Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 579 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 14 Tahun 2011.pdf

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan kembali
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek retribusi 3. Golongan dan jenis retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Sturktur dan besarnya tarif retribusi 6. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 7. Wilayah pemungutan 8. Tata cara pemungutan 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Masa retribusi dan saat retribusi terutang 11. Sanksi administrasi 12. Keberatan 13. Pengembalian kelebihan pembayaran 14. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 15. Kadaluwarsa penagihan 16. Insentif pemungutan 17. Ketentuan pidana 18. Penyidikan 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan
15 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Lampung Selatan No. 15 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 13 Tahun 2011.pdf

RETRIBUSI IMB

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2011/NO.13

Peraturan Daerah (Perda) tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan kembali
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 5. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 24/Prt/M/2007
Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek retribusi 3. Golongan dan jenis retribusi 4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif 6. Struktur dan besarnya tarif 7. Wilayah pemungutan 8. Tata cara pemungutan 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Masa retribusi dan saat retribusi terutang 11. Sanksi administrasi 12. Keberatan 13. Pengembalian kelebihan pembayaran 14. Pengurangan dan keringanan pembebasan retribusi 15. Kadaluwarsa penagihan 16. Insentif pemungutan 17. Ketentuan pidana 18. Penyidikan 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang izin Mendirikan Bangunan
18 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 12 Tahun 2011.pdf

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2011/NO.12

Peraturan Daerah (Perda) tentang PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, objek dan subjek pajak 3. Dasar pengenaan dan tarif pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak 6. Pendataan dan pendaftaran 7. Penetapan dan pemungutan pajak 8. Surat tagihan pajak 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Keberatan dan banding 11. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 12. Pengembalian kelebihan pembayaran 13. Kadaluwarsa penagihan 14. Pembukuan dan pemeriksaan 15. Insentif pemungutan 16. Ketentuan khusus 17. Penyidikan 18. Ketentuan pidana 19. Ketentuan peralihan 20. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
20 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 11 Tahun 2011.pdf

PAJAK SARANG BURUNG WALET

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2011/NO.11

Peraturan Daerah (Perda) tentang PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten/kota
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 5. Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan Nomor 449 Tahun 1999
Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek pajak 3. Dasar pengenaan dan tarif pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak 6. Pendataan dan pendaftaran 7. Penetapan dan pemungutan pajak 8. Surat tagihan pajak 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Keberatan dan banding 11. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 12. Pengembalian kelebihan pembayaran 13. Kadaluwarsa penagihan 14. Pembukuan dan pemeriksaan 15. Insentif pemungutan 16. Ketentuan khusus 17. Penyidikan 18. Ketentuan pidana 19. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2000
20 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PAJAK PARKIR

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ...No 10 Tahun 2011.pdf

PAJAK PARKIR

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10,

Peraturan Daerah (Perda) tentang PAJAK PARKIR

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Parkir ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Nama, obyek dan subyek pajak 3. Dasar pengenaan, tarif pajak dan cara penghitungan pajak 4. Wilayah pemungutan 5. Masa pajak dan saat pajak terutang 6. Pendataan dan pendaftaran 7. Penetapan dan pemungutan pajak 8. Surat tagihan pajak 9. Tata cara pembayaran dan penagihan 10. Keberatan dan banding 11. Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 12. Pengembalian kelebihan pembayaran 13. Kadaluwarsa penagihan 14. Pembukuan dan pemeriksaan 15. Insentif pemungutan 16. Ketentuan khusus 17. Penyidikan 18. Ketentuan pidana 19. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011

PAJAK REKLAME

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

201110009.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2011

PAJAK HOTEL

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

201110008.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2011

Pajak Hiburan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Lampung Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

201110007.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011

PAJAK RESTORAN

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

201110006.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2011

PAJAK AIR TANAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

201110005.pdf

First
Previous
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT