Pencarian Peraturan

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9S9 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang_ Undang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2l Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunal Gedung (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 26, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PAJAK BAB III : RETRIBUSI BAB IV : PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAB V : PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI BAB VI : KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK BAB VII : INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB VIII : PENYIDIKAN BAB IX : KETENTUAN PIDANA BAII X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2Ol1 Nomor O2); b. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Nomor 3 Tahun 2O11 tentang Pajak Hotel, Pqiak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Jqlak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Paja Air Talah (L,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 03), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2O18 tentang Perubahal Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201 I tentang tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Jajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Paja Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O18 Nomor 03); c. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor O6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2ol7 Nomor 06); d. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor O7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4la Nomor 1 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 01); e. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Irembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor O8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor O1); dan f. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (l.embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
117

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA*IA TAHUN 2024 NOMOR 07

Peraturan Bupati (Perbup) tentang OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK:

a. bahwa setiap pekerja yang berada di Daerah memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yang layak melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dan dalam rangka meningkatkan kesadaran bagi pekerja dan kepatuhan dari pemberi ke{a untuk mengikuti kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; b. bahwa berdasarkan Undarg-Undang 13 Tahun 2O03 tentan g Ke tenagakerj a€rn, pembangunan ketenagakerj aan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah dalam memberikan landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, perlu mengatur suatu kebijakan daerah yang keberpihakannya terhadap masyarakat Tana Tora.ia selaku pekerja baik di sektor publik maupun disektor jasa; C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang optimalsasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42791 sebagarmana telah diubah beberapa kati teralhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undarrg-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 20O4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembalgan dan Penguataa Sektor Keuangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Uundangan (Lembaran 5. Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengarr Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 6. Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerl'a menjadi Undang-Undang (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56); 8. Peratural Pemerintah Nomor 85 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan penyelenggara Jaminan Sosial (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari T\ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O2l lentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 46, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2O23 tenlang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O2 1 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47 , Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66491; 17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); 18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 1513); 19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kefa Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 22. Peratoxarr Menteri Ketenagakeg'aan Nomor 5 Tahun 2O21 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2471; 23. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat lJaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451); 24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2O11 Nomor 52); 25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 135); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4l;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : ASAS DAN PRINSIP BAB IV : RUANG LINGKUP BAB V : PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAB VI : PENDATAAN PEKERJA SEBAGAI CALON PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAB VII : PROGRAM JAMINAN SOSTAL KETENAGAKERJAAN BAEI VIII : PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN BAB IX : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAB X : PENDANAAN PROGRAM JAMINAN SOSTAL KETENAGAKERJAAN BAB XI : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII : KRTENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
23

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL,STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL,STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatan dan Belalja Lembang Tahun Anggaran 2024, secara transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu adanya pedoman penetapan Penghasilan Tetap pemerintah lembang, Tunjangan, Pemerintah Lembang, Badan permusyawaratan Tambahan penghasilan Lembang, Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya perjalanan Dinas dan Biaya Transport di lembang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman penetapan penghasilan Tetap pemerintah lembang Tunjangan pemerintah Iembang, Badan permusyawaratan Lembang, Tambahan penghasilan Kepala Lembang, Honorarium pKpKL, ppKL, Standar Biaya perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9S9 Nomor 74, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nopor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerinta-h Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Repubiik Incionesia Tahun 2023 i'Iomor 4i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daeralr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan:Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5g64); 7. Kabupaten Tana Tora-ja peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2olg tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neeeri Nomor g0 Tahun 2O15 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2olg tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 2 Tahun 2013 tentang penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan kmbang dalam Kabupaten Tana Tor4ja (i,ernbaran Daerah Kabupaten Tana Ttraja Tahun 20i3 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan. Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Tora-ia (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 6; 1O. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kery'a Pemerintah Lembang (l€mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2Ol5 Nomor 02, Tambahan tcmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 0g), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor Z Tahun 2O23 tentanq peru bahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Keqja pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tor41.a Tahun 2O2J Nomor 7) ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor oe); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor41.a Nomor g Tahun 2O23 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (I*rnbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor g); 13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Tahun 2019 Nomor 04); 14, Peraturan Bupati Tana Torqla Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pen_iabaran Anggaran pendar:atan dan Belanja Daerah Tahun Anggxan2O24;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBAGA, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAB III : HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
9

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 02

Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA LEMBANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin pengalokasian Alokasi Dana Lembang, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang secara merata serta berkeadilan, periu diatur dalam peraturan Bupati; b. bahwa untuk melaksankan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan asal 97 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2Oi4 tentang Desa, Tata Cara Penghitungan dan pembagian Rincian Alokasi Dana Lembang, Bagran dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara penghitungan dan pembagian Rincian Alokasi Dana lembang dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negirra Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Z Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentroiry Cipta Kerja mdnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tattun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republiir Indonesia Nomor 6321 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republ.ik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2gL6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri dalam negeri noor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menreri Daiam Negeri Nomor 20 Tahun 20ig tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi nomor 7 tahun 2003 tentang prioritas Penggunaan dan Desa Tahun 2024 (Benl.a Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atau Fokus Penggunaan Dana Dana Desa Tahun 2O24 (Benta. Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 963); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dal Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan kmbang dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Pereturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan lembang da_lam Kabupaten Tana Torqja; 14, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 8 Talrun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaral 2024 (I*mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 8); 15. Peraturan Bupati Tana Tor4ia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Tahun 2019 Nomor 04); 16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor O3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di lcmbang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03); 17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB III : TATA CARA PENGHITUNGAN BAB IV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
21

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2024

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT