Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 02 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Badan Usaha Milik Daerah sebagai unit perekonomian tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian Daerah yang
diharapkan mampu mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah Provinsi Kepulauan
Riau dan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya dibidang ekonomi serta menggerakkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian rakyat Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 177 berbunyi “ Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Perundang-undangan.
UU Nomor 1 Tahun 1995; UU Nomor 4 Tahun 1998; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP Nomor 63 Tahun 2001; PP Nomor 64 Tahun 2001.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan BUMD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2006.
14 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2006
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan amanat Pasal 179 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai
dengan Arah dan Kebijakan Umum APBD, Strategi dan Prioritas serta Plafon Anggaran sebagaimana yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 21 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 104 Tahun 2000; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 107 Tahun 2000; PP Nomor 108 Tahun 2000; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 37 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; Kepres Nomor 150/M/Tahun 2005 Tanggal 13 Agustus 2005; Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2006.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau No. 3 Tahun 2005
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005
ABSTRAK:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.
UU Nomor 25 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 34 Tahun 2004; PP Nomor 25 Tahun 2000; PP Nomor 105 Tahun 2000; PP Nomor 32 Tahun 2005.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2005.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Kepulauan
Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 572)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian
hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
publik, perlu dilakukan penyesuaian mengenai Hari Kerja dan
Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja
Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa
rincian hari kerja instansi pemerintah, jam kerja instansi
pemerintah, dan jam kerja Pegawai ASN serta jam istirahat
Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN ditetapkan oleh PPK
atau pimpinan instansi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No.21 Tahun 2023; Peraturan BKN No.3 Tahun 2020; Peraturan BKN No.6 Tahun 2022
Dalam Peraturan Gubernur Prov.Kepulauan Riau ini diatur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan
Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 383) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penerapan Disiplin Pegawai Negeri
Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 572), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perda Provinsi Kepulauan Riau No.1 Tahun 2024
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
30 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025
ABSTRAK:
Untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen
Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2016-2025, maka
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun
2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun
2016-2025
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.40 Tahun 2021; PP No.41 Tahun 2021; Perpres No.16 Tahun 2012; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.49 Tahun 2021; Peraturan BKPM No.9 Tahun 2012; Permendagri No.138 Tahun 2017; Perda Prov.Kepri No.1 Tahun 2017; Perda Prov.Kepri No.3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov.Kepri No.2 Tahun 2024
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun
2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun
2016-2025, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2024.
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun
2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun
2016-2025
93 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37 Tahun 2024
Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun
2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor
844)
Tentang indikator kinerja utama pemerintah provinsi kepulauan riau tahun 2021-2026 - perubahan atas peraturan gubernur kepulauan riau nomor 26 tahun 2022
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026, maka
perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021-2026.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.29 Tahun 2014; Permendagri no.86 Tahun 2017; Permen PAN RB No.PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN RB No.88 Tahun 2021; Permen PAN RB No.89 Tahun 2021; Perda Prov.Kepulauan Riau No.4 Tahun 2021; Perda No.2 Tahun 2024
Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021-2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2022 tentang Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021-2026
19 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2024
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 Nomor 439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 66 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun
2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 884), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mendukung implementasi sistem
informasi kearsipan dinamis terintegrasi, dan dalam
rangka memberdayakan arsip untuk pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan
efisien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan
arsip. Dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan
bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta
pertanggungjawaban di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan dan menindaklanjuti Surat Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia B-PK. 02.09/119/2020 tanggal 30 November 2020 hal
persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) perlu
ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur
sebagai dasar dan arah penjadwalan retensi arsip di
Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal
Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.28 Tahun 2012; Perka ANRI No.47 Tahun 2015
Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 Nomor 439) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 66 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 61 Tahun
2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 884), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
211
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024
ArsipSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor
607)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan panduan bagi
perangkat daerah dalam membuat klasifikasi
keamanan dan hak akses arsip serta untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak
berkepentingan, maka perlu menetapkan pedoman
pengelolaan arsip dinamis. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta untuk
pengelolaan arsip dinamis yang efisien dan efektif,
pencipta arsip membuat sistem klasifikasi keamanan
dan akses arsip. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.28 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; Perka ANRI No.17 Tahun 2011; Permendagri No.83 Tahun 2022; Perda Prov.Kepri No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor
607), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
216 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024
tentang pembentukan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi kepulauan riau - perubahan atas peraturan gubernur kepulauan riau nomor 64 tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019
tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara
Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; Permendagri No.108 Tahun 2017; Permendagri No.11 Tahun 2018; Permendagri No.89 Tahun 2022; Perda Prov.Kepri No.4 Tahun 2021; Pergub Kepri No.12 Tahun 2023
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019
tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara
Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019
tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara
Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
