Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Perbub Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tupoksi dan Fungsi Dinas PU,Cipta Karya, Tata Ruang , Kebersihan dan Pertamanan Kab jombang
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2011, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1974, UU No 32 Tahun 2004, UU No 18 Tahun 2008, PP No 41 Tahun 2007, Perda No 7 Tahun 2008, PerBup Jombang No 21 Tahun 2009
perubahan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 pasal 5 angka 8, pasal 23, pasal 40A, pasal 40B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengubah Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas peraturan Bupati No 1 tahun 2009 tentang Tupoksi Sekda
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, Permendagri No 57 Tahun 2007, Perda No 5 Tahun 2008, Perda Kab Jombang No 6 Tahun 2008, PerBup Jombang No 1 Tahun 2009.
perubahan pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 pasal 5A dan pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengubah Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan sangsi Administrasi dan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
berdasar pasal 79A UU No 24 Tahun 2013 yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010, perlu menetapkan pembebasan sanksi administrasi dan pembebasan retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil dalam Peraturan Bupati
UU No 12 Tahun 1950, UU No 1 Tahun 1974, UU No 23 Tahun 2002, UU No32 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2006, UU No 23 Tahun 2006, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 Tahun 2009, PP No 9 Tahun 1975, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 37 Tahun 2007, Perpres No 25 Tahun 2008, Perpres No 26 Tahun 2009, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda No 7 Tahun 2008, Perda Kab. Jombang No 10 Tahun 2010, PerBup Jombang No 19 Tahun 2009
pembebasan biaya retribusi kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang No 37A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, pelasanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelporan serta Monotoring dan Evaluasi Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Nomor 37A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1985, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2007, UU No 11 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, PP No 57 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, PP No 10 Tahun 2011, PP No 2 Tahun 2012, Perpres No 54 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 32 Tahun 2011, Perda No 15 Tahun 2006, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 6 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, Perda No 8 Tahun 2008.
perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 37A Tahun 2012 pasal 4, pasal 15 ayat (3), pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 65, dan lampiran contoh format Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam Bentuk Uang dan contoh format Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam berituk Barang/Jasa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengubah Peraturan Bupati Jombang Nomor 37A Tahun 2012 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta menitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 8 Tahun 2014
melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2008, Tugas pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada; serta RSUD Kabupaten Jombang dengan status PPK- BLUD perlu adanya penyesuaian Struktur Organisasi Rumah Sakit;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 5 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Taun 2007, Permenkes No 340 Tahun 2010, Permenkes No 1045 Tahun 2006, Permendagri No 57 Tahun 2007, Permendagri No 60 Tahun 2007, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 10 Tahun 2008.
kedudukan dan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan eselon jabatan peringkat daerah pada RSUD Kabupaten Jombang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas Pokook dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas
ABSTRAK:
untuk mengoptimalkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang dan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan
UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Taun 2004, UU No 38 Tahun 2004, UU No 22 Tahun 2009, PP No 41 Tahun 1993, PP No 43 Tahun 1993, PP No 34 Tahun 2006, PP No 55 Tahun 2012, PP No 80 Tahun 2012, KepGub Jatim No 188 Tahun 2010, Perda No 17 Tahun 2012.
maksud dan tujuan kawasan tertib lalu lintas, lokasi pengawasan dan pemantauan, larangan di lokasi kawasan tertib lalu lintas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Keputusan Bupati Kepala Dati II Jombang Nomor 60 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Dati II Jombang
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 6 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pagu Indikatif Desa
ABSTRAK:
Pagu Indikatif Desa digunakan untuk mengalokasikan program/kegiatan pembangunan daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa; perlu diatur dalam Peraturan Bupati
UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No12 Tahun 2011, PP No 72 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2008, PP No 19 Taun 2008, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 66 Tahun 2007, Permendagri No 54 Tahun 2010, Perda Kab.Jombang No 7 Tahun 2009.
pagu indikatif desa yang memuat maksud dan tujuan, penentuan besar pagu, penentuan program/kegiatan, serta mekanisme penetapan program/kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 4 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengeloaan ADD
ABSTRAK:
agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, efisiensi dan merata sesuai dengan aspek penentu yang dimiliki masing-masing desa, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa
UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 6 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 72 Tahun 2005, PP No 73 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, Permendagri No 4 Tahun 2007, Permendagri No 5 Tahun 2007, Permendagri No 37 Tahun 2007, Pergub Jatim No 149 Tahun 2008, Perda No 16 Tahun 2002, Perda No 6 Tahun 2006, Perda No 7 Tahun 2006, Perda No 9 Tahun 2006, Perda No 15 Tahun 2006, PerBup No 28 Tahun 2006, PerBup No 34 Tahun 2009.
Alokasi dana desa yang memuat maksud dan tujuan, prinsip-prinsip pengelolaan, besaran proporsi, rumusan perhitungan dan variabel, mekanisme perencanaan, penggunaan, mekanisme pengajuan dan pencairan, penatausahaan keuangan, pembinaan, monev, pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati Jombang Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang SBK Kegiatan Pembiayaan dan Pengembangan Kesbangpol
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud serta dengan menggunakan satuan biaya yang ditetapkan tersendiri oleh Bupati;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2011, PP No 58 Tahun 2005, PP No 67 Tahun 2013, Permendagri No 11 Tahun 2006, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 49 Tahun 2010, Perda Kab. Jombang No 15 Tahun 2006, Perda No 8 Tahun 2008, PerBup No 4 Taun 2009.
satuan biaya khusus kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik di Kab. Jombang yang memuat honorarium Tim Khusus Cipta Kondisi Daerah dan biaya pendeteksi dini dan pengerahan personil dalam rangka penciptaan kondusifitas dan stabilitas daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2009, PP No 65 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 19 Tahun 2008, Permendagri No 24 Tahun 2006, Permendagri No 20 Tahun 2008, Permendagri No 4 Tahun 2010, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 13 Tahun 2009, PerBup No 31 Tahun 2009
pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat meliputi pelayanan bidang perizinan dan pelayanan bidang non perizinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
