Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan oprasional
pelaksanaannya
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);5. Undang-Undang Nomor 23 TahunPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, 'Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6841);6. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah PusatPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757);7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentangBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6177);8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentangHak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan AdministratifPimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178)11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentangPengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentangStandar Harga Satuan Regional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 112);14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021 Nomor 63);15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 215)16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pcdoman Pengclolaan Barang Milik Dacrah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547)17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017tentang Pengelompokan Kcmampuan Kcuangan Dacrahserta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DanaOperasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1067);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Sidang Urusan Sencana DaerahKabupaten/Kota Daerah (Serita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1541);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Sidang Urusan Kebakaran DaerahKabupaten/Kota Daerah (Serita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1619);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar SubUrusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsidan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 158);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023tentang Pengelola Dana Bantuan Operasional SatuanPendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023);26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 1295);27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 Tahun 2022tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 139 Tahun 2019 tentang PengelolaanDana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan DanaOtonomi Khusus (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1334)28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan KetentuanUmum Bagian Alokasi Umum yang ditentukanpenggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau DanaAlokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non TunaiMelalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DanaBagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 714);31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor715);32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kcbudayaan, Riset danTcknologi Nomor 32 Tahun 2022 tcntang Standar TcknisPelayanan Minimal Pendidikan (Bcrita Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 677);33. Peraturan Menteri Kcschatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PclayananDasar pada Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68);34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar TeknisStandar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1891);35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi danKabupaten/Kota (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 868);36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi danInventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi DanNomenklatur Perencanaan Pembangunan DanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;37. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahun 2020 Nomor 6);38. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2021 tentang Pokok-pokok Pengclolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun2021 Nomor 2);Peraturan Bupati Mesuji Nomor 11 Tahun 2022 tentangRencana Pembangunan Dacrah (RPD) Tahun 2023-2026(Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 11)39. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 (LembaranDaerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 3);41. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 1 Tahun2023 tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten MesujiTahun 2023 Nomor 1).42. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2023.
Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
Halaman : 12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 21 Tahun 2023
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang- Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara NegaraRepublik Indonesia Nomor 6402);6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang StandarTeknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1891);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Sub - Urusan BencanaDaerah Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1541);10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan KebakaranDaerah Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1619);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan DasarSub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum DiProvinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 158);12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsidan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar pda Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68)14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis PelayananMinimal Pendidikan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 677);17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2022tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas danFungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenMesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022Nomor 35).
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efesiensi dan efektifitas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja Berbasis Risiko.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).
TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KINERJA BERBASIS RlSIKO
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor.41, Tambahan Lcmbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranNegara Republjk Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4890);8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublicIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);10. Peraturan Kcpala Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tentangPedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDacrah Kabupatpn Mcsuji (Lembaran Daerah KabupatenMesuji Tahu 2020 Nomor 6)
Tentang SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 15 Tahun 2023
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat
{1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dacrah, dan berkenaan dengan
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Tahun 2023 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat
Daerah perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun Nomor 2004 Nomr104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);2. . Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tcntangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara RepubikIndonesia Nomor 4933);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Dacrah (Lmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPcnetapan Pcraturan Pcmcrintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat denganPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6757);5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentangTata Cara Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pelaksanaan Pembangunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4663);6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal. (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);8. Peraturan Presiden Nomor II1 Tahun 2022 tentangPelaksanaan Pencapaian Tujuan PembangunanBerkclanjutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 180);9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangKetentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6881);10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun2020-2024 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 10);11. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1312);12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah ProvinsiDan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018tentang Standar Teknis Standar Pelayanan MinimalPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Sub Urusan KebakaranDaerah Kabupaten/Kota (Serita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1619);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan DasarSub Urusan Ketenterarnan dan Ketertiban Umum diProvinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 158};16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu PelayananDasar pada Standar Pelayanan Minimal BidangKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Risetdan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang StandarTeknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Serita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);21. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi danInventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah;22. Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 6 Tahun2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Provinsi Lampung 2005-2025( LembaranDaerah Provinsi Lampung Tahun 2005 Nomor 6);23. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangKabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 (LembaranDacrah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7);24. . Pcraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun2019 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Dacrah Provinsi Lampung Tahun2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiLampung Nomor 500);25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun2021 tentang Perubahan Rencana PembangunanJangka Menenah Daerah Tahun 2019-2024 (LembaranDaerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor521);26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun2020 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Mesuji (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);27. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun2022 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran DaerahKabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 3);28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022Nomor 22);29. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 11 Tahun 2022tentang Rencana Pembangunan Daerah KabupatenMesuji Tahun 2023-2026 (Berita Daerah KabupatenMesuji Tahun 2022 Nomor 11);30. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 23 Tahun 2022tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2023 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022Nomor 23).
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2023.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 13 Tahun 2023
PERBUP Kab. Mesuji No. 11 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RebuplikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4355);3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SistemJaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 2150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4431);5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor186, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4933);6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5044) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaima.na telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemeri.ntah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu.n 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5340);11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Program JaminanKesehatan Masyarakat (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 1029);12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan DalamPenyelenggaraan Program Jami.nan Kesehatan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peratura Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan MenteriKesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar TarifPelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan ProgramJaminan Kesehatan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 442);14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalamProgram Jaminan Kesehatan;15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/ MENKES/PER/ V/ 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan ProgramJaminan Kesehatan Masyarakat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor336)
Mengatur Tentang TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Halaman : 51
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Resiko
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala
Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
bahwa dalarn rangka peningkatan kualitas penerapan
SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang
dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mesuji;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).
Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Halaman : 13
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati.
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4933);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan aan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeſikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menenah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 11).
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 9 Tahun 2023
PEDOMAN PENGELOLAAN JASA LAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram.
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4933);IV[etref qrrlran2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AAq tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO9 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5O63);3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5072ir sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pernerintah Nomor 2 Tahun 2022Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2Ol4tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 36O);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7213);6. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2A22 tentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji(Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nornor 35)
PERBUP ini mengatur Tentang PEDOMAN PENGELOLAAN JASA LAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Halaman : 19
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mesuji Nomor 8 Tahun 2023
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah tidak menutup kemungkinan untuk
terjadinya pergeseran anggaran;
bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI Huruf D Poin 1
huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan
APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui
ketetapan Kepala Daerah;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf
a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendahapaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia 'Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Nomor 4933);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentangKebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas SistemKeuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam RangkaMenghadapi Ancaman Yang MembahayakanPerekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas SistemKeuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan Antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4575);9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentangBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor01, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6177);10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentangTata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang SertaKedudukan keuangan Gubemur Sebagai WakilPemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017tentang HakKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor106, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6057);13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178)14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentangStandar Harga Satuan Regional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 63);17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentangRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2023 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 215)18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor547)19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerahserta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DanaOperasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 1067);20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada StandarPelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana DaerahKabupaten/Kota Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1541);21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada StandarPelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran DaerahKabupaten/Kota Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 1619);22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar SubUrusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsidan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Keschatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2);
37. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2022 Nomor 11).
PERBUP ini menetapkan Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
Halaman : 11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
