Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
Ketentuan umum, Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa, Kewenangan lokal berskala desa, Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa, Pembiayaan, Pungutan desa, Ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 30 Tahun 2019
PERBUP Kab. Lombok Utara No. 2 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020 Mengubah beberapa pasal
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
UU Nomor 26 Tahun 2008
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 20 Tahun 2019
PP Nomor 43 Tahun 2014
PP Nomor 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. jumlah desa;
b. tata cara penghitungan pembagian dana desa ke setiap desa;
c. penetapan rincian dana desa;
d. mekanisme dan tahap penyaluran dana desa;
e. prioritas penggunaan dana desa;
f. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa; dan
g. sanksi administratif
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
-
-
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMANAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberpakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa
UU Nomor 26 Tahun 2008
UU Nomor 12 Tahuhn 2011
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Perda Nomor 5 Tahun 2012
Perbub Nomor 12 Tahun 2017
Perbub Nomor 12 Tahun 2019
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. penghasilan tetap;
(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap setiap bulan
(2) Pemberian Penghasilan Tetap berdasarkan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan setiap tahun dalam APBDesa yang bersumber dari ADD
b. tunjangan dan peneriman lain yang sah
a. Tunjangan kinerja; dan
b. tunjangan purna tugas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
UU Nomor 26 Tahun 2008
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
PP Nomor 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 44 Tahun 2016
Permendagri NOmor 114 Tahun 2014
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2019
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
(1) APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
(2) Penyusunan rancangan APBDesa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan
Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 meliputi:
a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara;
b. prinsip penyusunan APB Desa;
c. kebijakan penyusunan APB Desa;
d. teknis penyusunan APB Desa; dan
e. hal khusus lainnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
-
-
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) dan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dalam meningkatkan kualitas layanan perlu adanya pedoman pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan tata cara kerja sama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 26 Tahun 2008
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 44 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016
PINJAMAN
RSUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional atau untuk menutup selisih jumlah kas yang tersedia
Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efesien, ekomonis, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.
Pinjaman dapat berupa:
a. Pinjaman jangka pendek; atau
b. Pinjaman jangka panjang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaaan ujian penyesuaian ijazah di Kabupaten LKombok Utara, maka seesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011 tentang kenaikan pangkat Bagi PNS yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah, perlu mengatur Pelaksanaan Ujian Penyesuain Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Lombok Utara
UU Nomor 26 Tahun 2008
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 7 Tahun 1977
PP Nomor 99 Tahun 2000
PP Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Kepala BKN Nomor 33 Tahun 2011
Perda Kab. Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016
Peserta UKPPI adalah PNS yang akan diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilohan karena memperoleh STTB/ijazah setingkat lebih tinggi, dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku disyaratkan mengikuti dan lulus UKPPI
Tahapan Pelaksanaan Ujian dan Berkas Pesryaratan
Materi Ujian Penyesuaian Ijazah
Kriteria Kelulusan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Bagian Hukum Kab. Lombok Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
ABSTRAK:
untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lombok Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
UU Nomor 26 Tahun 2008
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014
Permendagri Nomor 82 Tahun 2015
Perda Kab. Lombok Utara Nomor 14 Tahun 2016
Perbub Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017
(1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
(2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
a. surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya; dan
h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan di Perairan
ABSTRAK:
Pemberian izin dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan dan pengawasan serta pencegahan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai suatu instrument yuridis dalam mengarahkan atau mengendalikan kegiatan pengangkutan dan/atau pemindahan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, maka perlu menetapkan pedoman tentang pemberian izin usaha di perairan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Di Perairan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, PeraturanPemerintahNomor 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Izin Usaha Angkutan Di Perairan, Tata Cara Pengajuan Izin, Kewajiban Pemegang Izin, Sanksi Administratif, Berakhir atau Batalnya Izin Usaha, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2019.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif
ABSTRAK:
Perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan jaminan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak. Untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif, efisien serta dapat ditangani lebih sistematis, cepat dan akurat diperlukan sebuah wadah sebagai tempat koordinasi pemberian pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembiayaan, MOnitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2019.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.170.475.036.183,67 bertambah sejumlah Rp. 14.832.549.557,.93, sehingga menjadi Rp.1.185.307.585.741,60
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
-
-
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
