Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Daerah, dan untuk meningkatkan tertib, efisiensi,
dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan
diperlukan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
bahwa Peraturan Bupati Pesawara Nomor 47 Tahun 2020
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesawaran sudah tidak sesuai dengan
perkembangan organisasi, peraturan perundang- undangan,
dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,
sehingga perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang PembentukanKabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6841);4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentangKearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5286);5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SistemPemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 182);6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentangKementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 286);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 157);8. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentangPedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 758);9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentangTata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahKabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah KabupatenPesawaran Tahun 2021 Nomor 93);
Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2023.
Halaman : 73
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme dan untuk
mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang,
serta untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), maka
diwajibkan bagi pejabat/ pegawai pemerintah daerah dan
pemerintah desa yang ditentukan sebagai wajib lapor LHKPN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk
menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimiliki kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait
dengan pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara agar dapat
terlaksana dengan lebih efisien dan efektif telah ditetapkannya
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, adanya penambahan Wajib
Lapor serta untuk lebih memperkuat koordinasi antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dengan KPK
sehingga Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 77 Tahun 2019
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di Negara
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran perlu
dilakukan penyesuain;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali
Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang PembentukanKabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6398);5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6573);8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5601);9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6477);10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPedoman Pemberian dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6041);11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 202);12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman danPemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negarasebagaimana telah diubah dengan Peraturan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor572);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 157);14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 68 Tahun 2020 tentangPedoman Pembentukan Staf Khusus Kebijakan Daerah;
Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Halaman : 11
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyesuaian beberapa
perubahan pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya
dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran
dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas
dan akuntabilitas;
pengaturan mengenai mekanisme
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya
Kabupaten Pesawaran;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPernbentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4749);2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPernbentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakMr dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6398);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 57);5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga SatuanRegional;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 517);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157); Tahun 20189. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 363);11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentangPenyusunan Rencana Keija Dan Anggaran KementerianNegara / Lembaga (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 152);12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran DaerahKabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi serta Tata Keija Sekretariat Daerah dan staf AhliBupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten PesawaranTahun 2022 Nomor 510);
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
Halaman : 34
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 21 Tahun 2023
Pedoman Perencanaan Siteplan Pembangunan Perumahan dan Siteplan Tanah Kaveling serta Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Perencanaan Siteplan Pembangunan Perumahan dan Siteplan Tanah Kaveling
serta Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta
lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan,
maka setiap pelaksanaan pembangunan perumahan dan
permukiman, perlu menyediakan Prasarana, Sarana dan
Utilitas perumahan dan permukiman yang memadai;
bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan,
keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta
memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan
penyerahan terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada
Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pedoman Perencanaan Siteplan
Pembangunan Perumahan dan Siteplan Tanah Kaveling
serta Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentangPembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4749);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang KawasanPerumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6757);6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentangPenyediaan dan Pengunaan Tanah Untuk KeperluanTempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3350);7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentangJalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4655);8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentangPenyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permungkiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor101, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5883) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6624);9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentangPembangunan Perumahan Masyarakat BerpenghasilanRendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 316Indonesia Nomor 6044);10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang undang nomor 28 Tahun2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :32/PERMEN/ M/2006 tentang Petunjuk Teknis KawasanSiap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang berdirisendiri;13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman UmumPenyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana danUtilitas Kawasan Perumahan;14. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor :22/ PRT/ M/2007 tentang Pedoman Penataan RuangKawasan Rawan Bencana Longsor;15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana danUtilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 14/ PRT/ M/2018 tentang Pencegahan danPeningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh;18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor: 15 Tahun 2021 tentangKoordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran DaerahKabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
Tentang Pedoman Perencanaan Siteplan Pembangunan Perumahan dan Siteplan Tanah Kaveling serta Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
Halaman ; 17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 20 Tahun 2023
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 17 Tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 109 Tahun 2000, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 39 Tahun 2007, PP No 19 Tahun 2022, PP No 48 Tahun 2008, PP No 5 Tahun 2009, PP No 71 Tahun 2010, PP No 2 Tahun 2012, PP No 27 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 56 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 64 Tahun 2013, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permendagri No 79 Tahun 2018, Keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2021, Perda Kabupaten Pesawaran No 5 Tahun 2021, Perda Kabupaten Pesawaran No 11 Tahun 2021, Perda Kabupaten Pesawaran No 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 18 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha
dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui
Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan;
b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas maka diperlukan instrumen pengaturan sebagai
Pedoman Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Pesawaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 40 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 47 Tahun 2012, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
Halaman : 7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2023
Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Dan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Dan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa unluk melaksanakan Kctcntuan Pasal 51 ayat (5)
Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tnhun tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah dan Pasal 3 huruf c
Pcraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu mcnctapkan Peraturan BupaLi tentang Satuan
Harga Barang dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan ,
dan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana maksud
huruf a di alas, dipandang perlu mcnctapkan Peraturan
Bupati Pesawaran tentang Standar Satuan Harga Barang
dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kcgiatan, dan Analisa
Standar Belanja Pcmerintah Kabupaten Pesawaran;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor -42 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 510);
Tentang Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Dan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Halaman : 434
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pesawaran No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran
Perbup Kab. Pesawaran No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran
Angka XXI Pasal 2
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2024
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Keija
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, perlu mengatur
Estimasi Biaya/Harga Tertinggi di Kabupaten Pesawaran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan
Pcraturan Bupati Pesawaran tentang Standar Harga
Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 33 Tahun 2020, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri no 54 Tahun 2010, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permenkeu No 49 Tahun 2023, PP No 90 Tahun 2010, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 2021, Perbup No 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Halaman : 37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Keija
Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati.
UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 tahun 2022, PP No 2 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 18 Tahun 2020, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permensos Nomor 9 Tahun 2018, PermenPUPR No 32 Tahun 2018, Permendagri No 114 Tahun 2018, Permendagri No 121 Tahun 2018, Permenkes No 4 Tahun 2019, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 59 Tahun 2021, Keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019, Pergub Lampung No 15 Tahun 2023, , Perda Kab Pesawaran No 23 Tahun 2011, Perda Kab Pesawaran No 2 Tahun 2021, Perda Kab Pesawaran No 4 tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
Halaman : 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 13 Tahun 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 103 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 19
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Pesawaran Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum
Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya
Tahun Anggaran 2023, Dalam hal Daerah belum
menganggarkan belanja untuk bagian DAU yang ditentukan
penggunaannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023, kepala
Daerah menganggarkan dalam perubahan penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha
Mikro, Dan Kecil dan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak
Tahun Anggran 2023;
d. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran dan
perkembangan pelaksanaan program/kegaiatan perlu
dilakukan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama,
antar rincian objek dalam objek yang sama, antar sub rincian
objek dalam rincian objek yang sama, dan pergeseran uraian
dalam sub rincian objek;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesawaran
Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
UU No 33 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 tahun 2003, UU No 20 Tahun 2003, UU No 1 tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 23 tahun 2014, UU No 2 Tahun 2020,UU No 1 Tahun 2022, PP No 109 Tahun 2000, PP No 55 tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 39 Tahun 2007 , PP No 22 Tahun 2008, PP No 48 tahun 2008, PP No 5 Tahun 2009, PP No 71 Tahun 2010, PP No 2 Tahun 2012, PP No 27 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 18 tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 56 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PP No 10 Tahun 2021, Perpres No 16 Tahun 2018, Perpres No 33 Tahun 2020, Permendagri No 52 Tahun 2012, Permendagri No 19 tahun 2016, Permendagri No 62 Tahun 2017, Permensos No 9 Tahun 2018, PermenPUPr No 29/PRT/M/2018, Permendikbud Noi 32 Tahun 2018, Permendagri No 36 Tahun 2018, Permdagri No 79 Tahun 2018, Permendagri No 101 Tahun 2018, Permendagri No 114 Tahun 2018, Permnedagri No 121 Tahun 2018, Permenkes No 4 Tahun 2019, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 39 Tahun 2020, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendagri No 59 Tahun 2021, Permendagri No 84 Tahun 2022, PermenKUKM No 2 tahun 2022, Permenkeu No 212/PMK.07/2022, PermenPPPA No 2 Tahun 2023, Keputusan Mendagri No 050-5889 Tahun 2021, Keputusan MenKUKM No 3 Tahun 2023, Perda kab Pesawaran No 2 Tahun 2021, Perda Kab Pesawaran No 4 Tahun 20201, Perda Kab Pesawran No 5 Tahun 2021, Perda Kab Pesawaran No 5 Tahun 2022, Perbup Pesawaran No 103 Tahun 2022, Perbup Pesawaran No 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesawran No 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Halaman : 9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
