Dalam rangka menggali pendapatan asli daerah dalam Kabupaten Muaro Jambi Pajak Pajak Reklama merupakan dalah Satu sumber Pendapatan Daerah; Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas Perlu menetapkan Pajak Reklame dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang PAJAK REKLAME, meliputi Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran Pajak; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Daluwarsa; Ketentuan Pidana; Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2001.
11 hlmn; 3 pnjlsn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 2 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
ABSTRAK:
Dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah dalam Kabupaten Muaro Jambi Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah; Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU no. 25 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C, meliputi Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Daluarsa; Ketentuan Pidana; Penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2001.
10 hlmn; 3 pnjelasan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, sehingga Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 perlu dirubah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menetapkan "Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukPemdaan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan";
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalarn Pasal 8 ayat (I) huruf t Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, menetapkan "Pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi, kabupaten/kota dan Zatau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, danj atau dekonsentrasi", untuk itu perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro .Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2023 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.56 Tahun 2005 telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.39 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PP no.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.113 Tahun 2020; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Muaro Jambi No.2 Tahun 2014; Perda Kab.Muaro Jambi No.4 Tahun 2023; Perbup Muaro Jambi No.28 Tahun 2022; Perbup Muaro Jambi No.8 Tahun 2024;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 27 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi serta sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah
b. bahwa berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar Iuas bangunan dan Iahan rumah negara dalam penetapan besaran tunjangan perurnahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun 2019, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian daerah sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 49 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2017 telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.62 Tahun 2017; Perda Kab.Muaro Jambi No.1 Tahun 2017; Perbup Muaro Jambi No.49 Tahun 2019;
Hak keuangan dan administratif DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menetapkan "Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten /Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan";
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;
UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; uu No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir UU No.9 Tahun 2015; PP Np.56 Tahun 2005 telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.39 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Muaro Jambi No.2 Tahun 2014; Perda Kab.Muaro Jambi No.04 Tahun 2023; Perbup Muaro Jambi No.28 Tahun 2022; Perbup Muaro Jambi No.8 Tahun 2024;
Ketentuan Umum, Kedudukan, Sistematik, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RlSIKO DAN NON PERlZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang berbunyi Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP kabupaten/kota, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan berusaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 261 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang berbunyi "Penerbitan PBG sebgairnana dimaksud pada Pasal 253 ayat (5) huruf b meliputi penetapan retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah dan penerbitan PBG", maka diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi;
c. bahwa Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diubah;
-
Penjabaran lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2024.
2 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TAMAN RAJO TAHUN 2024-2044
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayab Perencanaan Taman Rajo Tahun 2024-2044;
UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.26 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2021; PP No.21 Tahun 2021; PP No.1 Tahun 2022; Permendagri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional No.11 Tahun 2021; Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertahanan nasional No.14 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanaban Nasional No.21 Tabun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanaban Nasional No.9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruarig/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan NasionaI No.14 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.7 Tahun 2023;
Ketentuan umum, Ruang lingkup, Delineasi wilayah perencanaan, Tujuan penataan wilayah perencanaan, Rencana struktur ruang, Rencana pola ruang, Ketentuan pemanfaatan ruang, Peraturan zonasi, Kelembagaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2024.
47 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 21 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AHMAD RIPIN KABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) huruf r UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menetapkan "setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang peraturan internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kab.Muaro Jambi
UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.36 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016 telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.77 Tahun 2015; Perpres No.47 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 telah diubah dnegan Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab.Muaro Jmabi No.6 Tahun 2023; Perbup Muaro Jambi No.8 Tahun 2024;
Ketentuan umum, Ruang lingkup dan prinsip tata kelola, Peraturan internal Korporasi, Peraturan internal staf medik, Tata kelola staf keperawatan, tata kelola staf tenaga kesehatan lainnya, manajemen Sumber daya, Manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Manajemen budaya keselamatan kerja, Manajemen pencegahan dan pengendalian penyakit, Manajemen kerja sama/Kontrak, manajemen pendidikan, pelatihan dan penelitian, Manajemen etik, Manajemen budaya keselamatan, Manajemen penanganan pengaduan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2024.
72 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menetapkan "Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya danj atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam pergeseran setelah APSD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024", untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024;
UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.2 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP no.37 Tahun 2023; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.15 Tahun 2020; Perda Kab.Muaro Jambi No.4 Tahun 2023; Perbup Kab.Muaro Jambi No.39 Tahun 2023 telah diubah dengan Perbup Kab.muaro Jambi No.6 Tahun 2024;
Penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2024.
9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TRANSAKSI NON TUNAl PADA PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:
a. . bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disipilin anggaran;
b. . bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor lOO.3.3.3/2890/BPD tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, perlu menetapkan kebijakan transaksi non tunai pada Pengelolaan Keuangan Desa;
c. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai pada Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi;
UU No.54 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perbup Muaro Jambi No.65 Tahun 2018;
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan, Mekanisme Transaksi Non Tunai, Pembinaan dan Pengawasa, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2024.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
