Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang 13 Tahun 2008
tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji di Kabupaten
Katingan. dalam rangka meningkatkan pembinaan,
pelayanan dan fasilitasi bagi jemaah haji agar dalam
penyelenggaraan haji di Kabupaten Katingan dapat
beijalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat
waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan
pelayanan ibadah haji di daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015
Penyelenggaraan Pelayanan Haji yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
meliputi :
a. Petugas Haji Daerah; dan
b. Pelayanan Transportasi Jamaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi
dan/atau dari Debarkasi ke Daerah Asal dengan Segala komponen
pendukung lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 67 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2035
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan arah kebijakan pem bangunan
kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif,
terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan
masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pem bangunan
Kependudukan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Nomor 27 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan
pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar
efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap
peningkatan kesej ahteraan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 66 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya
penyelenggaraan pengelolaan urusan Pemerintahan
Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan sehingga dirasa perlu untuk merevisi
Peraturan Bupati Katingan Nomor 84 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keija Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan
Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 328) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan
Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 328) diubah
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional,
pengaduan masyarakat yang mengandung
kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan
masukan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan dalam melaksanakan tugas-tugas umtlrn
pemerintahan,
terutama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016
Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat m eliputi:
a. Penyalahgunaan wewenang;
b. Hambatan daiam pelayanan masyarakat;
c. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
d. Pelanggaran disiplin pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Se-Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa,
batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan
oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Untuk memberikan kepastian hukum kepada
desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa
dengan desa lainnya di Kecamatan Marikit Kabupaten
Katingan perlu dilakukan penetapan dan penegasan
batas desa
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa se Kecamatan Marikit yang terdiri
dari 18 (delapan belas desa) sebagai berikut:
1. Desa Batu Panahan.
2. Desa Sabaung.
3. Desa Tumbang Tabulus.
4. Desa Tumbang Tundu.
5. Desa Rangan Tangko.
6. Desa Tumbang Lambi.
7. Desa Tumbang Malawan.
8. Desa Tumbang Taei.
9. Desa Tumbang Bemban.
10. Desa Rangan Burih.
11. Desa Tumbang Dakei.
12. Desa Tumbang Pahanei.
13. Desa Tumbang Hiran.
14. Desa Rangan Surai.
15. Desa Kuluk Leleng.
16. Desa Buntut Leleng.
17. Desa Tumbang Paku.
18. Desa Tumbang Mandurei.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan tentang Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai landasan
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017; Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:
1. Pendapatan;
2. Belanja; dan
3. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 62 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2018, dan Surat PMK Nomor S-l/MK.7/2018 hal Penyampaian Daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal Penerima Alokasi Afirmasi TA. 2018 Sehingga perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 ; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 ; Peraturan Bupati Katingan Nomor 48 Tahun 2017
Bab I Ketentuan Umum ; Bab II Penetapan Rincian Dana Desa ; Bab III Penyaluran Dana Desa ; Bab IV Penggunaan Dana Desa ; Bab V Pelaporan Dana Desa ; Bab VI Sanksi; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati Katingan ini, maka
Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018
Nomor 422) dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2018 Nomor 427) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 61 Tahun 2018
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
PERBUP Kab. Katingan No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Presensi Elektronik Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa pengaturan hari dan jam keija bagi pegawai
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu
disesuaikan dengan perkembangan saat ini. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan
kepatuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Katingan perlu menerapkan presensi elektronik;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995
BAB I
KETENTUAN UMUM;
B AB II
HARI KERJA;
BAB III
HARI DAN JAM KERJA PRESENSI ELEKTRONIK;
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
BAB VI
SANKSI;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 60 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahw a dal am rangka melaksanakan efektifitas pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan oleh Penyidikan Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Katingan dalam Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, perlu diselenggarakan
secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam
wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada Organisasi
Keija Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di
Bidang Penegakan Peraturan Daerah. dalam rangka membangun sinergitas Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) selaku penyidik Pelanggaran Peraturan
Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, m aka perlu dibentuk
Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Katingan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan G ubem ur Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan G ubem ur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2017
Ruang lingkup tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS melaksanakan
koordinasi, fasilitasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun
kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kineija
dibutuhkan analisis jabatan pada satuan organisasi untuk
mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan
berhasil guna
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan hasil analisis jabatan struktural pada masing-masing perangkat daerah:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan;
e. Badan Pengelola Keuangan dan Äset Daerah;
f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
g. Badan Kesatuan bangsa dan Politik;
h. Badan Penaggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Pendidikan;
j. Dinas Kesehatan;
k. Dinas Pekeijaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
l. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
m. Satuan Polisi Pamong Praja;
n. Dinas Sosial;
o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
p. Dinas Lingkungan Hidup;
q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
r. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
s. Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
v. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
w. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
x. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
