Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
bahwa demi menjamin kesejahteraan masyarakat umum sesuai dengan tujuan negara di dalam konstitusi maka Pemerintah Daerah berwenang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah; bahwa dengan adanya perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang belum menjadi objek retribusi pelayanan kesehatan dan tarif retribusi yang harus disesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Retribusi Jasa Umum; bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan retribusi terhadap jasa pelayanan kesehatan yang belum menjadi objek retribusi saat ini dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai peninjauan kembali tarif retribusi maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kab. Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan tersebut berisi tentang pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus; Pasal 19 sampai 25 dihapus; Perubahan pasal 4; perubahan pasal 9; diantara pasal 74 dan 75 disisipkan pasal 74a;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi Kebutuhan Pengguna Laporan Keuangan perlu disusun kebijakan akuntansi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2021; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi I. Ketentuan Umum; II. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; III. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;
b. bahwa untuk memberikan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat perlu diatur tata cara perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; III. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh masyarakat perlu diatur pedoman Layanan Aspirasi dan pengaduan online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2010; PermenPANRB Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kelembagaan, III. Sumber Daya Manusia; IV. Kode Etik; V. Pembiayaan dan Sarana Prasarana; VI. Mekanisme Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; VII. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi; VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Soe Kabupaten TImor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kebijakan Tarif; IV. Kegiatan yang Dikenakan Tarif; V. Komponen Tarif; VI. Besaran Tarif; VII. Pembiayaan; VIII. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Tarif; IX. Mekanisme Pembayaran; X. Pengembalian Biaya Pelayanan; XI. Pembinaan dan Pengawasan; XII. Peninjauan Tarif; XIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
10 halaman; 18 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 36 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; PP Nomor 71 Tahun 2019; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Tata Kelola SPBE; IV. Manajemen SPBE Pemerintah Daerah; V. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; VI. Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 57 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 57 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegwai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri; bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor; 900/694/KEUDA, Tanggal 29 Januari 2021, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mendapatkan persetujuan untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Keputusan Mendagri No. 900-4700 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kriteria Pemberian TPP; III. Penetapan Besaran TPP; IV. Tim Pelaksanaan TPP; V. Komponen dan Penilaian Pemberian TPP; VI. Tata Cara Pembayaran TPP; VII. TPP Tambahan; VIII. Pendanaan; IX. Pengawasan dan Pembinaan; X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 57 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan No. 57 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Peningkatan Kesejahteraan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
16 halaman; 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di lingkungannya setelah mendapat persetujuan; bahwa validasi hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mendapat persetujuan sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/601/M.SM.04.00/2021 Tanggal 28 Mei 2021 Perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar Hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 39 Tahun 2013; Permenpan RB No. 41 Tahun 2018; Permenpan RB No. 1 Tahun 2020; Perda Kab. Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2016;
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Kelas dan Nilai Jabatan; III. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
4 halaman; 183 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa setelah terjadi Perubahan Penganggaran Dana Transfer dan Dana Desa pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-9) dan dampaknya, maka dituntut untuk melakukan pergeseran anggaran dari sekretariat DPRD ke Belanja Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga ke program kegiatan untuk penanganan dampak bencana, pergeseran/penyesuaian kembali rincian belanja objek belanja gaji, pergeseran/penyesuaian kembali belanja pihak ketiga, penyesuaian kembali kode rekening untuk belanja barang dan jasa bagi tenaga kontrak, penyesuaian kembali sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, dan melakukan pergeseran antara objek, rincian objek yang sama dan dianggap mendesak;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 5 Tahun 2009; PP Nomor 19 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 16 Tahun 2007; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2020; Perbup Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan pada ketentuan Pasal 6 huruf c; ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); ketentuan Pasal 9; ketentuan Pasal 10; ketentuan Pasal 11; ketentuan Pasal 20; ketentuan Pasal 21; dan ketentuan Pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Selatan
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serrta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 49 Tahun 2018; Permendagri Nomor 5 Tahun 2017; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi I. Ketentuan Umum; II. Kedudukan; III. Susunan Organisasi; IV. Tugas dan Fungsi; V. Tata Kerja; VI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Timor Tengah Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 halaman; 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
