Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendayagunakan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan daerah,
sejalan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk menyesuaikan Retribusi pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan koreksi saat ini maka perlu dilakukan perubahan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 8) diubah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kota Waringin Timur
17 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin
Timur perlu ditinjau kembali.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur
32 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 8 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dicabut
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan suatu sistem pengawasan terhadap pembangunan dan perizinan dokumen kapal di
perairan daratan perlu dilakukan langkah-langkah tindakan peningkatan dan pelayanan bidang administrasi yang
sempurna terhadap kapal di perairan daratan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Meningkatnya arus lalu lintas dan angkutan di perairan daratan dipandang perlu untuk meningkatkan pengawasan dan ketertiban pembangunan kapal dalam rangka menjamin keselamatan angkutan perairan daratan
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Aturan angkutan sungai untuk semua jenis kapal perairan daratan termasuk kapal tarik/tunda berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar dan memasuki wilayah perairan daratan
Jenis kapal perairan daratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah Kapal Motor/Klotok, Speed Boat, Tug Boat, long Boat, Tongkang dan Bus Air.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
Setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Perlindungan Perempuan dan Anak berupa upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan rehabilitas terhadap
korban kekerasan di Kabupaten Kotawaringin Timur
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015.
30 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 2 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 6 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH;
BAB IV
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG BERSIFAT PENGATURAN;
BAB V
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
YANG BERSIFAT PENETAPAN;
BAB VI
PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI;
BAB VII
EVALUASI DAN KLARIFIKASI;
BAB VIII
PENYEBARLUASAN;
BAB IX
PENYAMPAIAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT
PENGATURAN KEPADA DPRD;
BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN PERDA;
BAB XI
PEMBIAYAAN;
BAB XII
SANKSI;
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
76 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM;
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB VI
SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA
KERJA;
BAB VII
LARANGAN;
BAB VIII
PENDANAAN;
BAB IX
SANKSI;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Sampit dan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 18 Tahun 2001 perlu dicabut untuk menyesuaikan
dengan kondisi dan pengelolaan Keuangan RSUD dr.
Murjani saat ini.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Pola Tarif dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Murjani Sampit dan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 21) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Pola Tarif dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Murjani Sampit dan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 21) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai
tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan
lokal, nasional, regional dan global, maka pendidikan
diselenggarakan secara terencana, terarah dan
berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan
perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
sebagai satu sistem pendidikan. Pendidikan harus mampu mewujudkan Kotawaringin
Timur “Cerdas Komprehensif” dalam rangka mewujudkan
sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf
Nasional dan Internasional. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk
mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan
pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan
merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan
tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemerintah
daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan
untuk memberikan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan
dan/ atau pengelolaan yang ada di daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun
2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN;
BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN;
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB VI
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN;
BAB VII
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN;
BAB VIII
KURIKULUM;
BAB IX
PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN;
BAB X
BAHASA PENGANTAR;
BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
BAB XII
SARANA DAN PRASARANA;
BAB XIII
EVALUASI, DAN SERTIFIKASI;
BAB XIV
PENDANAAN;
BAB XV
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,DAN PENUTUPAN
LEMBAGA PENDIDIKAN;
BAB XVI
PENJAMINAN MUTU;
BAB XVII
KERJA SAMA;
BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
BAB XIX
PENYIDIKAN;
BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XXI
KETENTUAN PIDANA;
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2014.
54 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai usaha memiliki arti
penting dan berperan serta dalam menopang ketahanan ekonomi
masyarakat sebagai wahana untuk menciptakan lapangan kerja. Sumber daya manusia sebagai pelaku Koperasi, Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah belum disertai dengan kemampuan
yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi,
jiwa kewirausahaan dan kemampuan berkompetisi. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan
ketahanan ekonomi rakyat, maka Koperasi, Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan
ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur perlu diberdayakan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun
2008.
B A B I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENDIRIAN KOPERASI;
BAB III
TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN;
B A B IV
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN;
BAB V
BENTUK PEMBERDAYAAN;
BAB VI
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA;
BAB VII
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA;
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2014.
26 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
