Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2005

Retribusi Izin Operasional Angkutan Barang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Umum, BAB II Nama, Objek Dan Retribusi, BAB III Golongan Retribusi, BAB IV Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa, BAB V Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, BAB VI Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, BAB VII Wikayah Pemungutan, BAB VIII Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, BAB IX Tata Cara Pemungutan, BAB X Sanksi Administrasi, BAB XI Tata Cara Pembayaran, BAB XII Pengurangan, Keringanan Dan Pembebanan Retribusi, BAB XIII Kedaluarsa Penagihan, BAB XIV Ketentuan Pidana, BAB XV Penyidikan, BAB XVI Pengawasan, BAB XVII Ketentuan Peralihan, BAB Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Operasional Angkutan Barang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Kuala Kapuas

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2005

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2005

Tanggal Berlaku

10 Oktober 2005

Sumber

LD.2005/6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas

Bidang

Halaman ini telah diakses 450 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN DAERAH NO.6 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI IZIN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Operasional Angkutan Barang
ABSTRAK:	bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan denan prinsif yang seluas-luasnya , nyata dan bertanggung jawab memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pemungutan izin operasional angkutan barang ; bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah , dan meningkatkan pendapatan asli daerah perlu pengaturan izin operasional angkutan barang di Kabupaten Kapuas Undang - undang Nomor 27 Tahun 1995 , Undang - undang Nomor 47 Tahun Prp Tahun 1960 , Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 , Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 , Undang - undang 18 Tahun 1997 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 , Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 , Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 BAB I Ketentuan Umum, BAB II Nama, Objek Dan Retribusi, BAB III Golongan Retribusi, BAB IV Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa, BAB V Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif, BAB VI Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, BAB VII Wikayah Pemungutan, BAB VIII Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, BAB IX Tata Cara Pemungutan, BAB X Sanksi Administrasi, BAB XI Tata Cara Pembayaran, BAB XII Pengurangan, Keringanan Dan Pembebanan Retribusi, BAB XIII Kedaluarsa Penagihan, BAB XIV Ketentuan Pidana, BAB XV Penyidikan, BAB XVI Pengawasan, BAB XVII Ketentuan Peralihan, BAB Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2005. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2005

Retribusi Izin Operasional Angkutan Barang

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT