Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 9 Tahun 2011

Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Persyaratan Menjadi Anggota BPD; Bab 3. Keanggotaan; Bab 4. Mekanisme Musyawarah Mufakat Penetapan Calon Anggota; Bab 5. Pengesahan dan Penetapan Anggota BPD; Bab 6. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang; Bab 7. Hak, Kewajiban dan Larangan; Bab 8. Pemberhentian dan Masa Keanggotaan; Bab 9. Pergantian Anggota dan Pimpinan; Bab 10. Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji; Bab 11. Pengaturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja; Bab 12. Hubungan Kerja; Bab 13. Keuangan dan Administratif; Bab 14. Tindakan Penyidikan, Pembinaan dan Pengawasan. Bab 15. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

05 September 2011

Tanggal Berlaku

05 September 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 9

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI / KOMITE / BADAN / DEWAN / STAF KHUSUS / TIM / PANITIA - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 624 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sabu Raijua No. 9 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

desa-permusyawaratan-badan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka diperlukan Badan Permusyawaratan Desa yang responsif, partisipatif, aspiratif dan konstruktif; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Penhaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Persyaratan Menjadi Anggota BPD; Bab 3. Keanggotaan; Bab 4. Mekanisme Musyawarah Mufakat Penetapan Calon Anggota; Bab 5. Pengesahan dan Penetapan Anggota BPD; Bab 6. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang; Bab 7. Hak, Kewajiban dan Larangan; Bab 8. Pemberhentian dan Masa Keanggotaan; Bab 9. Pergantian Anggota dan Pimpinan; Bab 10. Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji; Bab 11. Pengaturan Tata Tertib dan Mekanisme Kerja; Bab 12. Hubungan Kerja; Bab 13. Keuangan dan Administratif; Bab 14. Tindakan Penyidikan, Pembinaan dan Pengawasan. Bab 15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011. 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521