PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR S9 TAHUN 2O2I TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 49,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan penyelenggaraaon peerintahan daerah Provinsi Lampug tahun 2022, agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
untuk mengoptimalkan tugas penyelengaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknispenunjang perangkat daerah dalam mewujudkan
laboratorium pakan daerah yang unggul dan terakreditasi, sinergitas penyediaan data dan pengelolaan keuangan daerah, mempermudah pengambilan keputusan dalam pengembangan kompetensi, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis Daerah yang tercantum dalam Peraturan
Gubernur lampung Nomor 59 Tahun 2O21 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagairmana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Noror 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 99 Tahun 2018; PermenPAN&RB No. 25 Tahun 2021; Perda Lampung No. 6 Tahun 2017; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
53 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 48 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2023
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 48,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Bab II bagian d angka 1 huruf o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;
untuk mendukung pelaksanaan perencanaan penganggaran bagi pembangunan dan pemerintahan di Provinsi Lampung Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2918; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; PMK No. 22/PRT/M/2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung No. 5 Tahun 2011; Pergub No. 67 Tahun 2018; Pergub No. 56 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
52 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 47 Tahun 2022
PELAKSANAAN AKSI PENGELOLAAN PERI KANAN RAJU NGAN BERKELANJUTAN DI PERAIRAN PESISIR TIMUR
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 47,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pelaksanaan Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi
Lampung memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya
alam di laut yang ada di wilayahnya;
Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan
rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan
yarrg berpedoman kepada Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rencana
Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pelaksanaan Aksi Pengelolaan Perikanan
Rajungan Berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 32 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2016; PP No. 34 Tahun 2018; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2O19; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47 Tahun 2O2O; Peratuan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2O21; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2021; Perda Lampung No. 1 Tahun 2018; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Perda Lampung No. 8 Tahun 2019; Pergub Lampung No. 59 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pelaksanaan Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan di Perairan Pesisir Timur
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
56 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 46 Tahun 2022
PEDOMAN AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 46,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemerintah Provinsi Lampung;
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan bertanggung jawab diperlukan adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas;
pengawasan dimaksud pada huruf a tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor PED-09/D3/04/2020 yang perlu
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemerintah Provinsi Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan
No. PED-09/D3/O4/2020; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Pemerintah Provinsi Lampung;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
47 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 45 Tahun 2022
PERGUB Prov. Lampung No. 10 Tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Memasuki Purnabakti
PERGUB Prov. Lampung No. 9 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UPKP bagi PNs di lingkungan pemerintah provinsi lampung.
PERGUB Prov. Lampung No. 10 Tahun 2013 tentang perubahan
Atas Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri sipil yang Memperoleh surat Tanda Tamat Belajar lljazah Di Lingkungan pemerintah provinsi lampung.
PERGUB Prov. Lampung No. 42 Tahun 2014 tentang pemberian Bantuan Santunan Kepada PNS Di Lingkungan pemerintah provinsi Lampung yang Mengalami Musibah.
PERGUB Prov. Lampung No. 75 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2014 tentang pemberian Bantuan Santunan Kepada PNS Di Lingkungan pemerintah provinsi lampung Yang Mengalami Musibah
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 45,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat di derah,sehingga visi dan misi
Pemerintah Daerah dapat terwujud, perlu disusun Pedoman dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pererintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, menegaskan perlunya manajemen Aparatur
Sipil Negara dikelola secara propresional;
berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2964; UU No. 11 Tahun 1969; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 13 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 38 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPAN&RB No. 38 Tahun 2017; PermenPAN&RB No. 41 Tahun 2018; PermenPAN&RB No. 13 Tahun 2019; PermenPAN&RB No. 15 Tahun 2019; PermenPAN&RB No. 3 Tahun 2020; PermenPAN&RB No. 70 Tahun 2020; PermenPAN&RB No. 22 Tahun 2021; PermenPAN&RB No. 6 Tahun 2022; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 18 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 10 Tahun 2021; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Pergub Lampung No. 7 Tahun 2015; Pergub Lampung No. 20 Tahun 2016; Pergub Lampung No. 51 Tahun 2020; Pergub Lampung No. 57 Tahun 2019; Pergub Lampung No. 59 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Manajemen Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
121 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 44 Tahun 2022
PERGUB Prov. Lampung No. 54 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2O21 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang perlu disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Tarif Pelayanan Laboratorium dengan memperhatikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalagh Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 79 Tahun 20-18; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permenkes No. 37 Tahun 2012; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 050-3708; Pergub Lampung No. 10 Tahun 2020; Pergub Lampung No. 54 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2O21 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
20 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 43 Tahun 2022
PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 14
ayat (4), Pasal 20, Pasal 25 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 46
ayat (2), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52 Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2O21 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi
Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1961; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2O21; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Perda Lampung No. 7 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
39 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 42 Tahun 2022
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOLA MANDIRI IRIGASI
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 42,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kelola Mandiri lrigasi
ABSTRAK:
Dalam rangka sistem irigasi berkaitan dengan kehidupan
masyarakat petani, sehingga diperlukan pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi yang baik agar kebutuhan
masyarakat petani,masyarakat petani dapat terpenuhi;
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015
tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi
menyebutkan Perkumpulan Petani Pemakai Air mempunyai
hak dan tanggungjawab dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi tersier;
untuk memenuhi kebutuhan air irigasi guna
mendukung ketahanan pangan, aktivitas perekonomian
serta mendorong pemerataan pembangunan sebagaimana
tercantum dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024,
perlu menyelenggarakan Program Kelola Mandiri Irigasi
Bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; PMK No. 12/PRT/M/2015; PMK No. 14 Tahun 2015; PMK No. 17/PRT/M/2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 4 Tahun 2021; Peraturan lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa pemerintah 12 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 10 Tahun 2020; Pergub Lampung No. 56 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 59 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapakan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Program Kelola Mandiri lrigasi
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
10 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal
17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 31 ayat (2a)
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Lampung tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 101 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda Lampung No. 13 Tahun 2011; Perda Lampung No. 13 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Rencana Kontinjensi Bencana Banjir
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
5 hlmn
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 40 Tahun 2022
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASILTEMBAKAU
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 40,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Teknis Pemeberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2l5/PMK.O7/2021
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Bantuan l,angsung Tunai Bagi
Buruh Tani dan Petani Tembakau di Provinsi Lampung;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 11 Tahun 1995; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PMK 215/PMK.07/2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapakn mengenai Petunjuk Teknis Pemeberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
4 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
