan gedung; dan b. dokumen rencana teknis bangunan gedung. (2) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. nama bangunan gedung; b. alamat lokasi bangunan gedung; c. fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung; d. jumlah lantai bangunan gedung; e. luas lantai dasar bangunan gedung; f. total luas lantai bangunan gedung; g. ketinggian bangunan gedung; h. luas Basement; i. jumlah lantai Basement; dan j. posisi bangunan gedung. (3) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; dan c. rencana utilitas. (4) Posisi .... -35- (4) Posisi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j ditentukan berdasarkan informasi Global Positioning System (GPS) yang diambil di titik tengah bangunan gedung. Paragraf 2 Dokumen Rencana Pasal 24 (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 1 (Satu) Lantai dapat disediakan sendiri oleh Pemohon dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan b. menggunakan desain prototype bangunan gedung sederhana 1 (Satu) Lantai. (2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. (3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototype sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis. (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digambar oleh: a. Perencana konstruksi; atau b. Pemohon. (5) Dokumen rencana teknis yang digambar oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap. Pasal 25 .... -36- Pasal 25 (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 1 (Satu) Lantai dapat disediakan sendiri oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan b. menggunakan desain prototype bangunan gedung sederhana 1 (Satu) Lantai. (2) Desain prototype sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. (3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototype sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon harus menyediakan dokumen rencana teknis. (4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digambar oleh: a. Perencana konstruksi; atau b. Pemohon. (5) Dokumen rencana teknis yang digambar oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap. Paragraf 3 Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Sederhana 2 (Dua) Lantai Pasal 26 (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (Dua) Lantai disediakan oleh Pemohon dengan menggunakan jasa Perencana konstruksi. (2) Dalam .... -37- (2) Dalam hal Pemohon tidak mampu menggunakan jasa Perencana konstruksi, Dokumen rencana teknis disediakan sendiri oleh Pemohon dengan menggunakan desain prototype bangunan gedung sederhana 2 (Dua) Lantai. (3) Desain prototype bangunan gedung 2 (Dua) Lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (4) Desain prototype yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pasal 27 (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (Dua) Lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat: a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; dan c. rencana utilitas. (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. gambar situasi atau rencana tapak; b. gambar denah; c. gambar tampak; dan d. gambar potongan. (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya. (4) Rencana ..... -38- (4) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, dan limbah padat; b. gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan; dan c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak. Paragraf 4 Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Pasal 28 Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus harus disediakan oleh Pemohon dengan menggunakan Perencana konstruksi. Pasal 29 (1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat: a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; dan c. rencana utilitas. (2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. gambar situasi atau rencana tapak; b. gambar denah; c. gambar ..... -39- c. gambar tampak; d. gambar potongan; e. gambar detail arsitektur; dan f. spesifikasi umum perampungan bangunan gedung. (3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. perhitungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai dari 3 (Tiga) Lantai, dengan bentang struktur lebih dari 3 m (Tiga Meter), dan/atau memiliki basement; b. hasil penyelidikan tanah; c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya; e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; f. spesifikasi umum struktur; dan g. spesifikasi khusus. (4) Dalam hal bangunan gedung memiliki basement, rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan gambar rencana basement termasuk detailnya. (5) Dalam hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g memiliki model atau hasil tes, maka model atau hasil tes harus disertakan dalam rencana struktur. (6) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah cair dan padat, dan beban kelola air hujan; b. perhitungan ..... -40- b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran; c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan; d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak; e. gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari gambar sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan; f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran; g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan; h. gambar sistem transportasi vertikal; i. gambar sistem komunikasi intern dan ekstern; j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung. (7) Penyusunan dokumen rencana teknis bangunan gedung harus mengacu pada persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 30 Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memuat rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII ...... -41- BAB VIII TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan Pasal 31 (1) Setiap pendirian, perubahan dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Bupati/Instansi yang berwenang. (2) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat meminta keterangan rencana kota kepada Instansi yang membidangi perizinan/tata ruang mengenai: a. jenis/peruntukan bangunan; b. luas lantai bangunan yang diizinkan; c. jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang dizinkan; d. garis sempadan yang berlaku; b. koefisien dasar bangunan (KLB) yang diizinkan; c. koefisien lantai bangunan (KLB); d. koefisien daerah hijau (KDH); e. jaringan utilitas kota, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, jaringan gas, dsb; dan f. persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor, dan/atau lokasi yang tercemar. Bagian ..... -42- Bagian Kedua Tata Cara Penyelenggaraan IMB Paragraf 1 Umum Pasal 32 Pengaturan penyelenggaraan IMB meliputi: a. pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung; b. pembagian kewenangan penerbitan IMB; c. tahapan penyelenggaraan IMB; d. IMB bertahap; e. Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB; f. Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi; g. Pembekuan dan pencabutan IMB; h. Pendataan bangunan gedung; i. IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif; dan j. Penyelenggaraan IMB di daerah. Paragraf 2 Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 33 (1) Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diatur melalui penerbitan IMB untuk: a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung; b. renovasi ..... -43- b. renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pembaruan, peremajaan atau penyempurnaan; c. rehabilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya; dan d. pelestarian atau pemugaran. (2) Penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan: a. penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; dan b. perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Pasal 34 (1) Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a melalui mekanisme: a. pemilik bangunan gedung mengusulkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam permohonan IMB; dan b. Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. (2) Perubahan ..... -44- (2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b melalui mekanisme: a. pemilik bangunan gedung mengusulkan permohonan baru IMB dengan mengajukan dokumen rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, RDTR/Penetapan Zonasi Kabupaten/Kota, dan/atau RTBL; dan b. pemilik bangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. (3) Bagi daerah yang belum memiliki RTRW Kabupaten/Kota, dan/atau RDTR/Penetapan Zonasi Kabupaten/Kota, dan/atau RTBL, Pemerintah Daerah menerbitkan IMB yang berlaku sementara. (4) IMB yang berlaku sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Apabila RTRW Kabupaten/Kota, dan/atau RDTR/Penetapan Zonasi Kabupaten/Kota, dan/atau RTBL untuk lokasi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, RDTR/Penetapan Zonasi Kabupaten/Kota, dan/atau RTBL yang telah ditetapkan dilakukan penyesuaian paling lama 5 (Lima) Tahun, kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (Sepuluh) Tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung. (6) Dalam ..... -45- (6) Dalam penyesuaian fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilik bangunan gedung harus mengajukan permohonan perubahan IMB. Bagian Ketiga Pembagian Kewenangan Penerbitan IMB Pasal 35 (1) Pembagian kewenangan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diatur sebagai berikut: a. Pemerintah Daerah menerbitkan IMB untuk bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, dan khusus; dan b. pemerintah daerah dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan IMB untuk bangunan gedung sederhana 1 (Satu) Lantai kepada Kecamatan. (2) Dalam hal penerbitan IMB untuk bangunan gedung sederhana 1 (Satu) Lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemerintah kabupaten harus: a. melakukan mekanisme pembinaan dan pengawasan; b. mengalokasikan anggaran biaya operasional penerbitan IMB; c. memberikan pelatihan Sumber Daya Manusia; dan d. mengkompilasi data bangunan gedung berdasarkan penerbitan IMB di Kecamatan. Bagian ..... -46- Bagian Keempat Tahapan Penyelenggaraan IMB Paragraf 1 Umum Pasal 36 Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi: a. proses pra permohonan IMB; b. proses permohonan IMB; c. proses penerbitan IMB; dan d. pelayanan administrasi IMB. Paragraf 2 Proses Prapermohonan IMB Pasal 37 Proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi: a. permohonan KRK oleh Pemohon kepada Pemerintah Daerah; dan b. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh Pemerintah Daerah kepada Pemohon. Pasal 38 (1) Pemohon Harus mengajukan permohonan KRK sebelum mengajukan permohonan IMB. (2) Pemohon ..... -47- (2) Pemohon KRK harus mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK. (3) Pemerintah Daerah harus memberikan KRK untuk lokasi yang bersangkutan kepada Pemohon. (4) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan meliputi: a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan; b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan; e. KDB maksimum yang diizinkan; f. KLB maksimum yang diizinkan; g. KDH minimum yang diwajibkan; h. KTB maksimum yang diizinkan; i. jaringan utilitas kota; dan j. keterangan lainnya yang terkait. (5) Dalam KRK dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan antara lain: a. lokasi yang terletak pada kawasan rawan bencana gempa; b. kawasan rawan longsor; c. kawasan rawan banjir; dan d. lokasi yang kondisi tanahnya tercemar. (6) KRK digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. Pasal 39 .... -48- Pasal 39 (1) Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b. (2) Dalam hal rencana pengajuan permohonan IMB bangunan gedung sederhana, Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi mengenai desain prototype dan persyaratan pokok tahan gempa. Pasal 40 (1) Pemohon harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari Instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Paragraf 3 ..... -49- Paragraf 3 Proses Permohonan IMB Pasal 41 (1) Proses permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pengajuan surat permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis. (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis. (3) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, pemerintah daerah mengembalikan dokumen permohonan IMB. (4) Pengembalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan. Paragraf 4 Proses Penerbitan IMB Pasal 42 Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c meliputi: a. penilaian dokumen rencana teknis; b. persetujuan tertulis; dan c. penerbitan dokumen IMB. Pasal 43 .... -50- Pasal 43 (1) Penilaian Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a merupakan evaluasi terhadap Dokumen rencana teknis dengan memperhatikan data umum bangunan gedung. (2) Penilaian Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti persyaratan teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Dokumen rencana teknis tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan gedung, pemerintah daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis. (4) Pengembalian surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif, dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis. Pasal 44 (1) Dalam hal penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, maka pemerintah daerah harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG. (2) Pertimbangan teknis yang disusun oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan untuk memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh Pemerintah Daerah. (3) Pertimbangan ...... -51- (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis. (4) TABG memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan pengkajian terhadap pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis dengan ketentuan meliputi: a. fungsi bangunan gedung; b. klasifikasi fungsi bangunan gedung; c. persyaratan teknis bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus; d. persyaratan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; e. tata bangunan; dan f. keandalan bangunan gedung. (5) TABG memiliki batas waktu dalam melakukan pengkajian pemenuhan persyaratan teknis meliputi: a. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (Satu) sampai dengan 8 (Delapan) Lantai paling lama 8 (Delapan) hari kerja; dan b. bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (Delapan) Lantai paling lama 25 (Dua Puluh Lima) hari kerja. Pasal 45 ..... -52- Pasal 45 (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menyatakan: a. dokumen sesuai dengan persyaratan teknis; atau b. dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis. (2) Terhadap pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, TABG memberikan saran teknis pada bagian yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis. (3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final. (4) Dalam hal dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah Daerah mengembalikan surat permohonan IMB, dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis kepada Pemohon. (5) Dalam hal pertimbangan teknis menyatakan dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemohon dapat mengajukan permohonan IMB yang baru. Pasal 46 (1) Pemerintah daerah membuat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b atas Dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. paraf pada setiap lembar dokumen rencana teknis; dan b. surat persetujuan dokumen teknis. (3) Persetujuan .... -53- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Petugas yang melakukan penilaian dokumen rencana teknis. Pasal 47 (1) Penerbitan dokumen IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan melalui mekanisme: a. Pemerintah Daerah menghitung dan menetapkan nilai retribusi; b. Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi (Surat Setor Retribusi Daerah) kepada Pemerintah Daerah; c. Pemerintah Daerah mengesahkan dokumen rencana teknis; dan d. Pemerintah Daerah menerbitkan Dokumen IMB. (2) Penghitungan dan penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembayaran retribusi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Pemohon mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). (4) Pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan dan cap pada dokumen rencana teknis oleh Pejabat PTSP yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 5 ..... -54- Paragraf 5 Pelayanan Administrasi IMB Pasal 48 Pelayanan administrasi IMB meliputi: a. pembuatan duplikat Dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Instansi yang berwenang; b. pemecahan Dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan Dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan; dan c. permohonan IMB untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB. Bagian Kelima IMB Bertahap Pasal 49 Pada pembangunan bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus, Pemerintah Daerah mempertimbangkan penerbitan IMB bertahap yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang tidak melampaui batas waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 50 ..... -55- Pasal 50 (1) Pemerintah Daerah dapat menerbitkan IMB bertahap untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan: a. memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 (Delapan) Lantai dan/atau luas bangunan di atas 2000 m² (Dua Ribu Meter Persegi); dan b. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 m (Dua Meter). (2) Penerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penerbitan IMB pondasi dan dilanjutkan dengan penerbitan IMB. (3) Pengajuan permohonan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam waktu bersamaan dalam satu kesatuan dokumen permohonan. Bagian Keenam Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan IMB Pasal 51 Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak pengajuan permohonan IMB meliputi: a. IMB bangunan gedung sederhana 1 (Satu) Lantai paling lama 3 (Tiga) hari kerja; b. IMB bangunan gedung sederhana 2 (Dua) Lantai paling lama 4 (Empat) hari kerja; c. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum paling lama 7 (Tujuh) hari kerja; d. IMB .... -56- d. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (Satu) sampai dengan 8 (Delapan) Lantai paling lama 12 (Dua Belas) hari kerja; e. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (Delapan) Lantai paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja; dan f. IMB pondasi untuk bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan gedung khusus paling lama 18 (Delapan Belas) hari kerja. Bagian Ketujuh Perubahan Rencana Teknis dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi Pasal 52 Perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f antara lain: a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis dan/atau adanya kondisi eksisting dibawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah atau dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda cagar budaya; b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan gedung seperti penampilan arsitektur, penambahan atau pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-dalam; dan c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik bangunan. Pasal 53 ...... -57- Pasal 53 Proses administrasi perubahan perizinan meliputi: a. perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam gambar terbangun (as built drawings); b. perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB; dan c. perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB. Bagian Kedelapan Pembekuan dan Pencabutan IMB Pasal 54 (1) Pelanggaran pada masa konstruksi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan dokumen IMB dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan teknis mengenai pembekuan dan pencabutan IMB diatur secara terpisah dalam Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan ..... -58- Bagian Kesembilan Pendataan Bangunan Gedung Pasal 55 (1) Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan IMB. (2) Pendataan bangunan gedung baru dilakukan berdasarkan data pada surat permohonan IMB. (3) Pendataan bangunan gedung harus dilakukan secara keseluruhan dengan sistem terkomputerisasi paling lama 3 (Tiga) Tahun setelah diundangkan Peraturan Daerah ini. (4) Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis pendataan bangunan gedung. Pasal 56 IMB berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum antara lain penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon, dan gas. Bagian Kesepuluh IMB Untuk Bangunan Gedung yang Dibangun Kolektif Pasal 57 Penyelenggaraan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, seperti bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret di satu kawasan, prinsipnya mengikuti proses penyelenggaraan IMB pada bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum. BAB IX ..... -59- BAB IX RETRIBUSI IMB Bagian Kesatu Umum Pasal 58 Retribusi IMB meliputi: a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi; b. penghitungan retribusi IMB; c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; dan d. harga satuan (tarif) retribusi IMB. Bagian Kedua Jenis Kegiatan dan Objek yang Dikenakan Retribusi Pasal 59 (1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi: a. pembangunan baru; b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan c. pelestarian atau pemugaran. (2) Objek yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi: a. bangunan gedung; dan b. prasarana bangunan gedung. Pasal 60 ..... -60- Pasal 60 (1) Nilai retribusi IMB Pondasi mengikuti nilai retribusi IMB yang dihitung sementara oleh Pemerintah Daerah. (2) Nilai retribusi IMB Pondasi dibayarkan sebagian dari nilai retribusi IMB berdasarkan perhitungan sementara oleh Pemohon sebelum IMB Pondasi diterbitkan. (3) Saat pengambilan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) IMB pondasi, pemohon wajib menyerahkan formulir surat pernyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sesuai dengan perhitungan rinci yang dilakukan kembali setelah perhitungan sementara oleh Pemerintah Daerah. (4) Untuk dapat memperoleh dokumen IMB, pemohon harus membayar nilai retribusi IMB yang tersisa berdasarkan perhitungan kembali yang rinci oleh pemerintah daerah. Bagian Keempat Penghitungan Retribusi IMB Pasal 61 Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi: a. komponen retribusi dan biaya; b. penghitungan besarnya retribusi; dan c. tingkat penggunaan jasa. Pasal 62 ..... -61- Pasal 62 (1) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi: a. retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung. Pasal 63 (1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi: a. besarnya retribusi yang dihitung; dan b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus. (2) Besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan meliputi: a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan; b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan c. volume ..... -62- c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung. (3) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus meliputi: a. pembangunan bangunan gedung baru; b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan c. pembangunan prasarana bangunan gedung. Pasal 64 Tingkat penggunaan jasa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan. Bagian Kelima Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB Pasal 65 Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi: a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa; b. skala indeks; dan c. daftar kode Pasal 66 ..... -63- Pasal 66 (1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi: a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung. (2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada: a. tingkat kompleksitas; b. tingkat permanensi; c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung; d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat; e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan; f. ketinggian atau jumlah lantai; g. kepemilikan bangunan gedung; dan h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung. Pasal 67 Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa. Pasal 68 ..... -64- Pasal 68 (1) Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi. (2) Indeks untuk penghitungan retribusi IMB yang belum terdapat dalam daftar kode dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jenis konstruksi prasarana bangunan gedung yang ada di masing-masing daerah. Bagian Keenam Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB Paragraf 1 Lingkup Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB Pasal 69 (1) Tarif retribusi IMB ditetapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan pertimbangan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bangunan gedung; dan b. prasarana bangunan gedung. BAB X ..... -65- BAB X DOKUMEN IMB Pasal 70 (1) Dokumen IMB diterbitkan dengan Keputusan Bupati. (2) Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang menyelenggarakan IMB atas nama Bupati. (3) Contoh dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 71 (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan OPD sesuai dengan tugas pokok fungsi serta kewenangan penerbitan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. (2) Pelaksanaan ..... -66- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan tertib bangunan di daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penerbitan IMB dan bangunan. (3) Pekerjaan mendirikan bangunan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan harus mendapat perhatian dan pengawasan dari OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan nya dalam hal: a. pengelolaan lingkungan hidup; b. teknis bangunan; c. pekerjaan umum, bina marga dan pengairan; dan d. penegakkan Peraturan Daerah. Pasal 72 Ketentuan mengenai besaran tarif setiap obyek Retribusi IMB akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB. Bagian Kedua Pembinaan Pelaksanaan Pasal 73 (1) Pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis untuk terwujudnya penataan bangunan gedung yang berkelanjutan serta keandalan bangunan gedung. (2) Pembinaan ..... -67- (2) Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peran Pemerintah; dan b. peran Pemerintah Daerah. (3) Rincian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Peran Pemerintah Pasal 74 (1) Peran Pemerintah melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a melalui : a. pengaturan; b. pemberdayaan; dan c. pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung. (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. penyusunan peraturan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait bangunan gedung termasuk IMB yang berlaku secara nasional; b. pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; c. pengoordinasian ..... -68- c. pengoordinasian kegiatan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB tingkat nasional, regional atau provinsi; dan d. penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung di daerah untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, serta meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan IMB; b. pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui sosialisasi atau diseminasi dan pelatihan; dan c. pemberian bimbingan pembentukan TABG. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: a. pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB dan penyelenggaraan bangunan gedung serta upaya penegakan hukum;dan b. pengawasan dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang bangunan gedung dan peraturan kepala daerah terkait IMB. -69- Bagian Keempat Peran Pemerintah Daerah Pasal 75 (1) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b meliputi: a. pengaturan; b. pemberdayaan; dan c. pengawasan. (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui: a. penyusunan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung yang memuat pengaturan terkait penyelenggaraan IMB; b. penyusunan peraturan kepala daerah terkait IMB sebagai pengaturan pelaksanaan peraturan daerah tentang bangunan gedung; c. penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) terkait IMB kepada masyarakat dan penyelenggara bangunan gedung. (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung; dan b. pemberdayaan kepada masyarakat. (4) Pemberdayaan ..... -70- (4) Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, serta meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan IMB melalui: a. pendataan bangunan gedung; b. sosialisasi atau diseminasi; dan c. bimbingan teknis dan pelatihan. (5) Pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung tidak sederhana melalui: a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap; b. penyediaan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi dokumen rencana teknis prototype rumah, rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh, dan rumah sederhana sehat), dan rumah deret sederhana; dan c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi. (6) Pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme proses penerbitan IMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII ...... -71- BAB XII PERAN MASYARAKAT Pasal 76 (1) Peran masyarakat dilakukan untuk membantu Pemerintah Daerah dengan mengikuti prosedur dan memperhatikan nilai sosial budaya setempat. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui sarana yang mudah diakses terkait indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan. (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif serta perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi bangunan gedung yang tidak laik fungsi. BAB XIII TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG, PEMBINAAN, DAN KETENTUAN LAIN Bagian Kesatu Tata Cara Penerbitan dan Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pasal 77 ..... -72- Pasal 77 (1) Tata cara penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung meliputi: a. pola umum pengaturan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; b. tata cara penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; c. pelaksana pengurusan permohonan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; d. dokumen sertifikat laik fungsi bangunan gedung; e. pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi dan pemeriksaan berkala bangunan gedung; f. pembinaan; dan g. ketentuan lain. (2) Rincian tata cara penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. (3) Setiap Orang atau Badan Hukum termasuk Instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diatur dalam peraturan ini. Bagian Kedua ..... -73- Bagian Kedua Ketentuan Lain Pasal 78 (1) Ketentuan lain meliputi: a. label tanda bangunan gedung laik fungsi; dan b. pemberlakuan. (2) Rincian ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. (3) Setiap Orang atau Badan Hukum termasuk Instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diatur dalam Peraturan ini. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pasal 79 (1) Pelaksanaan pedoman sertifikat laik fungsi bangunan gedung di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung yang berpedoman pada Peraturan ini. (2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pengaturan sertifikat laik fungsi bangunan gedung berpedoman pada Peraturan ini. (3) Dalam ..... -74- (3) Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Peraturan ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah tersebut harus menyesuaikan dengan Peraturan ini. Pasal 80 (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat harus memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 77, dan Pasal 78 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan serta terwujudnya keandalan bangunan gedung. (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah Kabupaten harus mengikuti pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14. (3) Terhadap aparat Pemerintah Kabupaten yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3, dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah ..... -75- (5) Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi melakukan pembinaan dalam pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung fungsi khusus dan penetapan kebijakan operasional serta pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung pada umumnya dan bangunan gedung untuk kepentingan umum di kabupaten. BAB XIV SANKSI Pasal 81 (1) Terhadap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau Badan Hukum tanpa IMB dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi penertiban sebagai berikut: a. peringatan secara tertulis; b. teguran secara tertulis; c. pembekuan izin; d. penyegelan bangunan; e. pencabutan izin; dan f. pembongkaran bangunan. (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Apabila bangunan yang dibangun tanpa IMB dan tidak sesuai dengan peruntukan dilakukan penyegelan dan pembongkaran. (4) Bangunan .... -76- (4) Bangunan yang sudah dibangun sesuai peruntukannya tetapi tidak memiliki IMB wajib mengurus IMB-nya dengan membayar retribusi IMB dan penetapan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 82 Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 83 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan, sebagai berikut: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil ..... -77- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi; g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 84 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVII ..... -78- BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang telah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 86 (1) Bangunan yang didirikan, diubah dan/atau diperbaiki berdasarkan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapat IMB. (2) Pemilik bangunan yang telah mendirikan/merubah/memperbaiki bangunan tanpa izin dan/atau sedang diproses permohonan izinnya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, harus mengajukan/menyesuaikan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XVIII .... -79- BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 87 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
98

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 02, LD.2016/No.02, TLD No.23

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BAB IV : PENJARINGAN BAB V : PENYARINGAN BAB VI : PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAB VII : BIAYA BAB VIII : LARANGAN DAN SANKSI BAB IX : PEMBERHENTIAN BAB X : KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA BAB XI : UNSUR STAF PERANGKAT DESA BAB XII : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA BAB XIII : PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA BAB XIV : KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
47

PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2016/No.01, TLD No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan, maka setiap pelaksana pembangunan Perumahan dan Permukiman perlu menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang memadai; b. bahwa dalam upaya memberikan jaminan ketersediaan, berkelanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta memberikan kepastian hukum ..... -2- hukum maka perlu dilakukan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; c. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kabupaten Luwu.
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang .... -3- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2042); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang .... -4- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ..... -5- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4532, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Pemukiman; 17. Peraturan ..... -6- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkugan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15).
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Prasarana ..... -8- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Rumah Susun .... -9- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Pengelola .... -10- 16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 18. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. 19. Saluran limbah adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban). 20. Saluran drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 21. Tempat pembuangan sampah adalah tempat atau wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 22. Sarana ..... -11- 22. Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah sarana yang mendukung kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen, sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. 23. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan adalah sarana yang mendukung suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 24. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan, OHP, dan sebagainya. 25. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Seperti Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, dll. 26. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 27. Sarana ..... -12- 27. Sarana rekreasi dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 28. Sarana pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. 29. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan adalah sarana untuk mendukung area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Sarana parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 31. Jaringan air minum adalah sistem jaringan pipa-pipa air bersih untuk menyalurkan ke rumah-rumah dari sumber air bersih. 32. Jaringan .... -13- 32. Jaringan listrik adalah jaringan yang mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. 33. Jaringan telepon adalah jaringan yang menghubungkan kabel-kabel telepon dari satu titik ke titik lainnya. 34. Jaringan gas adalah sistem untuk menyalurkan bahan bakar gas dari sumber ke pengguna dengan media pipa. 35. Jaringan transportasi adalah suatu sistim yang mendukung kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih efektif dan efisien. 36. Jaringan kebakaran adalah suatu sistem untuk menanggulangi bencana kebakaran berupa sarana pipa-pipa air atau gas. 37. Sarana penerangan jasa umum adalah sarana yang mendukung penerangan jalan umum dan perumahan dengan tiang-tiang dengan lampu penerangan. 38. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan perasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 39. Rencana ..... -14- 39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau tersebut, keamaan, kenyamanan, dan keindahan. 42. Koefisien ..... -15- 42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 43. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai x\sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 44. Koefisien penyediaan Tempat Pemakanan Umum (TPU) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU dan RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh pemerintah daerah. 45. Lahan ..... -16- 45. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 46. Kavling efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijual-belikan. 47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan. BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Asas Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah: a. kesejahteraan; b. keterbukaan; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas. Bagian Kedua ... -17- Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Maksud penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah adalah : a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman; b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Bagian Ketiga .... -18- Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Bagian Keempat Prinsip Pasal 5 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip: 1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan/atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; 2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. kepastian hukum .... -19- 3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 6 Perumahan dan Pemukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun dan Ruko/Rukan. Pasal 7 ..... -20- Pasal 7 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (Satu) atau 2 (Dua). Pasal 8 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pasal 9 .... -21- Pasal 9 (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Permukinan dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar). BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Jenis PSU Pasal 10 Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. sarana ..... -22- b. sarana, antara lain: 1. sarana pemiagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua ..... -23- Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU Pasal 11 (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/siteplan. Pasal 12 (1) Pengembang Perumahaan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan Instansi terkait; b. Pasal 10 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Pengembang ..... -24- (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya. Pasal 13 (1) Penyediaan prasana, sarana dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan pemukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan/Desa. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Warga Permilik Bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang ..... -25- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Pasal 14 (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (Lima Puluh Persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal 15 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ..... -26- utilitas paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (Dua Persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28 % (Dua Puluh Delapan Persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pasal 16 (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun. (2) Pengembang ..... -27- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10 % (Sepuluh Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 sebesar 2 % (Dua Persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan ....... -28- bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang. Pasal 17 Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari Koefisien Dasar Bangunan. Paragraf 2 Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum Pasal 18 (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk ..... -29- b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. Untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan) NJOP Tanah Makam. (2) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas Lantai Bangunan x NJOP Perumahan) NJOP Tanah Makam. Paragraf 3 ..... -30- Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH Pasal 19 (1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila ..... -31- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. Paragraf 4 Penyediaan Sarana Peribadatan Pasal 20 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan. (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai. (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 Ha (Satu Hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. terdapat Rumah Ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (Lima Ratus Meter); b. Rumah ...... -32- b. Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman. (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (Seratus) Unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. Terdapat sarana ibadah di luar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih 500 m (Lima Ratus Meter); b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan; c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman. Paragraf 5 Penyediaan Sarana Pendidikan Pasal 21 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas lahan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektar) wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan. (2) Pengembang ..... -33- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (Lima Ratus) Unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan. (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada Sekolah Dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud. (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Paragraf 6 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 22 (1) Pengembang wajib membangun prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. (2) Pembangunan ...... -34- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan: a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. (4) Masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh Pengembang perumahan dan permukiman wajib ..... -35- wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Prasarana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a; b. Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b kecuali angka 1 dan angka 7; c. Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c angka 4 sampai dengan 7. (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 24 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Rumah Susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Penyerahan ..... -36- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Ruko/Rukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 25 Hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 26 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pertanahan Nasional; d. SKPD teknis terkait; e. Camat; dan f. Lurah/Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pasal 27 ..... -37- Pasal 27 (1) Tugas Tim Verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; dan g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati. (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap: a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ..... -38- telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi. (2) Sekretariat Tim Verifitkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman. (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 29 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Berita Acara ..... -39- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. berita acara serah terima sarana; dan b. berita acara serah terima prasarana dan utilitas. (3) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan;dan c. lampiran-lampiran, antara lain : 1. daftar dan gambar rencana induk dan atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 2. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan; 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 4. sertifikat .... -40- 4. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. (4) Berita acara serah terima prasarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas; dan b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas. (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. jadwal ..... -41- c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. (6) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampirkan : a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas; b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana, sarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas ..... -42- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan: a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan; b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan; c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; e. dalam ..... -43- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. Bagian Keempat Waktu penyerahan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a. tahap I; dan b. tahap II. (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman; b. penyerahan administrasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (3) Penyerahan ..... -44- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Paragraf 2 Penyerahan Tahap I Pasal 31 (1) Penyerahan Tahap I dilakukan oleh Pengembang sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan rencana induk dan/atau rencana tapak dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. (5) Berita ...... -45- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 3 Penyerahan Tahap II Pasal 32 (1) Penyerahan Tahap II dilakukan: a. paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh Pengembang; dan b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk Pengembang perumahan dan permukiman yang akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak. (3) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (4) Penyerahan ...... -46- (4) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kelima Tata Cara Penyerahan Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Tahap I Pasal 33 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap I, meliputi: a. penyerahan sarana; dan b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas. (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditujukan kepada Bupati; b. surat ..... -47- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan; e. apabila luas prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan prasarana, sarana dan utilitas yang harus dipenuhi; f. jika hasil ..... -48- f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; g. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditandatangani oleh Bupati dan Pengembang. Paragraf 2 Tata Cara Penyerahan Tahap II Pasal 34 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap II, meliputi penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tahap II, meliputi: a. surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang ditujukan kepada Bupati; b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan serah terima Fisik; c. Tim ..... -49- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja Tim dan instrumen penilaian. (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana ..... -50- d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan prasarana, sarana dan utilitas yang diterima; h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi. (4) Tata cara ..... -51- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, meliputi: a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan; b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan d. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang. BAB VI .... -52- BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas. Bagian Kedua ..... -53- Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan. (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program Pemerintah; atau d. persetujuan warga pemilik. Pasal 37 (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan prasarana, sarana dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan. Bagian Ketiga ..... -54- Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 38 (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan. Pasal 39 (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal .... -55- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas maka ditempuh sebagai berikut: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri; b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku. (3) Dalam hal Pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (Satu) Bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (Tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (Satu) Bulan. (5) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (Tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat berita acara pengambilan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak. (6) Jika .... -56- (6) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat kedua Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada Pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. (7) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat ketiga Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki memelihara prasana, sarana dan utilitas yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana dan utilitas prasarana, sarana dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang. (8) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (9) Bupati ..... -57- (9) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. (10) Pemerintah Daerah memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5). (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan. (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. (13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. Pasal 40 ..... -58- Pasal 40 (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud. (3) Surat ..... -59- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas. (5) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berdirinya daerah ini, namun pemerintah daerah tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4). (6) Bupati ..... -60- (6) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (7) Setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (8) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. (9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. (10) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. BAB VII ..... -61- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. (2) Pembiyaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD/APBN. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyerahkan prasana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan ..... -62- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi; b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan; c. Pembatasan ..... -63- c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan IMB yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. BAB X PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumanan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik ..... -64- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; d. memeriksa ..... -65- d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan ..... -66- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak ..... -67- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 46 Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini. BAB XIII ..... -68- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Prasarana ..... -8- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Rumah Susun .... -9- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Pengelola .... -10- 16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 18. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. 19. Saluran limbah adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban). 20. Saluran drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 21. Tempat pembuangan sampah adalah tempat atau wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 22. Sarana ..... -11- 22. Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah sarana yang mendukung kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen, sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. 23. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan adalah sarana yang mendukung suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 24. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan, OHP, dan sebagainya. 25. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Seperti Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, dll. 26. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 27. Sarana ..... -12- 27. Sarana rekreasi dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 28. Sarana pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. 29. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan adalah sarana untuk mendukung area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Sarana parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 31. Jaringan air minum adalah sistem jaringan pipa-pipa air bersih untuk menyalurkan ke rumah-rumah dari sumber air bersih. 32. Jaringan .... -13- 32. Jaringan listrik adalah jaringan yang mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. 33. Jaringan telepon adalah jaringan yang menghubungkan kabel-kabel telepon dari satu titik ke titik lainnya. 34. Jaringan gas adalah sistem untuk menyalurkan bahan bakar gas dari sumber ke pengguna dengan media pipa. 35. Jaringan transportasi adalah suatu sistim yang mendukung kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih efektif dan efisien. 36. Jaringan kebakaran adalah suatu sistem untuk menanggulangi bencana kebakaran berupa sarana pipa-pipa air atau gas. 37. Sarana penerangan jasa umum adalah sarana yang mendukung penerangan jalan umum dan perumahan dengan tiang-tiang dengan lampu penerangan. 38. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan perasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 39. Rencana ..... -14- 39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau tersebut, keamaan, kenyamanan, dan keindahan. 42. Koefisien ..... -15- 42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 43. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai x\sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 44. Koefisien penyediaan Tempat Pemakanan Umum (TPU) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU dan RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh pemerintah daerah. 45. Lahan ..... -16- 45. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 46. Kavling efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijual-belikan. 47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan. BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Asas Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah: a. kesejahteraan; b. keterbukaan; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas. Bagian Kedua ... -17- Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Maksud penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah adalah : a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman; b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Bagian Ketiga .... -18- Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Bagian Keempat Prinsip Pasal 5 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip: 1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan/atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; 2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. kepastian hukum .... -19- 3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 6 Perumahan dan Pemukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun dan Ruko/Rukan. Pasal 7 ..... -20- Pasal 7 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (Satu) atau 2 (Dua). Pasal 8 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pasal 9 .... -21- Pasal 9 (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Permukinan dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar). BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Jenis PSU Pasal 10 Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. sarana ..... -22- b. sarana, antara lain: 1. sarana pemiagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua ..... -23- Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU Pasal 11 (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/siteplan. Pasal 12 (1) Pengembang Perumahaan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan Instansi terkait; b. Pasal 10 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Pengembang ..... -24- (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya. Pasal 13 (1) Penyediaan prasana, sarana dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan pemukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan/Desa. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Warga Permilik Bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang ..... -25- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Pasal 14 (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (Lima Puluh Persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal 15 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ..... -26- utilitas paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (Dua Persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28 % (Dua Puluh Delapan Persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pasal 16 (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun. (2) Pengembang ..... -27- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10 % (Sepuluh Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 sebesar 2 % (Dua Persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan ....... -28- bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang. Pasal 17 Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari Koefisien Dasar Bangunan. Paragraf 2 Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum Pasal 18 (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk ..... -29- b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. Untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan) NJOP Tanah Makam. (2) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas Lantai Bangunan x NJOP Perumahan) NJOP Tanah Makam. Paragraf 3 ..... -30- Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH Pasal 19 (1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila ..... -31- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. Paragraf 4 Penyediaan Sarana Peribadatan Pasal 20 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan. (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai. (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 Ha (Satu Hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. terdapat Rumah Ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (Lima Ratus Meter); b. Rumah ...... -32- b. Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman. (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (Seratus) Unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. Terdapat sarana ibadah di luar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih 500 m (Lima Ratus Meter); b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan; c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman. Paragraf 5 Penyediaan Sarana Pendidikan Pasal 21 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas lahan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektar) wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan. (2) Pengembang ..... -33- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (Lima Ratus) Unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan. (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada Sekolah Dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud. (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Paragraf 6 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 22 (1) Pengembang wajib membangun prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. (2) Pembangunan ...... -34- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan: a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. (4) Masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh Pengembang perumahan dan permukiman wajib ..... -35- wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Prasarana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a; b. Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b kecuali angka 1 dan angka 7; c. Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c angka 4 sampai dengan 7. (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 24 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Rumah Susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Penyerahan ..... -36- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Ruko/Rukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 25 Hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 26 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pertanahan Nasional; d. SKPD teknis terkait; e. Camat; dan f. Lurah/Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pasal 27 ..... -37- Pasal 27 (1) Tugas Tim Verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; dan g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati. (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap: a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ..... -38- telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi. (2) Sekretariat Tim Verifitkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman. (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 29 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Berita Acara ..... -39- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. berita acara serah terima sarana; dan b. berita acara serah terima prasarana dan utilitas. (3) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan;dan c. lampiran-lampiran, antara lain : 1. daftar dan gambar rencana induk dan atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 2. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan; 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 4. sertifikat .... -40- 4. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. (4) Berita acara serah terima prasarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas; dan b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas. (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. jadwal ..... -41- c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. (6) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampirkan : a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas; b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana, sarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas ..... -42- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan: a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan; b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan; c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; e. dalam ..... -43- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. Bagian Keempat Waktu penyerahan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a. tahap I; dan b. tahap II. (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman; b. penyerahan administrasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (3) Penyerahan ..... -44- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Paragraf 2 Penyerahan Tahap I Pasal 31 (1) Penyerahan Tahap I dilakukan oleh Pengembang sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan rencana induk dan/atau rencana tapak dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. (5) Berita ...... -45- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 3 Penyerahan Tahap II Pasal 32 (1) Penyerahan Tahap II dilakukan: a. paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh Pengembang; dan b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk Pengembang perumahan dan permukiman yang akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak. (3) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (4) Penyerahan ...... -46- (4) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kelima Tata Cara Penyerahan Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Tahap I Pasal 33 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap I, meliputi: a. penyerahan sarana; dan b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas. (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditujukan kepada Bupati; b. surat ..... -47- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan; e. apabila luas prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan prasarana, sarana dan utilitas yang harus dipenuhi; f. jika hasil ..... -48- f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; g. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditandatangani oleh Bupati dan Pengembang. Paragraf 2 Tata Cara Penyerahan Tahap II Pasal 34 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap II, meliputi penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tahap II, meliputi: a. surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang ditujukan kepada Bupati; b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan serah terima Fisik; c. Tim ..... -49- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja Tim dan instrumen penilaian. (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana ..... -50- d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan prasarana, sarana dan utilitas yang diterima; h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi. (4) Tata cara ..... -51- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, meliputi: a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan; b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan d. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang. BAB VI .... -52- BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas. Bagian Kedua ..... -53- Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan. (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program Pemerintah; atau d. persetujuan warga pemilik. Pasal 37 (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan prasarana, sarana dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan. Bagian Ketiga ..... -54- Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 38 (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan. Pasal 39 (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal .... -55- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas maka ditempuh sebagai berikut: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri; b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku. (3) Dalam hal Pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (Satu) Bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (Tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (Satu) Bulan. (5) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (Tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat berita acara pengambilan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak. (6) Jika .... -56- (6) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat kedua Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada Pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. (7) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat ketiga Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki memelihara prasana, sarana dan utilitas yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana dan utilitas prasarana, sarana dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang. (8) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (9) Bupati ..... -57- (9) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. (10) Pemerintah Daerah memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5). (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan. (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. (13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. Pasal 40 ..... -58- Pasal 40 (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud. (3) Surat ..... -59- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas. (5) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berdirinya daerah ini, namun pemerintah daerah tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4). (6) Bupati ..... -60- (6) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (7) Setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (8) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. (9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. (10) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. BAB VII ..... -61- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. (2) Pembiyaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD/APBN. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyerahkan prasana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan ..... -62- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi; b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan; c. Pembatasan ..... -63- c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan IMB yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. BAB X PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumanan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik ..... -64- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; d. memeriksa ..... -65- d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan ..... -66- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak ..... -67- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 46 Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini. BAB XIII ..... -68- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Prasarana ..... -8- 5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan Pengembanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. 7. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. 8. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. 9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. 10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 11. Rumah Susun .... -9- 11. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 13. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman. 14. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. 15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 16. Pengelola .... -10- 16. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 17. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 18. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis. 19. Saluran limbah adalah Saluran yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan air buangan kamar mandi tempat cuci, dapur (bukan dari peturasan/jamban). 20. Saluran drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. 21. Tempat pembuangan sampah adalah tempat atau wadah dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 22. Sarana ..... -11- 22. Sarana perniagaan dan perbelanjaan adalah sarana yang mendukung kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen, sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. 23. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan adalah sarana yang mendukung suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. 24. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang mempermudah dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran dan sifatnya langsung, misalnya papan tulis, buku, transparan, OHP, dan sebagainya. 25. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Seperti Posyandu, Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit, dll. 26. Sarana peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. 27. Sarana ..... -12- 27. Sarana rekreasi dan olahraga adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang disamping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. 28. Sarana pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. 29. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau dan adalah sarana untuk mendukung area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 30. Sarana parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. 31. Jaringan air minum adalah sistem jaringan pipa-pipa air bersih untuk menyalurkan ke rumah-rumah dari sumber air bersih. 32. Jaringan .... -13- 32. Jaringan listrik adalah jaringan yang mengalirkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. 33. Jaringan telepon adalah jaringan yang menghubungkan kabel-kabel telepon dari satu titik ke titik lainnya. 34. Jaringan gas adalah sistem untuk menyalurkan bahan bakar gas dari sumber ke pengguna dengan media pipa. 35. Jaringan transportasi adalah suatu sistim yang mendukung kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang lebih efektif dan efisien. 36. Jaringan kebakaran adalah suatu sistem untuk menanggulangi bencana kebakaran berupa sarana pipa-pipa air atau gas. 37. Sarana penerangan jasa umum adalah sarana yang mendukung penerangan jalan umum dan perumahan dengan tiang-tiang dengan lampu penerangan. 38. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan perasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman. 39. Rencana ..... -14- 39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 40. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka hijau suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, vegetasi (endemic, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh Ruang Terbuka Hijau tersebut, keamaan, kenyamanan, dan keindahan. 42. Koefisien ..... -15- 42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 43. Koefisien Dasar Hijau adalah angka prosentase perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dengan luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai x\sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. 44. Koefisien penyediaan Tempat Pemakanan Umum (TPU) atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah alternatif atau pilihan bentuk penyediaan TPU dan RTH sebagai kewajiban yang harus disediakan oleh pengembang yang dikonversikan dalam bentuk uang dan disetorkan ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya dibelanjakan untuk penyediaan TPU atau RTH oleh pemerintah daerah. 45. Lahan ..... -16- 45. Lahan Siap Bangun adalah lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan diatasnya. 46. Kavling efektif adalah lahan yang dimanfaatkan atau dipergunakan bagi kegiatan pelaksanaan pembangunan yang bisa dijual-belikan. 47. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang, pribadi, atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan. BAB II AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Azas Pasal 2 Asas Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah: a. kesejahteraan; b. keterbukaan; c. efisiensi; d. efektivitas; dan e. akuntabilitas. Bagian Kedua ... -17- Bagian Kedua Maksud Pasal 3 Maksud penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah adalah : a. mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman; b. mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi; dan c. menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Bagian Ketiga .... -18- Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman. Bagian Keempat Prinsip Pasal 5 Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip: 1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan/atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; 2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 3. kepastian hukum .... -19- 3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat; 4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman; dan 5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya. BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pasal 6 Perumahan dan Pemukiman terdiri atas: a. Perumahan tidak bersusun; dan b. Rumah Susun dan Ruko/Rukan. Pasal 7 ..... -20- Pasal 7 (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai 1 (Satu) atau 2 (Dua). Pasal 8 (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan. (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama. Pasal 9 .... -21- Pasal 9 (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas. (2) Permukiman sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Permukinan dengan luas 10 Ha (Sepuluh Hektar). BAB IV PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Jenis PSU Pasal 10 Jenis prasarana, sarana, dan utilitas pada perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. prasarana, antara lain : 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4. tempat pembuangan sampah. b. sarana ..... -22- b. sarana, antara lain: 1. sarana pemiagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana parkir khusus untuk rumah susun; 8. sarana pemakaman/tempat pemakaman; dan 9. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau. c. utilitas, antara lain : 1. jaringan listrik; 2. jaringan telepon; 3. jaringan gas; 4. jaringan air bersih; 5. sarana pemadam kebakaran; 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan atau jembatan penyeberangan orang). Bagian Kedua ..... -23- Bagian Kedua Bentuk Penyediaan PSU Pasal 11 (1) Pengembang Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas. (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bentuk : a. tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan b. tanah siap bangun untuk sarana. (3) Peruntukan tanah siap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dinyatakan secara tertulis didalam rencana induk/siteplan. Pasal 12 (1) Pengembang Perumahaan dan Pemukiman dalam penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 10 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 berkoordinasi dengan Instansi terkait; b. Pasal 10 huruf c angka 4 berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). (2) Pengembang ..... -24- (2) Pengembang Perumahan dan Pemukiman tidak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila Instansi yang membidangi tidak dapat menyediakan Jaringan primernya. Pasal 13 (1) Penyediaan prasana, sarana dan utilitas serta luasannya ditetapkan dan dinyatakan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk sarana pemakaman tempat pemakaman yang berada di luar lokasi perumahan dan pemukiman. (3) Salinan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kelurahan/Desa. (4) Rencana induk dan/atau rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Warga Permilik Bangunan pada perumahan dan permukiman. (5) Pengembang ..... -25- (5) Pengembang dilarang mempublikasikan: a. rencana induk dan/atau rencana tapak yang belum disahkan; dan b. rencana induk dan/atau rencana tapak yang tidak sesuai dengan yang telah disahkan. Pasal 14 (1) Perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak yang berdampak terhadap penyediaan prasarana, sarana dan utilitas harus mendapat persetujuan 50% (Lima Puluh Persen) dari warga pemilik bangunan pada perumahan dan permukiman. (2) Persetujuan warga pemilik perumahan menjadi syarat izin perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak perumahan dan permukiman. Bagian Ketiga Penyediaan PSU Paragraf 1 Persentase Penyediaan PSU Pasal 15 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas ..... -26- utilitas paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 5; b. 2 % (Dua Persen) dipergunakan sebagai sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8; c. paling sedikit 5 % (Lima Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan d. paling sedikit 28 % (Dua Puluh Delapan Persen) dipergunakan sebagai prasarana dan utilitas. Pasal 16 (1) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana dalam bentuk tanah siap bangun yang berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan Rumah Susun. (2) Pengembang ..... -27- (2) Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan lahan untuk Sarana paling sedikit 50 % (Lima Puluh Persen) dari keseluruhan luas lahan. (3) Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. paling banyak 10 % (Sepuluh Persen) dipergunakan sebagai sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 sampai dengan angka 6; b. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9; dan c. paling sedikit 20 % (Dua Puluh Persen) dipergunakan sebagai sarana parkir, prasarana dan utilitas. (4) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang Rumah Susun wajib menyediakan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 8 sebesar 2 % (Dua Persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan ....... -28- bangunan di luar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang. Pasal 17 Pengembang Ruko/Rukan wajib menyediakan menyediakan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 7 dan sarana pertamanan/Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 9 paling sedikit 40% (Empat Puluh Persen) dari Koefisien Dasar Bangunan. Paragraf 2 Penyediaan Sarana Tempat Pemakaman Umum Pasal 18 (1) Penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk perumahan dengan luas lahan tidak kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam lokasi perumahan; b. untuk ..... -29- b. untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari 50 Ha (Lima Puluh Hektar), penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di dalam atau di luar lokasi perumahan; c. Untuk penyediaan sarana Tempat Pemakaman Umum dilakukan di luar lokasi perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detil tata ruang dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebesar paling sedikit 40 % (Empat Puluh Persen) dilokasi perumahan dan pemukiman yang akan dibangun; d. penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada huruf c, menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas lahan perumahan x NJOP Lokasi Perumahan) NJOP Tanah Makam. (2) Penyediaan sarana TPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), menggunakan perhitungan sebagai berikut: (2% x Luas Lantai Bangunan x NJOP Perumahan) NJOP Tanah Makam. Paragraf 3 ..... -30- Paragraf 3 Penyediaan Sarana RTH Pasal 19 (1) Penyediaan sarana RTH untuk rumah tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah tidak bersusun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. Luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (5% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. (2) Penyediaan sarana RTH untuk rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengembang perumahan dan permukiman rumah susun wajib menyediakan lahan RTH di dalam lokasi perumahan dan permukiman; b. apabila ..... -31- b. apabila penyediaan RTH tidak dapat dilakukan maka penyediaan RTH dapat dilakukan dengan lahan pengganti di luar lokasi perumahan; c. luas lahan pengganti RTH adalah sebagai berikut: (20% x Luas lahan perumahan - RTH Perumahan) x NJOP Perumahan NJOP Tanah Pengganti. Paragraf 4 Penyediaan Sarana Peribadatan Pasal 20 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah di lokasi yang strategis di dalam lokasi perumahan. (2) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah yang layak dengan luasan yang memadai. (3) Pengembang perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang dari 1 Ha (Satu Hektar) tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. terdapat Rumah Ibadah diluar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih dari 500 m (Lima Ratus Meter); b. Rumah ...... -32- b. Rumah Ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan dan permukiman. (4) Pengembang rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kurang dari 100 (Seratus) Unit tidak wajib menyediakan lahan untuk sarana ibadah dengan syarat : a. Terdapat sarana ibadah di luar perumahan atau pemukiman dengan jarak tidak lebih 500 m (Lima Ratus Meter); b. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diakses oleh warga pemilik bangunan perumahan; c. Sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf a diperkirakan dapat menampung warga di dalam perumahan atau pemukiman. Paragraf 5 Penyediaan Sarana Pendidikan Pasal 21 (1) Pengembang perumahan tidak bersusun dengan luas lahan diatas 10 Ha (Sepuluh Hektar) wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di lokasi perumahan. (2) Pengembang ..... -33- (2) Pengembang rumah susun dengan kapasitas 500 (Lima Ratus) Unit atau lebih, wajib menyediakan sarana pendidikan dasar terbangun di dalam atau di luar gedung, di lokasi perumahan. (3) Apabila penyediaan sarana pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disediakan di dalam lokasi perumahan, maka Pengembang dapat mengintegrasikan pembangunan sarana pendidikan dasar kepada Sekolah Dasar yang berada di sekitar perumahan dengan membangun ruang kelas baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan dasar penghuni perumahan dimaksud. (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Paragraf 6 Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pasal 22 (1) Pengembang wajib membangun prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan/atau rencana tapak yang telah disahkan. (2) Pembangunan ...... -34- (2) Pembangunan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana induk dan/atau rencana tapak, dapat dilakukan: a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. (3) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun setelah seluruh unit selesai terbangun. (4) Masa pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang tehitung sejak selesainya pembangunan prasarana, sarana dan utilitas. BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disiapkan dan/atau selesai dibangun oleh Pengembang perumahan dan permukiman wajib ..... -35- wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Prasarana, sarana dan utilitas yang wajib diserahkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Prasarana, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a; b. Sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b kecuali angka 1 dan angka 7; c. Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c angka 4 sampai dengan 7. (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan penilaian kelayakan oleh Tim Verifikasi dan dituangkan dalam berita acara serah terima. Pasal 24 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Rumah Susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (3) Penyerahan ..... -36- (3) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada Ruko/Rukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Pasal 25 Hasil penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menjadi Barang Milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 26 (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretariat Daerah; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pertanahan Nasional; d. SKPD teknis terkait; e. Camat; dan f. Lurah/Desa. (3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pasal 27 ..... -37- Pasal 27 (1) Tugas Tim Verifikasi adalah: a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala; b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; c. menyusun jadwal kerja; d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang; e. menyusun berita acara pemeriksaan; f. menyusun berita acara serah terima; dan g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas; dan menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan pemeriksaan prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati. (2) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap: a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ..... -38- telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 28 (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi. (2) Sekretariat Tim Verifitkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman. (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Ketiga Berita Acara Serah Terima Pasal 29 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Berita Acara ..... -39- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. berita acara serah terima sarana; dan b. berita acara serah terima prasarana dan utilitas. (3) Berita acara serah terima sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan obyek yang akan diserahkan;dan c. lampiran-lampiran, antara lain : 1. daftar dan gambar rencana induk dan atau rencana tapak yang menjelaskan sarana, jumlah, lokasi, ukuran dan luasan sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 2. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap sarana yang diserahkan; 3. surat pelepasan hak atas tanah sarana dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah; 4. sertifikat .... -40- 4. sertifikat tanah asli atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 5. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. (4) Berita acara serah terima prasarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi : a. Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana dan Utilitas; dan b. Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas. (5) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat : a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; c. jadwal ..... -41- c. jadwal waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas. (6) Berita Acara Serah Terima Administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilampirkan : a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana dan utilitas; b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; c. daftar dan gambar Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, luasan dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (7) Berita Acara Serah Terima Fisik prasarana, sarana dan utlitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas ..... -42- a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan. (8) Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus dilampirkan: a. daftar dan gambar rencana induk dan tapak yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana dan utilitas yang diserahkan; b. berita Acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana dan utilitas yang diserahkan; c. surat pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; e. dalam ..... -43- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah atas biaya Pengembang. Bagian Keempat Waktu penyerahan Paragraf 1 Umum Pasal 30 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam 2 (Dua) tahap, yaitu: a. tahap I; dan b. tahap II. (2) Penyerahan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari : a. penyerahan administrasi dan fisik sarana perumahan dan permukiman; b. penyerahan administrasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. (3) Penyerahan ..... -44- (3) Penyerahan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penyerahan fisik prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Paragraf 2 Penyerahan Tahap I Pasal 31 (1) Penyerahan Tahap I dilakukan oleh Pengembang sebelum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. (2) Penyerahan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah diterbitkan Surat pengesahan rencana induk dan/atau rencana tapak dan sebelum diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan. (5) Berita ...... -45- (5) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi salah satu syarat untuk mengajukan Izin Mendirikan Bangunan. Paragraf 3 Penyerahan Tahap II Pasal 32 (1) Penyerahan Tahap II dilakukan: a. paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah masa pemeliharaan prasarana dan utilitas oleh Pengembang; dan b. sesuai dengan rencana Induk dan/atau rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. (2) Untuk Pengembang perumahan dan permukiman yang akan melakukan perluasan, penyerahan tahap II dilakukan sebelum pengesahan perubahan rencana induk dan/atau rencana tapak. (3) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi. (4) Penyerahan ...... -46- (4) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima fisik dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. Bagian Kelima Tata Cara Penyerahan Paragraf 1 Tata Cara Penyerahan Tahap I Pasal 33 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap I, meliputi: a. penyerahan sarana; dan b. penyerahan administrasi prasarana dan utilitas. (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang ditujukan kepada Bupati; b. surat ..... -47- b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen yang akan menjadi bagian dari lampiran berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; c. Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan kesesuaian fisik sarana serta pemeriksaan kelengkapan administrasi prasarana dan utilitas yang akan diserahkan; e. apabila luas prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan hasil verifikasi, luasannya kurang dari rencana tapak (site plan) yang telah disetujui, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti yang setara dengan prasarana, sarana dan utilitas yang harus dipenuhi; f. jika hasil ..... -48- f. jika hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan layak maka Tim Verifikasi membuat berita acara serah terima sarana dan berita acara serah terima administrasi prasarana dan utilitas; g. berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditandatangani oleh Bupati dan Pengembang. Paragraf 2 Tata Cara Penyerahan Tahap II Pasal 34 (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dalam tahap II, meliputi penyerahan fisik prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (2) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas tahap II, meliputi: a. surat permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang ditujukan kepada Bupati; b. surat permohonan sebagaimana huruf a dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan serah terima Fisik; c. Tim ..... -49- c. Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan; d. tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: Rencana Induk dan/atau rencana Tapak yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana dan utilitas; dan e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja Tim dan instrumen penilaian. (3) Tata cara pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas; c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas, serta merumuskan prasarana, sarana dan utilitas yang layak atau tidak layak diterima; d. prasarana ..... -50- d. prasarana, sarana dan utilitas yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. prasarana, sarana dan utilitas yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati; g. Bupati menetapkan prasarana, sarana dan utilitas yang diterima; h. Tim Verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola; dan i. penandatanganan berita acara serah terima prasarana, sarana dan utilitas dilakukan oleh Pengembang dan Bupati dengan melampirkan daftar prasarana, sarana dan utilitas, dokumen teknis dan administrasi. (4) Tata cara ..... -51- (4) Tata cara pasca penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, meliputi: a. Bupati menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dilaksanakan; b. pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana dan utilitas kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD); c. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan d. SKPD yang menerima asset prasarana, sarana dan utilitas menginformasikan kepada warga pemilik perumahan mengenai prasarana, sarana dan utilitas yang sudah diserahkan oleh Pengembang. BAB VI .... -52- BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 35 (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah. (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola. (4) Pengelola prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat merubah peruntukkan prasarana, sarana dan utilitas. Bagian Kedua ..... -53- Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan. (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan: a. perubahan kondisi alam; b. force majeur (bencana alam); c. program Pemerintah; atau d. persetujuan warga pemilik. Pasal 37 (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatan prasarana, sarana dan utilitas disesuaikan dengan Rencana Induk dan/atau rencana Tapak dan atas izin Pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan. Bagian Ketiga ..... -54- Bagian Ketiga Pemeliharaan Pasal 38 (1) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. (2) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung Jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas yang bersifat tertutup menjadi tanggung jawab warga pemilik perumahan. Pasal 39 (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal .... -55- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki atau memelihara namun mau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas maka ditempuh sebagai berikut: a. Pengembang membuat surat pernyataan tidak sanggup memelihara prasarana, sarana dan utilitas dengan melampirkan bukti pailit berupa Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri; b. Pengembang mengajukan pemohonan penyerahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku. (3) Dalam hal Pengembang tidak memberikan jawaban surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tenggang waktu 1 (Satu) Bulan maka Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Peringatan kepada Pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas tersebut. (4) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebanyak 3 (Tiga) kali masing-masing jangka waktu 1 (Satu) Bulan. (5) Apabila setelah diberikan peringatan 3 (Tiga) kali namun tidak diindahkan maka Pemerintah Daerah membuat berita acara pengambilan prasarana, sarana dan utilitas secara sepihak. (6) Jika .... -56- (6) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat kedua Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan yang ketiga dan terakhir kepada Pengembang untuk penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah. (7) Jika dalam 1 (Satu) Bulan surat ketiga Pengembang juga tidak memberikan jawaban apapun terhadap surat permintaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki memelihara prasana, sarana dan utilitas yang dimaksud dan pemerintah berhak mengambil alih prasarana, sarana dan utilitas prasarana, sarana dan utilitas tanpa pelepasan hak dari pengembang. (8) Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima fisik dan akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola Barang Milik Daerah dalam melakukan pencatatan kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (9) Bupati ..... -57- (9) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud. (10) Pemerintah Daerah memperbaiki/ memelihara prasarana, sarana dan utilitas dimaksud Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penetapan tidak sanggup sebagaimana yang dimaksud ayat (5). (11) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan. (12) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. (13) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. Pasal 40 ..... -58- Pasal 40 (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akta Notaris pemyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud. (3) Surat ..... -59- (3) Surat kuasa dan akta Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (4) Dalam hal Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) belum melakukan serah terima administrasi dan atau tidak memiliki surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) huruf b, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas. (5) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum berdirinya daerah ini, namun pemerintah daerah tidak memiliki bukti-bukti administasi serah terima prasarana, sarana dan utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah maka prasarana, sarana dan utilitas dimaksud diproses sebagai dimaksud ayat (4). (6) Bupati ..... -60- (6) Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk membuat pemyataan asset atas tanah prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Daerah. (7) Setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah, Pengelola Barang Milik Daerah wajib melakukan pencatatan asset atas prasarana dan sarana kedalam Daftar Barang Milik Daerah. (8) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Badan Pertanahan Daerah menerbitkan sertifikat hak atas tanah. (9) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan. (10) SKPD yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna. BAB VII ..... -61- BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 41 (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab Pengembang. (2) Pembiyaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD/APBN. BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyerahkan prasana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman. (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya. (3) Ketentuan ..... -62- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 43 (1) Setiap Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (Tujuh) hari kerja dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa : a. pencantuman nama badan hukum dan pimpinan badan hukum pengembang dalam daftar hitam oleh Tim Verifikasi; b. dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi perumahan; c. Pembatasan ..... -63- c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan d. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah penolakan terhadap setiap permohonan pengajuan IMB yang dilakukan oleh Pengembang yang masuk dalam daftar hitam berdasarkan badan hukum dan pemilik badan hukum tersebut; pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. BAB X PENYIDIKAN Pasal 44 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumanan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik ..... -64- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; d. memeriksa ..... -65- d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan ..... -66- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). (2) Tindak ..... -67- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 46 Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (Lima) Tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47 Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini. BAB XIII ..... -68- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
89

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT