Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan, dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan
kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnva mengatur waktu penvelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan dimaksud dapat melampaui tahun anggaran.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022;
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Dacrah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 10) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 10) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Badan Layanan Umum
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Riau.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) bab dan 31 (tiga puluh satu) pasal di antaranya Ketentuan Umum; Pembina Dan Pengawas BLUD; Koordinator Pembina; Pembina Teknis Dan Pembina Keuangan; SPI; Dewan Pengawas; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, yang merupakan prasyarat utama pembangunan nasional.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERGUB Prov. Riau No. 18 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (Sembilan) pasal. Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun2016 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Rovinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan klasifikasi arsip dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur .Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu diubah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang ; Undang-Undang Nomor 43Tahun 2009 tentang; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang; Peraturan nomor 28 Tahun 2012 tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2020;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Serita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 111) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 111),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2023
PERGUB Prov. Riau No. 14 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus, maka Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tenteng Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri serta Pendidikan Khusus di Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pendidikan Khusus di Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 14 (empat belas) pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Menimbang Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Pengelolaan setiap tematik/bidang/subbidang DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2022;
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 53) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan.
tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2018.
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) bab dan 13 (tiga belas ) Pasal diantaranya; Ketentuan Umum; Pengakuan Mha Dalam Pplh; Mekanisme Keutuhan Mha; Penyelesaian Sengketa; Penegakan Hukum Adat Terkait Pplh; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 ten tang Retribusi Daerah telah ditetapkan tariff Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang terdiri
dari Pelayanan Pelabuhan Domestik, Pelayanan Kepelabuhan Internasional, Jasa Penyeberangan Lintas Dumai - Tanjung Kapal dan Penyeberangan Lintas Mengkapan - Kampung Balak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; undang-undang nomor 11 tahun 2020; undang-undang nomor 1 tahun 2022; undang-undang nomor 19 tahun 2022; peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2021; peraturan presiden nomor 19 tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden nomor 17 tahun 2021; peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018; peraturan menteri perhubungan nomor 66 tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) pasal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Lamp II
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
ABSTRAK:
bahwa upaya perlindungan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilakukan secara terpadu antar instansi pemerintah, lembaga penyedia layanan dan penegak hukum sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang No 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Menter Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 16 (enam belas) Pasal, dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Pelayanan; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama dan Pemberdayaan; Pengawasan; Pendanaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
