Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup
manusia dan bagian dari sumber daya air yang
dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi
sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
bahwa pengembangan Perusahaan Daerah Air
Minum merupakan upaya Pemerintah Daerah
dalam memberikan pelayanan dibidang air minum
kepada masyarakat agar tercipta kondisi
masyarakat yang sehat dan sejahtera serta
sebagai sarana pendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Binangun perlu
dilakukan perubahan dalam rangka penyesuaian
struktur permodalan pada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Binangun;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 18 Tahun 1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
6 Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 86) diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2024.
Peraturan yang diubah: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 86)
Jumlah Halaman: 3 HLM, Penjelasan: 1 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan di wilayah
Daerah merupakan sumber daya dan kekayaan alam
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki
peran penting dan memenuhi hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang
pembangunan yang berkelanjutan guna mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
berkeadilan; bahwa dengan ditetapkannya ketentuan Opsen Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Daerah
perlu menjaga iklim investasi dengan pemberian
insentif fiskal untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi; bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan
kepastian hukum dan pedoman dalam pemberian
insentif fiskal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (11) Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
administrasi dan tata cara pemberian kemudahan
perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Insentif Fiskal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025.
Jumlah Halaman: 3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2024
pemungutan-opsen-pajak mineral-bukan logam-batuan-opsen-pajak mineral-bukan logam dan batuan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BD.2024/NO.66
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemungutan Opsen
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi
Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan dan Pemungutan; Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Sinergi dan Kerja Sama Pemungutan; Rekonsiliasi Pajak; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2025.
Jumlah Halaman: 6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka memberikan kepastian
hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi wajib
pajak serta stabilitas dalam penentuan
besaran ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur
kebijakan penetapan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 91
Tahun 2023;
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024;
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp1.741.855.803.868,00, yang bersumber dari PAD dan Pendapatan Transfer.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 23 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2024
pedoman-evaluasi-akuntabilitas-kinerja-pemerintah daerah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD.2024/NO.63
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan akuntabel, perlu penguatan
akuntabilitas kinerja; bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja,
perlu dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah secara transparan dan akuntabel; bahwa guna memberikan pedoman, arah dan landasan
diperlukan pengaturan dalam pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Mekanisme Evaluasi AKIP meliputi: Pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan informasi
yang diperlukan dalam Evaluasi AKIP; Pembahasan dan penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE); Rviu rancangan LHE AKIP; dan Pengendalian Evaluasi AKIP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
Mencabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja
Pemerintah Daerah.
Jumlah Halaman: 4 hlm. Lampiran: 23 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan
Kode Etik Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman
masyarakat, dan pelindungan masyarakat diperlukan
Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional,
berkualitas, dan berintegritas; bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum,
ketenteraman masyarakat, dan pelindungan
masyarakat perlu Standar Operasional Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi
Pamong Praja; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja,
diperlukan pengaturan mengenai Standar Operasional
Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik
Polisi Pamong Praja;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; Kode Etik Polisi Pamong Praja; Petugas Tindak Internal dan Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja; Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Polisi Pamong Praja; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 17 hlm. Lampiran: 50 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan
Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa manusia berhak atas tempat tinggal
yang layak sebagai bagian dari hak untuk
hidup, lahir dan batin, serta mendapatkan
lingkungan hidup yang baik, sehat, dan aman;
bahwa untuk memberikan kemudahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk
memiliki rumah, perlu memberikan insentif
berupa pembebasan Retribusi Perizinan
Tertentu atas Pelayanan Persetujuan
Bangunan Gedung bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
bahwa berdasarkan Keputusan Bersama
Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024,
Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-
4849 Tahun 2024, perlu menetapkan
peraturan kepala daerah mengenai
pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas
Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam
mendukung percepatan pelaksanaan program
pembangunan tiga juta rumah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pembebasan
Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa manusia berhak atas tempat tinggal yang layak sebagai
bagian dari hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang
baik;
bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah untuk memiliki rumah pertama,
perlu memberikan insentif berupa pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan
dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024,
Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849
Tahun 2024 untuk mendukung percepatan pelaksanaan
program tiga juta rumah diperlukan pengaturan dalam
pemberian insentif fiskal pembebasan bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pembebasan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Kriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Wates
Tahun 2024-2044
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pembangunan daerah khususnya
di Perkotaan Wates sebagai pusat pemerintahan
dan perekonomian yang berkelanjutan dengan
mempertahankan nilai–nilai budaya dan warisan
heritage perlu dilakukan dengan memanfaatkan
ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil
guna, serasi, selaras, dan seimbang;
bahwa untuk pemanfaatan ruang wilayah
di Perkotaan Wates yang berdaya guna, berhasil
guna, serasi, selaras, dan seimbang diperlukan
perencanaan yang detail dan terarah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum
terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang
wilayah di Perkotaan Wates perlu menyusun
rencana detail tata ruang Perkotaan Wates;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024;
Materi Pokok: Ruang Lingkup; Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan; Rencana Struktur Ruang; Rencana Pola Ruang; Ketentuan Pemanfaatan Ruang; Peraturan Zonasi; Kelembagaan; Ketentuan Lain-Lain;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 62 HLM, Lampiran: 1 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
