Pedoman Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Pasal 181 ayat(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan lingkup kabupaten/kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Bupati;
UUD 1945 Pasal 18(6), UU No 28 Th 1999, UU No 25 Th 2004, UU No 33 Th 2004, UU No 33 Th 2007, UU No 12 Th 2011, UU No 23 Th 2014, PP No 39 Th 2006, PermenPPN/Bappenas No 1 Th 2017, Permendagri No 80 Th 2015, Permendagri No 86 Th 2017, Permendagri No 70 Th 2019, Permendagri No 90 Th 2019, Perda Kab Pesawaran No 23 Th 2011, Perda Kab Pesawaran No 6 Th 2019, Perda Kab Pesawaran No 2 Th 2021, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021, Perbup No 43 Th 2021, Perbup Pesawaran No 9 Th 2022
Pedoman Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2022.
70
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan langsung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu pengaturan mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah dengan menetapakan peraturan Bupati tentang satu data Indonesia tingkat Kabupaten Pesawaran.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4749);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah sebanyak beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6573);
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91);
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 93, Nomor 89);
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 24 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2022 Nomor 513);
Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
Halaman : 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 74 Tahun 2022
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menyusun pedoman pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak wajib memenuhi protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Kabupaten Pesawaran Tahun 2021;
Pasal 16(6) UUD Th 1945, UU No 33 Th 2007, UU No 12 Th 2011, UU No 5 Th 2014, UU No 6 Th 2014, UU No 23 Th 2014, UU No 43 Th 2014, Permendagri No 112 Th 2014, Permendagri No 80 Th 2015, Permendagri No 84 Th 2015, Perda Kab Peswaran No 3 Th 2019, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021, Perda Kab No 11 Th 2021, Perbup No 26 Th 2020, Perbup Pesawaran No 53 Th 2021, Perbup Pesawaran No 14 Th 2022
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 71 Tahun 2022
Penetapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pesawaran Tahun 2022-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pesawaran Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional dan daerah, diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, dipandang perlu menyusun dan menetapkan pedoman perencanaan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik daerah Kabupaten Pesawaran selama jangka waktu 5 (lima) tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026;
UU No 25 Th 2004, UU No 17 Th 2007, UU No 33 Th 2007, UU No 14 Th 2008, UU No 25 Th 2009, UU No 5 Th 2014, UU No 11 Th 2020, PP No 82 Th 2012, PP No 12 Th 2019, Perpres No 96 Th 2014, Perpres No 95 Th 2018, Perpres No 76 Th 2021, PermenPAN&RB No 5 Th 2018, PermenPAN&RB No 19 Th 2018, PermenPAN&RB No 5 Th 2020, Permendagri No 80 Th 2015, Perda Kab Pesawaran No 23 Th 2011, Perda Kab Pesawaran No 15 Th 2018, Perda Kab Pesawaran No 2 Th 2021, Perbup Pesawaran No 85 Th 2018
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
158
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan,saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Pesawaran,perlu membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Th 2007, UU No 23 Th 2014, PP No 8 Th 2005, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021, Perbup Pesawaran No 15 Th 2022.
Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 67 Tahun 2022
Analisis Standard Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standard Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa menindaklanjuti Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2023;
UU No 33 Th 2007, UU No 12 Th 2011, UU No 23 Th 2014, PP No 22 Th 2020, Permendagri No 13 Th 2006, Permendagri No 54 Th 2010, Permendagri No 80 Th 2015, Permendagri No 90 Th 2019, PermenPU No 05/PRT/M/2014, PermenPUPR No 28/PRT/M/2016, PP No 29 Th 2000, PP No 90 Th 2010, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021, Perbup Pesawaran No 21 Th 2022
Analisis Standard Belanja Kabupaten Pesawaran Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 66 Tahun 2022
Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran Semester II Tahun Anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran Semester II Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta untuk keseragaman dalam penentuan harga satuan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran Semester II Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran Semester II Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);
Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran Semester II Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Halaman : 4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan;
b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat serta mengembangkan potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar akan fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan transformatif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial.
UU No 28 Th 1999, UU No 20 Th 2003, UU No 17 Th 2003, UU No 15 Th 2004, UU No 33 Th 2004, UU No 43 Th 2007, UU No 14 Th 2008, UU No 33 Th 2007, UU No 2005 Th 2009, Permendagri No 80 Th 2015, Perda Kab Pesawaran No 4 Th 2021
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa Persiapan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah (a) memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Grujugan Baru dan Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran (b) menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan Pekon Tritunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu (c) menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan Pekon Tritunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu (d) menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan Pekon Tritunggal Mulyo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu (e) menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Grujugan Baru Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran dan Pekon Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu (f) menetapkan batas Desa Persiapan Grujugan Baru dan Desa Rowo Rejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Dantar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas Desa Persiapan, Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah menyelenggarakan kegiatan penetapan batas Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah (a) memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Dantar dan Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan (b) memberikan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Dantar dan Batu Menyan Kecamatan Teluk Pandan (c) menetapkan batas Desa Persiapan Dantar dan Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
