Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 111 Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pajak Daerah serta untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan
tugas pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah, perlu adanya
Tata Cara Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN PEMERIKSAAN ;
BAB III
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN ;
BAB IV
BENTUK PEMERIKSAAN;
BAB V
TATA CARA PEMERIKSAAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
80 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah
ABSTRAK:
ahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan
pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan
kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna,
maka perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat
melalui kewajiban membayar pajak.
Untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan
kepada wajib pajak yang tidak taat/patuh terhadap
kewajibannya membayar pajak maka perlu adanya
kepastian hukum tentang Tata Cara Penagihan Pajak
Daerah. Untuk memberikan kepastian hukum agar
pelaksanaan penagihan pajak daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu
adanya pedoman/ tata cara penagihan pajak daerah.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak
Daerah, maka tata cara penagihan pajak daerah perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 52 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III III
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH ;
BAB IV
SURAT TAGIHAN;
BAB V
PEJABAT DAN JURUSITA;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam
mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun adalah melalui pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru pada setiap Tahun Pelajaran pada jenjang Taman
Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
atau Bentuk Lain yang Sederajat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2016
PPDB bertujuan untuk menjamin pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel,
nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong
peningkatan akses layanan pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diperlukan keterpaduan
dan kerja sama antar semua sektor dan pemangku
kepentingan. Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis
yang disebabkan oleh multi faktor dan penanganannya pun
harus dengan multi intervensi, terutama pada kurun waktu
1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010; Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
2269/Menkes/Per/XI/2011 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; eraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 48 Tahun 2018
Ruang lingkup kegiatan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting
adalah langkah-langkah intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Di LIngkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan,
kedisiplinan, ketertiban, dan keseragaman
penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta sebagai
upaya menyempurnakan pengaturan tentang
penggunaan pakaian dinas dengan atribut
kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur, perlu dilakukan beberapa
perubahan dan penyesuaian jadwal penggunaan
pakaian dinas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 60 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2008 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PAKAIAN DINAS
BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
AB IV
PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 212 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 212 Tahun 2008 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 3), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
118 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai
kemanusiaan, anak merupakan amanah dan
Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan
hak hidup tumbuh kembang, perlindungan
merupakan tanggung jawab orangtua, pemerintah
dan masyarakat. Kasus perkawinan pada usia anak di
Kabupaten Kotawaringin Timur masih tinggi,
berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas)
bulan Maret Tahun 2017 bahwa Kalimantan Tengah
masih menempati urutan kedua prevalensi tertinggi
pernikahan usia anak setelah Provinsi Kalimantan
Selatan (45 persen) dan Kalimantan Tengah (41,59
persen). Perkawinan pada usia anak dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak,
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,
kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya
manusia sehingga perlu upaya pencegahan
terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32
Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN;
BAB III
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK;
BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN;
BAB V
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN;
BAB VI
PENGADUAN;
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan
operasional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Kotawaringin Timur, maka dipandang perlu diatur standar
biaya khusus perjalanan dinas
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 29 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
SBK DAN IMPLEMENTASI;
BAB IV
PENDANAAN;
BAB V
KETENTUAN SANKSI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. dalam rangka mempercepat dan memperlancar
proses pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap
memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan
tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan,
perlu dilaksanakan dengan syarat yang sederhana dan
mudah. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dilakukan perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
9 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEJABAT DAN PELAKSANA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH;
BAB III
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN SPD;
BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM;
BAB V
SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SP2D
DAN PENCAIRAN DANA;
BAB VI
SISTEM DAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA UNTUK
KELURAHAN;
BAB VIII
PENENTUAN BATASAN JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAYARAN;
BAB IX
PENGELOLAAN KAS ;
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB X
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawringin
Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2015
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
66 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko
pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan
penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta
perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam
pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur diperlukan upaya pengamanan yang
memadai dan handal
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15
Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun
2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
4 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK;
BAB V
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK;
BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK;
BAB VII
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK;
BAB VIII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK
SERTIFIKAT ELEKTRONIK;
BAB VIII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK
SERTIFIKAT ELEKTRONIK;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
khususnya pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
urusan komunikasi, informatika, persandian dan
statistik, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur
Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Kotawaringin Timur perlu untuk disesuaikan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun
2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9
Tahun 2009; Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI;
BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ;
BAB IV
TATA KERJA;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka
peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas
Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016
Nomor 41) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
