tentang pembentukan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi kepulauan riau - perubahan atas peraturan gubernur kepulauan riau nomor 64 tahun 2019
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan
dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019
tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara
Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; Permendagri No.108 Tahun 2017; Permendagri No.11 Tahun 2018; Permendagri No.89 Tahun 2022; Perda Prov.Kepri No.4 Tahun 2021; Pergub Kepri No.12 Tahun 2023
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019
tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara
Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019
tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara
Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau
7 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional di Daerah
ABSTRAK:
Sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti
penting bagi bangsa indonesia karena mendukung
kelangsungan sistem transportasi paling besar di
Indonesia dan pelabuhan sebagai infrastruktur tranportasi
laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis
untuk pertumbuhan industri dan perdagangan yang dapat
memberikan kontribusi bagi perekonomian dan
pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran huruf
O Sub Urusan Pelayaran menyebutkan bahwa Pelabuhan
Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah
Provinsi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur
tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan
Pengumpan Regional di Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.31 Tahun 2021; PP No.31 Tahun 2021; Permenhub No.50 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Pengumpan Regional di Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
46 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Dalam rangka pemutakhiran data Objek Pajak dan
Subek Pajak serta meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran
pajak, perlu dilakukan upaya untuk menstimulasi Wajib
Pajak dengan memberikan insentif Pajak Daerah berupa
Penghapusan
Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan
Bermotor. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Gubernur
atai pejabat yang ditunjuk karena jabatannya, atau atas
permohonan wajib pajak dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau
Retrbusi sesuai kebijakan daerah dalam pengelolaan
keuangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan
Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perpres No.5 Tahun 2015; Perda Prov.Kepri No.1 Tahun 2024; Pergub Prov.Kepri No.24 Tahun 2012
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan
Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024.
5 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan
Kepemudaan Tahun 2022 - 2026.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.40 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.41 Tahun 2011; Perpres No.43 Tahun 2022; Perda Prov.Kepulauan Riau No.3 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau ini diatur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan
Kepemudaan Tahun 2022 - 2026, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024.
8 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Standar Harga Satuan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, bahwa analisis standar belanja dan standar
teknis serta standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar
Harga Satuan Tahun Anggaran 2025.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2022; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2010; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.53 Tahun 2023; Permendagri No.19 Tahun 2016; Premendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur Kota Batam ini diatur tentang Standar Harga Satuan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
24 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
kepada
masyarakat di daerah Provinsi Kepulauan Riau,
perlu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang
berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis,
loyal,
adaptif, dan
kolaboratif. Untuk memenuhi kebutuhan ASN,
berdasarkan peta jabatan, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja, sehingga diperoleh ASN
yang memiliki karakteristik pribadi selaku
penyelenggara
pelayanan
publik,
mampu
berperan sebagai perekat Negara Kesatuan
Republik Indonesia, memiliki intelegensia yang
tinggi
untuk pengembangan kapasitas dan
kinerja organisasi, serta memiliki keterampilan,
keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan
jabatan. Berdasarkan
Peraturan
Badan
Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil, perlu mengatur pedoman teknis
pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud,
perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang
Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; Peraturan BKN No.14 Tahun 2018; PermenPANRB No.1 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
