Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

Menemukan 14 peraturan dalam 0,001 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Songulara.

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Perbup Parimo_09_2024_Pem...Sosial Songulara.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD.2024/NO.9

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Songulara.

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Songulara;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pembentukan serta penjabaran Struktur organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja UPT Dinas Rehabilitasi Sosial Songulara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2024.
5 Halaman; Lampiran 1 Halaman.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Parimo_08_2024_Pen...elayanan Minimal.pdf

Standar pelayanan minimal

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD.2024/NO.8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaran pemerintah yang bermartabat dalam memenuhi wajib pelayanan dasar serta untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan; bahwa untuk memenuhi kegiatan pelaksanan pelayanan dasar bagi warga negara serta untuk mengintegrasikan program kegiatan perangkat daerah dalam penerapan standar pelayanan minimal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. Tahapan penerapan dan penghitungan pencapaian SPM; b. Koordinasi penerapan SPM; c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan SPM; d. Pembinaan dan pengawasan; dan e. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
20 Halaman; Lampiran 5 Halaman.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perbup Parimo_03_2024_Pem...s Adat Terpencil.pdf

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD.2024/NO.3

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

ABSTRAK:

bahwa komunitas adat terpencil diakui keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang harus dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah pada semua jenjang pemerintahan; bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian, kualitas dan sumber daya komunitas adat terpencil, perlu dilakukan upaya Pemberdayaan secara efektif danefisien oleh pemerintah daerah; bahwa untuk memberikan landasan kepastian hukum terhadap pemberdayaan komunitas adat terpencil, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 186 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang bertujuan untuk perlindungan hak sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, dan kemandirian sebagai warga negara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
11 Halaman.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Download file:

Perbup Parimo_01_2024_Tata Naskah Dinas.pdf

TATA NASKAH DINAS

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD.2024/NO.1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan penyelenggaran administrasi pemerintahan serta untuk melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan, komponen administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas; bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan organisasi serta dinamika hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pedoman dan pengelolaan tata naska dinas di lingkungan pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pedoman penyusunan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah yang terdiri dari jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas; pembuatan naskah dinas; pengamanan naskah dinas; pejabat penandatanganan naskah dinas; pengendalian naskah dinas; dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
18 Halaman, Lampiran 50 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT