Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LD.2013/NO.4 SERI E
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak asasi berupa jaminan atas kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, partisipasi serta perlindungan yang optimal oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah; b. Bahwa anak yang ada di Kabupaten Sleman memerlukan perlindungan dari kekerasan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual, perdagangan anak, dan anak dalam situasi bencana oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah; c. Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha berkewajiban melakukan pencegahan, perlindungan, pemulihan, serta rehabilitasi pada anak yang memerlukan penanganan secara khusus;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Perlindungan; Tahapan Perlindungan Anak; Peran Serta Masyarakat; Kemitraan Pemerintah Dan Dunia Usaha; Pengendalian, Pembinaan, Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 HLM; Penjelasan: 6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 17 Tahun 2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, LD.2013/NO.3 SERI A
Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Peraturan Daerah ten tang .· Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; b. Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 30 September 2013;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemeritah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerilltah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 201 3; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008;
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 9 HLM;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 16 Tahun 2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD.2013/NO.6 SERI C
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Perpanjang Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah; b. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2013/NO.5 SERI C
Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan tempat parkir di luar ruang milik jalan yang dibuat khusus atau sebagai penunjang kegiatan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan perparkiran di daerah; b. Bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan tempat khusus parkir dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa usaha; c. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008;
PERDA Kab. Sleman No. 11 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2013/NO.4 SERI C
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Perda Kab. Sleman No.8 TAHUN 2012 ttg Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/531/SJ tanggal 5 Februari 2013 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin gangguan harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012.
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Jumlah Halaman: 6 HLM; Penjelasan: 4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2013/NO.3.SERI.C
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-IX/2011, pajak hiburan untuk golf yang didasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian objek pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011.
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
Jumlah Halaman: 4 HLM; Penjelasan: 2 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2013/NO.2.SERI.A
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran 2013;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2012;
Materi Pokok: Mengubah Anggaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tahun Anggaran 2013.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2013.
Mengubah Anggaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tahun Anggaran 2013
Jumlah Halaman: 15 HLM;
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2013/NO.2 SERI B
Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Usaha di Bidang Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; b. Bahwa salah satu upaya pembinaan dan pengendalian Pemerintah Daerah di bidang jasa konstruksi dilakukan melalui pemberian izin usaha jasa konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi; c. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, izin usaha jasa konstruksi diberikan oleh Pemerintah Kabupaten tempat penyelenggara jasa konstruksi tersebut berdomisili;
Dasar Hukum: : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Usaha Jasa Konstruksi; Perizinan; Sistem Dan Prosedur; Hak, Kewajiban, Dan Sanksi Administrasi; Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah Halaman: 16 HLM; Penjelasan: 6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2013
PERDA Kab. Sleman No. 8 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah.pdf
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2013/NO.2 SERI C
Peraturan Daerah (Perda) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelayanan Kesehatan; Tarif Pelayanan Kesehatan; Tata Cara Pembayaran, Pengurangan Dan Pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Yang Ditanggung Oleh Pihak Penjamin; Penerimaan Rsud; Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 9 HLM; Penjelasan: 3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2013/NO.1 SERI A
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal '184 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomot 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 ( enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Steman Nomor 19 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2012;
Materi Pokok: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 11 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
