Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2016

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini berisi tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan pengelola keuangan dan aset untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, kekayaan daerah serta aset daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hilir

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Bagan Siapi-api

Tanggal Penetapan

09 Agustus 2016

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2016

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2016

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 4

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Bidang

Halaman ini telah diakses 956 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 4 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
ABSTRAK:	Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, kekayaan daerah serta aset daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Oeganisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Aas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam peraturan ini berisi tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan pengelola keuangan dan aset untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, kekayaan daerah serta aset daerah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2016. 7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521