Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam mendukung transformasi sumber daya aparatur untuk pengembangan kompetensi dan peningkatan kualifikasi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, akuntabel, transparan dan efisien;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagiaman telah diubah dengan Peraturan Pemertah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil dan peraturan perundang-undangan;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. mekanisme pemberian tugas belajar;
b. penyelenggaraan tugas belajar dan pesyaratan program studi;
c. tugas belajar berkelanjutan;
d. hak dan kewajiban tugas belajar;
e. tugas belajar biaya mandiri;
f. kedudukan PNS tugas belajar;
g. jangka waktu dan perpanjangan tugas belajar;
h. pembatalan dan penghentian; dan
i. pendanaan tugas belajar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Masyarakat yaitu pelayanan dasar pendidikan, kesehatan sosial, perumahan ketenteraman dan ketertiban umum dan pekerjaan umum;
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka perlu menetapkan standar pelayanan minimal;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
b. koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
c. pembinaan dan pengawasan; dan
d. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Pada saat Peraturan BUpati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buol Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
18 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2024;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas;
b. pembayaran; dan
c. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024.
Pada
saat
Peraturan
Bupati
ini mulai
berlaku,
Peraturan
Bupati
Nomor 13
Tahun
2023
tentang
Teknis
Pemberian
Tunjangan
Hari
Raya
dan Gaji
Ketiga
Belas
Yang
Bersumber
Dari
Anggaran
Pendapatan
dan Belanja
Daerah
Tahun
2023
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2028
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Masyarakat yaitu pelayanan dasar pendidikan, kesehatan sosial, perumahan ketenteraman dan ketertiban umum dan pekerjaan umum;
bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar agar warga masyarakat mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diharapkan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tujuan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Sistematika Dokumen RAD Penerapan SPM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
6 Halaman; Lampiran 68 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki tugas daan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah khususnya di bidang sistem akuntansi pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabel;
bahwa untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan perangkat daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sistem Akuntansi SKPD, SKPKD, dan bagan akun standar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Pada
saat
Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku,
Peraturan
Bupati
Buol
Nomor 35
Tahun
2014
tentang
Sistem Akuntansi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Buol
dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
5 Halaman; Lampiran 183 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pengalokasian alokasi dana desa, Penyaluran alokasi dana desa, dan Penggunaan alokasi dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
9 Halaman; Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil diharapkan mendorong peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan disiplin kerja untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mewujudkan tujuan pembangunan;
bahwa melalui Tambahan Penghasilan Pegawai diharapkan dapat mendorong kinerja pelayanan dan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu diberikan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berwenang memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: kriteria, besaran basic dan perubahan nilai tambahan penghasilan pegawai, penilaian tambahan penghasilan pegawai, hari kerja dan jam kerja, cara menghitung nilai, tata cara pembayaran, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Pada
saat
Peraturan
Bupati
ini
mulai
berlaku,
Peraturan
Bupati Buol
Nomor
11
Tahun
2023
tentang
Tambahan
Penghasilan Bagi
Pegawai
Pegawai
Negeri
Sipil
dicabut
dan
dinyatakan
tidak berlaku.
30 Halaman; Lampiran 7 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 79 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. penggunaan kartu kredit pemerintah daerah;
b. pengelola kartu kredit pemerintah daerah;
c. uanga presediaan kartu kredit pemerintah daerah;
d. pengajuan, penerbitan dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah;
e. pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah daerah;
f. biaya penggunaan kartu kredit pemerintah daerah; dan
g. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
39 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang
ABSTRAK:
bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlaniutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk meningkatkan iklim investasi d a n memberikan tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Buol, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 26 Tahun 2008; Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021; Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021; Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021; Perda Sulteng Nomor 1 Tahun 2023; Perda Buol Nomor 4 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: tujuan penataan WP, rencana struktur ruang, rencana Pola Ruang, ketentuan Pemanfaatan Ruang, PZ, dan kelembagaan.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:
a. Izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai, dengan masa berlakunya;
b. Pemanfaatan Ruang di WP Perkotaan Biau yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
c. Izin Pemantaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
71 Halaman; Lampiran 84 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 17 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. jenis dan penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Daerah;
b. organisasi pelaksana;
c. perencanaan;
d. pengadaan;
e. pengelolaan;
f. penyaluran;
g. pelaporan; dan
h. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
