Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien, bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 96 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 104 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 109 Tahun 2019.
Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependdukan pada Daerah Walikota Jayapura. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
65 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2022
bahwa kepariwisataan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan berusaha serta meningkatkan pendapatan asli daerah, bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan Kota Jayapura yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan nilai agama, budaya serta kelestarian alam, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2012.
Pemerintah Daerah melakukan Pembangunan Kepariwisataan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi: a. pengelolaan Daya Tarik Wisata; b. pengelolaan Destinasi Pariwisata; c. pengelolaan kawasan strategis Pariwisata; dan d. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
29 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Kawasan Perkampungan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pembangunan Kawasan Perkampungan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017.
Pembangunan kawasan perkampungan bertujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dengan memprioritas pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perkampungan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
ABSTRAK:
bahwa musibah kebakaran di Wilayah Kota Jayapura semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran secara sistimatis, terkoordinir, terpadu, serta melibatkan peran masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
6 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Rumah Susun
ABSTRAK:
bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang, bahwa sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan Rumah Susun menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah, bahwa pembangunan Rumah Susun yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura, perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Pengelolaan Rumah Susun.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
01/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan rumah susun. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura Nomor 91 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 91, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 436
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah sudah tidak sesuai dengan karasteristik daerah serta terjadinya persamaan tugas pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah, . bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan beberapa perubahan regulasi peraturan perundang-undangan, dan untuk efektif dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat sasaran, maka kelembagaan perangkat daerah perlu di sesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan- Badan Daerah.
Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Walikota Kota Jayapura Nomor 32 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Jayapura Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
41 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura Nomor 90 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 90, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 435
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas-dinas Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, sebagaimana telah di Ubah dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus dan perubahan regulasi peraturan Perundangundangan dan untuk efektif dan efisiensi tugas dan fungsi tepat fungsi dan sasaran maka kelembagaan pemerintah kota jayapura perlu di sesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.
Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016; . Peraturan Walikota Jayapura Nomor 47 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Jayapura Tahun 2016 Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DinasDinas Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 89, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 434
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata kerja secretariat daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang baru, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Seretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2016.
Pada Peraturan Walikota diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan INspektorat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
72 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 59, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 406
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Jayapura Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05 Tahun 2012; Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022.
Pada Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Jayapura tahun Anggaran 2023. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2022.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jayapura Nomor 52 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Alokasi Penggunaan Dana Deviden PT. Freeport Indonesia Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Deviden PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan berupa peraturan yang mengikat; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Penggunaan Dana Deviden PT. Freeport Indonesia Tahun 2022;
Ketentuan ini mengatur tentang Penerimaan dan Penggunaan Deviden yang diterima dari PT. Freeport Indonesia sebesar Rp39.641.473.516,00 yang dialokasikan untuk bidang pendidikan, kesehatan, sarpras, ekonomi, pemerintahan, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk Pemerintah Kota Jayapura
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
-
-
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
