Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 419 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 64 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 64 Tahun 2015.pdf

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2015/NO.64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 15 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 2 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 04); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 17).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN LINGKUNGAN BAB III TATA CARA DAN MEKANISME PEMBENTUKAN LINGKUNGAN BAB IV PERSYARATAN PEMBENTUKAN LINGKUNGAN BAB V KEPALA LINGKUNGAN BAB VI PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA LINGKUNGAN BAB VII MEKANISME PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN BAB VIII KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA LINGKUNGAN BAB IX PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN BAB X MASA BAKTI KEPALA LINGKUNGAN BAB XI INSENTIF BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.
NOMOR 64 TAHUN 2015
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 50 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 50 Tahun 2015.pdf

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2015/NO.50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel perlu didukung pelaksanaan penghapusan piutang daerah yang optimal; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan penghapusan piutang daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati; c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Darah dan Piutang Negara/Daerah; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (BLU); 8. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Kualitas Piutang Dan Penyertaan Bergulir Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Dan Penyertaan Bergulir Tidak Tertagih;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH BAB IV KEWENANGAN PENGHAPUSAN BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT BAB VI PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BAB VII UPAYA PENAGIHAN BAB VIII PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK BAB IX PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2015.
NOMOR : 50 TAHUN 2015
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 47 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 47 Tahun 2015.pdf

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2015/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan dan untuk efektifnya Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba dipandang perlu untuk menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)’ 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Penerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BAB III PENETAPAN BAB IV PENAGIHAN BAB V PENYETORAN BAB V PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN BARANG BERHARGA BAB V LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2015.
NOMOR : 47 Tahun 2015
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 46 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 45 Tahun 2015.pdf

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2015/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur tata cara penghapusan barang milik daerah; b. bahwa pedoman tata cara penghapusan barang milik daerah merupakan wujud pelaksanaaan tertib administrasi serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 11).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB IV PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BAB V PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BAB VI PROSES PENGHAPUSAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2015.
NOMOR : 45 TAHUN 2015
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 15 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Sumber Daya Alam

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 15 Tahun 2015.pdf

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2015/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan di Bulukumba perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional; b. bahwa upaya penyediaan cadangan pangan dan kelancaran pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba, Tahun Anggaran 2015, maka perlu diatur tata cara pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulukumba tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2015.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 59 tentang Pembentukan Daerah Tk. II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 2 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578); 6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim; 8. Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 2); 10 Peraturan gebernur Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 3 11 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 46/IX/2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bulukumba;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV DANA BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN BAB VII MEKANISME PENYALURAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2015.
NOMOR : 15 TAHUN 2015
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 10 Tahun 2015.pdf

PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN PENGATURAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2015/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan perekonomian daerah agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan saling menguntungkan serta pengembangan kemitraan dengan usaha mikro/kecil, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dalam menunjang pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pengaturan keberadaan pelaku usahamelalui pemberdayaan pasar rakyatdan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355); 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); 14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataandan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
BABI KETENTUAN UMUM BAB II AZAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENDIRIAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN BAB V KEMITRAAN USAHA BAB VI BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN BAB VII JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN BAB VIII PERSYARATAN PERIZINAN BAB IX WAKTU PELAYANAN BAB X PELAPORAN BAB XI PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT BAB XII PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI BAB XVII KETENTUAN PIDANA BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015.
NOMOR 10 TAHUN 2015
27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015.pdf

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2015/NO.09

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bulukumba dan tata cara pengalokasiannya Kepada setiap desa b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II di sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 2 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Thaun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGI HASILKAN KEPADA DESA DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBAGI HASILNYA DIPERUNTUKKAN BAGI DESA TAHUN 2013 BAB V PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB VI TATA CARA PENGALOKASIAN KE SETIAP DESA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
NOMOR 9 TAHUN 2015
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 07 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengelolaan Zakat

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 7 Tahun 2015.pdf

PENGELOLAAN ZAKAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07, BD.2015/No.07

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat

ABSTRAK:

a. bahwa zakat merupakan instrumen keagamaan yang di samping bernilai ibadah juga memiliki nilai sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan; b. bahwa agar potensi zakat di masyarakat dapat didayagunakan secara optimal, maka perlu dikelola dengan baik, melembaga, amanah, akuntabel, dan berkeadilan, sesuai dengan syariat Islam; c. bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengubah pengaturan mengenai kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan sedekah perlu disesuaikan dan ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III OBYEK DAN SUBYEK ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH BAB IV YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT BAB V HARTA YANG DIKENAI ZAKAT BAB VI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT BAB VII SEKRETARIAT BAZNASKAB BAB VII INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA BAB IX PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB X PEMBIAYAAN BAZNASKAB DAN PENGGUNAAN HAK AMIL BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XV KETENTUAN PIDANA BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
NOMOR 7 TAHUN 2015
21

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 64 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2014

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2014. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2014.

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 64 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD.2014/NO.64

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 55 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK:

a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014, maka perlu merubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 55 tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2014. b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggung Jawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; 10.Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012, tentang Pembentukan Kelompok Keja Perumusan Kebijakan Pupuk; 11.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gubernur Nomor 48 tahun 2014;
Pasal 1 Pasal 4 Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2014.
NOMOR : 64 TAHUN 2014
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT