Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 21 Tahun 2011

Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pendirian Nama dan Tempat Kedudukan; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Lapangan Usaha; Bab 5. Modal; Bab 6. Pengurus; Bab 7. Direksi; Bab 8. Badan Pengawas; Bab 9. Kepegawaian; Bab 10. Kelembagaan; Bab 11. Penetapan dan Penggunaan Pendapatan; Bab 12. Pemeriksaan; Bab 13. Pembubaran; Bab 14. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Bab 15. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala Kegiatan PD. Rai Hawu; Bab 16. Pembiayaan; Bab 17. Ketentuan Lain-lain; Bab 18. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

05 September 2011

Tanggal Berlaku

05 September 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 21

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 518 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sabu Raijua No. 21 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

daerah-perusahaan-pendirian
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dengan memacu kemampuan berusaha dari Perusahaan Daerah (PO); b. bahwa Perusahaan Daerah (PD) Rai Hawu merupakan perusahaan daerah milik pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang perlu dioptimalkan pengelolaannya sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah; c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Maka Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rai Hawu Kabupaten Sabu Raijua. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pendirian Nama dan Tempat Kedudukan; Bab 3. Maksud dan Tujuan; Bab 4. Lapangan Usaha; Bab 5. Modal; Bab 6. Pengurus; Bab 7. Direksi; Bab 8. Badan Pengawas; Bab 9. Kepegawaian; Bab 10. Kelembagaan; Bab 11. Penetapan dan Penggunaan Pendapatan; Bab 12. Pemeriksaan; Bab 13. Pembubaran; Bab 14. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Bab 15. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala Kegiatan PD. Rai Hawu; Bab 16. Pembiayaan; Bab 17. Ketentuan Lain-lain; Bab 18. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011. 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521