Pencarian Peraturan

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 20 14 perlu ditetapkan Standar Biaya Umum untuk Pedoman Penyusunan Program/Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; bahwa penyusunan Standar Biaya Umum berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72lPMK.O2l2Ol3 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 dan hasil survey/ analisis dengan mempertimbangkan kondisi di Daerah; a. b. C 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 20 14.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 7974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, "fambaLran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48a4); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O05 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72lPMK.O2l2Ol3 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 20 10 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2Ol2 tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggarat 2Ol3 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O12 Nomor 6); 18. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63).
MenetAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat Setdakab. 7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurLls sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urllsan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sitem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toraja Utara. 10. Standar biaya umum adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerj a. BAB II STANDAR BIAYA Pasal 2 Standar Biaya dapat bersifat umum atau berbasis khusus. Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil survey dan analisis tim Anggaran Pemerintah Daerah. Standar biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) merupakan biaya yang dipergunakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (sKPD). SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Standar Biaya bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) merupakan standar biaya yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu. (1) (2t (3) (4) (s) (6) Standar Biaya Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaraa 2012. (2) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) digunakan sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu. Pasal 4 Dalam hal belum ditetapkan besaran standar biaya dan atau terdapat perbedaan besaran standar biaya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan usulan biaya atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), usulan biaya atau Rencana Anggaran Belanja (RAB) dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip ehsien, transparan, akuntabel, dan wajar. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Dalam hal terdapat perubahan atau peninjauan kembali standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati' Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
7

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAI-IUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAI-IUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2013.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I I vrtt Z, ilu Meng ingat Nomor 12 Tahun 1994 tentang t"rrb"hrn atas Indang-Undrng Noror)12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun'1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421 ); B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 2 Daerah (Lembaran Negara n"plfif. lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, frlUrn"n Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)" L Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor '101, Tambahan Lembai-an Negara Republik lndonesia Nomor4874); 11. Undarrg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran lJegara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 4090), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570); J 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577) 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pecioman Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585), 22. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran N.egara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik lndonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 4 II Menetapkan )) 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 20'12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 20 13 (Lembaran Daerah Kabupaten -[oraja Utara Tahun 20'13 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1).
) ) Men imbang BUPATITORAJA UTARA RANCANGAN PERATURAN BUPATI TORAJA UIARA NOMOR 17 TAHUN2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAI-IUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TORAJA UTARA, bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2013. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I I vrtt Z, ilu Meng ingat Nomor 12 Tahun 1994 tentang t"rrb"hrn atas Indang-Undrng Noror)12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun'1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor '17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421 ); B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 2 Daerah (Lembaran Negara n"plfif. lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, frlUrn"n Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844)" L Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor '101, Tambahan Lembai-an Negara Republik lndonesia Nomor4874); 11. Undarrg-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran lJegara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror 4090), 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570); J 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577) 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 21 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pecioman Penvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585), 22. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran N.egara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik lndonesia Nomor 5161); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 4 II Menetapkan )) 27. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 20'12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 20 13 (Lembaran Daerah Kabupaten -[oraja Utara Tahun 20'13 Nomor 1); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1). fuIEMUTUSK.AN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 semula berjumlah Rp.619.316.996.100,- bertambah se,iumlah Rp.360.098.700,- sehingga menjadi Rp.619.677.094.800,- dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan a. Semula Rp.619.316.996.100,- b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan RP 360.098.7 00.- 5 Rp. 619.677.094.800,- ) 2. Belanja : a. Semula b. Bertambah/(Berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan SURPLUS/DEFISIT 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan b. Pengeluaraan 1) Semula 2) Bertambah/(Berkurang) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp Rp 4.359.056.400,- 9.198.060.800,- Rp. 63'1 653.877.266,- Rp. ( 11.986.782.466,-) Rp. 13.557.117.200,- Rp. 1.500.000.000,- Rp 70.334.734,-. Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. Rp. 11 .986.782.466,- 0 Pasal 2 Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian (rincian) Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana drmaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini 6 ) Rp. 622.176.052.500,- Rp. 9.487.824.766.- Rp. 1.570.334.734,- ) Pasal 3 Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2013.
7

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KAE}UPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2012_2016

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O05 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten; bahwa dalam rangka desentralisasi, Daerah diberi tugas, wewenErng, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2016.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a4al; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik / 1 \-. Indonesia Tahun 2O04 Nomor f 26, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 1Ol, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang pelayanan Publik (l,embaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor s23al; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pen5n:sunan dan Penerapan Standar Pelayalan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang psrnlagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 1O. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Ke{asama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (tembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 20O9 Nomor 2, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 244); I I . Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 8 Tahun 201O tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1l Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 11); 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 20O8 tentang Pedoman Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 15).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TORA"IA UTARA TAHUN 2012-2016. BAB I KE"IENTUAN UMUM Pasa-l I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepenlingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kine{a pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. 7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. 8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatlan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsifungsi pemerintahan dalam rangka \-,) mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Kesehatan secara efelrtif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN Pasal 2 (1) Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target tahun 2012-2O16, yaitu : a. pelayanan kesehatan ibu dan bayi : 1. cakupan kunjungan ibu hamil K4; 2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan ; 4. cakupan pelayanan nifas; 5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani; 6. cakupan kunjungan bayi ; 7. cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 8. cakupan pelayanan anak balita; 9. cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin; 1O. cakupan baiita, gzt buruk mendapat perawatan; 11. cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; 12. cakupan peserta KB aktif ; 13. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit; 14. cakupan pelayanan kesehatal dasar masyarakat miskin. b. pelayanan kesehatan rujukan : 1. pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 2. cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberkan sarana kesehatan (RS). I c. penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa/ KLB : cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epdemiologi. d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : cakupan Desa Siaga Aktif . (3) SPM kesehatan, indicator, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasa.l 3 Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan yang tidak termasuk jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah. BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 4 (1) Bupati bertanggungiawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat. (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat(1) secara operasional dikoordinir oleh Dinas Kesehatan. (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. BAB IV PELAKSANAAN Pasal 5 (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanazrn program pencapaian target Daerah. (2) Standar Pelayanan Minimal da-lam perencanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman / standar teknis yang ditetapkan. (3) Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai Standar Pelayanan Minimal seluruhnya dibebankan pada APBD. BAB V PELAPORAN Pasal 6 (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Menteri Kesehatan. (2) Laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan. BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 7 (1) Bupati melaksanalcan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah. Pasal 8 Hasil monitoring dan evduasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan; b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan; dan c. bahan pertimbangan penilaian pelayanan untuk mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah sesuai peraturan pemndang-undangan. BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS Pasal 9 (1) Bupati melaksanakan dan menfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal, dan keuangan di Daerah. (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/ atau bantuan lainnya meliputi : a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk kesenj angan pembiayaan ; b. penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan; c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehaan. (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbalgkan kemampuan kelembagaan, personal, dan keuangan Daerah. BAB VIII PENDANAAN Pasal 10 Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan Daerah dibebankan kepada APBD. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasa,l 1 I Pasal 12 Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan di Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah. (1) Bupati melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan men5rusun petunjuk teknis yang diatur dengan Peratural Bupati. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2013.
10

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. Undalg-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (kmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undalg-Undang Nomor 2O Tahun 20OO tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen,velenaqara Negara yang Bersih dan Bebas dai Kor-u1;si, Kolusi riru: Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 1999 Nomor 75, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851) sebagaimana telah diubah detrgan \ ) Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O04 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. UndanyUndang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lol, Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 4874); ll.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); 2 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2O01 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Ol Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O90); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinaa dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah teralhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O04 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O5 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O05 tentang Hibah Kepada Daerah (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 3 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahaa Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang St6,ndar Akuntansi Pemerintah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 123, Tambahan Negara l,embaran Republik Indonesia Nomor 5161); 2T.Perat:.tran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahvn 2Oll tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lcmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2O10 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 8); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2O10 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O1O Nomor 1r); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tora-ja Utara Nomor 5 Tahun 2Ol2 tentanrg Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL2 (l*mbaran Daerah Kabupaten Torqja Utara Tahun 2012 Nomor 5); 4 34. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor I Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol2 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 57 Tahun 2Ol2 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Tahun Anggaran 2O12 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 57).
MEMUTUSKAN: Menetapkaa:PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimalsud dalam UndangUndang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Kepala Daerah adalah BupatiToraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut Setdakab. 7. Otonomi Daerah ada-lah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mangatur dan mengu.rus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. Pasal 2 l,aporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri dari : a. pendapatan: 1. pendapatan asli daerah 2. dana perimbangan 3. lain-lain pendapatan yang sah jumlah pendapatan b. belanja: 1. belanja tidak langsung a. belanja pegawai b. belanja bunga c. belanja subsidi d. belanja hibah e. belanja bantuan sosial f. belanja bagi hasil g. belanja bantuan keuangan ke desa h. belanja tidak terduga jumlah belanja tidak langsung 2. belanja langsung a. belanja pegawai b. belanja barang dan jasa c. belanja modal jumlah belanja langsung jumlah belanja surplus/ (defrsit) c. pembiayaan: l. penerimaan 2. pengeluaran jumlah pembiayaan netto 16.6t4.4t6.494,20 469.048.670.300,54 21.431.099.810,00 245.O 12.561.804,8s o,00 0,00 t2.313.O14.204,OO 0,00 1.678.451.200,00 Rp 11.681.163.961,0O Rp 77O.535.389,00 Rp 271.455.726.55A,85 15.912.169. r30,O0 105. 144.887.818,00 141.888.574. r38,OO 262.945.637.Oa6,OO 534.401.357.644,85 (27.306.771.036,11], 43.393.207.187,r4 2.529.319.OOO oo Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 40.863.888. 187,14 Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 5 Penjabaran laporan realisasi anggaran ss$agaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratural Bupati ini. Pasal 6 la.mpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 6 \- 507.O94.586.604,74 Pasal 2 l.aporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2Ol2 terdiri dari : a. pendapatan: l. pendapatan asli daerah Rp 2. dana perimbangan Rp 3. lainlain pendapatan yang sah Rp jumlah pendapatan Rp b. belanja: 1. belanja tidak langsung a. belanjapegawai Rp b. belanja bunga Rp c. belanja subsidi Rp d. belanja hibah Rp e. belanja bantuan sosial Rp f. belanja bagi hasil Rp g. belanja bantuan keuangan ke desa Rp h. belanja tidak terduga Rp jumlah belanja tidak langsung Rp 2. belanja langsung a. belanja pegawai Rp b. belanja barang dan jasa Rp c. belanja modal Rp jumlah belanja langsung Rp jumlah belanja Rp surplus/ (defrsit) Rp c. pembiayaan: l. penerimaan Rp 2. pengeluaran Rp jumlah pembiayaan netto Rp 16.614.816.49A,20 469.048.670.300,54 21.431.099.810,00 507.094.586.608,74 245.012.561.804,85 0,oo o,00 12.313.O14.2o'4,OO 0,00 1.674.451.200,oo 11.681.163.961,OO 770.535.389 oo 271.455.726.558,85 15.912. 169.130,00 105. 144.887.818,O0 l4l.888.574.138,OO 262.945.631.086,OO 534.401.357.644,85 (27.306.77 r.036,rrl 43.393.207.1A7,14 2.s29.319.000,00 40.863.888. r87,14 Pasal 3 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam la,mpiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Ringkasan laporan rea-lisasi anggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. Pasal 5 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2013.
8

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2013

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2013

ABSTRAK:

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 yang scmentara dilaksanakan tidak scsuai dengan keadaan dan kondisi daerah schingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Ncgara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tcntang Sistcm Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana tclah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pcmerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); I t\- o 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawcsi Selatan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 10. Pe raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pcme rintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 474 1 ); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rcncana Pembangunan .Iangka Panjang Daerah Tahun 20 10 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 201O tentang C)rganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20 10 Nomor 9); 20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 39 Tahun 2072 tentang Rencana Kerja Pemenntah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20 12 Nomor 39).
MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 39), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Rcncana Kcrja Pcmcrintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas PIafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013. 4 \-. (3) Materi Muatan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 20 l3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2013.
4

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NO OR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NO OR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 Kegiatan Dak untuk Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, kegiatan lanjutan dari Tahun Anggaran 2012 belum di anggarkan, pergeseran belanja dan tambahan kegiatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Pembangunan gedung sekolah dengan kode rekening '1 .01 01 .01 .16.01 , Pengadaan mebeleur sekolah dengan kode rekening 1.01.0'1 .01.16.19, Penyediaan biaya pendidikan gratis SD/Ml dan SMP/MTS dengan kode rekening'1 .01.01.01.16.79,- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dengan kode rekening 1.01.01 01.16.80, Peningkatan sarana dan ,t ) prasarana pendidikan dasar dengan kode rekening 1.01.01.01.16.81, Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah dengan kode rekening 1.01 .01 .01.17 .44, Pembinaan Siswa OSN Ml; SLTP dan SLTA dengan kode rekening 1.01 .01 .01.22.13, pada Dinas Pendidikan, Rapalrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.02.01.01.01 .18, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01 .01.02.03, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.02.01 .01.02.09, Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan kode rekening 1 .02.01.01.15.01, Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya dengan kode rekening 1.02.01 .01 .17.02, pengkajian pengembangan lingkungan sehat dengan kode rekening 1.02.01.01.21.01 , Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah dengan kode rekening 1.02.01.O1 .21 .01 , Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.25.07, Pembangunan rumah sakit dengan kode rekening 1.02.01 .01 .26.01, Pelayanan Kesehatan gratis dengan kode rekening 1 .02.01 .01 .33.0'1, Pelayanan Jamkesmas dengan kode rekening 1.02.01.01.33.02, Pelayanan Askes dengan kode rekening 1.02.01.01.33.03, pada Dinas Kesehatan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1.03.01.01.01.07, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan kode rekening 1.03.01.01 .01.18, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 1.03.01.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantordengan kode rekening 1.03.01.01 .02.09, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.03.01.01.05.01, Pembangunan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01 .15.03, Pembangunan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.15.05, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.03, Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan kode rekening 1.03.01.01.18.04, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1 .03.01 .01 .21.01, Pengadaan alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.04, Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat dengan kode rekening 1.03.01.01.23.10 Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Penyediaan jasa surat menyurat dengan kode rekening 1.03.06.01.01.01, Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dengan kode rekening 1 .03.06.01 .01.04, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1 .03.06.01 .02.09,- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 1 .03.06.01.03.05, Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dengan kode rekening 1.03.06.01.19.09, Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat dengan kode rekening 1.03.06.01.21.01, Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam dengan kode rekening 1 .03.06.01 .32.02 2 ) ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.05.01.01.02.03, Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dengan kode rekening 1.05.01.01.15.06, Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin dengan kode rekening 1 .05.01 .01 .16.02,Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat dengan kode rekening 1.05.01.01.17.02, Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan dengan kode rekening 1.07 .01 .01 .17 .12, Keselamatan transportasi darat dengan kode rekening 1.07.0'1 .01.18.04 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dengan kode rekening 1.08.01.0'1.15.02, pada Badan pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi dengan kode rekening 1.13.01.01.15.03, Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan kode rekening 1.13.01.01.16.10, pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan kode rekening 1 .1 5.01 .01 .02.07, Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk dengan kode rekening 1 .1 5.01 .01 .18.03 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.17.01 .01.02.09, Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata dengan kode rekening 1 .17.01 .01 .15.01 , Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan kode rekening 1.17.01.01.16.06, Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan dengan kode rekening 1.17.01.01.16.03, Pengembangan daerah tujuan wisata dengan kode rekening 1.17.01 .01.16.06, Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah dengan kode rekening 1.17.01 .01.17 .01, Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah dengan kode rekening 1.17.01 .01 .17.05, Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya dengan kode rekening 1 .17 .01.01.17 .03, pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rapat-rapat koordinasl dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.01.18, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 1.18.01 .01.02.09, Pengadaan mebeleurdengan kode rekening 1.18.01.01.02.10, Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah dengan kode rekening 1.18.01.01.20.04, Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi dengan kode rekening 1.18.01.01.20.05, Penyelenggaraan kompetisi olahraga dengan kode rekening 1.18.01 .01.20.06, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan kode rekening 1 .18.01.01.21.02, pada Dinas Pemuda dan ) 3 t l ) 1.20.05.02.00.00.5.1.5.1.4.10.01 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD), Pembangunan gedung kantor dengan kode rekening 1.21.01.01 .02.03 pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 1 .22.01.01 .01 .07, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 1.22.01 .01.05.01, Pemberian stimulan pembangunan desa dengan kode rekening 1.22.01 .01 .17.03, Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan dengan kode rekening 1.22.01 .01 .18.01 , Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dengan kode rekening 1.22.01 .01 .19.01,- pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01 .01 .01.01.18, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.01 .01.01 .02.09, Pengadaan mebeleur dengan kode rekening 2.01.01.01.02.10, Pendidikan dan pelatihan formal dengan kode rekening 2.01.01.01.05.01, Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna dengan kode rekening 2.01.01.01.18.02, Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.02, Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.03, Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.01.01.01.19.04, Pembinaan dan pengembangan perikanan dengan kode rekening 2.01 .01 .01 .20.03, Penyediaan dan rehabilitasi saran dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan dengan kode rekening 2.01.01.01.23.02, Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dengan kode rekening 2.01 .01 .01 .24.01 pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Penyediaan peralatan rumah tangga dengan kode rekening 2.O1 .02.01.01.14, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.01.02.O1.01.18, Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dengan kode rekening 2.O1.02.01.21.02, Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak dengan kode rekening 2.O1 .02.01.22.01 , Pengembangan agribisnis peternakan dengan kode rekening 2.01.02.01.22.08, pada Dinas Peternakan, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan kode rekening 2.02.01.01.01.18, Peningkatan produksi,produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian dengan kode rekening 2.01.01.01.16.29, Reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01 .01 .16.10, Penunjang pembuatan tanaman reboisasi dan penghijauan dengan kode rekening 2.02.01.01.16.1'1 , Pengadaan sarana dan prasarana rehabilitasi hutan dan lahan dengan kode rekening 2.02.01 .0'1.16.12, Pengembangan lebah madu dengan kode rekening 2.02.01 .01 .16.13, Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai 5 ) )) dampak perusakan hutan dengan kode rekening 2.02.01.01 .17.05, Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dengan kode rekening 2.02.01 .01 .17.07, Pengurusan sertifikasi lG kopi arabika Toraja dengan kode rekening 2.02.01.01 .17 .14, Penunjang penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan dengan kode rekening 2.02.01.01.19.09, pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan kode rekening 2.03.01.01.01.07, Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan kode rekening 2.03.01.01.02.05, Pengadaan peralatan gedung kantor dengan kode rekening 2.03.01 .01 .02.09, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan kode rekening 2.03.01.01.03.05, Pembangunan jalan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C dengan kode rekening 2.03.01.01.15.03, Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan dengan kode rekening 2.03.01 .01 .15.04, Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan kode rekening 2.03.01.01.15.06, Koordinasi dan feasibility study PLTMH dengan kode rekening 2.O3.O1.01.17.02, Pembangunan dan rehabilitasi PLTMH dengan kode rekening 2.03.01.01.17.03 Koordinasi dan pendampingan pembangunan listrik perdesaan dengan kode rekening 2.03.01.01.17.05 pada Dinas Pertambangan dan Energi. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun '1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ) Meng ingat 6 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4874): 1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201'l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); l3.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4090); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4712); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502); l6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 131 , Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4570); lT.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); ) ) 8 l9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585); 22.Peratwan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Lembaran Republik lndonesia Nomor 5161); 24. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 2T.Peraluran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 9 ) ) ) Menetapkan 29.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 6); 30. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63)
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 2 Lampiran ldan Ringkasan Lampiran ll dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 63), diubah sebagai berikut : Pasal2 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 berjumlah sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah Rp.619.316.996.100,- b. Belanja : Rp.622.176.052.500.- - Belanja Tidak langsung Rp.317.933.392.900,- - Belanja Langsung Rp.304.242.659.600.- Surplus/Defisit Rp. (2.859.056.a00,-) c. Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan Rp. 4.359.056.400,- - Pengeluaran Pembiayaan Rp 1.500. 0.000,- Pembiayaan Netto Surplus Rp. 2.859.056.400,- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0 l0 ) (2) Penjelasan lebih rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran I dan Lampiran ll (Ringkasan Lampiran) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal ll Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2013.
19

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM \ DANBATUAN

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksaaaan pembalgunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka dipandang perlu menggali potensi Daerah sebagai upaya pembinaan sumber-sumber pendapatan daerah; bahwa sehubungan dengan huruf a, maka Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi aktif masyarakat untuk pembangunan Daerah melalui pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan galian batuan; bahwa untuk memungut pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan, maka perlu dibuatkan bukti Pembayaral Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) seb^gatmana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 nomor 85, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 474O); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 .t Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2OOO tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3987) ; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3O37); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 2T,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125 , Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126 , Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. UndangUndang Nomsr 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukal Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101 , Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 1O. Undang-Undang Nomor 4 Ta-hun 20O9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah hopinsi dan Pemerintahan Daera-h Kabupaten / Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor a2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O1O tentang Wilayah Pertambangan (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1O); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 1 1); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3161);3 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Torqla Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tora.ia Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20lO Nornor 8); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2O 1l tentang Pajak Daerah (Lrmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O11 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6)
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara selanjutnya disebut DPRD adalah l*mbaga Perwa-kilan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang disebut Sekdakab. 6. Dinas Pertambangan dan Energi addah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Toraja Utara. 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Pertambangan dan Energi. 8. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan yang selanjutnya disebut Palak ad.dah Pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian bukan logam dan bahan galian batuan. MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BAB I KETENTUAN UMUM 9. Bahan Galian bukan logam dan bahan galian batuan adalah semua bahan Galian yang bukan Bahan Galian Golongan A dan bukan Bahan Galiar Golongan B. 1O. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPIPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah. 12. Surat Keterangal Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan tresarnya jumlah pajak yang terutang. 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKEI adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 15. Surat ketetapanPajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda. BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUEJEK PAJAK Pasa-l 2 (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan l,ogam dan Batual dipungut Pajak atau kegiatzn pengambilaa mineral bukan logam dan batuan. (2) Objek Pajak Mineral Bukan logam dan Batual adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan l,ogam dan Batuan yang meliputi : a. Asbes b. Baru T\rlis c. Batu setengah permata d. BatuApung e. Batu Kapur f. Batu Permata g. Bentonit h. i. j. k. 1. m. n. o. p. q. r. s. t. u. w. x. v. z. aa. ab. ac. ad. ae. a-f. ag. ah. ai. aj ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. aJ(. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. bj. bk. Dolomit Feldspar Garam Batu (Halite) Grafit Granit Gipsum Kalsit Kaolin kusit Magnesit Mika Arsen Kriolit Brom Belerang Marmer Nitrat Obsidian Oker Pasir dan Kerikil Pasir Kuarsa Perlit Fosfat Tarah Serap (Fullers) Tanah Diatomo Talk Tanah Liat Tawas (Alum) Tras Yarosit Zeolit Intan Korundum Flouspar Yodium Klor Halit Yarosit Ball clay Zeolit Rijang Kuarsit Wolastonit Batu Kuarsa Toseki Granodiorit Gabro Basalt Tanah Urug Kalsedon Ikistal Kuarsa Krisopras Garnet Agat Topas Kerikil Galian Dari B bl. bm. bn. bo. bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. ch. ci. cj ck. cl. cm. cn. (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dirnaksudf pada ayat (1) adalah : a. Keg1at-an pengatnbilan Minera-l Bukan I.ogarn dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperLi kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan l.ogan dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adala]t orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Batu kali Pasir Urug Sirru Urukan Tanah Setempat Onik Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Flourit Fire Clay Feldspar Pirolilit. Zirkon Tawas Batu Gamping Slate Andesit Peridotit Trakhit Opal Chert Jasper Kay,r Terkesikan Giok Diorit Batu Gunung Quarry Besar Kerikil Sungai Kerikil Sungai Ayak t Pasir Pasang Bahan Timbunan Pilihan Tanah Merah (Laterit) (3) Dikecualikan dari objek pajak sebagaiman dirnaksudf pada ayat (1) adalah : a. Keg1at-an pengatnbilan Minera-l Bukan I.ogarn dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial seperLi kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 3 (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan l.ogan dan Batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adala]t orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasa-l 4 (1) Dasar pengenazrn pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil eksploitasi dengan nilai dasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan; (3) Nilai Pengangkutan ditetapkan berdasarkan mrlatan jenis angkutan dengan harga pada mulut tambang; (4) Nilai dasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pada masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dal Batuan ditetapkan secaraperiodik oleh Bupati sesuai dengan rata-rata yang berlaku di lokasi setempat; (5) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Mineral Bukan Logarn dan Batual. Pasal 5 (1) Besarnya tarif pajak ditetapkan sebagai berikut : al lOo/o (sepuluh persen) dari nilai jual flafon anggarEm sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu milliar rupiah), b) 15 % (lima belas persen) dari nilai jual flafon anggaran lebih dari Rp. l.OOO.OOO.OOO (Satu Milliar Rupiah), (2) Besarnya tarif pajak pada mulut tambang ditetapkan sesuai dengan muatan jenis truk dengan nilai sebagai berikut : a. Truk yang bermu atan, 2 m" dengan nilai jual seharga Rp. 10O.OOO - lOo/o = Rp. 10.OOO (sepuluh ribu rupiah); b. Tmk yang bermuatan 3 m" dengan nilai jual seharga Rp. f 5O.O0O - lOo/o = Rp. l5.O0O ( lima belas ribu rupiah). Pasal 6 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah (2) Besarnya pajak yang tenrtang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pasal 3. Pasal 7 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin. Pasal 8 Pajak terutang dalam masa terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Mineral Bukan t ogam dan Batuan. BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. (5) Setiap pengendara yang mengangkut Mineral Bukan Logam dan Batuan diwajibkan membayar pajak di pos-pos yang telah ditentukan. Pasal lO (1) Berdasarkan SPIPD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD. (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidal< atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Pasal I 1 (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : a) SKPDKB; b) SKPDKBT; c) SPKDN; d) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jargka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka wakhr yang ditenh:kan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 7o (dua persen) sebulan terhitung dari pajak Jrang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waltu paling lama 24 {dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak; c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi bempa bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakru paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; d. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 1OO % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; e. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; f. Apabila kewajiban pajak membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan; g. Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan; Pasal 12 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Kantor Pertambangan dan Energi atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. (2) Apabila pembayaran pajak dil;akukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah melalaui Kantor Pertambangan dan Energi selambat-lambatnya 1 x 24 jarn atau da-lam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilalrukan dengan menggunakan SSPD. Pasal 13 (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yalg ditentukan. (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukal secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2o/o (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dal menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 14 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 15 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dafam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat. Pasal 16 (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar Lidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa. (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 2l {dua puluh satu) hari sejat tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pasal 17 Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pasal 18 Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setela} lewat IO (sepuluh) hari sejak tangfla) pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyrtaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor klang Negara. Pasal 19 Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanegal, jam dan tempat pelaksanaal lelang juru sita memberikan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Pasal 2O Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati. Pasal 2 I (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan penguranga, keringanan dan pembebasaa pajak. (2) Tata. cara pembayaran pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimalsud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. BAB V TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Bupati karena Jabatal atau atas permohonan wajib pajak dapat: a) membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan da-lam penerapan peraturan Perundangundangan Perpajakan D aerah; b) membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; c) mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilalan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. (2) Permohonan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapal dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara terfulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 3O (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan yang jelas. (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan. (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan. BAB VI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 23 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak apabila wajib pajak dapat menunjukkal bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimala dimalsud pada ayat (21 diterima sudah memberikan keputusannya. (4) Apabila setelah lewat walrhr 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidat memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak. Pasal 24 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya kepufusan keberatan. (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak menunda kewajiban membayar Pajak. Pasal 25 Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah Imbalan bunga sebesar 2 o/o (d:ua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pasal 26 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. naina dan alamat wajib pajak; b. masa pajak; c. besamya kelebihan pembayaran pajak; d. alasan yang jelas. (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB dengan harus diterbitkan dalam wakru paling lama I (satu) bulan. (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat l2l langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitlannya SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak SPUKPO. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. Pasal27 Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB VII KADALUARSA Pasal 28 (1)Hak untuk melakukan penagihan pajak, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waltu 5 (lima) Tahun terhifung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan-tindakan pidarra dibidang perpajakan Daerah. (2) Kadaluarsa penegrhan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tertangguh apabila : a. diterbitlan surat teguran dan surat paksa; b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peratural Bupati Toraja Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3O Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. Pasal 31 Ager Betiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PerhtrlrhYr Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupakn Tor4ja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
14

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2013

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORA.IA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tah'un 2Ol2 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khususnya dalam tarif retribusi sewa kendaraan dan alat berat tidak sesuai dengan kondisi Daerah dan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. c 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undalg-Undang Hukum Acara Pidana (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tal un 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32O9); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Kompsi, Kolusi dan Nepodsme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425O); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undalg Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang a Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor a2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentalg Tata Cara Pemberial dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O10 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2oll tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2O11 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 14. Peratural Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 20ll tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2Ol1 Nomor 13, Tambahan Lembaral Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15); 15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Uta.ra Tahun 20t2 Nomor 66)
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2OI2 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA. Pasal I Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara 2012 Nomor 66), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waltu pemakaian. (2) Strukrur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : A. Penggunaan tanah, meliputi : 1. Tanah untuk pemasangan sarana/ median ruang - dalam kota Rp. 10.000,- / bulan - luar kota Rp. 4.OO0,- / bulan 2. Pemakaian tanah lapang untuk keperluan komersil Rp. 20o.0O0,- /M2 B. Penggunaan gedung / bangunan l. Gedung Art Center, Gedung Olahraga dan sejenisnya Rp. 1.0O0.o0O,-l}rai 2.E,alal Kecamatan Rp. 100.OOO,/hari 3. Balai Kelurahan/ kmbang Rp. sO.OOO,/hari 4. Penggunaan Rumah Dinas - Kelas I RP. 10o.00o,/bulan - Kelas II RP. 75'Ooo,/bulan - Kelas III RP. 50.00o,/bulan - Kelas IV RP. 3o.00o,/bulan - Kelas V RP. 2o.Oo0'/bulan t C. Pemakaian Kendaraan / Alat-alat Berat : No Jenis Kendaraan/Alat-alat Berat Satuan Tarif (np) 3 Motor Walls 4- 1O pekerjaan : ton untuk menggilas 1. Pematangan tanah 2. Pengkrikilan, LPB, LPA 3. Pengerasan/ Penetrasi macadam 4. Pengerasan, Pengaspalan satu lapis 5. Pengerasan, Pengaspalan dua lapis 6. Pengaspalan satu lapis 7. Pengaspalan dua lapis 8. Pengaspalan satu lapis ATBL-Hotmix Motor Walls 2-3 ton untuk menggilas pekerjaan : 1. Pematangan tanah 2. Pengkrikilan 3. Pengaspalan satu lapis a.Motor walls mini b.Wheel l,oader c.Buldozer d.Excavator e.Dump truk f.Truk 4, 6 roda g.Stone Chrusser 1. Abu batu 2.0,5-1cm 3. 2-3cm 4. 3-5cm h. Smart Tamper i. Aspal sprayer untuk : 1. Aspal prime coat/teak coat 2. Pengaspalan satu lapis 3. Pengaspalan dua lapis j. Pemakaian mobil Pemakaian Jasa Laboratorium Kebinamargaal a. Pengujian Kepadatan l.Pengujian CBR Lapangan 2.Pengujian Sand Cone Test b. Pengujian Aspalt 1. Pengujian Core Drill 2. Pengujian Penetrasi 3. Pengujian Extraksi c. Pengujian Beton 1. Pengujian Kubus Beton 2. Pengujian Slum Test d. Pengujian Tarah 1. Pengujian Analisa Saringan 2. Pengujian CBR Laboratorium M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 Hari Jam Jam Jam Hari Hari Titik Titik Titik Titik M3 M3 M3 M3 Hari M2 M2 M2 Hari Titik Titik Titik Titik Titik 1250 1750 2000 2250 2750 1750 2750 2750 750 1250 1250 200.000 250.000 300.000 350.OOO 300.o00 250.OO0 r00.o00 200.o00 175.000 200.ooo 125.000 250 500 750 300.000 175.OOO 75.OOO 225.OOO 75.000 125.000 125.OOO 275.OOO 1. 2. 325.O00 175.O00 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
5

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK:

bahwa urusan Pemerintahan Bidalg Kesehatan merupakan urusan Pemerintahan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dipandang perlu mengatur Kelembagaan Pelayanan Kesehatan; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (41, pasal 16 ayat (2),pasal 31 ayat (5) dan pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Tora.la Utara sebagai Lembaga Teknis Derah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Tora-ia Utara.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Mengingat 2 Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun lg7 4 terfiarrg Pokok-Pokok Kepegawaian (l'embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389O); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO4 ter,tang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah teralhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahrun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di hopinsi Strlawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang Pelayanan Pubtik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 126, Tambahan I.embararr Negara Republik Indonesia Nomor 5072); lo.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); ll.Undang-Undang Nomor 12 Ta-hun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ar.t"ara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOZ tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2OO7 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tor4ja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (l.embaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2OlO Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3).
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER.IA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEI,AS D KABUPATEN TORA.'A UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tora.ia Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Menetapkan 5 urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah kmbaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara. 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara. 8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas D Kabupaten Toraja Utara. 9. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Toraja Utara. 1O. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi Pelayanan Promotii Preventif, kualitatif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar Pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara opLimal. 1 1. Pelayanan Medik Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medik Spesialistik Penyakit dalam, Kebidanan dengan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak. b 12. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsihososiospritual yang komPrehensif. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik. (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara teknis operasional berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan. BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai kebutuhan, potensi dan 7 karakteristik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Rumah Sakit Umum Daerah kelas D mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan Pelayanan Medis; b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan perawatan; d. penyelenggaraal pengelolaan sumber daya manusia; e. penyelenggaraan penelitian; f. penyelenggaraan administrasi umum; dan g. pe nyelenggaraan pelayanan rujukan. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari: a. Direktur; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan; d. Seksi Penunjang Medik; dan e. Kelompok jabatan fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ketas D sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 8 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian T\rgas Pokok dan Fungsi Jabatan sebagaimana dimalsud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagran Kedua Eselonisasi Pasal 7 Eselon Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut: a. Direktur adalah Jabatan Eselon III b; dan b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Strrktural Eselon IV a. BAB V KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN Bagran Kesatu Pengangkatan Pasal 8 (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang Kepegawaian. (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. gqgian Kedua Keuangan Pasal 9 (1). Pembiayaan RSUD berasal dari : a. Pendapatan RSUD sendiri; 9 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah; dan c. Penerimaan sumber-sumber lain yang sah. (2). Kekayaan RSUD Kelas D merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggaralan kegiatan di RSUD. (3). Pembinaan Keuangan RSUD Kelas D dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pembinaan Teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pasal 10 (l). RSUD Kelas D wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. (2). Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, serta laporan Keuangan dan kinerja RSUD Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan laporan Daerah. (3). Pendapatan yang diperoleh dari RSUD sebagai jasa pelayanan yang diberikan, dilaporkan sebagai pendapatan Daerah kepada Bupati dengan tembusan ke DPRD. (4). RSUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain yang tidak mengikat. (5). Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional RSUD. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 (l). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 10 (2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliananya. (3). Masing-masing tenaga Fungsional berada di Lingkungan Unit Kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya. (4). Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keda. (5). Jenis dan Jenjang Kepangkatan Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. BAB VII TATA KERJA Pasal 12 (1) Setiap Pimpinan Satuan/unit kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (21 Setiap Pimpinan Satuan/unit Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib melaksanakan pengawasan melekat. (3) Setiap Pimpinan Satuan/unit keda pada Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannnya masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjukpetunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Pimpinan Satuan Unit/Ke{a pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung Jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 11 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetalruinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2013.
12

PENETAPAN TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2013/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengoptirnalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka para aparat pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dituntut lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan seluruh potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai motivasi kepada para aparat atau lnstansi Pelaksana Pernungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mencapai kinerja tertentu atau target per triwulan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Penetapan Target Pertriwulan Pencapaian Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2013.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6).
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PERTRIWULAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disingkat SEKDAKAB. 6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Toraja Utara; 7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang• undangan yang berlaku. 8. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar• besamya kemakmuran rakyat. 10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. .. 5 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 12. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati. BAB II TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 2 ( 1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2013. (2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan pertriwulan dan dijabarkan sesuai jenis penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (3) Uraian lebih lanjut dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan sesuai jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. DASAR PEMBAYARAN INSENTIF Pasal 3 Penetapan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pertriwulan sesuai dengan jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan sebagai dasar pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Bupati. SEK DA ASI STEN BAG.HUKUM 6 Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2013.
6

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT