Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, Berita Daerah
Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram
ABSTRAK:
bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 38
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menyusun Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe
Caram dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSa.kit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360),5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),6. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesup (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 351
Tentang Tata Kelola pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe
Caram
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Halaman : 48
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 31 Tahun 2023
Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketertiban Masyarakat Dan Ketertiban Umum
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran
Ketertiban Masyarakat Dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman
Masyarakat dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi
Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketertiban Masyarakat
dan Ketertiban Umum
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4933);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang SatuanPolisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 71, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6205);4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum danKetentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);6. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 4);7. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2020 Nomor 6)
Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran
Ketertiban Masyarakat Dan Ketertiban Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Alokasi Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Pengalokasian Alokasi Dan Tata Cara Pengalokasian
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya asumsi perubahan
besaran Alokasi Dana Desa pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji
Tahun Anggaran 2023, maka alokasi dana desa
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Mesuji
Nomor 6 Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian
pengalokasian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Mesuji Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2023
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noenor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 41. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);9. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2);10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 2);11. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 11);12. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 6).
Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Alokasi Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 4
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 29 Tahun 2023
PedoMAN PeNYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN bELANJA DESA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desaperlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4933); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019tentang Perubahan Kcdua atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811;10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 5);11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2) 11. perturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lcmbaran Daerah Kabupaten Mesuji TahunDaerah2021 Nomor 2) 12. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 38 Tahun 2019 tentangDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usuidan Kewenangan Lokal berskala di Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2019 Nomor38).
Mengatur Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 28 Tahun 2023
PEDOMAN PELAKSANAAN PENCATATAN KEHADIRAN APARATUR SECARA ELEKTRONIK
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, integritas, mendorong profesionalitas dan meningkatkan akuntabilitas Aparatur di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji diperlukan adanya suatu sistem pencatatan kehadiran aparatur;
bahwa dalam rangka mewujudkan pencatatan kehadiran pegawai yang dinamis, terbuka dan akuntabel perlu didukung dengan sistem pencatatan secara elektronik.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan pencatatan kehadiran aparatur secara elektronik;
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933),
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebogaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6-412),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018-4entang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17811,
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 61.
14. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 4);
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Kehadiran Aparatur Secara Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 20
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 27 Tahun 2023
PERBUP Kab. Mesuji No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji
Perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besarain Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besarain Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan insentif kepada para pihak yang berkontribusi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu, perlu melakukan penyesuaian tergadap ketentuan pemberian insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa pemberian insentif pemunbgutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besarain Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Beraih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2011)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).
Tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besarain Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik;
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
penyelenggaraan pelayanan publik terpadu yang efektif dan
efisien; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu
untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor186, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4933);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);4. Undang-Undung NomorPemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telahdiubah bcberapa kali, terakhir dcngan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keijamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Mai Pelayanan Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1956);9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentangPetunjuk Teknis Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor1573);10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentangStandarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan StrategisTerintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 1574);11.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KabupatenMesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020Nomor 6);12.Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022 tentangKedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (BeritaDaerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 35).
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor4933);2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6321);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547);6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1037);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PedomanPenyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa diDesa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1455);10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lernbaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 5);11. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 38 Tahun 2019tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan HakAsal Usul dan Kewenangan Lokal berskala diKabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten MesujiTahun 2019 Nomor 38)
Mengatur Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Halaman : 49
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 24 Tahun 2023
Pedomaan penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4933);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lensbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.3211.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2016 Nomor 5)
Mengatur tentang Pedomaan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Halaman : 26
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 23 Tahun 2023
PERBUP Kab. Mesuji No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Mesuji Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan insentif kepada
para pihak yang berkontribusi dalam pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah sebagai tambahan
penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan
retribusi yang mencapai kinerja tertentu, perlu
melakukan penyesuaian tergadap ketentuan pemberian
insentif pemungut pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian,
Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa pemberian insentif pemunbgutan pajak daerah
dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf
a tersebut diatas, diharapkan dapat meningkatkan
kinerja pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi
daerah, sehingga bekerja dengan jujur, bersih dan
bertanggungjawab;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepubik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5038);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 TentangHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757)8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5161);9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6881);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas tanah danBangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun2011 Nomor 7);13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten MesujiNomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2012 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2017 Nomor 1);14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten MesujiNomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2012 tentangRetribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahun 2018 Nomor 1);15. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten MesujiNomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2012 tentangRetribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahun 2018 Nomor 2);16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 5 Tahun2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (LembaranDaerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 5);1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan (PBB-P2) (Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2012 Nomor 36);18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahun 2020 Nomor 6).
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
Halaman : 8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
