Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sumber Daya Lokal
ABSTRAK:
Bahwa potensi sumber daya lokal daerah merupakan kekayaan yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dan didayagunakan secara terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan ciri khas lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2019
Materi Pokok : Sumber Daya Manusia Lokal,Sumber Daya Alam Lokal, Produk Lokal, Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Produk Sumber Daya Lokal, ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
Jumlah Halaman : 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pejabat Lain atau Tenaga Lainnya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau tenaga lainnya
Dasar Hukum :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
Materi Pokok : Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi Dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Besaran Tanggung Jawab Tuntutan Ganti Rugi, Penagihan Dan Penyetoran, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah, Kadaluwarsa, Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
Jumlah Halaman : 52 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang penanaman modal,perlu menetapkan peraturan Bupati tentang rencana umum penanaman modal Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022-2026
Dasar Hukum :Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012,Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016,Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012,Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015,Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 202,dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 36 Tahun 2017
Materi Pokok: Sistematika RUPMK,dan Pengawasan dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang penyelenggara kearsipan,perlu menetapkan Peraturan bupati tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012,Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018,dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020
Materi Pokok : Pemeliharaan Arsip Aktif,Pemeliharaan Arsip Inaktif,dan Alih Media Arsip,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
jumlah Halaman : 39 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendaftaran Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Pemerintah Daerah Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan,penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan dapat didaftarkan pada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012,Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018,Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020,dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Materi Pokok : sasaran,Pendaftaran Peserta PBPU DAN PESERTA BP BAGIAN KESATU PENDAFTARAN,pENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN,kARTU IDENTITAS BAGI PESERTA BPU DAN Peserta BP,dan peran serta masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,Pasal 134 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara,perlu menetapkan peraturan Bupati Sumbawa barat Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017,Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018,Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021,dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019.
Materi Pokok : Maksud dan Tujuan,Prinsip dan Ruang Lingkup,Kelembagaan Manajemen Talenta ASN,Penyelenggaran manajemen Talenta ASN,Sistem Informasi manajemen Talenta dan Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 2 HLM;Lampiran: 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2022
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan serta pendeteksian dini potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) varian Omicron, maka perlu merubah Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,
b. bahwa upaya penanggulangan/penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 varian Omicron sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus tetap dilaksanakan dengan mengikuti
protokol kesehatan pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pasca pandemi Corona Virus Disease 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020
10 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Disiplin dan Penegakan Hukum Nomor 50 Tahun 2020
Pasal I menyatakan Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 41), diubah sebagai berikut :
1. Mengubah ketentuan Pasal 9
2. Mengubah Pasal 13
Pasal II menyatakan Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Semua Desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,bahwa berdasrkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 104 Tahun 2021,dan Berdasrkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
Dasar Hukum : Pasl 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012,Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2021,dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 104
Materi Pokok :
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dI Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2022 telah ditetapkan rincian anggaran dana alokasi umum dan dana bagi hasil menurut daerah Kabupaten/Kota
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014,Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021,peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018,peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020,peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012,Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2021.dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 104 Tahun 2021
Materi Pokok :
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Jumlah Halaman : 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 49 Tahun 2021
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SETELUK REA DI KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Persiapan Seteluk Rea Di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201 7 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Seteluk Rea di Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukkan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi NusaTenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145 ' Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
4.. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
5.. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10.Peraturan Dacrah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungnn dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 42).
BAB I KETENTUAN
BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH
BAB III PEMERINTAHAN
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
