Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan PBBP2
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 5 Tahun 1960, UU No 19 Tahun 1997, UU No 14 Tahun 2002, UU No 32 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 135 Tahun 2000, PP No 25 Tahun 2002, PP No 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 91 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 15 Tahun 2006, Perda No 7 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, PerBup No 23 Tahun 2009.
tata cara pemungutan PBBP2
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
54
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 4A Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Surat Pernyataan Miskin
ABSTRAK:
agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pengguna Surat Pernyataan Miskin berjalan dengan efisien, efektif dan tepat sasaran, perlu Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi pengguna surat pernyataan miskin
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 72 Tahun 2005, PP No 73 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 19 Tahun 2008, Permenkes No 741 Tahun 2008, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 61 Tahun 2007, Permenkes No 741 tahun 2008, Permenkes No 1464 Tahun 2010, Permenkes 40 Tahun 2012, Kepmenkes No 128 Tahun 2004, Perda No 2 Tahun 2004, Perda No 6 Tahun 2006, Perda No 15 Tahun 2006, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, Perda No 10 Tahun 2008, Perda No 13 Tahun 2008, Perda No 22 Taun 2010, Perda No 14 Tahun 2011, Perda No 1 Tahun 2012, PerBup No 11 Tahun 2009, PerBup No 17 Tahun 2009, PerBup No 18 Tahun 2009, PerBup No 31 Tahun 2009, PerBup No 13A No 2011, PerBup No 14 Tahun 2012, PerBup No 21A Tahun 2012
pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pengguna surat pernyataan miskin yang memuat tujuan dan sasaran, prosedur pelayanan, manfaat pelayanan, tata laksana pembiayaan, pengorganisasian, pertanggungjawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 18 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 25 Tahun 2010
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, Perpres No 112 Tahun 2007, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 17 Tahun 2007, Perda No 15 Tahun 2006, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, Perda No 12 Tahun 2009, Perda No 25 Tahun 2010, PerBup No 24 Tahun 2009
pedoman pelaksanaan Perda Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 28 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, PP RI No 72 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, Perda Kab. Jombang No 7 Tahun 2006
pedoman pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2006 yang memuat pembentukan BPD, kedudukan, fungsi, wewenang, larangan, hak dan kewajiban BPD, tata cara musyawarah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 12 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 28 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 72 Tahun 2005, PP No 29 Tahun 2005, PP No 19 Tahun 2008, Permendagri No35 Tahun 2007, Perda No 6 Tahun 2006, Perda No 7 Tahun 2006, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 6 Tahun 2008, Perda No 13 Tahun 2008, Perda No 20 Tahun 2009, PerBup No 1 Tahun 2009, PerBup No 31 Tahun 2009
organisasi pemerintah desa, pemilihan kepala desa, pemberhentian perangkat desa, pengangkatan perangkat desa, pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 tentang Biaya Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Desa di Kabupaten Jombang
59
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 10 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Masing-Masing Desa di Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Tahun 2004, PP No 72 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP no 41 Tahun 2007, Permendagri No 30 Tahun 2006, Perda No 6 Tahun 2006, Perda No 7 Tahun 2006, Perda no 8 Tahun 2006, Perda No 9 Tahun 2006, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 6 Tahun 2008, Perda No 18 Tahun 2009, PerBup No 1 Tahun 2009, PerBup No 8 Tahun 2010
menyisipkan pasal 2A
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengubah Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Masing-Masing Desa di Kabupaten Jombang
151
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang
ABSTRAK:
agar pelaksanaan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD Kabupaten Jombang dapat berjalan dengan tertib, efektif dan efisien, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kabupaten Jombang
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, UU no 28 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, PP NO 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2006, PP No 8 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007,
pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD RSUD Kab. Jombang yang memuat asas dan tujuan, persyaratan, tim penilai dan penetapan pola pengelolaan keuangan BLUD, tata kelola, dewan pengawas, status kelembagaan, remunerasi, standar pelayanan minimal, tarif layanan, pengelolaan keuangan, pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
29
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 37A Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1985, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2007, UU No 11 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, PP No 57 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, PP No 10 Tahun 2011, PP No 2 Tahun 2012, Perpres No 54 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 32 Tahun 2011, Perda No 15 Tahun 2006, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 6 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, Perda No 8 Tahun 2008
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 31/A Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Perda No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2012
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 18 Tahun 2008, UU No 28 Tahun 2009, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 69 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, Perda No 6 Tahun 2011, Perda No 4 Tahun 2012, PerBup No 26A Tahun 2011
cakupan pemungutan retribusi pelayanan persampahaan/kebersihan, serta pembayaran dan pelayanan persampahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 41 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Perbud No 19 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15A Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 32 Tahun 2004, PP No 58 Tahun 2005, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 15 Tahun 2006, PerBup No 19 Tahun 2007
perubahan pada pasal 2, pasal 4, pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengubah Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
50
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
