Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menyebutkan setiap
Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Forum
Konsultasi Publik sebagai bentuk peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa dalam rangka memberikan panduan
penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik diperlukan
Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan FKP
Bab III Monitoring dan Evaluasi
Bab IV Pelaporan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 ten tang Standar
Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan perkembangan sistem aplikasi
pelayanan perijinan dan dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
di Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 84 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan
Publik dan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017
tentang Standar Pelayanan Publik dan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 ten tang Standar
Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, adil,
makmur, can sejahtera, serta menjunjung tinggi hak
dan kewajiban warga negara, perlu menempatkan
anaJisis dampak lalu lintas sebagai salah satu
perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya
peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan
sosial; bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan,
keselarnatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di
Kabupaten Pemalang, perlu adanya penanganan
dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari kegiatan
pembangunan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas,
untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak
laJu lintas bahwa pengembang atau pembangun harus
menyarnpaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada
Bupati, untuk jalan Kabupaten dan jalan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun
2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan Andalalin
Bab III Penilaian Hasil Andalalin
Bab IV Pengawas Andalalin
Bab V Sanksi Administratif
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Kewenangan Penghapusan Piutang Pajak
Bab III Dasar Penghapusan Piutang Pajak
Bab IV Penyisihan Piutang Pajak
Bab V Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2012 dicabut.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif
Batas Bawah i\ngkutan Penumpang Perkotaan dan Perdesaan Kelas
Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau,
maka perlu mengatur tarif angkutan penumpang
urnum dengan tetap memperhatikan kemampuan
masyarakat dan disesuaikan secara proporsional;
bahwa dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak bersubsidi, maka Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan
Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Perkotaan
dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus
Umum di Kabupaten Pemalang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 11
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tarif Batas
Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang
Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi Dengan
Mobil Bus Umum di Kabupaten Pemalang perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2)
huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal
100 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, penetapan tarif
penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang
yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan yang
wilayah pelayanannya dalam kabupaten dilakukan
oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan
Perkotaan dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten
Pemalang:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Besaran Tarif
Bab III Pembinaan dan Pengawasan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Peraturan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2014 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Plafon Indikatif Wilayah Kecamatan di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk memberi kepastian pendanaan bagi usulan
kegiatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
tingkat kecamatan perlu ditetapkan plafon indikatif
anggaran; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu
menyusun Plafon Indikatif Wilayah Kecamatan di
Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Plafon Indikatif Wilayah Kecamatan Di
Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun
2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alokasi plafon indikatif wilayah kecamatan, perhitungan rincian dan anggaran yang tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran
Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum
dan pelaporan keberadaan kepengurusan Organisasi
Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, perlu disusun
Pedoman Pendaftaran dan Pelaporan Keberadaan Ormas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang; bahwa untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan
pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan yang tidak
berbadan hukum dan pelaporan keberadaan kepengurusan
Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pemalang, maka
Pemerintah Daerah perlu memberikan fasilitasi dan
dukungan kepada Organisasi Kemasyarakatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Pengurus Organisasi
Kemasyarakatan melaporkan keberadaan kepengurusannya
di Daerah kepada Pemeritah Daerah setempat dengan
melampirkan Surat Keterangan Terdaftar dan
kepengurusan di daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi
Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Dalam hal unit
layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum tersedia, permohonan pendaftaran disampaikan
melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau
sebutan lainnya di daerah provmsi atau daerah
kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendaftaran dan
Pelaporan Keberadaan Ormas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Ormas
Bab III Pendaftaran Ormas yang Tidak Berbadan Hukum
Bab IV Pelaporan Keberadaan Kepengurusan Ormas
Bab V Pengelolaan Sistem Informasi Ormas
Bab VI Pelaporan Kegiatan Ormas
Bab VII Pembinaan dan Pengawasan
Bab VIII Pendanaan
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah
untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi
pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik; bahwa dengan adanya program pemerintah berupa sekolah
penggerak, untuk memperkuat kapasitas guru sebagai
kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan
mekanisme penugasan guru sebagai Kepala Sekolah;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 ten tang Penugasan
Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
Bab III Mekanisme Penugasan Guru sebagai kepala Sekolah
Bab IV Jangka Waktu Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
Bab V Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Bab VI Beban Kerja Kepala Sekolah
Bab VII Pengembangan Profesi Kepala Sekolah
Bab VIII Pembinaan Karier Kepala Sekolah
Bab IX Pemberhentian Kepala Sekolah
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah,
menyebutkan bahwa dasar pengenaan Pajak Reklame
adalah Nilai Sewa Reklame (NSR); bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6)
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah,
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2012
tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame sudah tidak
sesuai dengan perkembangan nilai sewa reklame dan
dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang dasar penghitungan pajak reklame, yang dihitung berdasar faktor jenis reklame;
waktu; ukuran media reklame; lokasi penempatan beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2012 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standar Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan, Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada; bhwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada a. standar barang, b. standar kebutuhan dan/atau; c. standar barang, dan ayat (6) yang menyebutkan standar barang. Standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan harga kegiatan, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang merupakan pedoman harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2022.
449 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
