Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 465 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 33 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup Kolut No 33 Tahun 2018.pdf

TATA-CARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu mengatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 ) 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ; 10.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ; 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 14.Peraturan Meneteri Desa dan PDTT Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2019 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomorl7.-: Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 18 );
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP, BAB III DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DANA DESA, BAB IV MEKANISME PENYALURAN DANA DESA, BAB V PENGORGANISASIAN, BAB VI PENGGUNAAN,PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN DANA DESA, BAB VIII SANKS IDAN PENGHARGAAN, BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Dana Desa

Download file:

Perbup Kolut No 32 Tahun 2018.pdf

TATA-CARA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 8upati Kolaka Utara tentang Tata Cara Pernbagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerlntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)~ 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara ... Tahun 2018 Nomor ...);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA, BAB III PENYALURAN DANA DESA, BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA, BAB V PELAPORAN DANA DESA, BAB VI SANKSI, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembentukan Public Safety Center 119 Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Kolut No 30 Tahun 2018.pdf

pembentukan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119; b. babwasesuaiketentuanPasal 5 ayat (3) danPasal 27 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang SistemPenanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Pemerintah Daerab bertugas dan bertanggung jawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (Public Safety Center); c. babwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adanhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Public Safety Center119 Kabupaten Kolaka Utara (PSC 119 Kab. Kolaka Utara) ;
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003,tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tabun2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 114); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4570); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBENTUKAN PSC 119, BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, BAB IV STRUKTUR PSC 119 KAB. KOLAKA UTARA, BAB V PENYELENGGARAAN PSC 119 KAB. KOLAKA UTARA, BAB VI PEMBIAYAAN, BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VIII PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 29 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengelolaan Lumpur Tinja

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perbup Kolut No 29 Tahun 2018.pdf

PENGELOLAAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Lumpur Tinja

ABSTRAK:

a. bahwa lumpur tinja yang berasal dari unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar dan pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan pubJiksengga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan; b. bahwa untuk kelancaran program tersebut agar berdaya guna dan berhasil guna perlu membuat Tim Pengelola Lumpur Tinja Kabupaten Kolaka Utara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurut a dan hurut b, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Pembentukan Pengelola Lumpur Tinja Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi' Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nagara Repulik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); 5. PeraturanPemerintahNomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan PengendaJian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4161); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republlik Indonesia tahun 2015 Nomor 345);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ASAS TUJUAN DAN SASARAN, BAB III PENGELOLAAN LUMPUR TINJA, BAB IV PENYELENGGARA, BAB V PELAKSANAAN, BAB VI PENGAWASAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 28 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Kelola Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perbup Kolut No 28 Tahun 2018.pdf

TATA-KELOLA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govemance) dan pelayanan masyarakat yang berkualitas diperlukan dukungan dengan pemanfaatan teknologi; b. bahwa pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi perlu dikelola dengan baik agar lebih efektif dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Tata kelola Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kolaka Utara.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab.{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II APLIKASI, BAB III PERENCANAAN APLIKASI, BAB IV REALISASI APLlKASI, BAB V KEAMANAN APLIKASI, BAB VI PENDAFTARAN APLIKASI, BAB VII PENGOPERASIAN APLIKASI, BAB VIII DATA, INFORMASI DAN INTEROPERABILITAS APLIKASI, BAB IX PEMELIHARAAN APLIKASI, BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI APLIKASI, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 27 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kolaka Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Abstrak

Lingkungan Hidup Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perbup Kolut No 27 Tahun 2018.pdf

KEBIJAKAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kolaka Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 114); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/ 4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ARAH JAKSTRADA, BAB III STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM JAKSTRADA, BAB IV PENYELENGGARAAN JAKSTRADA, BAB V KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Desa Dana Desa

Download file:

Perbup Kolut No 25 Tahun 2018.pdf

PERUBAHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka Nomor : S-492/WPB.27/KP.403/2018 , maka Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 43 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 perlu untuk disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 ) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 /2017 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaterr/ Kota Dan Penghitungan Dana Desa Setiap Desa;
lampiran I diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
MENGUBAH PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018
8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 23 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Kolut No 23 Tahun 2018.pdf

INDIKATOR

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis atas Visi "Kolaka Utara Sebagai Kabupaten Madani di Sulawesi tenggara", perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017-2022;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2006 Nommor 25); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepubIik Indonesia Nomor53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 Nomor 1)
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II RUANG LINGKUP INDlKATOR KINERJA UTAMA, BAB III SISTEMATlKA,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penunjukan Kepala Desa atau Lurah sebagai Penanggung Jawab dan Camat sebagai Pengawas dalam Penagihan, Pemungutan dan Penetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Pbb-P2)

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup Kolut No 20 Tahun 2018.pdf

PENUNJUKAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penunjukan Kepala Desa atau Lurah sebagai Penanggung Jawab dan Camat sebagai Pengawas dalam Penagihan, Pemungutan dan Penetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Pbb-P2)

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Bab XII pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara, di pandang perlu dilakukan langkah-Iangkah intensifikasi guna percepatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. b. bahwa untuk mendukung percepatan, peningkatan dan pengawasan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu menunjuk Kepala Desai Lurah sebagai penanggungjawab operasional dan Camat sebagai pengawas dalam hal penagihan, pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Penunjukan Kepala Desa/Lurah Sebagai Penanggungjawab dan Camat Sebagai Pengawas Dalam Hal Penagihan, pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/KMK.04/2010 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Kolaka Utara; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3). 8. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, BAB III KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Kolut No 19 Tahun 2018.pdf

PEDOMAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Kolaka Utara, diperlukan upaya penciptaan iklim investasi melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; b. bahwa untuk maksud terse but pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Kolaka Utara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 ten tang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 19. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; 31. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 31 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara; 32. Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 570/52/2018 ten tang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Kolaka Utara;
BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PRINSIP, BAB III MAKSUD DAN TUJUAN, BAB IV KOORDINASI, JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, BAB V DASAR PENlLAIAN PEMBERIAN INSENTIF DANI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, BAB VI TATA CARA PERMOHONAN, BAB VII TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN, BAB VIII TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI, BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT