PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu jabatan guna pengembangan karier Pegawai
Negeri Sipil, dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi
keija dan jenjang pangkat yang ditetapkan serta
syarat objektif lainnya
UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.35 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.108 Tahun
2017, PermenPAN&RB No.15 Tahun 2019, PERDA No.6 Tahun 2020,
Peraturan Bupat1 Tentang Pedoman Pola Karier
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 43 Tahun 2021
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara
sebagai profesi yang belandaskan nilai dasar, kode etik
dan kode perilaku, maka pelaksanaan kode etik dan
kode perilaku perlu diatur lebih lanjut dalam
peraturan Kepala Daerah
UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.60 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.94 Tahun 2021, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No. 6 Tahun 2020,
Peraturan Bupati Tentang Nilai Dasar, Kode Etik
Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Dl
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di
daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan mengadakan kerja
sama dengan daerah lain, Pihak Ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
b. bahwa mengingat keterbatasan anggaran dan sarana dalam pembangunan daerah, kerja sama daerah yang
dilaksanakan dengan berbagai pihak dimaksudkan sebagai usaha bersama dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja sama Daerah dengan
Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri, selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
percepatan pemenuhan pelayanan publik.
6. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berisi hal-hal pokok yang akan dilaksanakan dalam kerja sama daerah dan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama.
7. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang berisi hak dan kewajiban bersifat mengikat bagi para pihak dalam kerja sama daerah.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana dan koordinasian dalam Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain.
9. Sekretariat Kerja Sama Daerah adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati bersama Kepala Daerah lain yang bekerja sama untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
10. Asosiasi Kerja Sama Daerah adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mendukung kerja sama daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
-
-
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 41 Tahun 2021
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuun Anggaran 2021, perli ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 49 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Perpres No.113 Tahun 2020; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 100 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PMK No. 119 Tahun 2020; PMK No. 17 Tahun 2021; Permensos No. 9 Tahun 2018; PMK No. 29/PRT/M/2018; Permendikbud No. 32 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Mesuji No. 3 Tahun 2011; Perda Mesuji No. 6 Tahun 2020; Perda Mesuji No. 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 38 Tahun 2021
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut
diatas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintahan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021
UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2020, PP No.71 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permenkeu No.119 Tahun 2020, PERDA No.3 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun
2020 Tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran
2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Halaman 3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2021
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, setiap penyelenggara Negara harus
melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya
dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap
kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku
UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.33 Tahun 2004, UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pelaporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 36 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, diperlukan sarana dalam mengoptimalkan
partisipasi dan pengawasan publik dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
UU No.14 Tahun 2008, UU No.49 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014 , UU No.30 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.76 Tahun 2013, PP No.95 Tahun 2018, PermenPAN&RB No.24 Tahun 2014, PermenPAN&RB No.3 Tahun 2015, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No. 6 Tahun 2020, PERBUP No.55 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 35 Tahun 2021
informasi-ppid-dokumentasi-keterbukaan informasi publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel
diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mesuji.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; Pengguna lnformasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan pendokumentasian serta penetapan PPID.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 34 Tahun 2021
TATA CARA PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan bagian
dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
kepada Pemerintah Desa
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.49 Tahun 2008 , UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.91 Tahun 2010, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017 , PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.2 Tahun 2012,PERDA No.3 Tahun 2012, PERDA No.4 Tahun 2012, PERDA No. 2 Tahun 2015, PERDA No.6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Kepada Pemerintah Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 33 Tahun 2021
SISTEM ADMINISTRASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin efïsiensi, efektivitas dan
akurasi pengambilan keputusan terkait dengan
Manajemen Aparatur Sipil Negara, diperlukan
Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian yang
berbasis teknologi informasi guna mewujudkan
manajemen kepegawaian yang professional dan
berkualitas
UU No.1 1 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.49 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.53 Tahun 2010, PP No.61 Tahun 2010, PP No.46 Tahun 2011, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.95 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, PermenPAN&RB No.5 Tahun 2018, PERDA No.6 Tahun 2020, PERBUP No. 3 Tahun 2011, PERBUP No.55 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Sistem Administrasi
Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten
Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Halaman 9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
