Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 dilakukan melalui penataan Perangkat
Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di
Daerah;
b. bahwa adanya tuntutan kebutuhan Daerah untuk melakukan
penataan Perangkat Daerah di Kabupaten Manggarai Timur
berupa penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan
organisasi yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menjadi
Perangkat Daerah, mengharuskan dilakukannya penyesuaian
susunan Perangkat DaerahKabupaten Manggarai Timur;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan
penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam hurud b, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Manggarai Timur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur, diubah
5 halaman; 1 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tenterng Pajak Air Tanah
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Peraturan Daerah Nomor 17 1Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Trayek
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Palak Hiburan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Nonlor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Gangguan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Palak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang iRetribusi Rumah Potong Hewan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Gangguan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Tirnur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 2!i TahLun 201,4 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak
Dae rah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undangundang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2022 tenta,ng Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak;
Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu)
Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan
Retribusi di Daerah;
c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah
satu sumber penerimaan Kabupaten Manggarai Timur untuk
melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Uhdang Nomor 1, Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Pajak; Bab 3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak; Bab 4. Objek Pajak; Bab 5. Dasar Pengenaan Pajak; Bab 6. Saat Terutang Pajak; Bab 7. Wilayah Pemungutan Pajak; Bab 8. Tarif Pajak; Bab 9. Tata Cara Pemungutan Pajak; Bab 10. Jenis Retribusi; Bab 11. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi; Bab 12. Objek Retribusi; Bab 13. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi; Bab 14. Tarif Retribusi; Bab 15. Tata Cara Pemungutan Retribusi; Bab 16. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi; Bab 17. Insentif Pemungutan; Bab 18. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; Bab 19. Ketentuan Penyidikan; Bab 20. Ketentuan Pidana; Bab 21. Ketentuan Peralihan; Bab 22. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2024.
a. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan;
c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
d. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tenterng Pajak Air Tanah;
e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
i. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
l. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
m. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
n. Peraturan Daerah Nomor 17 1Tahun 2011 tentang Retribusi lzin Trayek:
o. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Palak IIiburan;
p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
q. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;
r. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
s. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
t. Peraturan Daerah Nonlor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Gangguan;
u. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Palak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
v. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang iRetribusi Rumah Potong Hewan;
w. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
x. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;
y. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Gangguan;
z. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Manggarai Tirnur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
aa. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
bb. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
cc. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
dd. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penjabaran dokumen
perencanaan daerah baik Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2009-2029 maupun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2019-2024, perlu menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai
Timur Tahun 2025;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat
(2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 264
ayat (2) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Ten tang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2025.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat (1)); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah bebera kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara TImur Nomor 29 Tahun 2024; Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
8 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian tambahan penghasilan
merupakan salah satu bentuk penghargaan
kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
pedoman, kriteria, dan indikator penilaian secara
terukur dan seragam serta berlaku secara
menyeluruh bagi Pegawai Negeri SipiI sehingga
dapat meningkatkan kinerja serta motivasi,
disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan
Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai
Timur Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-9700 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 123 Tahun 2021; Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2022; Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 55 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor : B/1430/M.SM.04.00/2021.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Prinsip Pemberian TPP; Bab 5. Kriteria Pemberian TPP dan Perhitungan Besaran TPP; Bab 6. Pemberian dan Pengurangan TPP; Bab 7. Tata Cara Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja Pegawai; Bab 8. Tata Cara Pengajuan Pembayaran TPP; Bab 9. Pengawasan; Bab 10. Ketentuan Lain-Lain; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
19 halaman; 11 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
