TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiao Pekon
ABSTRAK:
Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon
Dasar hukum Pemerintah Daerah ini adalah UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014; PMK No. 199/PMK.07/2017; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendesa No. 8 Tahun 2022; PMK No. 201/PMK.07/2022; Perbup Pringsewu No. 65 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Pekon Setiao Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2023.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2023
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PermenPUPR No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permekes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021; Permendkbudristek No. 32 Tahun 2022; Perda Kabupaten Pringsewu No. 14 Tahun 2021; Perda Kabupaten Pringsewu No. 1 Tahun 2022; Perda Kabupaten Pringsewu No. 5 Tahun 2022; Perda Kabupaten Pringsewu No. 2 Tahun 2023; Perbup Pringsewu No. 39 Tahun 2021
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemetaan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 - 2026
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator; Kineija Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kineija Utama Tahun 2023-2026
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPAN No. PER/20/M.PAN/11/2008; PermenPAN&RB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 86 Tahun 2017; PermenPAN&RB No. 88 Tahun 2021; Perda No. 16 Tahun 2016; Perbup No. 42 Tahun 2016; Perbup Pringsewu No. 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pemetaan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 - 2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
22 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2023
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
UU No 48 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2011 , UU No 20 Tahun 2011, UU No 28 Tahun 2002, UU No 23 tahun 2014, PP No 14 Tahun 2016, PP No 16 Tahun 2021, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2021, PP No 18 Tahun 2021, Perpres No 9 Tahun 2021, Permendagri No 19 Tahun 2016, PermenPUPR No 01/PRT/M/2018, PermenPUPR No 6 Tahun 2021, PermenPUPR 01/PRT/M/2018, PermenPUPR No 6 Tahun 2021, PermenPUPR No 14 Tahun 2021, PermenPUPR No 16 Tahun 2021, PermenPUPR No 17 Tahun 2021, Perda Kab Pringsewu No 9 Tahun 2017, Perda Kab Pringsewu No 10 Tahun 2021, Perda kab Pringsewu No 11 Tahun 2021, Perda Kab Pringsewu No 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
Halaman : 98
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta
pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya,
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi;
bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan eilsiensi
sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan
tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3881);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5475);4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 251, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapakali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6841);9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6573);10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentangPenyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6400);12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentangSatu Data Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 112);14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentangSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentangSatu Data Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 112);16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data PribadiDalam Sistem Elektronik (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 1829);17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentangPedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan BerbasisElektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 154);18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis InstansiPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 411);19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020Tentang Pemantauan dan Evaluasi SistemPemerintahan Berbasis Elektronik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Halaman : 28
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf d
angka 2 huruf e dan huruf f angka 9 dan angka 19
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati yang
mengatur tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Pringsewu di ProvinsiLampung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4932);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6858);4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165);5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentangHibah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5272);6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6402);7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan NomenklaturPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1781);10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (LembaranDaerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (LembaranDaerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor144);
Tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Halaman : 91
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2023
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANPEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANGBERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun
2023, dan dalam rangka tertib administrasi dalam
pelaksanaannya perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Pringsewu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2023
UU no. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PERDA No.1Tahun 2022 , PERDA No. 7 Tahun 2022 , PERBUP No. 32 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 32 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah
diundangkan dan telah efektif dilaksanakan
UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahuri 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No. 48 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 2 Tahun 2020, UU No.1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No.55 Tahun 2005,PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018,PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2018, PP No. 33 Tahun 2020, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No 19 Tahun 2016, Permendagri No. 62 Tahun 2016, Permensos No.9 Tahun 2018, PermenPUPR No. 29/PRT/M/2018, Permendagri No.36 Tahun 2018, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Permendagri No. 101 Tahun 2018, Permendagri No. 114 Tahun 2018, Permendagri No. 121 Tahun 2018, Permenkes No. 4 Tahun 2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 59 Tahun 2021, PermenDIKBUD No. 32 Tahun 2022, Permendagri No. 84 Rahun 2022, PERDA No. 16 Tahun 2016, PERDA No. 1 Tahun 2022,
PERDA No.7 Tahun 2022, PERBUP No. 2 Tahun 2022, PERBUP No. 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 32 Tahun
2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
Halaman : 241
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
