LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 
KABUPATEN BANTAENG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang	:	a.	bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Bantaeng dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan saat ini;
b. 	bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan PDAM perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian PDAM berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah  Air Minum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah.

 Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4844);
6.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM   KABUPATEN BANTAENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.	Daerah adalah Kabupaten Banteng;
2.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. 	Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5.	Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng;
6.	Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan  Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng;
7. 	Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng;
8.	Staf adalah pembantu Direksi yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Direksi; 
9.	Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan  penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan

Pasal 2

(1)	Nama perusahaan daerah yang memberi pelayanan penyediaan air minum di Kabupaten Bantaeng bernama Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM dengan logo sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)	PDAM berkedudukan secara tetap di Wilayah Kabupaten Bantaeng.
(3)	PDAM sebagai perusahaan daerah milik pemerintah daerah merupakan salah satu kelengkapan pelaksanaan otonomi daerah.
(4)	PDAM diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar melaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratif. 

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  pada pasal 3, PDAM mempunyai fungsi:
a.	Melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng di bidang pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat;
b.	Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah kabupaten Bantaeng dibidang pengelolaan PDAM;
c.	Pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PDAM 

Pasal 5

(1)	Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4, PDAM mempunyai tanggung jawab:
a.	Menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang diterapkan;
b.	Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk pelaksanaan kontruksi yang menjadi tanggung jawabnya serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
c.	Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
d.	Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
e.	Memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
f.	Menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
g.	Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat.
(2) 	PDAM berhak:
a.	Memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
b.	Menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
c.	Menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
d.	Memperoleh kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin yang telah didapat;
e.	Memutus sambungan langganan kepada para pemakai / pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya;
f.	Menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana pelayanan.	
(3)  	PDAM berkewajiban:
a.	Menjamin pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan;
b.	Memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan  atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas pelayanan;
c.	Mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua pemakai /pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure);
d.	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;
e.	Mengupayakan agar water mater air selalu berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
f.	Memberikan ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang diderita sesuai peraturan perundang-undangan;
g.	Mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan;
h.	Berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
(4) 	Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diupayakan   berdasarkan penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(5) 	Upaya penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ORGAN PDAM 

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 6

(1)	Untuk menjalankan roda perusahaan, PDAM didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)	Organ dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.	Bupati selaku pemilik modal;
b.	Dewan Pengawas;
c.	Direksi.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 7

(1)	Calon direksi harus memenuhi persyaratan;
a.	Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
b.	Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan lebih lanjut oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati;
c.	Dapat berasal dari dalam dan dari luar PDAM;
d.	Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c yang berasal dari dalam PDAM sekurang-kurangnya memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dan mempunyai jabatan terakhir minimal Kepala Bagian dalam struktur kepegawaian PDAM, dan yang berasal dari luar PDAM mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun di perusahaan dengan penilaian baik;
e.	Batas Usia pada saat diangkat pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dari dalam paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan dari luar paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
f.	Membuat, menyajikan dan mempresentasikan proposal mengenai visi dan misi PDAM di hadapan Pemerintah Daerah dan DPRD;
g.	Bersedia bekerja penuh waktu;
h.	Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli;
i.	Wajib Mengikuti pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah sebelum dan atau sesudah terpilih sebagai direksi; 
j.	Bagi Pegawai PDAM yang terpilih menjadi direksi bersedia pensiun apabila tidak menjabat sebagai direksi lagi.
(2).  Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari unsur:
a.  Tim yang dibentuk oleh Bupati;
b.	Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPRD sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang perkomisi;
c.	Gabungan dari kedua tim sebagaimana huruf a dan huruf b bersama-sama dalam satu tim yang profesional dan bertanggung jawab.

Pasal 8

(1)	Pengangkatan direksi ditetapkan dengan keputusan Bupati;
(2)	Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3)	Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM  dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
(4)	Disamping ketentuan yang dimaksud pada ayat (3), jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 2
Jumlah

Pasal 9

(1)	 Jumlah Direksi berdasarkan jumlah pelanggan PDAM.
(2)	 dengan Ketentuan:
a.	1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
b.	paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
c.	paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
(3)	Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(4)	Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Paragraf 3
Larangan

Pasal 10

(1)	Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
a.	Jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah pusat atau daerah;
b.	Anggota direksi / pengawas pada BUMD lain atau badan usaha swasta;
c.	Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;
d.	Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Direksi mempunyai tugas:
a.	Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b.	Membina pegawai;
c.	Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d.	Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.	Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan / corporate plan) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas;
f.	Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran Tahunan PDAM  yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan / corporate plan ) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
g.	Menyusun dan menyampaikan seluruh laporan kegiatan PDAM.
	
Pasal 12

(1)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf g, terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2)	Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan.
(3)	Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditanda tangani bersama direktur dan Dewan Pengawas.
(4)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) hari setiap akhir triwulan.
(5)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima dan ditembuskan kepada DPRD.
(6)	Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
(7)	Anggota Dewan Pengawas dan direktur yang tidak menandatangani laporan Tahunan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Direksi berwenang;

a.	Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan Kepegawaian PDAM;
b.	Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c.	Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d.	Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
e.	Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
f.	Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g.	Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h.	Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan  Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 14

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDAM.

Paragraf 5
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 15

(1)	Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi masih dalam proses, Bupati dapat menunjuk / mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PDAM  sebagai pejabat sementara.
(2)	Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
(3)	Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 16

(1)	Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
(2)	Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.	Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk tunjangan untuk isteri/suami dan anak;
b.	Tunjangan lainnya.
(3)	Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
(4)	Besarnya gaji, tunjangan, bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.
(5)	Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen)  dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan tahun lalu.

Pasal 17

(1)	Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
(2)	Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya  berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
(3)	Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

(1)	Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
a.	Cuti tahunan;
b.	Cuti besar;
c.	Cuti sakit;
d.	Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
e.	Cuti nikah;
f.	Cuti bersalin; dan
g.	Cuti di luar tanggungan PDAM.
(2)	Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
(3)	Dalam pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib mendelegasikan tugas sebagaimana pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf g kepada pejabat yang ditunjuk dengan persetujuan dewan pengawas dalam bentuk keputusan direksi.     
(4)	Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada perundang-undangan.

Paragraf 7
Pemberhentian

Pasal 19

(1)	Direksi berhenti karena;
a.	Masa jabatannya berakhir;
b.	Meninggal dunia.
(2)	Direksi diberhentikan karena:
a.	Permintaan sendiri;
b.	Reorganisasi;
c.	Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
d.	Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
e.	Mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
f.	Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
(3)	Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

(1)	Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2)	Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

(1)	Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 20, Dewan Pengawas melakukan sidang  yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)	Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan  untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
(3)	Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir  tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
(4)	Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V
DEWAN PENGAWAS

Paragraf 1
Pengangkatan dan Persyaratan

Pasal 22

(1)	Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati yang berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen.
(2)	Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima)  tahun.

Pasal 23

(1)	Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
a.	Menguasai manajemen PDAM
b.	Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
c.	Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
(2)	Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1)	Jumlah anggota Dewan Pengawas berdasarkan jumlah pelanggan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)	Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
(3)	Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi  dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 25

(1)	Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)	Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 26

(1)	Dewan Pengawas mempunyai tugas:
a.	Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
b.	Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain,serta menerima , memeriksa dan atau menandatangani laporan Tri wulan dan laporan Tahunan.
c.	Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategi Bisnis (business plan/corporate plan),  Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi dan ditandatangani Bupati sebagai pengesahan.
(2)	Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang:
a.	Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM
b.	Menilai laporan Triwulan dan laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati.
c.	Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
d.	Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 27

(1)	Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas dengan tetap memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.
(2)	Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM. 

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 28

(1)	Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang atau jasa.
(2)	Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
(3)	Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
(4)	Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) darigaji Direktur Utama.

Pasal 29

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan pengawas  memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28
				
Pasal 30

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 31

(1)	Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
(2)	Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3)	Besarnya uang jasa pengabdian sebagaiman dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang masa bulan terakhir.

Pasal 32

(1)	Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
a.	Masa jabatannya berakhir;
b.	Meninggal dunia. 
(2)	Anggota dewan Pengawas diberhentikan karena:
a.	Permintaan sendiri
b.	Reorganisasi
c.	Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir
d.	Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
e.	Mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
f.	Melakukan tindakan yang merugikan PDAM
g.	Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara
(3)	Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

(1)	Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
(2)	Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

(1)	Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengwas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(2)	Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
(3)	Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
(4)	Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 35

(1)	Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
a.	Warga Negara Republik Indonesia;
b.	Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
c.	Mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
d.	Dinyatakan sehat oleh Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direksi;
e.	Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun.
f.	Lulus seleksi
(2)	Pengangkatan pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja, setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
(3)	Selama masa percobaan sebagaiman dimaksud ayat pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
a.	Loyalitas;
b.	Kecakapan;
c.	Kesehatan;
d.	Kerjasama;
e.	Kerajinan;
f.	Prestasi kerja;
g.	Kejujuran.
(4)	Apabila pada akhir masa percobaan, pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.								
Pasal 36

(1)	Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten / Kota.
(2)	Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menduduki jabatan.

Pasal 37

(1)	Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
(2)	Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan telah menjalani pangkat terakhirnya selama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Penghasilan dan Cuti

Pasal 38

(1)	Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah, sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
(2)	Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a.	Tunjangan pangan;
b.	Tunjangan kesehatan;
c.	Tunjangan lainnya.
(3)	Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan
(4)	Tunjangan sebagaimana diaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain - lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi, yang disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 39

(1)	Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan         kemampuan PDAM.
(2)	Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 40

(1)	Pegawai yang beristeri/suami diberikan tunjangan isteri/suami paling tinggi 10 %      (sepuluh persen) dari gaji pokok.
(2)	Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah, diberikan tunjangan anak 5% (lima persen) dari gaji pokok.
(3)	Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang sampai anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun jika anak tersebut masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
(4)	Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 41

(1)	Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
(2)	Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan besaran gaji.

Pasal 42

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM

Pasal 43

(1)	Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai dapat diberikan kenaikan gaji berkala.
(2)	Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.  

Pasal 44

(1)	Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
a.	Cuti tahunan;
b.	Cuti besar;
c.	Cuti sakit;
d.	Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
e.	Cuti nikah;
f.	Cuti bersalin; dan
g.	Cuti di luar tanggungan PDAM.
(2)	Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
(3)	Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 45

(1)	Direksi memberikan penghargaan kepada pegawaiyang mempunyai masa kerja terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan denga kemampuan PDAM.
(2)	Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pengembangan PDAM.
(3)	Pemberian penghargaan dan tanda jasa ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 46

Setiap pegawai wajib:
a.	Memegang teguh dan mengamalkan Pancsila serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.	Mendahulukan kepentingan PDAM di atas yang lainnya;
c.	Mematuhi segala kewajiban dan larangan;
d.	Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 47

Pegawai dilarang:
a.	Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau negara;
b.	Menggunakan kedudukannya untuk memberi keuntungan bagi diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan PDAM;
c.	Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 48

(1)	Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman
(2)	Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	Teguran lisan;
b.	Teguran tertulis;
c.	Penundan gaji berkala;
d.	Penundaan kenaikan pankat;
e.	Penurunan pangkat;
f.	Pembebasan jabatan;
g.	Pemberhentian sementara;
h.	Pemberhentian dengan hormat;
i.	Pemberhentian dengan tidak hormat.
(3)	Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 49

(1)	Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 47 dan/atau tindak pidana.
(2)	Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yanr telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

(1)	Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaiman dimaksud Pasal 49 , bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok.
(2)	Dalam hal pegawai yang dimaksud tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
(3)	Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, maka Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 51

(1)	Pegawai diberhentikan dengan hormat karena:
a.	Meninggal dunia;
b.	Permintaan sendii;
c.	Tidak dapat melaksanakan tugas;
d.	Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
e.	Mencapai pensiun;
f.	Reorganisasi.
(2)	Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena:
a.	Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan
b.	Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap.
c.	Melakukan perbuatan yang merugikan PDAM.

BAB VII
DANA PENSIUN

Pasal 53

(1)	Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun pemberi kerja  atau Dana Pensiun lembaga negara.
(2)	Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)	Atas pertimbangan efektifitas san efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VIII
ASOSIASI

Pasal 54

(1)	PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
(2)	PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

(1)	Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.
(2)	Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Maret 2011 

    BUPATI BANTAENG

 Cap./ttd.

H. M NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 8 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT
Pangkat	: Pembina Utama Muda
Nip	: 19590112 1986 1 016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2011 NOMOR 1