SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA 
NOMOR 26 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA, 

Menimbang	:	a.	bahwa Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang  sama dalam semua aspek kehidupan, potensi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
b.	bahwa jumlah penduduk Lanjut Usia di  Kota  Salatiga  semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan Lanjut Usia belum memadai baik dari segi kuantitas  maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan Lanut Usia;
c.	bahwa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan  Peraturan Daerah tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.	Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1998  tentang  Kesejahteraan  Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang  Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004 Nomor 144, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.	Daerah adalah Kota Salatiga.
2.	Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.	Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Salatiga.
6.	Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
7.	Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi rasa  keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan para Lanjut Usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memberdayakan Lanjut Usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9.	Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10.	Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
11.	Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga, atau masyarakat yang mengalami hambatan fisik, ekonomi, sosial, dan budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
13.	Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
14.	Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
15.	Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
16.	Karang Wreda dan/atau Paguyuban Lanjut Usia adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lanjut Usia.
17.	Panti Wreda adalah tempat pelayanan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang terlantar.
18.	Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
19.	Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20.	Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
21.	Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lanjut Usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lanjut Usia.
22.	Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitasnya.
23.	Pelayanan profesi dikeluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi Lanjut Usia yang dilakukan dirumah atau didalam keluarga sendiri.
24.	Pelayanan Harian Lanjut Usia (Day Care Service) adalah suatu model pelayanan profesi yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilakasanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat secara profesional.
25.	Pelayanan sosial melalui keluarga (Home Care Service) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lanjut Usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
26.	Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti (Foster Care Service) adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lanjut Usia yang dilakukan di luar keluarga sendiri atau di luar lembaga, dalam arti Lanjut Usia tinggal bersama keluarga lain karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dalam kondisi terlantar.
27.	Rumah Lanjut Usia adalah sebuah lingkungan yang  memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi  hukum dan hak asasi manusia dan gabungan antara dimensi tersebut.
28.	Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pasal 2
Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia berdasarkan asas kemanusiaan, kekeluargaan, pengayoman, dan persamaan.

Pasal 3
Tujuan Penyelenggaran Kesejahteraan Lanjut Usia adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup, masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4
(1)	Lanjut  usia mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  semua  aspek  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)	Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	memperoleh kehidupan yang layak;
b.	berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
c.	mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
d.	memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan  sosial  sesuai  kebutuhan  fisik, mental, spiritual, dan sosial; dan
e.	memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
(3)	Kewajiban Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada       ayat (1), meliputi: 
a.	membimbing  dan  memberi  nasihat  secara  arif  dan  bijaksana  berdasarkan pengetahuan  dan  pengalamannya,  terutama  di  lingkungan  keluarga  dalam menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
b.	mengamalkan  ilmu  pengetahuan,  keahlian,  ketrampilan,  kemampuan,  dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
c.	memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 5
Pemerintah  Daerah  mempunyai  tugas dan tanggung  jawab  mengarahkan,  membimbing  dan menciptakan  suasana  yang  kondusif  serta  memberikan  dukungan  sarana  prasarana  rumah lanjut  usia   untuk  menunjang  terlaksananya  penyelenggaraan  kesejahteraan  Lanjut Usia.

Pasal 6
Masyarakat mempunyai tanggung jawab berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteran Lanjut Usia yang berada dalam lingkungan masyarakat.

Pasal 7
Keluarga mempunyai tanggung jawab berperan serta dalam  penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia yang berada dalam lingkungan keluarga.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8
(1)	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat serta Keluarga.
(2)	Arah Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agar Lanjut Usia dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan. 
(3)	Sasaran Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.	Lanjut Usia Potensial;
b.	Lanjut usia Tidak Potensial; dan
c.	Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 9
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dalam bentuk:
a.	pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b.	pelayanan kesehatan;
c.	pelayanan kesempatan kerja;
d.	pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e.	pelayanan umum;
f.	pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
g.	jaminan sosial;
h.	perlindungan sosial;
i.	pemberdayaan sosial; dan
j.	pemberian penghargaan.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 10
(1)	Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan iman dan takwa Lanjut Usia kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
(2)	Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan keagamaan dan motivasi.
(3)	Penyelenggaraan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 11
(1)	Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam     Pasal 9 huruf b, dimaksudkan untuk  memelihara dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  serta  kemampuan  Lanjut  Usia  agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
(2)	Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a.	upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
b.	pelayanan  promotif  dan  preventif  dilakukan  dalam  bentuk  komunikasi,  informasi  dan edukasi, baik secara langsung maupun melalui media;
c.	pelayanan  kuratif  dan  rehabilitatif  dilakukan  dalam  bentuk  pelayanan  kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier;
d.	penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lanjut Usia di fasilitas kesehatan; dan
e.	pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di masyarakat.
(3)	Pelayanan  kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lanjut Usia tidak  mampu dapat diberikan  pembebasan  atau  keringanan  biaya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 
(4)	Setiap penyelenggara pelayanan  kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah wajib  melaksanakan  pelayanan  geriatrik  dan  ramah Lanjut Usia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki. 
(5)	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan serta peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 12
(1)	Pelayanan Kesempatan  Kerja sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  huruf  c, dimaksudkan  untuk  memberi  kesempatan  yang  seluas-luasnya  bagi  lanjut  usia  potensial untuk  mendayagunakan  pengetahuan,  keahlian,  kemampuan,  dan  pengalaman  yang dimilikinya.
(2)	Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.
(3)	Penyelenggaraan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja serta lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 13
Pelayanan kesempatan kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat bagi Lanjut Usia Potensial.

Pasal 14
(1)	Pelayanan kesempatan kerja di sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
(2)	Kebijakan untuk  menciptakan iklim  usaha  bagi  lanjut  usia  potensial  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

Pasal 15
(1)	Pelaku usaha dalam pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memberikan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada  tenaga  kerja  Lanjut  Usia Potensial  yang  memenuhi  persyaratan  dan  kualifikasi  pekerjaan  sesuai  bakat,  minat  dan kemampuannya.
(2)	Persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan  memperhatikan  kondisi  fisik,  ketrampilan  dan/atau  keahlian,  formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
(1)	Pemerintah  Daerah  dan/atau  pelaku  usaha  dalam pelayanan  kesempatan kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam bentuk penyaluran bantuan stimulan usaha kepada Lanjut Usia yang bersifat tidak mengikat dapat berupa hibah, tanpa bunga atau bunga ringan.
(2)	Tata cara penyaluran bantuan stimulan usaha  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17
(1)	Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dimaksudkan  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan, dan pengalaman Lanjut Usia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 
(2)	Pelayanan  pendidikan  dan  pelatihan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah, Masyarakat, dan pelaku usaha dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal dan/atau nonformal sesuai dengan  minat  dan  bakat  yang  dimiliki. 
(3)	Pemerintah Daerah dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan pendidikan karakter melalui pendidikan formal, non formal dan/atau informal terutama pada penanaman sikap dan perilaku yang baik terhadap para Lanjut Usia. 
(4)	Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan serta peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 

Bagian Keenam
Pelayanan Umum 

Pasal 18
(1)	Pelayanan umum sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Lanjut Usia dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, terutama di tempat  umum  yang  dapat menghambat mobilitas Lanjut Usia. 
(2)	Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a.	pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
b.	pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.	pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
d.	penyediaan fasilitas rekreasi, olahraga, dan pusat-pusat perbelanjaan ramah Lanjut Usia.

Pasal 19
(1)	Kemudahan dalam pelayanan administrasi  pemerintahan  dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, meliputi:
a.	pengurusan dokumen kependudukan;
b.	kemudahan  pemberian  pelayanan  administrasi pada  fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta; dan
c.	pemberian kemudahan  pelayanan  administrasi  pada  lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
(2)	Penyelenggaraan kemudahan dalam pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 20
(1)	Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, meliputi:
a.	pembayaran pajak daerah; dan
b.	pembelian tiket masuk wisata di Daerah.
(2)	Penyelenggaraan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kerwenangannya.

Pasal 21
(1)	Kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi:   
a.	penyediaan tempat duduk khusus;
b.	penyediaan loket khusus;
c.	penyedian kartu wisata dengan potongan harga khusus;
d.	penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan/atau
e.	penyediaan informasi sebagai imbauan untuk mendahulukan Lanjut Usia.
(2)	Penyelenggaraan kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kerwenangannya. 

Pasal 22
(1)	Pelayanan fasilitas ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, meliputi:
a.	tempat duduk;
b.	loket khusus;
c.	kamar mandi; dan
d.	toilet.
(2)	Penyelenggaraan pelayanan fasilitas ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kerwenangannya.

Pasal 23
(1)	Setiap  pengadaan  sarana  dan  prasarana  umum  oleh  Pemerintah  Daerah,  Masyarakat,  atau dunia  usaha  wajib  menyediakan  aksesibilitas  bagi  Lanjut  Usia  dalam  bentuk  fisik  dan  non fisik.
(2)	Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada   ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang ramah Lanjut Usia.

Pasal 24
(1)	Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
a.	penyediaan aksesibilitas pada bangunan umum;
b.	penyediaan aksesibilitas pada jalan umum;
c.	penyediaan aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
d.	penyediaan aksesibilitas pada angkutan umum; dan
e.	penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum lainnya.
(2)	Penyediaan aksesibilitas  yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
a.	pelayanan informasi; dan
b.	pelayanan khusus.
(3)	Tata cara penyediaan aksesibilitas fisik dan non fisik dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 25
(1)	Pemberian  kemudahan  dalam  layanan  dan  bantuan  hukum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lanjut Usia.
(2)	Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan  hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	penyuluhan dan konsultasi hukum; dan
b.	pendampingan serta layanan dan bantuan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)	Penyelenggaraan pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kerwenangannya.

Bagian Kedelapan
Jaminan Sosial

Pasal 26
(1)	Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut.
(2)	Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	asuransi kesejahteraan sosial;
b.	bantuan langsung berkelanjutan; 
c.	tunjangan berkelanjutan; dan/atau
d.	kemudahan pelayanan pernikahan.
(3)	Penyelenggaran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kerwenangannya.

Pasal 27
(1)	Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)	Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti atau bentuk uang tunai kepada Lanjut Usia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
(3)	Tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Lanjut Usia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada Bangsa dan Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)	Kemudahan pelayanan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d diberikan kepada Lanjut Usia yang akan menikah, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28
(1)	Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan panti wreda guna menampung Lanjut Usia terlantar.
(2)	Tata cara pembentukan panti wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Sosial 

Pasal 29
(1)	Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, dimaksudkan bagi Lanjut Usia tidak mampu agar terhindar dari berbagai risiko.
(2)	Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gangguan dan ancaman,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial  yang  dapat  mengakibatkan  ketidak  mampuan Lanjut Usia menjalankan peran sosialnya.
(3)	Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
(4)	bantuan sosial; dan
(5)	advokasi sosial.
(6)	Penyelenggaraan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 30
(1)	Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, meliputi:
a.	pelayanan harian Lanjut Usia;
b.	pelayanan sosial melalui keluarga;
c.	pelayanan sosial melalui keluarga pengganti; dan/atau
d.	pemakaman terhadap Lanjut Usia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat.
(2)	Tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31
(1)	Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lanjut Usia terutama di unit pelayanan sosial Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2)	Tata cara penyediaan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pemberdayaan Sosial 

Pasal 32
(1)	Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, ditujukan pada Lanjut Usia Potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf kesejahteraannya, dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat.
(2)	Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dapat  dilaksanakan  kepada  perorangan  atau  kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama. 

Pasal 33
(1)	Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:
a.	pemberian motivasi;
b.	pelatihan keterampilan;
c.	pendampingan;
d.	pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
e.	akses pemasaran hasil usaha; dan/atau
f.	bimbingan lanjut.
(2)	Tata cara pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)	Penyelenggaraan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Bagian Kesebelas
Pemberian Penghargaan

Pasal 34
(1)	Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
(2)	Persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)	Penyelenggaraan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB IV
KELEMBAGAAN 

Pasal 35
(1)	Dalam rangka meningkatkan sinergitas Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia secara intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia.
(2)	Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasi pelaksanaan upaya peningkatan kesejateraan Lanjut Usia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
(3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan dan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36
(1)	Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. 
(2)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, badan atau lembaga masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan serta pelaku usaha dan perguruan  tinggi.
(3)	Bentuk Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	menyediakan dana dan/atau sumber pendanaan lainnya yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh Lanjut Usia;
b.	menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia potensial melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha produksi, pemasaran, bimbingan, dan pelatihan ketrampilan di bidang usaha yang dimiliki;
c.	memberdayakan Lanjut Usia melalui paguyuban, karang wreda, atau kegiatan berkelompok lainnya.
(4)	Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)	Penyelenggaraan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Dinas Sosial dengan melibatkan peran lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37
Pembiayaan atas penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia bersumber dari:
a.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.	sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38
(1)	Setiap orang atau badan dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2)	Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a.	teguran lisan;
b.	teguran tertulis;
c.	pembekuan izin; dan/atau
d.	pencabutan izin.
(3)	Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
a.	semua kebijakan daerah yang berkaitan dengan Lanjut Usia yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah, sepanjang tidak  bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan  Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku;dan
b.	semua penyediaan fasilitas dan prasarana umum secara bertahap memperhatikan kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA,

ttd
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd
FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR 26

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(26/2018)

PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 26 TAHUN2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I.	UMUM
Lanjut Usia sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu diberi kesempatan berperan aktif dalam pembangunan nasional, oleh karena itu, peran lanjut usia perlu ditingkatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin. Sejalan amanat Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia maka Pemerintah  Daerah  bersama  masyarakat  untuk memberdayakan lanjut usia melalui upaya peningkatan  kesejahteraan sosial lanjut usia di segala aspek kehidupan dan penghidupan guna mewujudkan kesamaan, hak, kewajiban, dan peran Lanjut Usia.
Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kejelasan serta menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia, agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Lanjut Usia.
Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dan layananbantuan hukum, pemberian perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberian penghargaan terhadap masyarakat.

II.	PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bimbingan keagamaan” yaitu pemberian tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lanjut Usia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Bimbingan keagamaan antara lain pengajian, ceramah, siraman rohani, dan sebagainya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “geriatrik” adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada Lanjut Usia (degeneratif).
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mendayagunakan” yaitu untuk memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk  bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuanya juga dimaksudkan agar Lanjut Usia tersebut dapat melakukan alih keahlian (transfer of skill) dan alih pengetahuan (transfer of knowledge) kepada generasi penerus.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sektor formal” yaitu bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif.
Yang dimaksud dengan “sektor  non  formal” yaitu suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terkait secara resmi dengan aturan-aturan normatif, misalnya usaha kaki lima, kios, dan asongan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Yang  dimaksud dengan “kemudahan” yaitu tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat umum seperti jalan untuk kursi roda ,jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kemudahan pelayanan administrasi” yaitu kemudahan bagi Lanjut Usia dalam urusan yang berkaitan administrasi, seperti kartu tanda penduduk seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang dan pelayanan kesehatan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam pelayanan” merupakan suatu penghargaan bagi Lanjut Usia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti (bus, kereta api, kapal laut) dan penginapan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam melakukan perjalanan” merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi Lanjut Usia dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melakukan ibadah, ziarah, atau wisata.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus” merupakan  upaya  memberikan  rasa senang, bahagia, dan kebugaran kepada lanjut  usia  agar  dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi danberolahraga yang secara khusus disediakan baginya.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Pelayanan harian Lanjut Usia diberikan kepada Lanjut Usia Potensial.
Huruf b
Pelayanan sosial melalui keluarga diberikan kepada Lanjut Usia Tidak Potensial.
Huruf c
Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti diberikan kepada Lanjut Usia Tidak Potensial.
Huruf d	
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” yaitu kemitraan Pemerintah Daerah dengan lembaga kemasyarakatan dalam upayan pemberdayaan masyarakat meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga, Karang Taruna, Karang  Wreda, Lembaga Keagamaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 24