Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemcrintahan vang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik vang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Dasar Hukum Pergub ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan
Menteri kKomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikas! dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan mentri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015;
Dalam peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 28 (dua puluh delapan) pasal sebagai berikut Ketentuan Umum; Manajemen ; Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE; Percepatan SPBE; Pemantauan Dan Evaluasi Spbie; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Provinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau, periu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Pergub ni adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimanie tela diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2017 sebagaimana telah ditbah beberapa kali terakhir) dengan Undang- Undung Nomor Tahun 2018; Undang Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode etik Aparat Pengawasan intern Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2013 Nomur 11) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pada Satuan Pendidikan Menengah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Pada Satuan Pendidikan Menengah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (Sembilan) bab dan 19 (Sembilan Belas) pasal diantaranya ; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Wajib Belajar; Pengelolaan Wajib Belajar; Tim Koordinasi Penyelenggaraan Wajib Belajar; Peran Serta Masyarakat; Kerjasama; Penghargaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Evaluasi Dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ditentukan, pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak diantaranva adalah pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, amanat peraturan perundang-undangan serta pengeluaran daerah lainnva vang apabila dituunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
Dasar Hukum Pergub ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan MenterI Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negerti Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tanun 2022;
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 21) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur int mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan WKetiga Atas Perataranm Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah agar perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 19 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020;.
Pergub ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023.
Mencabut Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1285/2023 tanggal 10 April 2023 tentang pemberian insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan serta pengangkatan dan penempatan tenaga relevan bidang kesehatan yang menangani COVID-19 menyebutkan bahwa pelaksanaan penanganan COVID-19 di Indonesia masih berlangsung sehingga perlu memperpanjang pemberian insentif dan santunan kematian.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 19 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Permenkes No. 82 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah dubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.20 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
Pergub ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No.22 Tahun 2022 sebagai berikut:
1. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 dihapus dan angka 9 diubah;
2. Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dihapus;
3. Mengubah kentuan Pasal 4;
4. Mengubah ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran V Pergub No.22 Tahun 2022;
5. Pada saat Pergub ini muai berlaku, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Pergub No.22 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.25 Tahun 2005; UU No.17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.11 Tahun 2020; UU No. 19 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah dubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; Perda Provinsi Riau No.3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Riau No.4 Tahun 2022.
Pergub ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pergub ini yang mempunyai sistematika berikut:
Bab I. Pendahuluan; Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah; Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Bab V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota; Bab VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Bab VIII. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan ditetapkannya Pergub ini adalah untuk optimalisasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dan dengan telah ditetapkannya PermenPAN RB No.88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 19 Tahun 2022; PP No.8 Tahun 2006;PP No.3 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.29 Tahun 2014; Permen PAN RB No.53 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah dubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; Permen PAN RB No.88 Tahun 2021; Permen PAN RB No.89 Tahun 2021.
Pergub ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Pergub No.44 Tahun 2016 sebagai berikut:
1. Mengubah ketentuan dalam Pasal 3;
2. Mengubah ketentuan dalam Lampiran Pergub No.44 Tahun 2016;
3. Mencabut Lampiran Pergub No.44 Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penglolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Angka Romawi VI huruf D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanagan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
Dasar Hukum Pergup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) bab dan 13 (tiga belas) pasal di antaranya Ketentuan Umum; Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD; Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
Lamp I
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2023
PERGUB Prov. Riau No. 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Riau Tahun 2019-2024 Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
Mengubah
PERGUB Prov. Riau No. 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Riau Tahun 2019-2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program Dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatan kinerja serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022;
Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 19) diubah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah.
Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Lamp III
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
