PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

  NOMOR  20  TAHUN 2014

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a.	bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia  mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;

b.	bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; 

Mengingat	: 1. 	Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959   tentang   Penetapan  Undang - undang   Darurat   Nomor    3    Tahun    1953   tentang  Pembentukan    Daerah    Tingkat   II    di    Kalimantan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor  9) sebagai Undang-Undang (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);

2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 

3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

7.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

8.	Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 

9.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); 

11.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4588); 

12.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia Di Daerah; 

15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

16.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

17.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin  Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

18.	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014                     tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2003 Nomor 2); 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  KESEJAHTERAAN LANJUTUSIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.	Kota adalah Kota Banjarmasin. 
2.	Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin 

3.	Walikota adalah Walikota Banjarmasin. 

4.	Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih. 

5.	Masa Produktif adalah masa ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. 

6.	Usia Harapan Hidup adalah merupakan lama hidup manusia didunia. 

7.	Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8.	Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. 

9.	Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada 
bantuan orang lain.

10.	Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya. 

11.	Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia. 

12.	Panti Werdha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar. 

13.	Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek. 

14.	Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

15.	Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Kota dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. 

16.	Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

17.	Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lansia. 

18.	Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia. 

19.	Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

20.	Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha. 

21.	Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional. 

22.	Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri (Home Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.

22.	Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti (Foster Care Services) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkannya atau dia dalam kondisi terlantar.

BAB II
ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan Lansia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan keakraban bangsa Indonesia.

BAB III

KEPERANSERTAAN

Pasal 5

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

(1)	Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada:
a.	lansia, atau  kelompok  lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b.	perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia. 

(2)	Kriteria dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatur dengan Peraturan Walikota 

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 8

(1)	Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi: 
a.	pelayanan keagamaan dan mental spiritual; 

b.	pelayanan kesehatan; 
c.	pelayanan kesempatan kerja; 
d.	pelayanan pendidikan dan pelatihan; 

e.	pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi pemerintahan dan penggunaan fasilitas umum;

f.	pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;

g.	bantuan sosial; 
h.	perlindungan sosial. 

(2)	Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Kota, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Bagian Pertama

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 9

(1)	Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

(2)	Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing dengan melalui :

a.	bimbingan keagamaan dan kerohanian; 

b.	penyediaan aksesibilitas pada tempat peribadatan sesuai kebutuhan. 

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

(1)	Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. 

(2)	Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a.	penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan (promosi kesehatan) Lansia melalui media cetak, elektronik, audio visual dan media informasi lain;
b.	upaya pelayanan preventif bagi lansia yaitu upaya pencegahan berbagai penyakit yang biasa diderita oleh lansia; 

c.	upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontology di tingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit;

d.	upaya pelayanan rehabilitative yaitu pelayanan kesehatan lanjutan pasca penyembuhan; dan 

e.	pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia dan Puskesmas Santun Lansia.

(3) 	Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pelayanan secara gratis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 11

(1)	Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki. 

(2)	Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Kota maupun Masyarakat. 

Paragraf 1
Sektor Formal

Pasal 12

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 13

(1)	Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 
(2)	Penetapan Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
a.	kondisi fisik; 
b.	ketrampilan dan/atau keahlian; 

c.	pendidikan; 
d.	formasi yang tersedia; 

e.	bidang usaha. 

Paragraf 2

Sektor Non Formal

Pasal 14
(1)	Pelayanan Kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/ atau keahlian untuk melakukan usaha bersama. 
(2)	Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
a.	bimbingan dan pelatihan managemen yang sehat;
b.	pemberian kemudahan dalam pelayanan SIUP, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 15

Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 16

(1)	Bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melaui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
(2)	Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulans usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

Bagian Keempat
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

(1)	Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 
(2)	Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kelima
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Pengurusan
Administrasi Pemerintahan dan Penggunaan Fasilitas Umum

Paragraf 1
Pengurusan Administrasi Pemerintahan

Pasal 18

(1)	Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam pengurusan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui :
a.	pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
b.	pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2)	Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesbilitas terutama di tempat-tempat penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus. 

Paragraf 2

Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 19

(1)	Pemerintah Kota memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk:

a.	memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; 

b.	memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, pelayanan administrasi lainnya. 

(2)	Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 20

(1)	Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk: 

a.	tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan dalam kota; 

b.	pembayaran pajak daerah; dan 
c.	pembelian tiket masuk tempat wisata/hiburan. 
(2)	Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 21

(1)	Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk : 

a.	penyediaan loket khusus; 

b.	penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia. 

(2)	Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 22

(1)	Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk: 

a.	penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi; 

b.	pemanfaatan taman-taman untuk olahraga; dan 
c.	penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran. 

(2)	Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. 

Pasal 23

(1)	Pemerintah Kota, dan/atau masyarakat serta dunia usaha menyediakan aksesbilitas bagi Lansia dalam bentuk non fisik. 

(2)	Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a.	pelayanan informasi; 

b.	pelayanan khusus. 

Pasal 24

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 25

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:

a.	penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; 

b.	penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia. 

Pasal 26

(1)	Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Kota masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2)	Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Keenam
Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 27

(1)	Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, 

dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.

(2)	Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a.	penyuluhan dan konsultan hukum; 

b.	pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan. 

Bagian Ketujuh

Bantuan Sosial

Pasal 28

(1)	Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan taraf kesejahteraannya. 

(2)	Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi. 

(3)	Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan/atau memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 29

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

a.	memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu; 

b.	membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan 

c.	mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha. 

Pasal 30

Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tidak mampu, serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

(1)	Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal. 

(2)	Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk: 

a.	Usaha Ekonomi Produktif (UEP); dan 
b.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

Pasal 32

(1)	Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu. 

(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk 

pembinaan lainnya. 

(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan akan diatur dalam Peraturan Walikota. 

Pasal 33

Pemberian bantuan sosial diberikan kepada Lansia tidak potensial dan lansia terlantar dalam bentuk :

a.	pelayanan harian Lansia (Day Care Services); 
b.	pelayanan melalui keluarga sendiri (Home Care Services); 

c.	pelayanan melalui keluarga pengganti (Foster Care services); 

d.	santunan biaya hidup. 

Bagian Kedelapan
Perlindungan Sosial

Pasal 34

(1)	Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial dan/atau Lansia terlantar agar terhindar dari resiko. 

(2)	Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya. 

(3)	Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: 

a.	pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat; 

b.	penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Kota maupun masyarakat; 

c.	pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung; dan

d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan/atau masyarakat setempat.

Pasal 35

Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial UPT Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia guna menampung Lansia terlantar.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 36

(1)	Di Kelurahan dibentuk lembaga Karang Werdha yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia. 

(2)	Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Kelurahan dalam bentuk memberdayakan Lansia. 

(3)	Pengkoordinasian Karang Werdha dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Werdha yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Werdha lingkup Kecamatan.
(4)	Pembinaan Karang Werdha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota.

Pasal 37
 
(1)	Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat Kota dibentuk Komisi Lansia Kota dengan Keputusan Walikota.
(2)	Komisi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
	
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di  Banjarmasin pada tanggal              

WALIKOTA BANJARMASIN,

H.MUHIDIN

Diundangkan di  Banjarmasin
pada tanggal	

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H.ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014, NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (149/2014) 
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR     TAHUN 2014

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I.	UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai warga Negara Indonesia, para Lansia telah mendharma-bhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban lansia sama dengan warga Negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi Lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun Lansia non potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini dapat terwujud dan terlaksana apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.

Selanjutnya, Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layanan bantuan hukum, pemberian perlindungan sosial dan pemberian penghargaan kepada masyarakat. Sementara untuk Karang Werda sebagai wadah peran masyarakat untuk berkecimpung dalam penanganan masalah Lansia serta Komisi Kota Lansia juga diatur di dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL.				
Pasal 1	:	Cukup jelas.				
Pasal 2	:	Cukup jelas.				
Pasal 3	:	Cukup jelas.				
Pasal 4	:	Cukup jelas.				
Pasal 5	:	Cukup jelas.				
Pasal 6	:	Cukup jelas.				
Pasal 7	:	Cukup jelas.				
Pasal 8	:	Cukup jelas.				
Pasal 9	:					
Ayat (1)	:	Cukup jelas.				
Ayat (2)	:	Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain : berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.	
Pasal 10					
Ayat (1)	:	Cukup jelas.			
Ayat (2)					
Huruf a	:	Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit	
			
Huruf b	:	Yang dimaksud dengan geriatric adalah suatu ilmu yang mempelajari lansia (degeneratif)	
Huruf c	:	Cukup jelas	
Ayat (3)	:	Cukup jelas.			
Pasal 11	:				
Ayat (1)	:	Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.	
Ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.
Sektor non formal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif. 	
Pasal 12	:	Cukup jelas.	
Pasal 13	:	Cukup jelas.			
Pasal 14					
Ayat (1)	:	Cukup jelas.			
Ayat (2)	:	Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil.
Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan lansia. 	
Pasal 15	:	Cukup jelas.			
Pasal 16	:				
Ayat ( 1 )	:	Cukup jelas.			
Ayat ( 2 )	:	Cukup jelas.			
Pasal 17	:				
Ayat ( 1 )	:	Cukup jelas.			
Ayat ( 2 )	:	Cukup jelas.			
Pasal 18	:				
Ayat (1)					
Huruf a	:	Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi lainnya adalah kemudahan bagi lansia dalam pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pelayanan pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.	
Huruf b	:	Kemudahan pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lansia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.	
Ayat (2)	:	Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memeberikan rasa tenang, bahagia, dan kebuagaran kepada lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olahraga yang secara khusus di sediakan baginya	
Pasal 19	:		
Ayat ( 1 )	:	Cukup jelas.	
Ayat ( 2 )	:		
Huruf a	:	Cukup jelas.	
Huruf b	:	Pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.	
Pasal 20	:		
Ayat ( 1 )	:	Cukup jelas.	
Ayat ( 2 )	:	Cukup jelas.	
Pasal 21			
Ayat (1)	:		
Huruf a	:	Cukup jelas.	
Huruf b	:	Yang dimaksudkan dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.	
Ayat (2)	:	Cukup jelas.	
Pasal 22	:		
Ayat ( 1)	:	Cukup jelas.	
Ayat ( 2 )	:	Cukup jelas.	
Pasal 23	:		
Ayat ( 1)	:	Cukup jelas.	
Ayat ( 2 )	:		
Huruf a	:	Cukup jelas.	
Huruf b	:	Cukup jelas.	
Pasal 24	:		
Huruf a	:	Pelayanan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat terkait dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh lansia dan lain-lain.	
Huruf b	:	Pelayanan khusus bagi lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik. 	
Pasal 25	:	Cukup jelas.	
Pasal 26	:	Cukup jelas.	
Pasal 27	:		
Ayat ( 1 )	:	Cukup jelas.	
Ayat ( 2 )	:	Cukup jelas.	
Pasal 28	:		
Ayat (1)	:	Melindungi dan memberikan rasa aman pada lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tenteram, dari berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.  	
Ayat (2)	:		
Huruf a	:	Cukup jelas.	
Huruf b	:	Cukup jelas.	
Huruf c	:	Yang dimaksudkan pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosial psikologis kepada lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dari pengadilan.  	
Pasal 29	:	Cukup jelas.	
Pasal 30	:	Cukup jelas.	
Pasal 31	:	Cukup jelas.	
Pasal 32	:		
Ayat ( 1 )	:	Cukup jelas.	
Ayat ( 2 )	:	Cukup jelas.	
Pasal 33	:		
Ayat ( 1 )	:	Cukup jelas.	
Ayat ( 2 )	:	Cukup jelas.	
Ayat ( 3 )	:	Cukup jelas.	
Pasal 34	:	Cukup jelas	
			
Pasal 35	:		
Ayat (1)	:	Perlindungan bagi lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lansia tersebut meninggal dunia. 	
Ayat (2)	:	Cukup jelas.	
Ayat (3)	:	Cukup jelas.	
Pasal 36	:	Cukup jelas.	
Pasal 37	:	Cukup jelas.	
Pasal 38	:	Cukup jelas.	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 49