Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 7 Tahun 2011

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Kedudukan, Kewenangan Tugas dan Fungsi; Bab 4. Perencanaan dan Pengadaan; Bab 5. Penyimpanan dan Penyaluran; Bab 6. Penggunaan; Bab 7. Pemanfaatan; Bab 8. Pengamanan dan Pemliharaan; Bab 9. Penilaian; Bab 10. Penghapusan; Bab 11. Pemindahtanganan; Bab 12. Penatausahaan; Bab 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Bab 14. Pembiayaan; Bab 15. Tuntuan Perbendaharaan dan Tuntuan Ganti Rugi Barang; Bab 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

05 September 2011

Tanggal Berlaku

05 September 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 626 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sabu Raijua No. 7 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

milik-barang-pengelolaan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa barang Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah; b. bahwa dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penataan administrasi pengelolaan secara professional; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis Pengelola Barang Milik Daerah, maka Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu mernbentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolan barang Milik Daerah. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1969, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974, Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004, lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Kedudukan, Kewenangan Tugas dan Fungsi; Bab 4. Perencanaan dan Pengadaan; Bab 5. Penyimpanan dan Penyaluran; Bab 6. Penggunaan; Bab 7. Pemanfaatan; Bab 8. Pengamanan dan Pemliharaan; Bab 9. Penilaian; Bab 10. Penghapusan; Bab 11. Pemindahtanganan; Bab 12. Penatausahaan; Bab 13. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Bab 14. Pembiayaan; Bab 15. Tuntuan Perbendaharaan dan Tuntuan Ganti Rugi Barang; Bab 16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011. 19 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521