BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR    4    TAHUN   2015
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,
Menimbang :  	bahwa  untuk  melaksanakan   ketentuan   Pasal 105 Peraturan   Pemerintah   Nomor 27   Tahun 2014   tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Mengingat   : 	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia1945;
2.	Undang-Undang Nomor  1  Tahun	1946 tentang Undang- Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor  27 Tahun  1999 tentang Perubahan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan 
Kejahatan  terhadap  Keamanan  Negara (Lembaran  Negara Republik   Indonesia   Tahun 1999   Nomor 	  74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850); 
3.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1822 );
4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria  (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun  1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  2013); 
5.	Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Peraturan 
Dasar  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun 1981  Nomor 76,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
6.	Undang-Undang     Nomor	 28     Tahun	      1999 tentang Penyelenggaraan   Negara   yang   Bersih   dan   Bebas   dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 1999  Nomor 75,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
7.	Undang-Undang Nomor  28 Tahun  2002 tentang Bangunan Gedung  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 
8.	Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan 
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
9.	Undang-Undang  Nomor	 1 	Tahun	 2004 	tentang Perbendaharaan  Negara	 (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  4285,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
10.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan   dan   Tanggung   Jawab   Keuangan   Negara 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
11.	Undang-Undang   Nomor	  33 Tahun 	2004 tentang Perimbangan   Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik    Indonesia   Tahun 2004 Nomor	 126,   Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12.	Undang-Undang   Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara     Republik      Indonesia     Tahun	 2011   Nomor	 82, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5234); 
13.	Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan 
Tanah   bagi   Pembangunan   untuk   Kepentingan   Umum 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5280); 
14.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah 
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1994 Nomor  69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3573)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor  31 Tahun  2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 
Nomor  64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4515); 
16.	Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak 
Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  atas 
Tanah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1996 
Nomor  58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3643); 
17.	Peraturan    Pemerintah     Nomor 	2      Tahun	        2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  dalam rangka  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah	   (Lembaran Negara Republik   Indonesia     Tahun	 2001 Nomor	 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
18.	Peraturan   Pemerintah    Nomor	 71    Tahun	    2010   tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesia  Tahun	2010  Nomor	      123,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005  Nomor  139,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4577); 
20.	Peraturan   Pemerintah   Nomor 	 58   Tahun	    2005   tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  RepublikIndonesia  Tahun	2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21.	Peraturan   Pemerintah   Nomor	  8   Tahun	    2006   tentang Pelaporan   Keuangan   dan   Kinerja   Instansi   Pemerintah 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 
22.	Peraturan   Pemerintah    Nomor 	 3   Tahun   	2007   tentang Pelaporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  kepada 
Pemerintah,    Laporan    Keterangan    Pertanggungjawaban 
Kepala  Daerah  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, 
dan   Informasi   Laporan   Penyelenggaraan   Pemerintahan Daerah  kepada  Masyarakat	(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun	2007  Nomor	19,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23.	Peraturan   Pemerintah   Nomor	38   Tahun	   2007   tentang Pembagian   Urusan   Pemerintahan   antara   Pemerintah, Pemerintah   Daerah   Provinsi   dan   Pemerintah   DaerahKabupaten/Kota	(Lembaran   Negara   Republik   IndonesiaTahun	2007   Nomor	82,   Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24.	Peraturan   Pemerintah    Nomor	    27   Tahun	 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik   Indonesia   Tahun	   2014    Nomor  	 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
26.	Keputusan  Presiden  Nomor  40  Tahun  1974  tentang  Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 

27.	Peraturan   Presiden   Nomor 	54   Tahun 	    2010   tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  sebagaimana  telah 
diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor 70  Tahun  2012 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28.	Peraturan    Presiden       Nomor	  71       Tahun	  2012   tentang Penyelenggaraan   Pengadaan   Tanah   bagi   Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
29.	Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 	5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah; 
30.	Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 	17  Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
31.	Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tahun  2001 
tentang  Pedoman  Penyerahan  Barang  dan  Hutang  Piutang 
pada Daerah yang Baru Dibentuk; 
32.	Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  49  Tahun  2001 
tentang Sistem Informasi Manajemen Milik Daerah; 
33.	Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 	7  Tahun  2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota; 
34.	Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  12  Tahun  2003 
tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 
35.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36.	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja  Nomor 2  Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
37.	Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja  Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja  Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja;  
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :  PERATURAN   DAERAH    TENTANG   PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 
BAB I
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1.	Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 
2.	Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.	Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5.	Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja. 
6.	Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7.	Unit  Kerja/Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat 
unit kerja/UPTD adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang. 
8.	Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat 
APBD  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten 
Tana Toraja. 
9.	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 
10.	Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah  rangkaian  kegiatan  dan 
tindakan  terhadap  Barang  Milik  Daerah  yang  meliputi  perencanaan 
Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan    dan    pemeliharaan,    penilaian,    pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,    pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian. 
11.	Pengelola  Barang  Milik  Daerah  yang selanjutnya  disebut  Pengelola  adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan 	dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. 
12.	Pembantu  pengelola  Barang  Milik  Daerah  yang  selanjutnya  disebut Pembantu    Pengelola    adalah    penjabat    yang    bertanggungjawab 
mengkoordinir penyelenggaraaan pengelolaan barang milik Daerah yang 
ada pada SKPD.
13.	Pengguna  barang  milik  daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pengguna 
adalah   pejabat   pemegang   kewenangan   Penggunaan   Barang   Milik 
Daerah. 
14.	Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa 
Pengguna adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 
Pengguna  Barang  untuk  menggunakan  barang  yang  berada  dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

15.	Penyimpan  barang  milik  daerah  yang  selanjutnya  disebut  Penyimpan 
adalah  pegawai  negeri  sipil  yang  diserahi  tugas  untuk  menerima, 
menyimpan dan mengeluarkan barang. 
16.	Pengurus  barang  milik  daerah  yang  selanjutnya  disebut  Pengurus 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas untuk mengurus barang 
daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/unit kerja. 
17.	Pengguna  Anggaran  yang  selanjutnya  disebut  PA  adalah  pejabat 
pemegang kewenangan  penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah.
18.	Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD atau ditetapkan 
oleh PA untuk menggunakan APBD. 
19.	Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang  selanjutnya  disebut  PPK  adalah 
pejabat   yang   bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   pengadaan 
barang/jasa. 
20.	Unit  Layanan  Pengadaan  yang  selanjutnya  disebut  ULP  adalah  unit 
organisasi   pemerintah   yang   berfungsi   melaksanakan   pengadaan 
barang/jasa di SKPD yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau 
melekat pada unit yang ada. 
21.	Pejabat  Pengadaan  adalah  personil  yang  memiliki  sertifikasi  keahlian 
pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. 
22.	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang 
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan. 
23.	Rumah  Dinas  Daerah  adalah  rumah  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah 
Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil.
24.	Perencanaan   Kebutuhan   adalah   kegiatan   merumuskan   rincian 
kebutuhan  Barang  Milik  Daerah  untuk  menghubungkan  pengadaan 
barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 
dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 
25.	Pengadaan  adalah  kegiatan  untuk  melakukan  pemenuhan  kebutuhan 
barang daerah dan jasa. 
26.	Penyaluran  adalah  kegiatan  untuk  menyalurkan/pengiriman  barang 
milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. 
27.	Pemeliharaan  adalah  kegiatan  atau  tindakan  yang  dilakukan  agar 
semua  barang  daerah  selalu  dalam  keadaan  baik  dan  siap  untuk 
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
28.	Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan 
barang  daerah  dalam  bentuk  fisik,  administratif  dan  tindakan  upaya 
hukum. 
29.	Penggunaan  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pengguna  Barang 
dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai 
dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 
30.	Pemanfaatan  adalah  pendayagunaan  Barang  Milik  Daerah  yang  tidak 
digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Kementerian/ 
Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang 
Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

31.	Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam 
	jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 
32.	Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah 
	Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  atau  antar  Pemerintah  Daerah  dalam 
	jangka  waktu  tertentu  tanpa  menerima  imbalan  dan  setelah  jangka 
	waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang. 
33.	Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah 
	oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan 
	penerimaan  negara  bukan  pajak/pendapatan  daerah  dan  sumber 
	pembiayaan lainnya. 
34.	Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa 
	tanah  oleh  pihak  lain  dengan  cara  mendirikan  bangunan  dan/atau 
	sarana  berikut  fasilitasnya,  kemudian  didayagunakan  oleh  pihak  lain 
	tersebut  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  telah  disepakati,  untuk 
	selanjutnya  diserahkan  kembali  tanah  beserta  bangunan  dan/atau 
	sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 
35.	Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa 
	tanah  oleh  pihak  lain  dengan  cara  mendirikan  bangunan  dan/atau 
	sarana  berikut  fasilitasnya,  dan  setelah  selesai  pembangunannya 
	diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
	waktu tertentu yang disepakati. 
36.	Kerja   Sama   Penyediaan   Infrastruktur   adalah   kerja   sama   antara 
	Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur 
	sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
37.	Pemindahtanganan   adalah   pengalihan   kepemilikan   Barang   Milik 
	Daerah. 
38.	Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada 
	pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 
39.	Tukar  Menukar  adalah  pengalihan  kepemilikan  Barang  Milik  Daerah 
	yang  dilakukan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah, 
	antar  Pemerintah  Daerah,  atau  antara  Pemerintah  Pusat/Pemerintah 
	Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam 
	bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. 
40.	Hibah  adalah  pengalihan  kepemilikan  barang  dari  Pemerintah  Pusat 
	kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah 
	Pusat,   antar   Pemerintah   Daerah,   atau   dari   Pemerintah   Pusat/ 
	Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 
41.	Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  adalah  pengalihan  kepemilikan 
	Barang  Milik  Daerah  yang  semula  merupakan  kekayaan  yang  tidak 
	dipisahkan  menjadi  kekayaan  yang  dipisahkan  untuk  diperhitungkan 
	sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan 
	usaha   milik   daerah,   atau   badan   hukum   lainnya   yang   dimiliki 
	Negara/Daerah. 
42.	Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 
	Barang Milik Daerah. 
43.	Penghapusan  adalah  tindakan  menghapus  Barang  Milik  Daerah  dari 
daftar   barang   dengan   menerbitkan   keputusan   dari   pejabat   yang 
berwenang  untuk  membebaskan  Pengelola  Barang,  Pengguna  Barang, 
dan/atau  Kuasa  Pengguna  Barang  dari  tanggung  jawab  administrasi 
dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 
44.	Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 
inventarisasi,  dan  pelaporan  Barang  Milik  Daerah  sesuai  dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
45.	Pembukuan  adalah  rincian  pendaftaran  dan  pencatatan  barang  milik 
daerah ke daftar barang/daftar barang Pengguna atau Kuasa Pengguna 
menurut golongan dan kodefikasi barang. 
46.	Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 
dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. 
47.	Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang 
digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 
48.	Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang 
digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 
49.	Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 
yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 
50.	Pelaporan  adalah  rangkaian  laporan  semesteran  dan  tahunan  yang 
disampaikan kepada Bupati melalui pengelola. 
51.	Penilai  adalah  pihak  yang  melakukan  penilaian  secara  independen 
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 
52.	Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai 
atas  suatu  objek  penilaian  berupa  Barang  Milik  Negara/Daerah  pada 
saat tertentu. 
53.	Pihak lain adalah pihak-pihak selain satuan kerja perangkat daerah. 
54.	Standar  sarana  dan  prasarana  kerja  Pemerintahan  Daerah  adalah 
pembakuan   ruang   kantor,   perlengkapan   kantor,   rumah   dinas, 
kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 
55.	Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, 
spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 
Pasal 2
Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan 
daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. 
Pasal 3
(1)  Barang milik daerah meliputi : 
a.	barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan 
b.	barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
(2)  Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 
a.	barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b.	barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
c.	barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  dan 
d.	barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah 
berkekuatan hukum tetap. 
Pasal 4
(1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas: 
a.	fungsional; 
b.	kepastian hukum; 
c.	transparansi; 
d.	efisiensi; 
e.	akuntabilitas; dan 
f.	kepastian nilai. 
(2) Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : 
a.	Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 
b.	Pengadaan; 
c.	Penggunaan; 
d.	Pemanfaatan; 
e.	Pengamanan dan pemeliharaan; 
f.	Penilaian; 
g.	Pemindahtanganan; 
h.	Pemusnahan; 
i.	Penghapusan; 
j.	Penatausahaan; dan 
k.	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
Pasal 5
Maksud pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk : 
a.	mengamankan Barang Milik Daerah;
b.	menyeragamkan       langkah-langkah     dan      tindakan   dalam	    pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
c.	memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. 
Pasal 6
Tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk : 
a.	menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan   daerah   serta   dalam   rangka   melaksanakan   tertib 
administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah; 
b.	terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 
c.	terwujudnya  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  yang  tertib,  efisien  dan 
efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan 
Barang Milik Daerah. 
BAB II
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7
(1)  Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelola Barang Milik Daerah. 
(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertangung jawab : 
a.	menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 
b.	menetapkan   Penggunaan,   Pemanfaatan   atau   Pemindahtanganan 
	Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; 
c.	menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik 
	Daerah; 
d.	menetapkan  pejabat  yang  mengurus  dan  menyimpan  Barang  Milik 
	Daerah; 
e.	mengajukan  usul  Pemindahtanganan  Barang  Milik  Daerah  yang 
	memerlukan persetujuan DPRD; 
f.	menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 
	Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; 
g.	menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian 
	tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan 
h.	menyetujui  usul  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  dalam  bentuk 
	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 
(3) Bupati  dalam  rangka  pelaksanaan  wewenang  sebagaimana  dimaksud 
	pada ayat (2) dibantu oleh : 
a.	Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah; 
b.		Kepala  SKPD  yang  khusus  menangani  urusan  Aset  Daerah  selaku 
	Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah; 
c.	Kepala SKPD selaku Pengguna Barang Milik Daerah; 
d.		Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang 
	Milik Daerah; 
e.	Penyimpan Barang Milik Daerah; dan 
f.	Pengurus Barang Milik Daerah. 
Pasal 8
(1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, berwenang dan 
	bertanggung jawab: 
a.	meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; 
b.	meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; 
c.	mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 
d.		mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan 
Penghapusan Barang Milik Daerah; 
e.	mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang 
	telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 
f.	melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik 
Daerah; dan 
g.	melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  atas  pengelolaan  Barang 
Milik Daerah. 
(2) Kepala  Bidang  Aset  selaku  Pembantu  Pengelola Barang Milik Daerah bertanggung   jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing SKPD. 
(3) Kepala  SKPD  selaku  Pengguna  Barang  Milik  Daerah  berwenang  dan 
bertanggung jawab : 
a.	mengajukan  rencana  kebutuhan  dan  penganggaran  Barang  Milik 
Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 
b.	mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik 
Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang 
sah; 
c.	melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang  Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
d.	menggunakan    Barang    Milik    Daerah    yang    berada    dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
e.	mengamankan  dan  memelihara  Barang  Milik  Daerah  yang  berada dalam penguasaannya;
f.	mengajukan  usul  Pemanfaatan  dan  Pemindatanganan  Barang  Milik 
Daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak  memerlukan 
persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 
bangunan; 
g.	menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang 
tidak  dimanfaatan  Pihak  Lain  kepada  Bupati  melalui  Pengelola 
Barang; 
h.	mengajukan  usul  Pemusnahan  dan  Penghapusan  Barang  Milik Daerah;
i.	melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
j.	menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran 
(LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan  (LBPT) yang berada 
dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. 
(4) Kepala   Unit   Pelaksana   Teknis   Daerah   selaku   Kuasa   Pengguna, berwenang dan bertanggung jawab : 
a.	mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi unit kerja 
yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD; 
b.	melakukan pencatatan dan inventarisasi  Barang  Milik  Daerah yang berada dalam penguasaannya; 
c.	menggunakan    Barang    Milik    Daerah    yang    berada    dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi unit kerja yang dipimpinnya; 
d.	mengamankan  dan  memelihara  Barang  Milik  Daerah  yang  berada 
dalam penguasaannya; 
e.	melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan  Barang 
Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan 
f.	menyusun  dan  menyampaikan  Laporan  Barang  Kuasa  Pengguna Semesteran  (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan 
(LBKPT)  yang  berada  dalam  penguasaannya  kepada  Kepala  SKPD 
yang bersangkutan. 
(5)  Penyimpan barang bertugas : 
a.	menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Daerah; 
b.	meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan Barang yang diterima; 
c.	meneliti  jumlah  dan  kualitas  barang  yang  diterima  sesuai  dengan 
dokumen pengadaan; 
d.	mencatat Barang Milik Daerah yang diterima ke dalam buku/kartu 
barang; 
e.	mengamankan Barang Milik Daerah yang ada dalam persediaan; dan 
f.	membuat  laporan  penerimaan,  penyaluran  dan  stock/persediaan 
Barang Milik Daerah kepada Kepala SKPD. 
(6) Pengurus barang bertugas : 
a.	mencatat seluruh Barang Milik Daerah yang berada di masing-masing 
SKPD  yang  berasal  dari  APBD  maupun  perolehan  lain  yang  sah 
kedalam  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB),  Kartu  Inventaris  Ruangan 
(KIR), Buku Inventaris  (BI) dan Buku Induk  Inventaris  (BII), sesuai 
kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; 
b.	melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
c.	menyiapkan  Laporan  Barang  Pengguna  Semesteran	(LBPS)  dan Laporan    Barang    Pengguna    Tahunan(LBPT)    serta    Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
d.	menyiapkan  usulan  penghapusan  Barang  Milik  Daerah  yang  rusak 
atau tidak dipergunakan lagi.
BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9
(1)	Perencanaan   Kebutuhan   Barang   Milik   daerah   disusun   dengan 
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja 
perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik daerah yang ada. 
(2)	Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) meliputi 
perencanaan  pengadaan,  pemeliharaan,  pemanfaatan,  pemindahtangan 
dan penghapusan Barang Milik daerah. 
(3)	Perencanaan   kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah dalam 
mengusulkan   penyediaan   anggaran   untuk   kebutuhan   baru (new initiative)  dan  angka  dasar  (baseline)  serta  penyusunan  rencana  kerja dan anggaran. 
(4)	Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), kecuali 
untuk Penghapusan, berpedoman pada : 
a.  standar barang; 
b.  standar kebutuhan; dan/atau 
c.  standar harga. 
(5)	Standar  barang  dan  standar  kebutuhan  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (4) hutuf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi 
dengan dinas teknis terkait. 
(6)	Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (5) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri. 
(7)	Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10
(1)	Pengguna  Barang  menghimpun  usul  rencana  kebutuhan  barang  yang 
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor 
yang dipimpinnya. 
(2)	Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang. 
(3)	Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan 
Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  bersama 
Pengguna  Barang  dengan  memperhatikan  data  barang  pada  Pengguna 
Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana 
kebutuhan Barang Milik Daerah. 
Pasal 11
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  Perencanaan Kebutuhan   dan   penganggaran   Barang   Milik   Daerah   diatur   dengan Peraturan Bupati. 
BAB IV
PENGADAAN
Pasal 12
Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a.	efisien;
b.	efektif;
c.	transparan;
d.	bersaing;
e.	adil; dan 
f.	akuntabel. 
Pasal 13
Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Organisasi pengadaan yang terdiri atas : 
a.	PA/KPA; 
b.	PPK; 
c.	ULP/Pejabat Pengadaan; dan 
d.	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
Pasal 14
(1)	Pengadaaan   Barang   Milik   Daerah   dilaksanakan   sesuai   ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2)	Pengadaan   Barang   Milik   Daerah   yang   bersifat   khusus   dan/atau 
memerlukan    keahlian    khusus,    ULP/Pejabat    Pengadaan    dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. 
Pasal 15
(1)	Realisasi  pelaksanaan  pengadaan  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  14, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan. 
(2)	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ditetapkan oleh PA. 
Pasal 16
(1)	Pengguna  membuat  laporan  hasil  pengadaan  Barang  Milik  daerah 
kepada Bupati melalui pengelola. 
(2)	Laporan   hasil   pengadaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan Barang Milik Daerah. 

BAB V
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Bagian Kesatu
Penerimaan
Pasal 17
(1)	Bupati  menerima  barang  dari  pemenuhan  kewajiban  Pihak  Ketiga 
berdasarkan  perjanjian  dan/atau  pelaksanaan  dari  suatu  perizinan 
tertentu. 
(2)	Bupati  dapat  menerima  barang  dari  Pihak  Ketiga  yang  merupakan 
sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat. 
(3)	Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai 
dengan dokumen kepemilikan / penguasaan yang sah. 
(4)	Pengelola  atau  pejabat  yang  ditunjuk  mencatat,  memantau,  dan  aktif 
melakukan  penagihan  kewajiban  Pihak  Ketiga  sebagaimana  dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2). 
(5)	Hasil  penerimaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) 
dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. 
Pasal 18
(1) Hasil  pengadaan  Barang  Milik  Daerah,  baik  barang  bergerak  maupun 
barang tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD, kemudian dilaporkan 
kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya. 
(2) Penerimaan  barang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dilakukan 
setelah   melalui   pemeriksaan   dan   pengujian   oleh   Panitia/Pejabat 
Penerima Hasil Pekerjaan, dengan membuat Berita Acara Serah Terima 
Hasil Pekerjaan. 
Pasal 19
Panitia/Pejabat  Penerima  Hasil  Pekerjaan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas pokok dan wewenang untuk : 
a.	melakukan  pemeriksaan  hasil  pekerjaan  pengadaan  barang  sesuai 
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 
b.	menerima  hasil  pengadaan  barang  setelah  melalui  pemeriksaan/pengujian; dan
c.	membuat dan menandatangani Berita Acara  Serah Terima Hasil Pekerjaan.
Bagian Kedua
Penyimpanan
Pasal 20
(1)	 Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang. 
(2)	Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan 
tugas administrasi penerimaan dan penyimpanan Barang Milik Daerah. 
(3)	Penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) 
selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. 
(4)	Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai 
yang   memenuhi   persyaratan   yang   ditugaskan   untuk   menerima, 
menyimpan, dan mengeluarkan Barang Milik Daerah yang diangkat oleh 
pengelola untuk masa  1  (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab 
kepada pengelola melalui atasan langsung penyimpan. 
(5)	Atasan langsung penyimpan barang wajib secara berkala 6 (enam) bulan 
sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas penyimpan 
barang,  yaitu  pemeriksaan  pembukuan/pencatatan  dan  pemeriksaan 
gudang. 
(6)	Hasil pemeriksaan barang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpanan. 
(7)	Atasan langsung penyimpan/pengurus barang bertanggung jawab atas 
terlaksananya tertib administrasi Barang Milik Daerah. 
Bagian Ketiga 
Penyaluran
Pasal 21
(1)	Penyaluran Barang Milik Daerah oleh penyimpan   barang   dilaksanakan 	atas dasar    Surat    Perintah    Pengeluaran    Barang (SPPB)    dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima. 
(2)	Pengguna  wajib  melaporkan  stock  atau  sisa  barang  kepada  pengelola 
melalui pembantu pengelola. 
(3)	Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada 
pengguna. 
BAB VI
PENGGUNAAN
Pasal 22
Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati. 
Pasal 23
Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap: 
a.  Barang Milik Daerah berupa: 
1.	barang persediaan; 
2.	konstruksi dalam pengerjaan; atau 
3.	barang   yang   dari   awal   pengadaannya   direncanakan   untuk 
	dihibahkan. 
b.  Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
Pasal 24
Bupati  dapat  mendelegasikan  penetapan  status  Penggunaan  atas  Barang Milik  Daerah  selain  tanah  dan/atau  bangunan  dengan  kondisi  tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah. 
Pasal 25
Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. 
a.	Pengguna  Barang  melaporkan  Barang  Milik  Daerah  yang  diterimanya 
kepada Pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan; dan 
b.	Pengelola Barang meneliti laporan dari  Pengguna Barang  sebagaimana 
dimaksud  pada  huruf  a  dan  mengajukan  usul  penggunaan  kepada 
Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya. 
Pasal 26
(1)	Barang  Milik  Daerah  dapat  ditetapkan  status  penggunaannya  untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, guna 
dioperasikan  oleh  Pihak  Lain  dalam  rangka  menjalankan  pelayanan 
umum  sesuai  tugas  dan  fungsi  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang 
bersangkutan. 
(2)	Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 
Pengguna  Barang  dapat  digunakan  sementara  oleh  Pengguna  Barang 
lainnya  dalam  jangka  waktu  tertentu  tanpa  harus  mengubah  status 
Penggunaan  Barang  Milik  Daerah  tersebut  setelah  terlebih  dahulu 
mendapatkan persetujuan Bupati. 
Pasal 27
(1)	Barang  Milik  Daerah  dapat  dialihkan  status  penggunaannya  dari 
	Pengguna    Barang    kepada    Pengguna    Barang    Lainnya   untuk 
	penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati. 
(2)	Pengalihan   status   penggunaan   Barang   Milik   Daerah   dapat   pula 
	dilakukan  berdasarkan  inisiatif  dari  Bupati,  dengan  terlebih  dahulu 
	memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang. 
Pasal 28
(1)	Penetapan  status  Penggunaan  Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah 
dan/atau   bangunan   dilakukan   dengan   ketentuan   bahwa   tanah 
dan/atau    bangunan    tersebut    diperlukan    untuk    kepentingan 
penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Pengguna  Barang  dan/atau  Kuasa 
Pengguna Barang yang bersangkutan. 
(2)	Pengguna  Barang  wajib  menyerahkan  Barang  Milik  Daerah  berupa 
tanah    dan/atau    bangunan     yang    tidak    digunakan     dalam 
penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Pengguna  Barang  kepada  Bupati 
melalui Pengelola Barang Milik Daerah. 
(3)	Dikecualikan   dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat	  (2), apabila tanah dan/atau bangunan tersebut telah direncanakan untuk digunakan  atau  dimanfaatkan  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang ditetapkan oleh Bupati. 
Pasal 29
(1)	Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah berupa 
tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak  digunakan  untuk  kepentingan 
penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Pengguna  Barang  sebagaimana 
dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (2)  kepada  Bupati,  dikenakan  sanksi 
berupa  pembekuan  dana  pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  berupa 
tanah dan/atau bangunan tersebut. 
(2)	Tanah   dan/atau   bangunan   yang   tidak   digunakan   atau   tidak 
dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicabut penetapan 
status penggunaannya oleh Bupati. 
(3)	Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pengenaan  sanksi  kepada 
Pengguna Barang yang tidak menyerahkan Barang Milik Daerah diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII
PEMANFAATAN 
Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 30
(1)	Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh: 
a.	Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati. 
b.	Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang untuk Barang 
Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan  oleh  Pengguna  Barang,  dan  selain  tanah  dan/atau 
bangunan. 
(2) Pemanfaatan    Barang    Milik    Daerah    dilaksanakan    berdasarkan 
pertimbangan  teknis  dengan  memperhatikan  kepentingan  daerah  dan 
kepentingan umum. 
Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 31
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa : 
a.	sewa; 
b.	pinjam pakai; 
c.	kerjasama pemanfaatan; 
d.	bangun guna serah dan bangun serah guna; dan 
e.	kerja sama penyediaan infrastruktur. 
Bagian Ketiga
Sewa
Pasal 32
(1)  Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: 
a.	Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah 
	diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; 
b.	Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
	masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 
c.	Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
(2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan  oleh  Pengelola  Barang  setelah  mendapat  persetujuan 
Bupati. 
(3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana ayat  (1) huruf b dan huruf c 
dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari 
	Pengelola Barang. 
Pasal 33
(1)  Barang Milik Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain. 
(2) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang. 
(3) Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan diperpanjang untuk: 
a.	kerjasama infrastruktur; 
b.	kegiatan   dengan   karakteristik   usaha   yang   memerlukan   waktu 
sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau 
c.	ditentukan lain dalam Undang-Undang. 
(4) 	Formula   tarif/besaran   sewa   Barang   Milik   Daerah   berupa   tanah 
	dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati. 
(5) 	Besaran sewa atas Barang Milik Daerah untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana  dimaksud  ayat  (3)  huruf  a  atau  untuk  kegiatan  dengan karakteristik  usaha  yang  memerlukan  waktu  sewa  lebih  dari  5  (lima) tahun   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (3) huruf   b   dapat mempertimbangkan    nilai    ekonomi    dari    masing-masing    jenis infrastruktur. 
(6) 	Formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 
	bangunan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada kebijakan 
	pengelolaan Barang Milik Daerah. 
(7)	Sewa  Barang  Milik  Daerah  dilaksanakan  berdasarkan  perjanjian  yang sekurang-kurangnya memuat:
a.	para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b.	jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
c.	tanggungjawab  penyewa  atas  biaya  operasional  dan  pemeliharaan 
	selama jangka waktu sewa; dan 
d.	hak dan kewajiban para pihak. 
(8) 	Hasil  sewa  Barang  Milik  Daerahmerupakan  penerimaan  Daerah  dan 
seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah. 
(9) 	Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai, paling 
lambat  2  (dua)  hari  kerja  sebelum  ditantanganinya  Perjanjian  Sewa 
Barang Milik Daerah. 
(10) Dikecualikan  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (9), 
penyetoran   uang   sewa   Barang   Milik   Daerah   untuk   kerjasama 
infrastruktur  dapat  dilakukan  secara  bertahap  dengan  persetujuan 
Pengelola Barang. 
Bagian Keempat 
Pinjam Pakai
Pasal 34
(1)	Pinjam  pakai  Barang  Milik  Daerah  dilaksanakan  antara  Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dan alat 
kelengkapan    DPRD    dalam    rangka    menunjang    penyelenggaraan 
pemerintahan. 
(2)	Pinjam  pakai  Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan 
maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(3)	Barang  Milik  Daerah  yang  dipinjampakaikan  tidak  merubah  status 
kepemilikan Barang Milik Daerah. 
(4)	Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama  5  (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 
(5)	Pelaksanaan  pinjam  pakai  dilaksanakan  berdasarkan  perjanjian  yang 
sekurang-kurangnya memuat: 
a.	para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b.	jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan; 
c.	jangka waktu peminjaman;
d.	tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan 
	selama jangka waktu peminjaman; dan 
e.	hak dan kewajiban para pihak. 
Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 35
Kerjasama   pemanfaatan   barang   milik   daerah   dengan   pihak   lain dilaksanakan dalam rangka: 
a.	mengoptimalkan  daya  guna  dan  hasil  guna  Barang  Milik  Daerah; dan/atau
b.	meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah. 
Pasal 36
(1) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap: 
a.	barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati; 
b.	barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
	masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 
c.	barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
(2) Kerjasama   pemanfaatan   atas   Barang   Milik   Daerah   sebagaimana 
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  dilaksanakan  oleh  Pengelola  Barang 
setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Kerjasama   Pemanfaatan   atas   Barang   Milik   Daerah   sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  b  dan  huruf  c,  dilaksanakan  oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
(4) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
Pasal 37
(1) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan 
	ketentuan: 
a. 	tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk 
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan dan/atau perbaikan yang 
diperlukan terhadap Barang Milik Daerah tersebut; 
b. 	mitra   kerjasama   Pemanfaatan   ditetapkan   melalui   tender, 
kecuali  untuk  Barang Milik Daerah  yang  bersifat  khusus  dapat   dilakukan 	Penunjukkan Langsung; 
c. 	penunjukkan  langsung  mitra  kerja  sama  pemanfaatan  atas  Barang 
Milik  Daerah  yang  bersifat  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada 
huruf  b  dilakukan  oleh  Pengguna  Barang  terhadap  Badan  Usaha 
Milik Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. 	mitra  kerja  sama  pemanfaatan  harus  membayar  kontribusi  tetap 
setiap   tahun   selama   jangka   waktu   pengoperasian   yang   telah 
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama Pemanfaatan 
ke rekening kas umum Daerah; 
e. 	besaran  pembayaran  kontribusi  tetap  dan  pembagian  keuntungan 
hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim 
yang dibentuk oleh: 
1. Bupati  untuk  Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  dan/atau 
	bangunan; 
2. Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah selain 
	tanah dan/atau bangunan. 
f. 	besaran  pembayaran  kontribusi  tetap  dan  pembagian  keuntungan 
hasil kerjasama pemenfaatan harus mendapat Persetujuan pengelola 
Barang; 
g. 	dalam  kerja  sama  pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah dan/atau   bangunan,   sebagian   kontribusi   tetap   dan   pembagian keuntungannya  dapat  berupa  bangunan  beserta  fasilitasnya  yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan, tetapi tidak  termasuk sebagai objek kerja sama pemanfaatan; 
h. 	besaran  nilai  bangunan  beserta  fasilitasnya  sebagai  bagian  dari 
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana 
dimaksud pada huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total 
penerimaan  kontribusi  tetap  dan  pembagian  keuntungan  selama 
masa Kerja Sama Pemanfaatan; 
i.  bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan 
pembagian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang 
Milik Daerah; 
j.  selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan 
	dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang 
menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan; dan 
k.  jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama  30  (tiga puluh) 
	tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. 
(2) 	Semua  biaya  persiapan  Kerja  Sama  Pemanfaatan  yang  terjadi  setelah 
	ditetapkannya  mitra  Kerja  Sama  Pemanfaatan  dan  biaya  pelaksanaan 
	Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan. 
(3) 	Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	huruf k tidak berlaku dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang 
	Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur berupa: 

a.	infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau 
danau, bandar udara, dan terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasion kereta api; 
b.	infrastruktur  jalan  meliputi  jalan  jalur  khusus,  jalan  tol,  dan/atau 
jembatan tol; 
c.	infrastruktur  sumber  daya  air  meliputi  saluran  pembawa  air  baku 
dan/atau waduk/bendungan; 
d.	infrastruktur  air  minum  meliputi  bangunan  pengambilan  air  baku, 
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan 
air minum; 
e.	infrastruktur  air  limbah  meliputi  instalasi  pengolah  air  limbah, 
jaringan  pengumpul  dan/atau  jaringan  utama,  dan/atau  sarana 
persampahan    yang    meliputi    pengangkut    dan/atau    tempat 
pembuangan; 
f.	infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; 
g.	infrastruktur   ketenagalistrikan   meliputi   pembangkit,   transmisi, 
distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau 
h.	infrastruktur   minyak   dan/atau   gas   bumi   meliputi   instalasi 
pengolahan,   penyimpanan,   pengangkutan,   transmisi,   dan/atau 
distribusi minyak dan/atau gas bumi. 
(4) 	Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah untuk 
penyediaan  infrastruktur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  paling 
lama  50  (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat 
diperpanjang. 
(5) 	Dalam  hal  mitra  Kerja  Sama  Pemanfaatan  atas  Barang  Milik  Daerah 
untuk  penyediaan  infrastruktur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) 
berbentuk Badan Usaha Milik Daerah, kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan  dapat  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  70%  (tujuh  puluh 
persen) dari hasil perhitungan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e. 
(6) 	Besaran  kontribusi  tetap  dan  pembagian  keuntungan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. 
Bagian Keenam
Bangun Guna Serah
Pasal 38
(1)	Bangun Guna Serah  Barang  Milik  Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.  Pemerintah   Daerah   memerlukan   bangunan   dan   fasilitas   bagi 
	penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan 
	umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas 	tersebut. 
(2)	Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  dilaksanakan  oleh  Pengelola Barang Milik Daerah setelah  mendapat  persetujuan Bupati.
Pasal 39
Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait.
Pasal 40
(1)	Penetapan    mitra    Bangun    Guna    Serah    dilaksanakan    melalui tender.
(2) 	Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu 
pengoperasian berkewajiban: 
a.  membayar  kontribusi  ke  kas  daerah  setiap  tahun  yang  besarannya 
ditetapkan  berdasarkan  hasil  perhitungan  tim  yang  dibentuk  oleh 
Bupati; 
b.  tidak  menjaminkan,  menggadaikan  atau  memindahtangankan: 
1.  tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah;
2. hasil  Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah).
c.   memelihara objek Bangun Guna Serah. 
(3) 	Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama  30  (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(4)	 Bangun  Guna  Serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
a.	para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b.	objek Bangun Guna Serah; 
c.	jangka waktu Bangun Guna Serah; 
d.	hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan 
e.	persyaratan lain yang dianggap perlu. 
(5)	Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah harus diatasnamakan Pemerintah Daerah.
(6)	Biaya    pengkajian,    penelitian,    dan    pengumuman    tender dibebankan pada APBD.
(7) Semua biaya Bangun Guna Serah yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah menjadi beban mitra yang bersangkutan. 
(8) Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan 
	objek  Bangun  Guna  Serah  kepada  Bupati  pada  akhir  jangka  waktu 
	pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern 
	Pemerintah. 
Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna
Pasal 41
(1)	Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.	Pemerintah   Daerah   memerlukan   bangunan   dan   fasilitas   bagi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan 
umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
b.	tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. 
(2) 	Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (1) dilaksanakan oleh pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapatkan persetujuan 	Bupati. 
Pasal 42
Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait
Pasal 43
(1)	Penetapan    mitra    Bangun    Serah    Guna    dilaksanakan    melalui tender.
(2) 	Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu 
	pengoperasian berkewajiban: 
a.  membayar  kontribusi  ke  kas  daerah  setiap  tahun,  yang  besarannya 
ditetapkan  berdasarkan  hasil  perhitungan  tim  yang  dibentuk  oleh 
Bupati; 
b.  tidak  menjaminkan,  menggadaikan  atau  memindahtangankan:
1.  tanah yang menjadi objek 	Bangun Serah Guna; dan 
2. hasil  Bangun  Serah   Guna yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah).
c.  memelihara objek Bangun Serah Guna. 
(3) 	Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama  30  (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
(4)	Bangun  Serah  Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
a.	para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b.	objek Bangun Serah Guna; 
c.	jangka waktu Bangun Serah Guna; dan
d.	hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. 
(5)  Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Serah Guna diatasnamakan Pemerintah 	Daerah. 
(6) Biaya    pengkajian,    penelitian,    dan    pengumuman    tender 
	dibebankan pada APBD. 
(7) Semua biaya Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
Pasal 44
Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan tata cara: 
a.  mitra  Bangun  Serah  Guna  harus  menyerahkan  objek  Bangun  Serah 
	Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan; 
b. hasil Bangun Serah Guna yang diserahkan kepada Bupati ditetapkan 
	sebagai Barang Milik Daerah; 
c.  mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah 
	sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  b  sesuai  jangka  waktu  yang 
	ditetapkan dalam perjanjian; dan 
d.  setelah  jangka  waktu  pendayagunaan  berakhir,  objek  Bangun  Serah 
	Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah 
	sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati. 
Pasal 45
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama  Pemanfaatan,  Bangun  Guna  Serah  dan  Bangun  Serah  Guna Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 
Bagian Kedelapan
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
Pasal 46
(1)	Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur  atas  Barang  Milik  Daerah dilaksanakan terhadap:
a.	Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  pada 
Pengelola Barang/Pengguna Barang; 
b.	Barang Milik Daerah berupa sebagian  tanah dan/atau bangunan 
yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 
c.	Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
(2) 	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengelola    Barang    sebagaimana    dimaksud    pada     ayat 	(1) huruf  a dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati. 
(3) 	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan ole Pengguna Barang dengan persetujuan Bupati. 
Pasal 47
(1) 	Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur  atas  Barang  Milik  Daerah dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. 
(2)	Badan  Usaha  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  badan usaha yang berbentuk: 
a.	perseroan terbatas; 
b.	Badan Usaha Milik Negara; 
c.	Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
d.	koperasi. 
(3) 	Jangka  waktu  Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur  paling  lama  50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang. 
(4) 	Penetapan  mitra  Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur  dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) 	Mitra  Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur  yang  telah  ditetapkan, selama jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur: 
a.	dilarang  menjaminkan,  menggadaikan,  atau  memindahtangankan 
Barang Milik Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan 
Infrastruktur; 
b.	wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan 
barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan 
c.	dapat  dibebankan  pembagian  kelebihan  keuntungan  sepanjang 
terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan 
pada saat perjanjian dimulai (clawback). 
(6) 	Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke Kas Umum Daerah. 
(7) 	Formula   dan/atau   besaran   pembagian   kelebihan   keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Bupati. 
(8) 	Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur  dan  barang  hasil  Kerja  Sama Penyediaan  Infrastruktur  kepada  Pemerintah  pada  saat  berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian. 
(9) 	Barang  hasil  Kerja  Sama  Penyediaan  Infrastruktur  menjadi  Barang Milik Daerah sejak diserahkan kepada Bupati sesuai perjanjian. 
Bagian Kesembilan 
	Tender
Pasal 48
Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan tata cara : 
a.	rencana tender diumumkan di media massa nasional; 
b.	tender  dapat  dilanjutkan  pelaksanaannya  sepanjang  terdapat  paling 
sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;
c.	dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) 
peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan 
d.	dalam hal setelah pengumuman ulang: 
1.  terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan 
	dengan mekanisme tender; 
2.  terdapat  2  (dua)  peserta  calon  mitra,  tender  dinyatakan  gagal  dan 
proses  selanjutnya  dilakukan  dengan  mekanisme  seleksi  langsung; 
	atau 
3.  terdapat  1  (satu)  peserta  calon  mitra,  tender  dinyatakan  gagal  dan 
proses   selanjutnya   dilakukan   dengan   mekanisme   penunjukan 
langsung. 
Pasal 49
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  Pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Pengamanan
Pasal 50
(1)	Pengelola,  pengguna  dan/atau  kuasa  pengguna barang wajib  melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2)	Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   meliputi   pengamanan   administrasi,   pengamanan   fisik,   dan pengamanan hukum. 
Pasal 51
(1)	Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  harus  disertifikatkan  atas  nama Pemerintah Daerah.
(2)	Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
(3)	Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
Pasal 52
(1)	Bukti  kepemilikan  Barang  Milik  Daerah  wajib  disimpan  dengan  tertib dan aman.
(2)	Penyimpanan  bukti  kepemilikan  Barang  Milik  Daerah  dilakukan  oleh Pengelola Barang.
(3)	Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  penyimpanan  dokumen
kepemilikan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 
Pasal 53
(1)	Bupati  dapat  menetapkan  kebijakan  asuransi  atau  pertanggungan dalam  rangka  pengamanan  Barang  Milik  Daerah  tertentu  dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 
(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan  asuransi  atau  pertanggungjawaban dalam  rangka  pengamanan  Barang  Milik  Daerah  tertentu  diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 54
(1)	Pengelola  Barang,  Pengguna  Barang,  atau  Kuasa  Pengguna  Barang 
bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada 
di bawah penguasaannya. 
(2)	Pemeliharaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berpedoman  pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). 
(3)	Biaya  pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  dibebankan  pada  APBD. 
(4)	Dalam hal Barang Milik Daerah dilakukan Pemanfaatan dengan Pihak 
Lain,  biaya  pemeliharaan  menjadi  tanggung  jawab  sepenuhnya  dari 
penyewa,  peminjam,  mitra  Kerja  Sama  Pemanfaatan,  mitra  Bangun Guna Serah/mitra Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan 
Infrastruktur. 
Pasal 55
(1)	Kuasa  Pengguna  Barang  wajib  membuat  Daftar  Hasil  Pemeliharaan Barang  yang  berada  dalam  kewenangannya  dan  melaporkan  secara tertulis Daftar Hasil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengguna Barang secara berkala. 
(2)	Pengguna   Barang   atau   pejabat   yang   ditunjuk   meneliti   laporan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 	(1)  dan  menyusun  daftar  hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam  1  (satu) Tahun Anggaran sebagai   bahan   untuk   melakukan   evaluasi   mengenai   efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah. 
Pasal 56
(1)	Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang 
	merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 
	maupun  Pemerintah  atau  masyarakat,  dipelihara  oleh  Pemerintah 
	Daerah. 
(2)	Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)	Biaya  pemeliharaan  barang  bersejarah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah. 

BAB IX
PENILAIAN
Pasal 57
Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk: 
a.	Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau 
b.	Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. 
Pasal 58
Penetapan  nilai  Barang  Milik  Daerah  dalam  rangka  penyusunan  Neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
Pasal 59
(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam 
	rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati. 
(2)  Penilaian  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
	dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan 
	peraturan perundang-undangan. 
(3)  Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 60
(1)	Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
(2)	Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3)	Dalam  hal  Penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan 
oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian 
Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran. 
(4)	Hasil Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati. 
Pasal 61
(1) Dalam  kondisi  tertentu,  Pengelola  Barang  dapat  melakukan  Penilaian 
kembali  atas  nilai  Barang  Milik  Daerah  yang  telah  ditetapkan  dalam 
neraca Pemerintah Daerah. 
(2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah 
	dilaksanakan  berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Bupati 
	dengan  berpedoman  pada  ketentuan  Pemerintah  yang  berlaku  secara 
	nasional. 
Pasal 62
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Penilaian  Barang  Milik  Daerah  diatur dengan Peraturan Bupati  dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
PEMINDAHTANGANAN 
	Bagian Kesatu
Umum
Pasal 63
(1) Barang  Milik  Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 
pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. 
(2) Pemindahtanganan   Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
a.	Penjualan; 
b.	Tukar Menukar; 
c.	Hibah; atau 
d.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 
Bagian Kedua
Persetujuan Pemindahtanganan
Pasal 64
(1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
	Pasal 63,  ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati  setelah  mendapat 
	persetujuan DPRD, untuk : 
a.  tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain  tanah  dan/atau  bangunan  yang  bernilai  lebih  dari  Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(2) Pemindahtanganan   Barang   Milik   Daerah   berupa   tanah   dan/atau 
bangunan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1)   huruf   a,   tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila : 
a.	sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b.	harus   dihapuskan   karena   anggaran   untuk   bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; 
c.	diperuntukkan bagi pegawai negeri; 
d.	diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan 
e.	dikuasai   negara   berdasarkan   putusan   pengadilan   yang   telah 
	berkekuatan  hukum  tetap  dan/atau  berdasarkan  ketentuan 
	perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan 
	tidak layak secara ekonomis.
Pasal 65
Usul  untuk  memperoleh  persetujuan  DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diajukan oleh Bupati. 
Pasal 66
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  64 ayat  (2) dilakukan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 
Pasal 67
(1)	Pemindahtanganan   Barang   Milik   Daerah   selain   tanah   dan/atau bangunan  yang  bernilai  sampai  dengan  Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar  rupiah)  dilakukan  oleh  Pengelola  Barang  setelah  mendapat persetujuan Bupati. 
(2)	Pemindahtanganan   Barang   Milik   Daerah   selain   tanah   dan/atau bangunan  yang  bernilai  lebih  dari  Rp  5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 64  ayat (1)  huruf  b dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. 
(3)	Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD 	sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  diajukan  oleh  Bupati  sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 
Bagian Ketiga 
Penjualan
Pasal 68
Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a.	untuk  optimalisasi  Barang  Milik  Daerah  yang  berlebih  atau  tidakdigunakan/dimanfaatkan; 
b.	secara  ekonomis  lebih  menguntungkan  bagi  daerah  apabila  dijual; dan/atau 
c.	sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 69
(1)	Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali   dalam 	    hal tertentu. 
(2)	Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) meliputi: 
a.	Barang Milik Daerah yang bersifat khusus; dan 
b.	Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
(3)	Barang Milik Daerah bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a.	penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara; 
b.	penjualan rumah golongan III; dan 
c.	barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
(4)	Penentuan  nilai  dalam  rangka  Penjualan  Barang  Milik  Daerah  secara lelang   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1)   dilakukan   dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. 
(5)	Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batasan terendah 	yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan nilai limit. 
Pasal 70
Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 
Pasal 71
(1)	Penjualan  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  70 dilakukan dengan tata cara: 
a.	Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada   Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 
b.	Bupati meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penjualan Barang 
Milik  Daerah  selain  tanah  dan/atau  bangunan  dari  aspek  teknis, 
ekonomis, dan yuridis; 
c.	apabila   memenuhi   syarat   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan 
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang 
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai 
batas kewenangannya; dan 
d.	untuk  Penjualan  yang  memerlukan  persetujuan  DPRD,  Bupati  mengajukan  usul  Penjualan  disertai  dengan pertimbangan atas usulan tersebut. 
(2)	 hasil  penjualan  Barang  Milik  Daerah  wajib  disetor  seluruhnya  ke 
	rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan daerah. 
Pasal 72
Tata cara penjualan Barang Milik Daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  69  ayat  (2)  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Bupati. 
Paragraf 1
Penjualan Kendaraan Dinas
Pasal 73
Kendaraan dinas yang dapat dijual/dihapus, terdiri dari : 
a.	kendaraan perorangan dinas; 
b.	kendaraan dinas operasional; dan
c.	kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. 
Pasal 74
(1)	Kendaraan  perorangan  dinas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73 
huruf  a,  yang  dapat  dijual  adalah  kendaraan  perorangan  dinas  yang 
dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Kepala SKPD.
(2)	Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan yang sudah dipergunakan minimal 5 (Lima) tahun, dan sudah ada pengganti, 	serta  tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
(3)	Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf a adalah Bupati, Wakil  Bupati, Pimpinan DPRD dan  Kepala SKPD yang menguasai kendaraan.
(4)	Penjualan  kendaraan  perorangan  dinas  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat  (1)  ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati  setelah  memperhatikan 
persyaratan administrasi permohonan  membeli kendaraan  perorangan 
dinas. 
(5)	Selama  kendaraan  perorangan  dinas  yang  dijual  belum  dilunasi, 
kendaraan  perorangan  dinas  tersebut  tetap  tercatat  sebagai  Barang 
Milik Daerah dan tidak dapat dipindahtangankan. 
(6)	Setelah  harga  jual  kendaraan  dinas  perorangan  dilunasi,  baru  dapat 
dilakukan pelepasan hak kendaraan dinas tersebut kepada pembeli dan 
menghapusnya dari inventaris Barang Milik Daerah 
(7)	Pelunasan kendaraan dinas perorangan yang di hapus harus dilunasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah di jual. 
(8)	Mereka   yang   tidak   memenuhi   kewajiban   sesuai   dengan   waktu 
pelunasan yang telah ditentukan, dicabut haknya untuk membeli dan 
kendaraan tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah dan atau dijual melalui pelelangan umum.
(9)	Penjualan   kendaraan   perorangan   dinas   yang   dipergunakan   oleh 
Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD yang berumur minimal 5 (lima) tahun, dapat dijual kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir. 
(10)	Hasil  penjualan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disetor  ke  Kas Daerah.
Pasal 75
(1)	Kendaraan  dinas  operasional  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73 
huruf b, yang berumur 5 (Lima) tahun dapat dijual dan dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah.
(2)	Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 73 huruf c, yang berumur 10 (sepuluh) tahun, dapat 
dijual dan dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah kecuali mobil ambulance, mobil tinja dan mobil pemadam kebakaran.
(3)	Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan memperhatikan umur kendaraan dinas bersangkutan dan kondisi daerah.
(4)	Penghapusan kendaraan dinas dari daftar invenstaris Barang Milik Daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal	 73 huruf b dan huruf c, dilaksanakan setelah dijual dan dilunasi pembayarannya. 
(5)	Penghapusan   dan/atau   penjualan   kendaraan   dinas   sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  73 huruf b dan huruf c, harus memperhatikan 
kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya.
Pasal 76
(1)	Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf  b dan huruf c dapat dijual dan dihapuskan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah melalui pelelangan terbatas/pelelangan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
(2)  Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) dapat diikuti 
oleh : 
a.	Pejabat/Pegawai  Negeri  Sipil  yang  telah  mempunyai  masa  kerja  10 (sepuluh)  tahun  dengan  prioritas  pejabat/Pegawai  Negeri  Sipil  yang 
akan memasuki usia pensiun, pejabat yang telah pensiun serta mantan pejabat Tana Toraja yang telah bertugas di daerah lain dan masih menguasai kendaraan dinas operasional.
b.	Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan;
c.	Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki masa jabatan minimal  2 (dua) Tahun;  
d.	Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang lebih senior; dan 
e.	Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja. 
(3)	Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan   secara terbuka dan terbuka untuk umum. 
(4)  Hasil  pelelangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  disetor  ke  kas 
daerah. 
Paragraf 2
Penjualan Rumah Dinas Daerah
Pasal 77
(1)	Bupati  menetapkan  golongan  rumah  dinas  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
(2)	Penggolongan  rumah  dinas  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1), terdiri dari :
a.	 rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan); 
b.	 rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan 
c.	 rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai). 
(3)	Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan 
	ketentuan : 
a.	rumah    dinas  daerah  golongan  II  yang  telah  diubah  golongannya 
	menjadi rumah dinas golongan III; 
b.	rumah  dinas  daerah  golongan  III  yang  telah  berumur  10  (sepuluh) 
	tahun atau lebih; 
c.	rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 
	b tidak sedang dalam sengketa. 
(4)	Yang berhak membeli rumah dinas daerah golongan III adalah :
a.	pegawai negeri  sipil  yang  mempunyai  masa  kerja  sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
b.	memiliki Surat Izin Penghuni (SIP); dan
c.	belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari pemerintah atau pemerintah daerah dan pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)	Penjualan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan  dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan persyaratan 
administrasi permohonan membeli rumah dinas milik daerah. 
(6)	Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran yang penilaiannya 
dilakukan oleh Panitia Penaksir/penilai yang dibentuk dengan 
Keputusan Bupati. 
(7)	Setelah dikeluarkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6)	dibuat   Surat   Perjanjian   Sewa/Beli   Tanah   dan/atau bangunannya  yang  ditandatangani  oleh  Bupati  atau  pejabat  yang ditunjuk dengan pihak pembeli/sewa.
(8)	Jangka waktu pelunasan harga jual dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun, dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia sebelum pelunasan, maka angsuran akan dilanjutkan oleh ahliwarisnya.
(9)	Setelah  melunasi  harga  jual  rumah  dinas  milik  daerah,  maka  Bupati 
menetapkan Keputusan tentang Pelepasan Hak Pemerintah Daerah atas 
rumah   dan/atau   tanah   yang   telah   dijual   kepada   pembeli   dan 
penghapusan rumah dan/atau bangunan dari daftar inventaris Barang 
Milik Daerah.
(10)	Hasil penjualan/pelunasan harga jual rumah dinas milik daerah disetor 
ke kas daerah. 
Paragraf 3
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 78
(1)	    Setiap   pemindahtanganan   yang   bertujuan   untuk   pengalihan   atau 
	penyerahan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  yang  dikuasai  oleh 
	daerah,  dapat  diproses  dengan  pertimbangan  menguntungkan  daerah 
	dengan cara : 
a.	 pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); dan 
b.	 pelepasan dengan tukar menukar/ruislag/tukar guling. 
(2)	Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud 
pada  ayat  (1),  ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati  setelah  mendapat 
persetujuan DPRD. 
(3)	Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi 
dilakukan  dengan  pelelangan  dan  apabila  peminatnya  hanya  1  (satu)    
dilakukan dengan penunjukan langsung serta dilengkapi dengan berita 
acara serah terima. 
(4)	Pelepasan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  dengan  cara  tukar 
menukar/ruislag/tukar guling dilakukan langsung dengan pihak ketiga 
melalui  perjanjian  bersama  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  pihak 
ketiga. 
(5)	Perhitungan   perkiraan   nilai   pelepasan   hak   atas   tanah   dan/atau bangunan  dengan  memperhatikan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  dan/atau 
harga  umum  setempat  yang  dilakukan  oleh  Panitia  Penaksir  yang 
dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan keterwakilan unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
(6)	Setelah  dilaksanakannya  pelepasan  hak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3)  dan  ayat (4),  maka  sertifikat  tanah  yang  dilepaskan  dapat diselesaikan    melalui    Kantor    Pertanahan    Kabupaten    Tana Toraja berdasarkan  Keputusan  Bupati  tentang  pelepasan  hak  atas tanah dan/atau  bangunan  Pemerintah  Daerah  dimaksud  dan  menghapus tanah dan/atau bangunan tersebut dalam buku inventaris Barang Milik Daerah. 
Pasal 79
Alasan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 antara lain : 
a.	terkena planologi; 
b.	belum dimanfaatkan secara optimal (idle); 
c.	menyatukan barang/aset yang lokasinya terpencar untuk memudahkan 
koordinasi dan dalam rangka efisiensi; 
d.	memenuhi  kebutuhan  operasional  pemerintah  daerah  sebagai  akibat 
pengembangan organisasi; 
e.	pertimbangan  khusus  dalam  rangka  pelaksanaan  rencana  strategis 
pertahanan keamanan; 
f.	disesuaikan  dengan  peruntukan  tanahnya  berdasarkan  Rencana  Tata 
Ruang Wilayah (RTRW); 
g.	membantu   instansi   Pemerintah   di luar   Pemerintah   Daerah   yang memerlukan   tanah   untuk   lokasi   kantor,   perumahan   dan   untuk keperluan pembangunan lainnya; atau
h.	tanah  dan  bangunan  Pemerintah  Daerah  yang  sudah  tidak  cocok  lagi dengan peruntukan tanahnya, terlalu sempit dan bangunannya terlalu tua sehingga tidak efektif lagi untuk kepentingan dinas. 
Paragraf 4
Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 80
(1)  Penjualan  Barang  Milik  Daerah  selain  tanah  dan/atau  bangunan 
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(2)  Penjualan  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a.	pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola; 
b.	pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh 
pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 
c.	pengelola  menerbitkan  keputusan  untuk  menyetujui  atau  tidak 
menyetujui  usulan  penjualan  yang  diajukan  oleh  pengguna  dalam 
batas kewenangannya; dan 
d.	untuk  penjualan  yang  memerlukan  persetujuan  Bupati,  pengelola 
mengajukan  usul  penjualan  disertai  dengan  pertimbangan  atas 
usulan dimaksud. 
e.	untuk   penjualan   yang   memerlukan   persetujuan   DPRD,   Bupati 
mengajukan  usul  penjualan  disertai  dengan  pertimbangan  atas 
usulan dimaksud. 
(3)  Penerbitan  persetujuan  pelaksanaan  penjualan  oleh  pengelola  untuk 
penjualan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  d,  dilakukan 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 
(4)  Penerbitan  persetujuan  pelaksanaan  penjualan  oleh  pengelola  untuk 
penjualan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2)  huruf  e,  dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. 
(5)  Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke kas daerah. 
Bagian Keempat
Tukar Menukar
Pasal 81
(1)  Tukar    Menukar    Barang    Milik    Daerah    dilaksanakan    dengan 	pertimbangan: 
a.	untuk     memenuhi     kebutuhan     operasional     penyelenggaraan 
pemerintahan; 
b.	untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan 
c.	tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(2)  Tukar Menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak: 
a.	Pemerintah Pusat; 
b.	Pemerintah Daerah lainnya; 
c.	Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang 
dimiliki negara; atau 
d.	swasta. 
Pasal 82
(1)   Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa :
a.	 tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b.	 tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau 
c.	 selain tanah dan/atau bangunan. 
(2) 	Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 
akan  dipertukarkan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  a, dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya. 
(3) 	Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a, huruf b 
dan  huruf  c  dilaksanakan  oleh  Pengelola  Barang  setelah  mendapat 
persetujuan Bupati. 
Pasal 83
(1) 	Tukar  Menukar  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tata cara: 
a.	Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Tukar 
Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data; 
b.	Bupati   meneliti   dan   mengkaji   pertimbangan   perlunya   Tukar 
Menukar Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 
c.	apabila  memenuhi  syarat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan,  Bupati  dapat  menyetujui  dan  menetapkan 
Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 
dipertukarkan; 
d.	proses  persetujuan  Tukar  Menukar  Barang  Milik  Daerah  berupa 
tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada 
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 
	ayat (2), dan Pasal 66; 
e.	Pengelola    Barang    melaksanakan    Tukar    Menukar    dengan 
berpedoman pada persetujuan Bupati; dan 
f.	pelaksanaan   serah   terima   barang   yang   dilepas   dan   barang 
pengganti  harus  dituangkan  dalam  berita  acara  serah  terima 
barang. 
(2) 	Tukar  Menukar  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: 
a.	Pengguna Barang mengajukan usul Tukar Menukar Barang  Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang; 
b.	Pengelola Barang meneliti dan mengkaji pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
c.	apabila  memenuhi  syarat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan,  Pengelola  Barang  dapat  menyetujui  usul 
Tukar  Menukar  Barang  Milik  Daerah  selain  tanah  dan/atau 
bangunan sesuai batas kewenangannya;
d.	proses  persetujuan  Tukar  Menukar  Barang  Milik  Daerah  selain 
tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
e.	Pengguna    Barang    melaksanakan    Tukar    Menukar    dengan 
berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan 
f.	pelaksanaan   serah   terima   barang   yang   dilepas   dan   barang 
pengganti  harus  dituangkan  dalam  berita  acara  serah  terima 
barang. 
Bagian Kelima
Hibah
Pasal 84
(1) 	Hibah  Barang  Milik  Daerah  dilakukan  dengan  pertimbangan  untuk 
kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang 
bersifat non    komersial,    dan    penyelenggaraan    pemerintahan 
negara/daerah. 
(2)	Hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  harus  memenuhi  syarat sebagai berikut :
a.	bukan merupakan barang rahasia negara/daerah; 
b.	bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; 
atau 
c.	tidak  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  dan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(3) 	Ketentuan  mengenai  kriteria  kepentingan  sosial,  budaya,  keagamaan, 
kemanusiaan,    pendidikan    yang    bersifat    non    komersial,    dan 
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada 
ayat (1)   diatur  dengan  Peraturan   Bupati  dengan  memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang terkait. 

Pasal 85
(1) 	Hibah barang milik daerah dapat berupa : 
a.	tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b.	tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau 
c.	selain tanah dan/atau bangunan. 
(2) 	Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan   dihibahkan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1)   huruf   a, dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya. 
(3)	Hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  a,  dan  huruf  b, dilaksanakan  oleh  Pengelola  Barang  setelah  mendapat  persetujuan Bupati.
(4) 	Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf c dilaksanakan oleh 
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati. 
Pasal 86
(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan dengan tata cara: 
a.	Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah 
Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan  kepada 
Bupati disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data; 
b.	Bupati  meneliti  dan  mengkaji  usul  Hibah  Barang  Milik  Daerah 
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 84; 
c.	apabila   memenuhi   syarat   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan 
perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan/atau 
menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang akan dihibahkan; 
d.	proses  persetujuan  Hibah  dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada 
ketentuan Pasal 64 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), dan Pasal 66; 
e.	Pengelola  Barang  melaksanakan  Hibah  dengan  berpedoman  pada 
persetujuan Bupati; dan 
f.	pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan 
dalam berita acara serah terima barang. 
(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara: 
a.	Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain 
tanah   dan/atau   bangunan   kepada   Pengelola   Barang   disertai 
pertimbangan,  kelengkapan  data,  dan  hasil  pengkajian  tim  intern 
instansi Pengguna Barang; 
b.	Pengelola  Barang  meneliti  dan  mengkaji  usul  Hibah  Barang  Milik 
Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 84; 
c.	apabila   memenuhi   syarat   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan 
perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah 
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai batas 
kewenangannya; 
d.	Pengguna  Barang  melaksanakan  Hibah  dengan  berpedoman  pada 
persetujuan Pengelola Barang; dan 
e.	pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan 
dalam berita acara serah terima barang. 
Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 87
(1)	Penyertaan   Modal   Pemerintah   Daerah   atas   Barang   Milik   Daerah 
dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan 
dan/atau  meningkatkan  kapasitas  usaha  Badan  Usaha  Milik  Daerah 
atau  badan  hukum  lainnya  yang  dimiliki  daerah  sesuai  dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan: 
a.	Barang Milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen 
penganggaran  diperuntukkan  bagi  Badan  Usaha  Milik  Daerah  atau 
badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan 
pemerintah daerah; atau 
b.	Barang Milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha 
Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik 
yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. 
Pasal 88
(1)	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dapat berupa:
a.	tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b.	tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau 
c.	Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
(2) 	Penetapan  Barang  Milik  Daerah  berupa  tanah  dan/atau  bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
 
(3) 	Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  atas  Barang  Milik  Daerah sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b  dan  huruf  c 
dilaksanakan  oleh  Pengelola  Barang  setelah  mendapat  persetujuan 
Bupati. 
Pasal 89
(1) 	Penyertaan   Modal   Pemerintah   Daerah   atas   Barang   Milik   Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  88 ayat  (1) huruf a dan huruf b 
dilaksanakan dengan tata cara: 
a.	Pengguna   Barang   melalui   Pengelola   Barang   mengajukan   usul 
Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  atas  Barang  Milik  Daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan 
pertimbangan dan kelengkapan data; 
b.	Bupati  meneliti  dan  mengkaji  usul  Penyertaan  Modal  Pemerintah 
Daerah   yang   diajukan   oleh   Pengguna   Barang   berdasarkan 
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; 
c.	apabila   memenuhi   syarat   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan 
perundang-undangan,    Bupati    dapat    menyetujui    dan/atau 
menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah; 
d.	proses    persetujuan    Penyertaan    Modal    Pemerintah    Daerah 
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 64 ayat (1), 
Pasal 64 ayat (2), Pasal 66 dan Pasal 67; 
e.	Pengelola   Barang   melaksanakan   Penyertaan   Modal   Pemerintah 
Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; 
f.	Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  dengan  melibatkan  instansi 
terkait; 
g.	Pengelola   Barang   menyampaikan   Rancangan   Peraturan   Daerah 
kepada DPRD untuk ditetapkan; dan 
h.	Pengelola  Barang  melakukan  serah  terima  barang  kepada  Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
negara  yang  dituangkan  dalam  berita  acara  serah  terima  barang 
setelah Peraturan Daerah ditetapkan. 
(2) 	Penyertaan   Modal   Pemerintah   Daerah   atas   Barang   Milik   Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  88 ayat  (1) huruf c dilaksanakan 
dengan tata cara: 
a. 	Pengguna  Barang  mengajukan  usul  Penyertaan  Modal  Pemerintah 
Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang 
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim 
intern instansi Pengguna Barang; 
b. 	Pengelola  Barang  meneliti  dan  mengkaji  usul  Penyertaan  Modal 
Pemerintah   Daerah   yang   diajukan   oleh   Pengguna   Barang 
berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 87; 

c. 	apabila   memenuhi   syarat   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan 
perundang-undangan,  Pengelola  Barang  dapat  menyetujui  usul 
Penyertaan   Modal   Pemerintah   Daerah   selain   tanah   dan/atau 
bangunan  yang  diajukan  oleh  Pengguna  Barang  sesuai  batas 
kewenangannya; 
d. Pengelola Barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan  Modal  Pemerintah  Daerah  dengan  melibatkan  instansi 
terkait; 
e. 	Pengelola   Barang   menyampaikan   Rancangan   Peraturan   Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk ditetapkan; dan 
f.  	Pengguna  Barang  melakukan  serah  terima  barang  kepada  Badan 
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
negara  yang  dituangkan  dalam  berita  acara  serah  terima  barang 
setelah Peraturan Daerah ditetapkan. 
Pasal 90
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XI
PEMUSNAHAN
Pasal 91
Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal : 
a.	Barang  Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, 
dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau 
b.	terdapat  alasan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan. 
Pasal 92
(1)	Pemusnahan  dilaksanakan  oleh  Pengguna  Barang  setelah  mendapat 
persetujuan Bupati. 
(2)	Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada   ayat 	(1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati. 
Pasal 93
Pemusnahan  dilakukan  dengan  cara  dibakar,  dihancurkan,  ditimbun, ditenggelamkan   atau   cara   lain   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan perundang-undangan. 
Pasal 94
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  Pemusnahan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII
PENGHAPUSAN
Pasal 95
(1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi : 
a.  penghapusan   dari   Daftar   Barang   Pengguna   dan/atau   Daftar Barang Kuasa 	Pengguna; dan 
b.  penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 

(2) Penghapusan  dari  Daftar  Barang  Pengguna  dan/atau  Daftar  Barang 
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf a, 
dilakukan  dalam  hal  Barang  Milik  Daerah  sudah  tidak  berada  dalam 
penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. 
(3) Penghapusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilakukan  dengan 
menerbitkan  keputusan  Penghapusan  dari  Pengelola  Barang  setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 
(4) Dikecualikan  dari  ketentuan  mendapat  persetujuan  Penghapusan  dari 
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Barang Milik Daerah 
yang dihapuskan karena: 
a.  Pengalihan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	27; 
b.  Pemindahtanganan; atau 
c.  Pemusnahan. 
(5) Bupati   dapat  mendelegasikan  persetujuan  Penghapusan  Barang  Milik Daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang. 
(6)  Pelaksanaan  Penghapusan  Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud  	pada ayat (1) huruf b dan ayat (5) dilaporkan kepada Bupati. 
Pasal 96
(1)	Penghapusan dari Daftar Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  95  ayat  (1)  huruf  b  dilakukan  dalam  hal  Barang  Milik  Daerah 
tersebut  sudah  beralih  kepemilikannya,  terjadi  Pemusnahan,  atau 
karena sebab lain. 
(2)	Penghapusan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1)	dilakukan berdasarkan:
a.	keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna barang; atau
b.	keputusan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang. 
Pasal 97
(1) Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, 
dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. 
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui : 

a.  pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau 
b.  disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. 
(4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat  (3) 
	huruf a, disetor ke kas daerah. 

BAB XIII
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu 
Pembukuan
Pasal 98
(1)	Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang 
Milik  Daerah  yang  berada  di  bawah  penguasaannya  ke  dalam  Daftar 
Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(2)	Pengguna    Barang/Kuasa    Pengguna    Barang    harus    melakukan 
pendaftaran   dan   pencatatan   Barang   Milik   Daerah   yang   status 
penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
ke  dalam  Daftar  Barang  Pengguna/Daftar  Barang  Kuasa  Pengguna 
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
(3)	Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang 
Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4)	Pengelola  Barang  menyusun  Daftar  Barang  Milik  Daerah  berdasarkan 
himpunan  Daftar  Barang  Pengguna/Daftar  Barang  Kuasa  Pengguna 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  dan  Daftar  Barang  Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 
(5)	Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan diatur lebih lanjut 
dengan  Peraturan Bupati. 
Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 99
(1)	Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
(2)	Dalam  hal  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berupa  persediaan  dan  konstruksi  dalam  pengerjaan,  Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. 
(3)	Barang milik/kekayaan negara yang dipergunakan Pemerintah Daerah, 
dicatat oleh pengguna barang dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada pengelola. 
(4)	Pengguna    Barang    menyampaikan    laporan    hasil    Inventarisasi 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  kepada  Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. 

Pasal 100
Pimpinan  Perusahaan  Daerah/Badan  Usaha  Milik  Daerah/Yayasan  Milik Daerah  wajib  melaporkan  daftar  inventaris  barang  milik  daerah  kepada Bupati,   dan   Bupati   berwenang   untuk   mengendalikan   setiap   mutasi inventaris barang tersebut. 
Pasal 101
Pengelola  Barang  melakukan  Inventarisasi  Barang  Milik  Daerah  berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 102
(1)	Kuasa  Pengguna  Barang  harus  menyusun  Laporan  Barang  Kuasa 
Pengguna  Semesteran  dan  Tahunan  sebagai  bahan  untuk  menyusun 
neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 
(2)	Pengguna   Barang   menghimpun   Laporan   Barang   Kuasa   Pengguna 
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
bahan   penyusunan   Laporan   Barang   Pengguna   Semesteran   dan 
Tahunan. 
(3)	Laporan   Barang   Pengguna   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (2)digunakan   sebagai   bahan   untuk   menyusun   neraca   satuan   kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang. 
Pasal 103
(1)	Pengelola   Barang   harus   menyusun   Laporan   Barang   Pengelola Semesteran dan Tahunan. 
(2)	Pengelola   Barang   harus   menghimpun   Laporan   Barang   Pengguna 
Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
(3)	Laporan  Barang  Milik  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) 
	digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. 
Pasal 104
(1)	Untuk  memudahkan  pendaftaran  dan  pencatatan  serta  pelaporan 
barang  milik  daerah  secara  akurat  dan  cepat  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal  98, Pasal  99  , Pasal  102 dan Pasal  103, mempergunakan 
aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah-Barang  Milik  Daerah 
(SIMDA-BMD).
(2)	Tata cara pelaksanaan pembukuan, Inventarisasi, dan pelaporan Barang 
Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 105
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh: 
a.  Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 
b.  Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. 
Pasal 106
(1)	Pengguna  Barang  melakukan  pemantauan  dan  penertiban  terhadap 
Penggunaan,    Pemanfaatan,    Pemindahtanganan,    Penatausahaan, 
pemeliharaan,  dan  pengamanan  Barang  Milik  Daerah  yang  berada  di 
dalam penguasaannya. 
(2)	Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna 
Barang. 
(3)	Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat 
pengawasan  intern  Pemerintah  untuk  melakukan  audit  tindak  lanjut 
hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2). 
(4)	Pengguna  Barang  dan  Kuasa  Pengguna  Barang  menindaklanjuti  hasil 
audit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  sesuai  dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 107
(1)	Pengelola   Barang   melakukan   pemantauan   dan   investigasi   atas 
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang 
Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan 
Pemindahtanganan  Barang  Milik  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2)	Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
ditindaklanjuti   oleh   Pengelola   Barang   dengan   meminta   aparat 
pengawasan    intern    Pemerintah    untuk    melakukan    audit    atas 
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang 
Milik Daerah. 
(3)	Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) disampaikan kepada 
Pengelola   Barang   untuk   ditindaklanjuti   sesuai   dengan   ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pasal 108
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  pengawasan  dan pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XV
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH 
	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Pasal 109
(1)	Barang  Milik  Daerah  yang  digunakan  oleh  Badan  Layanan  Umum 
Daerah  merupakan  kekayaan  daerah  yang  tidak  dipisahkan  untuk 
menyelenggarakan   kegiatan   Badan   Layanan   Umum   Daerah   yang 
bersangkutan. 
(2)	Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengikuti  ketentuan  yang diatur dalam Peraturan Daerah ini  dan  peraturan 
pelaksanaannya,  kecuali  terhadap  barang  yang  dikelola  dan/atau 
dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan 
umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah 
diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan tentang Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya. 

BAB XVI
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
Pasal 110
(1)		Rumah   Negara   merupakan   Barang   Milik   Negara/Daerah   yang 
	diperuntukkan   sebagai   tempat   tinggal   atau   hunian   dan   sarana 
	pembinaan   serta   menunjang   pelaksanaan   tugas   pejabat   negara 
	dan/atau pegawai negeri. 
(2)	Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai Rumah Negara. 
Pasal 111
Tata cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara dilaksanakan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

BAB XVII
PEMBIAYAAN
Pasal 112
(1)	Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan penerimaan Daerah dapat diberikan insentif. 
(2)	Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. 

(3)	Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. 

BAB XVIII
GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 113
(1)	Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum  atas  pengelolaan  barang  milik  daerah  diselesaikan melalui tuntutan  ganti  rugi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. 
(2)	Setiap   pihak   yang   mengakibatkan   kerugian   daerah   sebagaimana 
dimaksud pada ayat  (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau 
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3)	Dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati dibantu oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi 
(TGR) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. 
(4)	Tuntutan ganti rugi sedapat mungkin diusahakan dengan jalan/upaya 
damai. 
(5)	Apabila jalan/upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat  (4) tidak berhasil, maka proses ganti rugi dilakukan sebagai berikut : 
a.	penyampaian    surat    pemberitahuan    tertulis    kepada    yang bersangkutan mengenai jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan ganti rugi dilakukan; 
b.	bila  dalam  jangka  waktu 	14	(empat belas) hari  kalender  tidak diajukan pembelaan diri oleh yang bersangkutan, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pembebanan ganti rugi; 
c.	atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada  
huruf  b, Bupati melaksanakan penagihan kepada yang bersangkutan 	atau  dengan  cara  memotong  gaji/penghasilan  yang  bersangkutan, 
dan apabila dianggap perlu meminta bantuan yang berwajib supaya 
dilakukan penagihan dengan paksa; 
d.	dalam jangka waktu  30  (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya Keputusan   Bupati   mengenai   pembebanan   ganti   rugi, yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan  banding  kepada pejabat   yang   berwenang,   namun   tidak   menunda   pelaksanaan Keputusan Bupati tentang pembebanan ganti rugi. 
(6)	Tuntutan ganti rugi kedaluwarsa jika telah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah itu diketahui atau jika telah lewat 8 (delapan) tahun setelah tahun anggaran dimana perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian daerah itu dilakukan. 

Pasal 114
(1)	Bupati  yang  telah  menerima  laporan  tentang  kekurangan/kerugian 
daerah  dari  Pejabat/Pegawai  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah,  maka 
Bupati  dapat  melakukan  tindakan  sementara  berupa  membebaskan 
pegawai  yang  bersangkutan  dari  jabatannya,  setelah  terlebih  dahulu 
kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. 
(2)	Laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 	(1)  berupa  laporan  hasil pemeriksaan  dari  aparat  pengawas  atau  laporan  Kepala  SKPD  yang membawahi pejabat/pegawai yang bersangkutan. 
Pasal 115
(1)	Jika  Pejabat/Pegawai  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  terkait  tindak 
pidana/pelanggaran  hukum  sehingga  merugikan  daerah,  maka  yang 
bersangkutan dapat diberhentikan sementara oleh Bupati. 
(2)	Setelah  ada  Keputusan  Pengadilan  Negeri  yang  berkekuatan  hukum 
tetap  bahwa  yang  bersangkutan  tidak  bersalah,  maka  pemberhentian 
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut. 
(3)	Dalam hal Keputusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap 
menyatakan  yang  bersangkutan  bersalah  dan  dijatuhkan  hukuman, 
Bupati memberhentikan pejabat/pegawai dimaksud. 
(4)	Putusan Pengadilan Negeri yang menghukum atau membebaskan yang 
bersangkutan    dari    tindak    pidana/pelanggaran    hukum    tidak 
menggugurkan hak daerah untuk mengadakan tuntutan ganti rugi. 
BAB XIX
SENGKETA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 116
(1)	Dalam hal terjadi sengketa terhadap pengelolaan barang milik daerah, 
dilakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau 
mufakat. 
(2)	Apabila  penyelesaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat 	(1), tidak tercapai   dapat   dilakukan   melalui   upaya   hukum   sesuai   dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3)	Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat  (2), dilakukan oleh Biro Hukum dan/atau Lembaga Hukum yang ditunjuk.
(4)	Biaya  yang  timbul  dalam  penyelesaian  sengketa  dialokasikan  dalam APBD.
(5)	Tata   cara   penyelesaian   Barang   Milik   Daerah   yang   bersengketa 
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 117
(1)	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 
a.  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  yang  telah  terjadi  dan  belum 
mendapat  persetujuan  dari  pejabat  yang  berwenang,  Bupati  dapat 
menerbitkan  persetujuan  terhadap  kelanjutan  Pemanfaatan  Barang 
Milik  Daerah  dengan  ketentuan  Pengelola  Barang  menyampaikan 
permohonan  persetujuan  untuk  sisa  waktu  Pemanfaatan  sesuai 
dengan perjanjian kepada Bupati, dengan melampirkan: 
1.  usulan kontribusi dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan 
2.  laporan hasil audit aparat pengawasan intern Pemerintah. 
b. Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan tanpa 
persetujuan pejabat berwenang dan barang pengganti telah tersedia 
seluruhnya,  dilanjutkan  dengan  serah  terima  Barang  Milik  Daerah 
dengan aset pengganti antara Pengelola Barang dengan mitra Tukar 
Menukar dengan ketentuan: 
1.   Pengelola  Barang  memastikan  nilai  barang  pengganti  sekurang-
kurangnya   sama   dengan   nilai   Barang   Milik   Daerah   yang 
dipertukarkan; dan 
2.  Pengelola Barang membuat pernyataan bertanggung jawab penuh 
atas pelaksanaan Tukar Menukar tersebut. 
(2)	Bupati dapat menerbitkan persetujuan Penghapusan atas Barang Milik 
Daerah yang telah diserahterimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan permohonan dari Pengelola Barang.
(3)	Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Pemanfaatan sebelum 
diberikannya persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, serta pelaksanaan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sepenuhnya menjadi tanggungjawab para pihak dalam Pemanfaatan atau Tukar Menukar tersebut. 
Pasal 118
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a.	seluruh    kegiatan    Perencanaan    Kebutuhan    dan    penganggaran, 
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
Penilaian,   Penghapusan,   Pemindahtanganan,   Penatausahaan,   dan 
pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  Barang  Milik  Daerah  yang 
telah  mendapatkan  persetujuan  dan/atau  penetapan  dari  pejabat 
berwenang,  dinyatakan  tetap  berlaku  dan  proses  penyelesaiannya 
dilaksanakan  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan 
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan
b.	seluruh    kegiatan    Perencanaan    Kebutuhan    dan    penganggaran, 
pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, 
Penilaian,   Penghapusan,   Pemindahtanganan,   Penatausahaan,   dan 
pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian  Barang  Milik  Daerah  yang 
belum   mendapat   persetujuan   dan/atau   penetapan   dari   pejabat 
berwenang,    proses    penyelesaiannya    dilaksanakan    berdasarkan 
ketentuan Peraturan Daerah ini.
Pasal 119
(1)	Dalam  hal  Peraturan  Perundang-undangan  tentang  Badan  Layanan 
Umum    dan/atau    peraturan    pelaksanaannya    belum    mengatur 
pengelolaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  109 ayat  (2), pengelolaan dan pemanfaatannya 
berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah 
ini. 
(2)	Perjanjian  Kerja  Sama  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  yang  telah 
dilaksanakan  oleh  Badan  Layanan  Umum  Daerah  sebelum  Peraturan 
Daerah  ini  berlaku,  dinyatakan  berlaku  dengan  ketentuan  wajib 
disesuaikan  dengan  Peraturan  Daerah  ini  paling  lama  2  (dua)  tahun 
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 120
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.
Ditetapkan di Makale
pada tanggal   23 April 2015              

 BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

THEOFILUS ALLORERUNG
Diundangkan di Makale
pada tanggal    23 April 2015            

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

                   Ttd.

                         ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR   04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR  4  TAHUN 2015

PENJELASAN 
	ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR    4   TAHUN 2015
	TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
I.   UMUM 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  menentukan  bahwa  salah  satu  lingkup  pengelolaan keuangan  daerah  adalah  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Efektivitias dan  efisiensi  pengelolaan  barang  milik  daerah  sangat  mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. 
Ketentuan  di  atas  mengisyaratkan  bahwa  barang  milik  daerah harus dikelola dengan baik dan tertib. Barang milik daerah yang dikelola dengan tertib dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan  pengembangan  kemampuan  keuangan  daerah.  Sebaliknya, jika  tidak  dikelola  dengan  semestinya,  maka  keberadaan  barang  milik daerah tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan  biaya  perawatan  atau  pemeliharaan  dan  juga  turun nilainya (terdepresiasi) seiring dengan perjalanan waktu. 
Dengan  berlakunya  Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah, maka intensitas   pelaksanaan urusan dan tanggung  jawab  Pemerintah Kabupaten Tana Toraja  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  terus meningkat.     Hal  ini  perlu  disikapi  dengan  mengambil  langkah  yang terkoordinasi ditopang kebijakan dan regulasi yang jelas.
Peraturan  Daerah  tentang  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah 
dibentuk bukan saja sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, tetapi juga untuk menyusun 
pola  tindak  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah  sesuai  dengan 
kondisi  sosial  dan  budaya  lokal  sehingga  nantinya  dapat  memberikan 
kamaslahatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tana Toraja. 
Ruang  lingkup  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  diatur dalam  Peraturan  Daerah  ini  meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran,  pengadaan,  penerimaan,  penyimpanan  dan  penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,    pemindahtanganan,    pembinaan,    pengawasan    dan pengendalian, serta tuntutan ganti rugi. 
II.  PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
Pasal 2 
Cukup jelas. 
Pasal 3 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a. 
Termasuk	 dalam 	ketentuan	 ini meliputi hibah/ sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional/ Pemerintah  Daerah  lain  dalam  kerangka penanganan bencana. 
Huruf b. 
Termasuk  dalam  ketentuan  ini  antara  lain  barang  yang 
diperoleh dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak 
kerja  sama  dan  perjanjian  dengan  negara  lain/lembaga internasional serta kerja sama Pemerintah Daerah dengan 
	badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. 
Huruf c. 
Cukup jelas. 
Huruf d. 
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1) 
Huruf a 
Asas   fungsional,   yaitu   pengambilan   keputusan   dan 
pemecahan masalah dibidang pengelolaan Barang Milik 
Daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, 
pengguna  barang,  pengelola  barang  dan  Bupati  sesuai 
fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. 
Huruf b 
Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang Milik Daerah  harus  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  dan peraturan perundang-undangan. 
Huruf c 
Asas  transparansi,  yaitu  penyelenggaraan  pengelolaan 
	Barang  Milik  Daerah  harus  transparan  terhadap  hak 
	masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar. 
Huruf d 
Asas  efisiensi,  yaitu  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah diarahkan  agar  Barang  Milik  Daerah  digunakan  sesuai batasan-batasan  standar  kebutuhan  yang  diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal. 
Huruf e 
Asas  akuntabilitas,  yaitu  setiap  kegiatan  pengelolaan Barang Milik Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan  kepada rakyat. 

Huruf  f 
Asas  kepastian  nilai,  yaitu  pengelolaan  Barang  Milik Daerah  harus  didukung  oleh  adanya  ketepatan  jumlahdan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatandan   pemindahtanganan   Barang   Milik	Daerah	sert penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas. 
Pasal 6
Cukup jelas. 
Pasal 7
Cukup jelas. 
Pasal 8
Cukup jelas. 
Pasal 9
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada”  adalah  Barang  Milik  Daerah,  baik  yang  ada  di  Pengelola Barang maupun Pengguna Barang. 
Ayat (2) 
Perencanaan   pengadaan   dibuat   dengan   mempertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam Pakai, Sewa,  sewa  beli  (leasing),  atau  mekanisme  lainnya  yang  lebih efektif dan    efisien    sesuai    kebutuhan    penyelenggaraan pemerintahan Negara/Daerah. 
Perencanaan  pemeliharaan,  Pemanfaatan,  Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dapat dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Pasal 10
Cukup jelas. 
Pasal 11
Cukup jelas. 
Pasal 12
Cukup jelas. 
Pasal 13
Cukup jelas. 
Pasal 14
Cukup jelas. 
Pasal 15
Cukup jelas. 
Pasal 16
Cukup jelas. 
Pasal 17
Cukup jelas. 
Pasal 18
Cukup jelas. 
Pasal 19
Cukup jelas. 
Pasal 20
Cukup jelas. 
Pasal 21
Cukup jelas. 
Pasal 22
Cukup jelas. 
Pasal 23
Cukup jelas. 
Pasal 24
Cukup jelas. 
Pasal 24
Cukup jelas. 
Pasal 25
Cukup jelas. 
Pasal 26
Cukup jelas. 
Pasal 27
Cukup jelas. 
Pasal 28
Cukup jelas. 
Pasal 29
Cukup jelas. 
Pasal 30
Cukup jelas. 
Pasal 31
Cukup jelas. 
Pasal 32
Cukup jelas. 
Pasal 33
Cukup jelas. 
Pasal 34
Cukup jelas. 
Pasal 35
Cukup jelas. 
Pasal 36
Cukup jelas. 
Pasal 37
Cukup jelas. 
Pasal 38
Cukup jelas. 
Pasal 39
Cukup jelas. 
Pasal 40
Cukup jelas. 
Pasal 41
Cukup jelas. 
Pasal 42
Cukup jelas. 
Pasal 43
Cukup jelas. 
Pasal 44
Cukup jelas. 
Pasal 45
Cukup jelas. 
Pasal 46
Cukup jelas. 
Pasal 47
Cukup jelas. 
Pasal 48
Cukup jelas. 
Pasal 49
Cukup jelas. 
Pasal 50
Cukup jelas. 
Pasal 51
Cukup jelas. 
Pasal 52
Cukup jelas. 
Pasal 53
Cukup jelas. 
Pasal 54
Cukup jelas. 
Pasal 55
Cukup jelas. 
Pasal 56
Cukup jelas. 
Pasal 57
Cukup jelas. 
Pasal 58
Cukup jelas. 
Pasal 59
Cukup jelas. 
Pasal 60
Cukup jelas. 
Pasal 61
Cukup jelas. 
Pasal 62
Cukup jelas. 
Pasal 63
Cukup jelas. 
Pasal 64
Cukup jelas. 
Pasal 65
Cukup jelas. 
Pasal 66
Cukup jelas. 
Pasal 67
Cukup jelas. 
Pasal 68
Cukup jelas. 
Pasal 69
Cukup jelas. 
Pasal 70
Cukup jelas. 
Pasal 71
Cukup jelas. 
Pasal 72
Cukup jelas. 
Pasal 73
Cukup jelas. 
Pasal 74
Cukup jelas. 
Pasal 75
Cukup jelas. 
Pasal 76
Cukup jelas. 
Pasal 77
Cukup jelas. 
Pasal 78
Cukup jelas. 
Pasal 79
Cukup jelas. 
Pasal 80
Cukup jelas. 
Pasal 81
Cukup jelas. 
Pasal 82
Cukup jelas. 
Pasal 83
Cukup jelas. 
Pasal 84
Cukup jelas. 
Pasal 85
Cukup jelas. 
Pasal 86
Cukup jelas. 
Pasal 87
Cukup jelas. 
Pasal 88
Cukup jelas. 
Pasal 89
Cukup jelas. 
Pasal 90
Cukup jelas. 
Pasal 91
Cukup jelas. 
Pasal 92
Cukup jelas. 
Pasal 93
Cukup jelas. 
Pasal 94
Cukup jelas. 
Pasal 95
Cukup jelas. 
Pasal 96
Cukup jelas. 
Pasal 97
Cukup jelas. 
Pasal 98
Cukup jelas. 
Pasal 99
Cukup jelas. 
Pasal 100
Cukup jelas. 
Pasal 101
Cukup jelas. 
Pasal 102
Cukup jelas. 
Pasal 103
Cukup jelas. 
Pasal 104
Cukup jelas. 
Pasal 105
Cukup jelas. 
Pasal 106
Cukup jelas. 
Pasal 107
Cukup jelas. 
Pasal 108
Cukup jelas. 
Pasal 109
Cukup jelas. 
Pasal 110
Cukup jelas. 
Pasal 111
Cukup jelas. 
Pasal 112
Cukup jelas. 
Pasal 113
Cukup jelas. 
Pasal 114
Cukup jelas. 
Pasal 115
Cukup jelas. 
Pasal 116
Cukup jelas. 
Pasal 117
Cukup jelas. 
Pasal 118
Cukup jelas. 
Pasal 119
Cukup jelas. 
Pasal 120
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  NOMOR   10