Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 39, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 039
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu mentapkan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
4 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 38, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan
sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024 sebagai dokumen tahunan daerah;
b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan terhadap asumsi prioritas pembangunan daerah,
kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
berkenaan, sehingga perlu menyusun dokumen Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2024.
4 halaman; 100 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 35, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 035
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Percepatan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, Tuberkolosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa penanggulangan human immunodeficiency virus, acquired
immunodeficiency syndrome, tuberkulosis, malaria dan
penyakit menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
masih jauh dari target;
b. bahwa untuk mencapai target yang telah ditetapkan perlu
upaya percepatan penanggulangan human immunodeficiency
virus, acquired immunodeficiency syndrome, tuberkulosis,
malaria dan penyakit menular lainnya;
c. bahwa upaya percepatan penanggulangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penanggulangan
Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency
Syndrome, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular
Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Repubilik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Upaya Percepatan Penanggulangan HIV, AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya; Bab 3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Bab 4. Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan; Bab 5. Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerja Sama; Bab 6. Sumber Daya Kesehatan; Bab 7. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
21 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 34, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 034
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penanggulangan Rabies
ABSTRAK:
a. bahwa rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang
disebabkan oleh virus neurotropik yang mempengaruhi
sistem saraf pusat pada mamalia;
b. bahwa peningkatan kasus dan sebaran daerah
endemis/terjangkit rabies di Pulau Flores, Lembata dan
Timor dapat meningkatkan resiko penyebaran, penularan
dan kematian yang juga berdampak pada aspek sosial,
ekonomi, keamanan dan kesejahteraan rakyat;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 7 Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Petemakan dan Kesehatan
Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan dalam
melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit
hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Penanggulangan Rabies.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bab 3. Upaya Penggulangan Rabies; Bab 4. Koordinasi, Jejaring Kerja dan Kemitraan; Bab 5. Pencatatan dan Pelaporan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Pendanaan; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024.
11 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 33, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 033
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 63 Tahun 2023 dan Perubahannya telah ditetapkan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat wajib
dan mendesak maka Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024
dan Perubahannya, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2024
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diubah
17 halaman; 1921 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 31 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 31, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 031
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 3 Tahun 2024 dan Perubahannya, telah
ditetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
b. bahwa terdapat penambahan dalam Format Lampiran
sehingga Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3
Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2024.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, telah diubah
3 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran I dan Perubahan Kedua Atas Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 30, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 030
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran I dan Perubahan Ketiga Atas Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 39 Tahun 2023 dan Perubahannya telah ditetapkan
Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa terdapat penambahan komponen belanja baru untuk
mengakomodir perubahan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggra
Timur sehingga Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 39
Tahun 2023 dan Perubahannnya sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran I Dan
Perubahan Ketiga Atas Lampiran II Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 Tentang
Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Keempat Atas Lampiran I dan Perubahan Ketiga Atas Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang
Perubahan Ketiga Atas Lampiran I dan Perubahan Kedua Atas Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, diubah
3 halaman; 207 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 29 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 29, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Pasal 104 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2024.
4 halaman; 160 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 26, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 026
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Penempatan Uang Pemerintah
Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito; Bab 3. Mekanisme Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito; Bab 4. Pencairan Deposito; Bab 5. Pelaporan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
5 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki budaya
daerah yang harus dikenalkan, dilestarikan dan
dikembangkan oleh generasi muda sebagai bentuk
kecintaan dan kebanggaan terhadap keunikan dan
keunggulan budaya daerahnya;
b. bahwa untuk meningkatkan kecintaan dan kebanggaan
terhadap keunikan dan keunggulan budaya daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menjadikan
budaya daerah sebagai Kurikulum Muatan Lokal;
c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya,
Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menetapkan
kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan
muatan lokal pendidikan khusus;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kurikulum
Muatan Lokal Pada Pendidikan Menengah Dan
Pendidikan Khusus Di Nusa Tenggara Timur.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Bentuk Muatan Lokal; Bab 3. Kurikulum Muatan Lokal; Bab 4. Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal; Bab 5. Peran Serta Masyarakat; Bab 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Bab 7. Monitoring dan Evaluasi; Bab 8. Pendanaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
