Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 11, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 2 Tahun 2024 telah ditetapkan Analisis Standar
Belanja;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan
dan kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan
penyesuaian pada format lampiran sehingga Lampiran
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun
2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Analisis Standar Belanja.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja, diubah
3 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2024
PERGUB Prov. Nusa Tenggara Timur No. 61 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 9, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 27 ayat (5), Pasal 62 ayat (5), Pasal 97 ayat
(3), Pasal 98 ayat (9), Pasal 99 ayat (4) dan Pasal
100 ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pendaftaran dan Pendataan; Bab 3. Penetapan Besaran Pajak yang Terutang; Bab 4. Pembayaran dan Penyetoran; Bab 5. Pelaporan; Bab 6. Pembetulan dan Pembatalan ketetapan Pajak; Bab 7. Pemeriksaan Pajak; Bab 8. Penagihan Pajak; Bab 9. Keberatan; Bab 10. Gugatan; Bab 11. Penghapusan Piutang Pajak; Bab 12. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya; Bab 13. Tata Cara Pelaksanaan Restitusi; Bab 14. Sinergi Pemungutan Opsen; Bab 15. Pengawasan; Bab 16. Ketentuan Peralihan; Bab 17. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Ten tang Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi lzin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 8, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 008
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah
diperoleh dari Retribusi Daerah yang merupakan
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan;
b. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan pemungutan
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan pedoman;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata
cara pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Petunjuk Pelaksanaan Retribusi; Bab 3. Pemeriksaan Retribusi; Bab 4. Sistem Informasi Retribusi Terintegrasi; Bab 5. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi lzin Trayek, Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha;
b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Izin Trayek; dan
e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 halaman; 4 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 7, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 007
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 91 Tahun 2021 telah ditetapkan Rencana
Kontinjensi Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat ( 1) Peraturan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2
Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi
Bencana, rencana kontingensi Bencana berlaku untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun;
c. bahwa terhadap dokumen Rencana Kontinjensi
Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan
pemuthakhiran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 91 Tahun 2021 perlu ditinjau kembali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Kontingensi Bencana Kekeringan Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Rencana Kontinjensi Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 halaman; 70 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 6, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa alokasi dana bagi hasil pajak provinsi kepada
kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur telah
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran
2024;
b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan
Perubahannya, ketentuan lebih lanjut mengenai bagi
hasil yang diperuntukan bagi kabupaten/kota
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana
Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2024
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 5, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2026
ABSTRAK:
a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur adalah dengan menetapkan Indikator
Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran terhadap
keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan lnstansi Pemerintah, Gubernur wajib
menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Daerah Provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang lndikator
Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2024 - 2026.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman; 10 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 39 Tahun 2023 telah ditetapkan Standar
Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa terdapat penyesuaian pada Format Lampiran
sehingga Lampiran Peraturan Gubemur Nusa Tenggara
Timur Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan
Atas Lampiran I Dan Lampiran II Peraturan Gubemur
Nusa Tenggara 'Timur Nomor 39 Tahun 2023 'Tentang
Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, diubah
3 halaman; 194 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 3, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rencana
kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada
indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja
sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga,
rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar
pelayanan minimal;
b. bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran
perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf
a, diperlukan harga satuan pokok kegiatan sebagai
instrumen untuk tolok ukur kinerja yang didasarkan
atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektifitas
dan akuntabilitas sesuai dengan rencana,
program/kegiatan serta fungsi setiap Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Pokok
Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. HSPK; Bab 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
4 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat ( 5)
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar
Belanja.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Komponen ASB; Bab 3. Jenis ASB; Bab 4. Pengendalian dan Pengawasan; Bab 5. Ketentuan Peralihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 110 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 halaman; 3 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diperlukan langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah dengan menetapkan Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Staf Khusus Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Organisasai dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
