Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan keahliannya, perlu dibantu dengan tenaga ahli yang professional;
b. bahwa dalam rangka penunjukan/penetapan tenaga ahli, perlu diatur mekanismen persyaratan dan kriteria tenaga ahli;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimagsud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Ahli Sumber Daya Alam Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Pesawaran No 6 Tahun 2016, Perbup Pesawaran No 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2021
FASILITAS PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN PESAWRAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Fasilitas Pelaksanaan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pesawran
ABSTRAK:
a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang dapat membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu upaya melindungi seluruh komponen
masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Pesawaran;
b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Fasilitas Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Pesawaran;
UU No 5 Tahun 1997, UU No 33 Tahun 2007, UU No 35 Tahun 2009, UU No 9 Tahun 2015, PP No 40 Tahun 2013, Perpres No 23 Tahun 2010, PerMendagri No 12 Tahun 2019, Perka BNN No 11 Tahun 2014, Perda Kab Pesawaran No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) Tentang Fasilitas Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Kabupaten Pesawran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Halaman : 15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2021
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan keahliannya, perlu dibantu dengan tenaga ahli yang professional ;
b. bahwa dalam rangka penunjukan/penetapan tenaga ahli, perlu diatur mekanisme persyaratan dan kriteria tenaga ahli;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimagsud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Ahli Sumber Daya Alam Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Pesawaran No 6 tahun 2016, PerBup Pesawaran No 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PM K.0 7 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disaese 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210),
5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Desrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 50491
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Darrals (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 6573)
8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Kruangan Untuk Penanganan Pandenu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19] Dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
9. Peraturan Pemerintah Nomer 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layunan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Peiubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53401,
11 Peraturan Pemerintah Homer 55 Tahun 2005 Tentang Dana Peritubangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45753
12. Peramaran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Leruberan Negara Republik Indonesia Tahan 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambuhan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerimah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomur 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintab Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaars dan Pertanggungjawaban Dana Operadorsal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Dadan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Numor 1213)
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 888
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomme 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disarse 2019 COVID 19) Dan Dampaknya berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14
22. Peraturan Menteri Keuangan 230/PMK.07/2030 g Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Keta Tahun Anggaran 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678)
23. Peraturan Gulerour Lampung Tabım 2021 sentang Begg Hasil Cukal Heal Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung Dan Pemerintah Kabrapaten/Kata Dulam Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Bestaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomer
24. Peraturan Daerah Kabupaten Posavaran Numor 3 Tahun 2011 tentang Pokok Pok Pengelolaan Keuangan Dearah lembares Daerah Kabupaten Peseweran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesewaran Nomor 16)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 89);
28. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 451)
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BADAN USAHA JEJEMA BERKEMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PESAWARAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejema Berkembang kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan ke mandirian ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyelenggarakan Program Pemberian Bantuan Keuangan Badan Usaha Jejama Berkembang;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Badan Usaha Jejama Berkembang kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran;
UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2017, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 43 Tahun 2014, PP No 11 Tahun 2021, PerMendagri No 114 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 81 Tahun 2015, PerMendagri No 20 Tahun 2018, Perda Pesawaran No 6 Tahun 2016, Perbup Pesawaran No 52 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Halaman : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menyusun pedoman pelaksanaan;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa , pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak wajib memenuhi protocol Kesehatan Corona Virus Disease 2019;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PerMendagri No 112 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 84 Tahun 2015, Perda Kab Pesawaran No 3 Tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 7 Tahun 2020, Perbup No 26 Tahun 2020, Perbup Pesawaran No 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
Halaman : 22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2021
PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA AHLI WARIS KORBAN MENINGGAL DUNIA AKIBAT COVID-19 DAN BANTUAN ISOLASI MANDIRI BAGI PENDERITA COVID-19 KABUPATEN PESAWARAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Santunan kepada Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19 dan Bantuan Isolasi Mandiri bagi Penderita Covid-19 Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 telah berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya pendekatan dan upaya yang strategis serta komprehensif dari berbagai aspek yaitu kesehatan, sosial, maupun ekonomi untuk menanggulangi dampak sosial ekonomi masyarakat akibat wabah Corona Virus Disease 2019 ;
b. bahwa untuk melaksanakan jarring pengaman sosial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan / atau stabilitas system keuangan bagi masyarakat yang terdampak wabah Corona Virus Disease 2019 perlu diberikan bantuan sosial tunai ;
UU No 4 Tahun 1984, UU No 24 Tahun 2007, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 82 Tahun 2020, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda kab Pesawaran No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Pemberian Santunan Kepada Ahli Waris Korban Meninggal Dunia Akibat Covid - 19 Dan Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Penderita Covid - 19 Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2021
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermulu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu menyusun pedoman penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Pesawaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendikbud No 1 Tahun 2021, Perda Kab Pesawaran No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2021.
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22 tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 400) dinyatakan tidak berlaku.
Halaman ; 13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2021
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENYEBRANGAN AIR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyebrangan Air
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dan retribusi penyebrangan air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air , perlu diatur tata cara pemungutan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyebrangan Air;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014,PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kabupaten Pesawaran No 6 Tahun 2016, Perda Kabupaten Pesawaran No 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Tata Cara Pemungutan Restribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan Air
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021
PELIMPAHAN SEBAGAI KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan sebagai Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Junto Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar pelayanan dapat
terselenggara secara cepat, efektif, mudah, transparan dan akuntabel, terkait Pelimpahan sebagian wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, Perpres No 97 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 138 Tahun 2017, Perda Kab Pesawaran No 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 329) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
