Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah
ABSTRAK:
Sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti
penting bagi bangsa indonesia karena mendukung
kelangsungan sistem transportasi paling besar di
Indonesia dan pelabuhan sebagai infrastruktur tranportasi
laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis
untuk pertumbuhan industri dan perdagangan yang dapat
memberikan kontribusi bagi perekonomian dan
pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf
O Sub Urusan Pelayaran menyebutkan bahwa Pelabuhan
Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah
Provinsi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur
tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan
Pengumpan Regional di Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.31 Tahun 2021; PP No.31 Tahun 2021; Permenhub No.50 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Pengumpan Regional di Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
46 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Dalam rangka pemutakhiran data Objek Pajak dan
Subek Pajak serta meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran
pajak, perlu dilakukan upaya untuk menstimulasi Wajib
Pajak dengan memberikan insentif Pajak Daerah berupa
Penghapusan
Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan
Bermotor. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Gubernur
atai pejabat yang ditunjuk karena jabatannya, atau atas
permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau
Retrbusi sesuai kebijakan daerah dalam pengelolaan
keuangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan
Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perpres No.5 Tahun 2015; Perda Prov.Kepri No.1 Tahun 2024; Pergub Prov.Kepri No.24 Tahun 2012
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan
Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
5 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan
Kepemudaan Tahun 2022 - 2026.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.40 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.41 Tahun 2011; Perpres No.43 Tahun 2022; Perda Prov.Kepulauan Riau No.3 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan
Kepemudaan Tahun 2022 - 2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
8 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja dan standar
teknis serta standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permendagri No.19 Tahun 2016; Premendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur Kota Batam ini diatur tentang Standar Harga Satuan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
24 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat di daerah Provinsi Kepulauan Riau,
perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang
berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis,
loyal,
adaptif, dan
kolaboratif. Untuk memenuhi kebutuhan ASN,
berdasarkan peta jabatan, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja, sehingga diperoleh ASN
yang memiliki karakteristik pribadi selaku
penyelenggara
pelayanan
publik,
mampu
berperan sebagai perekat Negara Kesatuan
Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang
tinggi
untuk pengembangan kapasitas dan
kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan,
keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan
jabatan. Berdasarkan
Peraturan
Badan
Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil, perlu mengatur pedoman teknis
pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud,
perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang
Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; Peraturan BKN No.14 Tahun 2018; PermenPANRB No.1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023
Penanaman Modal dan Investasi - Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 914
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menyatakan bahwa Gubemur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada kepala DPMPTSP, sehingga perlu ditetapkan dengan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
PERGUB ini mengatur mengenai pendelegasian dan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, serta kewajiban Kepala DPMPTSP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
11 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 912
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
Dasar hukum PERGUB ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021.
PERGUB ini mengatur mengenai dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
942 hal. beserta lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023
PERGUB ini mengatur mengenai perangkat daerah; sekretariat daerah; kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD; kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah; kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah; kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Daerah; Cabang Dinas dan UPTD; kelompok jabatan fungsional; eseloning, pengangkatan dan pemberhentian; tata kerja; serta bagan susunan organisasi yang tercantum pada Lampiran
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021; Keputusan Gubernur Nomor 1505 Tahun 2021; dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1506 Tahun 2021
Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai Pembentukan cabang dinas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi; Peraturan mengenai pembentukan unit pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah
313 hal.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 894
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
Sehubungan tertib administrasi penyelenggaraanpembangunan Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2018; Peraturan Kepala LKPP No. 15 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2022; Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 3 Tahun 2018; Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 4 Tahun 2021; Perda Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2022; Pergub Kepulauan Riau No. 9 Tahun 2021; Pergub Kepulauan Riau No. 26 Tahun 2022.
Peraturan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Peraturan ini mengubah Pergub Kepulauan Riau No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.
14 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal Undang-undang Nomor 24
Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah
Daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku
ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam
menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi
kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi
perekonomian dan meningkatkan daya saing global,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi
Kreatif.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2021; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.24 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PP No.24 Tahun 2022; Perpres No.142 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Prov. Kepri No.8 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis Sub Sektor, Rencana Pengembangan, Basis Data dan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif, dll
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2023.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
