Peraturan Bupati Sleman
Nomor 13.3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan; Rehabilitasi; Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat; Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman
Nomor 13.3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Jumlah Halaman: 10 hlm. Penjelasan: 2 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang
aman, tertib, dan berkeadilan diperlukan jaminan
kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan dalam rangka melindungi kepentingan umum; bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan perdagangan dan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya maka diperlukan tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang
Pemerintah Kabupaten;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Metrologi Legal; Peningkatan Mutu UML; Barang Dalam Keadaan Terbungkus; Hak dan Kewajiban Pemilik atau Pemakai UTTP; Larangan; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
Jumlah Halaman: 15 hlm. Penjelasan: 3 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2023;
Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 berupa laporan keuanga memuat: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Jumlah Halaman: 6 hlm. Lampiran: 1291 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Dispensasi Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Bangunan Gedung, selain menerbitkan PBG Pemerintah
Daerah dapat menerbitkan Dispensasi PBG; bahwa berdasarkan
Pasal 15 Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Bangunan Gedung, ketentuan mengenai penerbitan PBG
Dispensasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang
Nomor
120
Tahun
2024; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14
Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Dispensasi PBG; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan
Bupati Sleman
Nomor 1.7 Tahun 2022 tenlang Dispensasi Persetujuan Bangunan Gedung;
Jumlah Halaman: 5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 99 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3),
Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 ayat (7),
Pasal 41 ayat (3), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2020;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor
13 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2024;
Materi Pokok: APBD terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah: direncanakan sebesar Rp3.252.678.625.859,00;
b. Belanja Daerah: direncanakan sebesar Rp3.371.401.395.703,00;
c. Pembiayaan Daerah: direncanakan sebesar Rp171.500.769.844,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 14 hlm. Lampiran: 1478 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 95 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dapat hidup
sejahtera serta memiliki tempat tinggal yang layak dan
sehat; bahwa untuk mendorong kepemilikan tempat tinggal
bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah
daerah perlu memberikan insentif fiskal berupa
pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan; bahwa diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman
dalam pelaksanaan pembebasan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah di daerah berdasarkan Keputusan Bersama
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Persyaratan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
Jumlah Halaman : 5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 94 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa masyarakat berhak mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, bersih, dan
aman sehingga dapat menunjang derajat kesehatan
masyarakat yang optimal; bahwa untuk memberikan kemudahan kepemilikan rumah pertama dan mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah daerah perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung; bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024,
Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan
Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga
Juta Rumah, pemerintah daerah perlu menetapkan
peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi
persetujuan bangunan gedung dalam mendukung
percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta
rumah;
Dasar Hukum Peraturan: asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria dan Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Persyaratan Pengajuan Pembebasan Retribusi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 93 Tahun 2024
PENYESUAIAN-DETAIL RINCIAN-OBJEK DAN TARIF-RETRIBUSI-PELAYANAN-KEBERSIHAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 93, BD.2024/NO.93
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyesuaian Detail Rincian Objek dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa retribusi merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah guna
menunjang pelayanan kepada masyarakat; bahwa berdasarkan hasil peninjauan terhadap tarif retribusi pelayanan kebersihan, dengan memperhatikan
perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan
tarif Retribusi pelayanan kebersihan berupa penambahan
detail rincian objek; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian detail
rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7;
Materi Pokok: Mengubah detail rincian Tarif Retribusi pada angka 2 Pelayanan Kebersihan
dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menambah rincian Pelayanan Kebersihan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mengubah: Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Jumlah Halaman : 3 hlm; Lampiran : 4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 92 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan
Olahraga
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata,
dan olahraga sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa
Usaha merupakan potensi penerimaan Daerah yang
perlu dioptimalkan untuk menunjang pelayanan kepada
masyarakat;
bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap
tarif Retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian, perlu melakukan
penyesuaian tarif Retribusi pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif
Retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun
2023;
Materi Pokok: Mengubah kententuan angka 3 Lampiran II dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mengubah:Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Jumlah Halaman: 3 hlm. Lampiran: 7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
